Ditemukan 3993 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perda perma perta perak perba parka
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bdg.
Tanggal 10 April 2017 — -dr. SAHRONI, S.H., M.H.Kes. bin (Alm.) H. MUHAMMAD; -JAJANG, SKM., M.Si.;
131 — 51
  • Bdg.Kabupaten Bekasi agar menggunakan merk Siemens hal inibertentangan dengan Lampiran Perka LKPP Nomor 14 tahun 2012tentang Juknis Pelaksanaan Perpres 54 tahun 2010 besertaperubahannya yang menyebutkan bahwa kejelasan spesifikasi tekhnisbarang yang akan dilelangkan tidak mengarah pada merk / produktertentu kecuali pengadaan suku cadang; Bahwa dalam proses Pengadaan alat kedokeran Radiologi terdakwa tidak pernah membuat Kerangka Acuan Kerja hal ini bertentangandengan pasal 22 ayat 4 Perpres 54 tahun
Pengadilan PN SINTANG
Register : 30-09-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN SINTANG Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Stg
Tanggal 28 Mei 2015 —
74 — 11
  • diberikan kesempatan untukmemberikan tanggapan atas pemeriksaan fisik yang dilakukan, dan tanggapan daripara penggugat a quo adalah menyetujui hasil pemeriksaan fisik tersebut denganmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik hari Rabu tanggal 13 April 2011.Sehingga audit investigatif telah sesuai dengan Angka 7400 Permenpan No:PER/05/M.PAN/03/2008).d Bahwa mengenai LHPKKN adalah hasil dari prosesAudit PKKN yang sesuai dengan prosedur dan pedomanyang berlaku di BPKP, yaitu berpedoman padaketentuan Perka
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-03-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 28 Maret 2016 — HASANUDIN Bin H. SAMLAWI;
56 — 14
  • Tingkat Desa dan tindak pidana tersebutdidakwa dilakukan oleh Terdakwa secara bersamasama dengan saksiSAMSUDIN NUR Bin JAWI (Kepala Desa Tengkurak), SAKAM Bin MADSARI (Ketua Panitia Penanggulangan Bencana Tingkat Desa), danSYAEFULLAH Bin HJUNALI (Bendahara Panitia PenanggulanganBencana Tingkat Desa) masingmasing diadili secara terpisah, yaituTerdakwa telah melakukan penyaluran (pembagian) dana bantuanbencana angin puting beliung di Desa Tengkurang Kecamatan Tirtayasa,Kabupaten Serang sesuai dengan PERKA
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
1.ARIE PRATAMA ,SH
2.YOGI PURNOMO, SH
Terdakwa:
ISKANDAR,.Amkl Bin ALI NATAMARGA
106 — 17
  • tiga puluhsatu juta delapan puluh ribu rupiah);Surat Tugas dari Direktur Penanganan Permasahan Hukum, Deputi BidangHukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Nomor : 11604/D.4.3/10/2020,tanggal 1 Oktober 2020;Bahwa Yang menjadi acuan peraturan dalam pengadaan barang/jasa padatahun anggaran 2018 adalah Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 TentangPerubahan Keempat Atas Perpes No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaanbarang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang PengadaanBarang Jasa/Pemerintah dan Perka
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-08-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb
Tanggal 16 Agustus 2017 — AHMAD YANI Bin H.M. Radizen
87 — 29
  • Putasell Agro Chemical, Majelis Hakim berpendapat perbuatanperbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku, yakni, ketentuan Bab Ill huruf b.1 f angka 7 Perka LKPP No. 14 Tahun2012 tentang Juknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskanbahwa Penerima Kuasa dari Direktur Utama/pimpinan perusahaan/penguruskoperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam AktaPendirian/Anggaran DasarMenimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan hukum tersebutdiatas, Majelis
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
1.ARIE PRATAMA ,SH
2.YOGI PURNOMO, SH
Terdakwa:
SULI HANDOKO Bin SUKIR
93 — 21
  • tiga puluhsatu juta delapan puluh ribu rupiah); Surat Tugas dari Direktur Penanganan Permasahan Hukum, Deputi BidangHukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Nomor : 11604/D.4.3/10/2020,tanggal 1 Oktober 2020; Bahwa Yang menjadi acuan peraturan dalam pengadaan barang/jasa padatahun anggaran 2018 adalah Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 TentangPerubahan Keempat Atas Perpes No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaanbarang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang PengadaanBarang Jasa/Pemerintah dan Perka
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
1.ARIE PRATAMA ,SH
2.YOGI PURNOMO, SH
Terdakwa:
AKMAL ZEN Bin ZAINAL
101 — 20
  • tiga puluhsatu juta delapan puluh ribu rupiah);Surat Tugas dari Direktur Penanganan Permasahan Hukum, Deputi BidangHukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Nomor : 11604/D.4.3/10/2020,tanggal 1 Oktober 2020;Bahwa Yang menjadi acuan peraturan dalam pengadaan barang/jasa padatahun anggaran 2018 adalah Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 TentangPerubahan Keempat Atas Perpes No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaanbarang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang PengadaanBarang Jasa/Pemerintah dan Perka
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 21-02-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 134/Pid.B/2019/PN Bpp
Tanggal 26 September 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT
Terdakwa:
JOVINUS KUSUMADI
416 — 119
  • Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pencucian uang;Coba ceritakan yang sasksi ketahui dalam perka ini ? Saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa kemudian Agustus 2014terdakwa mebeli tanah rumah;Dengan harga berapa terdakwa membeli rumah saksi tersebut ? Terdakwa membeli rumah saksi tersebut seharga 4 (empat) milyar;Dengan cara terdakwa melakukan pembayaran rumah tersebut ? Cara terdakwa melakukan pembayaran rumah tersebut dengan 4 kalipembayaran yang pertama menggunakan cek PT.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 11 September 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
SUYADI
126 — 88
  • Pengangkatan sebagai Pokja dariGubernur Bali dengan S.K terakhir Nomor : 66/04G/HK/2014 tanggal 4Maret 2014.Bahwa Tugas sebagai anggota Pokja ULP yang diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010 serta perubahannya No.70 Tahun 2012 dan Perka LKPPNo.5 Tahun 2012 yaitu:Melakukan kaji ulang terhadap speseifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri(HPS) terhadap paket paket yang akan dilelang;Mengusulkan perubahan HPS, KAK atau spesifikasi teknis pekerjaan danrancangan kontrak kepada PPK;Menyusun rencana pemilihan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 27-04-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 28-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 283/Pdt.P/2021/PN Dps
Tanggal 24 Januari 2022 — Pemohon:
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
Termohon:
1.PT Geria Wijaya Prestige
2.Fireworks Ventures Limited
3.Alfort Capital Limited
4.Bapak Tomy Winata
5.Gaston Investment Limited
6.PT Pengelola Investama Mandiri
7.Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
273 — 219
  • ., dan 3.3. diatas, maka jelaslah kiranya bahwa perkara yangdiajukan oleh Pemohon dalam perka a quo bukanlah Permohonanatau Gugatan voluntair, akan tetapi sudah menjadi sebuah Gugatanyang proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktor(contradictoir), karena itu Termohon 2 mohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quomenyatakan bahwa menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnyaatau setidaktidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapatditerima (niet ontvenkelijk
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SUKIMAN Bin ABU TALIB
74 — 60
  • Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubahdengan Perka LKPP No 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata CaraPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa, yaitu:Lampiran Pasal 4:Pengadaan barang/jasa di Desa pada prinsipnya dilakukansecara swakelola dengan memaksimalkan penggunaanmaterial/oanan dari wilayah setempat, dilaksanakan secaragotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakatsetempat, untuk memperluas kesempatan kerja danpemberdayaan masyarakat setempat.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
TAUHID Als SUKIN Bin WADIL
71 — 64
  • Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 sebagaimanatelah diubah dengan Perka LKPP No 22 Tahun 2015 tentangPedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa PemerintahDesa, yaitu:> Pasal 4:Pengadaan barang/jasa di Desa pada prinsipnya dilakukansecara swakelola dengan memaksimalkan penggunaanmaterial/oanan dari wilayah setempat, dilaksanakan secaragotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakatHalaman 155 dari 189 halaman Putusan Nomor 9/Pid.SusTTPK/2019/PN BglLampiransetempat, untuk memperluas kesempatan
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 21-02-2020 — Putus : 06-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 6 Nopember 2020 — Penggugat:
1.HAJJAH MAEMUNAH binti Haji Muslim
2.HAJJAH NURILLAH binti Haji Muslim
3.MUHAMMAD HIRFAN bin Haji Muhammad Rifai
4.ELI HARTUTI binti Haji Muhammad Rifai
5.DENI ISKANDAR bin Haji Muhammad Rifai
6.SOHAINI bin Haris
7.MANI binti Haris
8.NURMINI binti Samiin
Tergugat:
1.HAJJAH HABIBAH binti Amaq Mehram
2.ROPIAH, binti Haji Muhammad Mursyid
3.HASMUNIR bin Haji Muhammad Mursyid
4.ROSIAH binti Haji Muhammad Mursyid
5.HURIAH binti Haji Muhammad Mursyid
6.MASYHURI bin Haji Muhammad Mursyid
7.SYUKRI bin Haji Muhammad Mursyid
8.SITI ZAENAB binti Haji Muhammad Mursyid
9.NASRUL HAMDI bin Haji Muhammad Mursyid
Turut Tergugat:
1.DIAH KUSUMAWATI binti Haji Muhammad Rifai
2.SITI RAHMAH binti Haji Muhammad Rifai
3.SRI ZURIYATI binti Haji Muhammad Rifai
262 — 166
  • Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan nyata penggugat 3,4,5,6,7 dan 8tidak memiliki hak atas objek tersebut atau dengan kata lain pengugat 3,4,5,6,7 dan 8dalam perka a quo tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo, maka dariitu dengan diikut sertakannya penggugat 3,4,5,6,7 dan 8 dalam perkara a quo gugatanpara penggugat merupakan diskualifikasi person dan gugatan para penggugat sudahseharusnya dinyatakan tidak diterima (Niet onvankelijk verklaard).GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 28-02-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
INDRIANI N, SH. MH.
Terdakwa:
RASDIANA ALIAS ROSDIANA ALIAS DG. KANANG BINTI DENGGE
40 — 3
  • HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 TentangKosmetik, Pasal 1 Angka 1 Permenkes RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, Pasal 1Angka 1 Perka BPOM No.
    HK.03.1.23.12.10. 12459 Tahun 2010Tentang Persyaratan Teknis Kosmetik, Pasal 1 Angka 1 Perka BPOMHalaman 107 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 107 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 107 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 107 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 107 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 107 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 107 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 43/Pid. Sus-TPK/2016/PN Srg.
Tanggal 28 Januari 2016 — DESSY YUSANDI
149 — 38
  • RSUD Perka 11Kota saTangsel(APBDM)30% 900/05.3.27/ 04215/BL.LS/DP 5.933.41SPMkK/ PKAD/2011 6.300Dinkes/VII/201160% 900/05.3.27/ 05649/BL.LS/DP 5.933.41SPMk/ PKAD/2011 6.300Dinkes/VII/201195% 900/05.3.27/ 07874/BL.LS/DP 6.675.09SPMkK/ PKAD/2011 3.360Dinkes/VII/2011UM 900/05.3.27/ 09534/BL.LS/DP 1.236.12100 SPMkK/ PKAD/2011 8.400% Dinkes/VII/2011 24.722.568.0002 Pemban PT.Gu UM 900/05.3.27. 06694/BL.LS/DP 1.500.36gunan na 20% A/SPMK/ PKAD/2012 8.200lanjutan karya Dinkes/XI/20RSUD 11KotaTangsel(APBDP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT MELISTA KARYA,, DKK
198 — 514 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dugaan Anomali Harga Penawaran (berdasar bukti dokumenPenawaran PT Panca Darma PuspawiraPT Agung Darma IntraKSO dan PT Melista Karya);Adanya anomaly Harga Penawaran antara PT Panca DarmaPuspawiraPT Agung Darma Intra KSO dan PT Melista Karyagagal dibuktikan Investigator hal ini jelas dalam faktapersidangan:a) Ahli Investigator Khalid Mustafa menyatakan: Bahwa kewajaran harga yang diatur hanyalah jika hargadi bawah 80% dari HPS, hal itu ada di Perka LKPP.Konsekuensinya jika ia menawar di bawah 80%
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 01-07-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PALU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 16 September 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUHARTO, SH
Terdakwa:
RUDI ALFIANTO PATORO
82 — 25
  • Perka LKPP No 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata CaraPengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa pada lampiran :1) BAB huruf C angka 8;dan2) BAB IV huruf B angka 1d. Perbub Poso No 20 tahun 2016 tentang Tata Cara PengadaanBarang/Jasa di Desa :1) Pasal 2 ayat (3);2) Pasal 8 ayat (1); dan3) Pasal 9 ayat (5).Bahwa menurut Ahli, besarnya kerugian keuangan negara dalam perkaratindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan APBDes TA 2015dan APBDes TA 2016 DesaTangkura Kec.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-01-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 23 Maret 2016 — Pidana Korupsi - IRENIUS ADII - SETIADY JUSUF
97 — 34
  • membenarkan barang bukti:BB Nomor11, BB Nomor 31, BB Nomor 32, BB Nomor 33, BB Nomor 34, BB Nomor94, BB Nomor 96, BB Nomor 97, BB Nomor 98, BB Nomor 99, BB Nomor100, BB Nomor 101, BB Nomor 23, BB Nomor 24, BB Nomor 25, BB Nomor1, BB Nomor 2;Menimbang, bahwa dengan mengingat sistem dan ketentuan hukumpembuktian yang berlaku, Majelis berpendapat bahwa berdasar buktibukti yangdiajukan di persidangan perkara ini, yaitu keterangan para saksi, ahli dan137Terdakwa, dikaitkan dengan barangbarang bukti, dalam perka
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 146/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Maret 2016 — Pidana - SLAMET PURWANTO bin ABDUL HAMID
137 — 125
  • penyusunan HPS tersebut adajuga dimiliki oleh principal principal lainnya atau umum akan tetapiharganya lebih mahal contohnya B BRAUN INDONESIA dan PT.RAJAWALI NUSINDO.Bahwa Saksi tidak memperhitungkan overhead dalam HPS tersebut hanyamemperhitungkan total dana dalam HPS nantinya penyedia barang yangakan memperhitungkan sendiri;Bahwa Saksi membuat Spesifikasi Teknis Barang berdasarkan DokumenPengadaan Tahun sebelumnya dan menyesuaikan spesifikasi teknisbarang tersebut karena sudah di atur dalam PERKA
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 15-09-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 8 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.ARDIANITA FEBRINIARTY
2.UCUP SUPRIATNA
Terdakwa:
Drs. SUNARYO
175 — 52
  • Bahwa penyimpanganpenyimpangan tersebut tidak sesuai dengan kriteriasebagai berikut:1) Penyimpangan dalan Tahap Perencaaan PengadaanPeraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimanadiubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang PerubahanKeempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah pada Pasal 66 ayat (4) huruf a dan ayat (7)huruf a dan j; dan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang PetunjukTeknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pada Lampiran terkait