Ditemukan 451 data
56 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.
93 — 32
EMANUEL SUJATMOKO, SH.MS, ~ dibawah = sumpahdipersidanganmemberikan pendapat / pengetahuannya yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa yang bersangkutan dimintai keterangan sebagai AHLI berkaitandengan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Saranadan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus TahunAnggaran 20042005;Bahwa ahli juga sebagai Dosen FH Unair bidang administrasi PemerintahanDaerah dan Pengadaan Barang;Bahwa Hukum Administrasi juga disebut hukum pemerintah
Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., selaku Ahli Hukum Pidana dariUniversitas Airlangga memberikan pendapat:a. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan sarana dan sarana pendidikanKabupaten Kudus Tahun 2004 dan 2005 yang dilaksanakan olehCV. Gani & Son Surabaya, tidakdapatdidasarkanpadaPerjanjianKerjasamaantaraPemerintahKabupaten Kudus dengan CV.
EMANUEL SUJATMOKO, SH.MS, CV.Gani & Son selaku pihak penyedia barang dan jasa ditegaskan tidak berhak ataskeuntungan dari hasil pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikanyang kontrak kerjanya didasari dari adanya suatu perjanjian kerjasama antaraPemerintah Kabupaten Kudus dengan CV. Gani & Son, hal tersebut mengingatbahwa pengadaan tersebut cacat prosedur sehingga pengadaan tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan."
Emanuel Sujatmoko, SH.MS., pengadaan barang berupa sarana prasarana pendidikan tahun20042005 di Kabupaten Kudus tidak dapat didasarkan pada Perjanjiankerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan CV. Gani & Son,melainkan harus tunduk pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003,meskipun perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh terdakwa denganCV. Gani & Son mendapat persetujuaan DPRD Kab.
DWI PORWANTI SUBAGIO, SH
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
127 — 69
EMANUEL SUJATMOKO, S.H.,M.S Ahli memberikan pendapatnyasesuai dengan pengalaman atau pengetahuan dibawah sumpah sesuaiPutusan Perkara Nomor : 115.
142 — 7
NASIR, Alamat Di Jalan Wonobaru, Gang Mediosari , Nomor 5, RT. 002/RW. 015, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, KotaPontianak;Selanjutnya dibebut sebagai .................05 TERGUGAT IX;WIRTO, Alamat Di Jalan Wonobaru, Gang Mediosari Ill, Nomor 5, RT. 003/RW. 015, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, KotaPontianak;Selanjutnya dibebut sebagai ................04 TERGUGAT X;Dalam hal ini Tergugat sampai dengan Tergugat X telah memberi kuasakhusus kepada AGUS SUJATMOKO, S.H., dan
71 — 51
EMANUEL SUJATMOKO,SH.MS., sedangkan Tergugat dan ParaTEPQUUG IE, Ure soos as ses son as orn as aTergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahiwalaupun telah diberikan waktu) yang cukup untuk itu,sedangkan untuk keterangan saksi selengkapnya dimuat dalamBerita Acara Sidang ; Menimbang, bahwa setelah mencermati buktibuktiSurat serta ahli yang disampaikan baik oleh Para Penggugat,Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Pengadilan memperolehfaktafakta sebagai berikute Bahwa telah terjadi
EDWARD S.J SANTOSO,S.H,M.H
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI
Intervensi:
ADI TJIPTO UTOMO
296 — 544
EMANUEL SUJATMOKO,S.H.
38 — 12
Emanuel Sujatmoko, S.H.,M.S. yang menerangkan Terhadap RAPBDes Desa Sawr yang sudahmendapat persetujuan BPD namun di dalam pengajawantahannya tidakmendapat evaluasi baik dari kabupaten maupun kecamatan. ApakahRAPBDes tersebut dapat diimplementasikan menjadi APBDesmengingat Pemerintah Desa Sawr yang dalam hal ini dikepalai oleh NurHalaman 108 dari 149, Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.
EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S.: bahwa ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak1982 sampai sekarang; bahwa ahli telah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli dalamperkara korupsi baik pada tingkat penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan,maupun di depan sidang Pengadilan; bahwa dana kompensasi (kekayaan desa) harus masuk dalam Kas Desa;bahwa sesuai dengan peraturan Desa pengelolaan kekayaan desa harusmelalui Kas Desa yaitu APBDes; bahwa keabsahan APBDes ialah apakah yang
PT. SENA SANJAYA MAKMUR SEJAHTERA & PT. INTI RIMBA PERSADA (KSO)
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II
246 — 185
Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., yang telah memberikan pendapatnyadi bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa menurut Ahli tindakan faktual itu merupakan bagian dari tindakanpemerintah yang dibedakan menjadi dua: tindakan hukum dan tindakanfaktual/ nyata (feitelijk handelingen), tindakan hukum adalah tindakan yangditujukan untuk melahirkan akibat hukum, akibat hukum adalah suatutindakan yang dapat melahirkan atau meniadakan hubungan hukum,tindakan hukum dibagi dua: tindakan
170 — 83
EMANUEL SUJATMOKO,S.H., M.S, sebagai berikut :Didalam ranah Hukum Adminitrasi, Administrasi itu diartikan sebagai Pemerintah,dengan demikian Tindakan Admunitrasi adalah Tindakan Pemerintah, TindakanPemerintah itu bisa menjadi 2 (dua), yaitu dua macam tindakan, tindakan biasa(feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum (rechtshandelingen).Tindakan Hukum ini terbagi 2 (dua), yaitu Tindakan Hukum Publik dan ada TindakanHukum Privat.Tindakan Hukum Publik ada bersegi satu dan ada yang bersegi dua.
156 — 56
2004,diperbuat dihadapan HARLINA,SH, Notaris/PPAT menerangkantelahBahwa bukti P23 berupa Surat Pelepasan Hak Dengan GantiRugi yang menerangkan telah terjadi jual beli atas sebidang tanahseluas + 99.840 M2 terletak di Propinsi Sumatera Utara,Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Sungai Kanan, DesaSampean, antara pihak pertama /yang melepaskan hak AliSwistono, dengan pihak kedua/yang menerima hak Sudarsono ;Bahwa bukti P24 berupa Akta Pernyataan No.52 tanggal 26Maret 2014, diperbuat dinhadapan Notaris Sujatmoko
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
185 — 50
DAK Reguler TA. 2017.c. 1 (Satu) berkas copy Lampiran III Rekapitulasi Usulan RencanaKegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari DanaAlokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2017 dengan total Rp392,422,4151 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0007983.AH.01.01.Tahun2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko
Nomor 1 tanggal1 Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI.1 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H.
BB Nomor 50. 1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H. Nomor1 tanggal 1 Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTArdinata Jaya Sakti Konstruksi. BB Nomor 51. 1 (Satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas PT Ardinata Jaya Sakti Konstruksi besertalampirannya.Ir.
Nomor 1 tanggal 1Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYASAKTI KONSTRUKSI.1 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29Hal 281 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdn52.53.34.55.56.5f.58.59.60.61.Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H.
Nomor 1 tanggal 1Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYASAKTI KONSTRUKSI.1 (Satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal29 Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H.
ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.,
Tergugat:
KEPALA DAERAH KABUPATEN GRESIK
537 — 583
EMANUEL SUJATMOKO, S.H.,M.S Ahli memberikan pendapatnya sesuaidengan pengalaman atau pengetahuan dibawah sumpah sesuai dengan IImudan Pengetahuannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;Halaman 42 dari 74 halaman, Putusan Nomor 90/G/2020/PTUN.Sby.Bahwa Sdr.
MULYANTO
Termohon:
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya
94 — 63
EMANUEL SUJATMOKO,~ S.H.
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
306 — 119
DAK Reguler TA. 2017.c. 1 (satu) berkas copy Lampiran III Rekapitulasi Usulan RencanaKegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari DanaAlokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2017 dengan total Rp392,422,4151 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0007983.AH.01.01.Tahun2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko
Tahun2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H. Nomor 68tanggal 28 Februari 2018 tentang Berita Acara Rapat fvUmumPemegang Saham dalam PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI.1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian antara Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kab.
BB Nomor 50. 1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H. Nomor1 tanggal 1 Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTArdinata Jaya Sakti Konstruksi. BB Nomor 51. 1 (Satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas PT Ardinata Jaya Sakti Konstruksi besertalampirannya.21. Dr. Ir.
Nomor 1 tanggal 1Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYASAKTI KONSTRUKSI..1 (Satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H.
Nomor 1 tanggal 1Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYASAKTI KONSTRUKSI..1 (Satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H.
97 — 11
hukumkepada DPRD adalah Perda No. 20 tahun 2000 dan pada saat ditetapkanPAK APBD yang didalamnya ada anggaran bantuan hukum, Perda tersebutmasih berlaku;Bahwa atas dasar Undangundang No. 32 tahun 2004 dan Perda No. 20tahun 2000 tersebut, sehingga saksi yakin dalam memberikan ACC/persetujuan terhadap Nota Dinas dari Terdakwa tersebut yang dimaksudunsur pemerintah daerah adalah DPRD dan Pemkab;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dipersidangan membenarkan ;19 Ahli : Emanuael Sujatmoko
PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA diwakili oleh RONALD SINATRA
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
PT. GRIYA PRIMA AMANDA diwakili oleh ARI HUTOMO
105 — 41
EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S., yang pada pokoknyadi bawah janji menerangkan sebagai berikut :e Bahwa, site plan itu sebetulnya Suatu rencana pemanfaatan tanah oleh sipemegang hak atau yang menguasai tanah itu.
BUDHI S
Terdakwa:
PUJI SUHARTONO
161 — 52
satu) berkas copy Lampiran Ill Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan49.50.51.52.53.34.55.56.57,Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik TA. 2017 dengan total Rp392,422,4151 (Satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0007983.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 20Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerseroanTerbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko
Nomor 1 tanggal 1Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYASAKTI KONSTRUKSI.1 (Satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H.
Nomor 1 tanggal 1Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYASAKTI KONSTRUKSI.51. 1 (Satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.52. 1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H.
Tahun2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (Satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H. Nomor 1 tanggal1 Februari 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI.1 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0007174.AH.01.02.
Tahun2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI beserta lampirannya.1 (satu) berkas copy Akta Notaris Sujatmoko, S.H. Nomor 68tanggal 28 Februari 2018 tentang Berita Acara Rapat fvUmumPemegang Saham dalam PT ARDINATA JAYA SAKTIKONSTRUKSI.1 (satu) berkas copy Surat Perjanjian antara Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kab.
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
100 — 29
Kasium Polsek Kapuas;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras Polsek Kembayan (24 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.128.000,00 (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)) di Kembayan tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sujatmoko selaku Ps Kasium Polsek Kembayan;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitung Polsek Kembayan (24 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 = Rp17.136.000,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu
rupiah)) di Kembayan tanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sujatmoko selaku Ps.
Kasium Polsek Kapuas;1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras PolsekKembayan (24 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.128.000,00(empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)) di Kembayantanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sujatmoko selaku PsKasium Polsek Kembayan;1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitungPolsek Kembayan (24 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 =Rp17.136.000,00 (tujun belas juta seratus tiga pulunh enam riburupiah) di Kembayan tanggal
Kasium Polsek Kapuas;1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras PolsekKembayan (24 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.128.000,00 (empatjuta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)) di Kembayan tanggal 27 Juni2018 yang ditandatangani oleh Sujatmoko selaku Ps Kasium PolsekKembayan;1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitungPolsek Kembayan (24 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 =Rp17.136.000,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah))di Kembayan tanggal
Kasium Polsek Kapuas;1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Sarpras PolsekKembayan (24 Personil x 2 hari x Rp86.000,00 = Rp4.128.000,00(empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)) di Kembayantanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sujatmoko selaku PsKasium Polsek Kembayan;1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran Pemungutan hitungPolsek Kembayan (24 Personil x 14 hari x Rp51.000,00 =Halaman 235 dari 240 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN PtkRp17.136.000,00 (tujun belas
45 — 8
EMANUEL SUJATMOKO, SH.MS, :e Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga dengan terdakwa ;e Bahwa ahli diperiksa berkaitan dengan adanya dugaanadanya penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) PengadaanBuku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang TahunAnggaran 2011; Bahwa saksi Ahli Hukum Tata Negara pada Universitas Airlangga Surabaya;Bahwa dalam pengadaan barang ada dua cara yaitu secara swakelola dansecara penyedia barang;110Bahwa dalam penyedia barang ada tiga cara
EMANUEL SUJATMOKO, SH.MS,menerangkan Balai Bahasa hanya berwenang menetapkan kelayakan darisegi bahasanya, kenyataannya dalam pengadaan buku perpustakaan SDyang terdiri dari buku Pengayaan, Referensi, Panduan Pendidik dan bukumulok terdakwa membeli bukubuku tersebut yang kelayakannya ditetapkanoleh Balai Bahasa Jawa Tengah, demikian juga untuk buku muatan lokalSMP terdakwa membeli buku Muatan Lokal SMP berdasarkan kelayakannyaditetapkan oleh Balai bahasa Jawa tengah seharusnya buku Pengayaan,Referensi
97 — 19
tanggal 23 September 2014 ;e Majelis Hakim PN Singkawan nganjeni nahanan Rutanditahan Sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 16 Oktober2014 ;e Pengalihan Tahanan oleh Majelis Hakim dari tahanan Rutan menjaditahanan kota sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal16 Oktober 2014;e Diperpanjang olehl Ketua PN Singkawang dengan Jenis PenahananKota : Sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : MasnenGustian, SH MH, Agus Sujatmoko