Ditemukan 4082 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : iup ipul ispi isak idup ipuk iupkã ipk iuk
Penelusuran terkait : Melakukan usaha pertambangan tanpa iup Ipr atau iupk Penjualan mineral bukan dari iupk Lingkungan hidup Pertambangan mineral dan batu bara Menampung Memanfaatkan Melakukan pengolahan dan pemurnian Pengangkutan Penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang iup Iupk atau izin “ melakukan usaha penambangan tanpa iup (izin usaha pertambangan) Ipr (izin pertambangan rakyat) Atau iupk (izin usaha pertambangan khusus) ” 29/ pid.sus /2012/pt. malut Rifal ode ratif alias rifal Turut serta merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup atau iupk
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 08-09-2011 — Putus : 31-01-2012 — Upload : 02-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 31 Januari 2012 — - BURHANUDIN als BURE DKK VS - WALIKOTA SAMARINDA
77 — 29
  • bahwa : Pasal 8 ayat (1) : Kewenangan pemerintah kabupaten /kota dalam pengelolaan pertambangan ~ mineraldan batubara, antara lain, adalahc. pemberian IUP dan IPR, pembinaan,penyelesaian konflik masyarakat danpengawasan usaha pertambangan operasiproduksi yang kegiatannya berada di wilayahkabupaten / kota dan / atau wilayah lautsampai dengan 4 (empat) mil ;Pasal 119 : IUP atau JUPK dapat dicabut oleh Menteri,gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengankewenangannya apabilaa. pemegang IUP atau IUPK
    tidak memenuhikewajiban yang ditetapkan dalam JUP atau IUPKserta peraturan perundang undangan ;b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini ;Cc. pemegang JIUP atau JIUPK dinyatakan pailit =; Menimbang, bahwa kemudian di dalam ketentuan PeraturanPemerintah Nomor =: 23.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 549/Pid.B/LH/2020/PN Tjk
Tanggal 11 Juni 2020 — Penuntut Umum:
KANDRA BUANA, SH
Terdakwa:
YUL HENDRI LAILATUL Q bin LISWARDI
337 — 18

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa YUL HENDRI LAILATUL Q Bin LISWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUL HENDRI LAILATUL Q Bin LISWARDI

Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 30-08-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 312/Pid.B/LH/2022/PN Plk
Tanggal 27 September 2022 — Penuntut Umum:
1.RIWUN SRIWATI, SH
2.I WAYAN GEDIN ARIANTA,S.H.,M.H
3.WAGIMAN, SH
4.HERI PURWOKO, S.H
Terdakwa:
ABDUL WAHAB bin SURYADI
71 — 15
    1. Menyatakan terdakwa Abdul Wahab bin Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, Penjualan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt
Tanggal 10 Desember 2020 — -SUNUSENG B Lawan ISMAIL, Dkk
103 — 53
  • terikatdengan PKP2B dan itu setelah berlaku UU Pertambangan No. 4 Tahun2009 PKP2B itu. menjadi PK, pada prinsipnya kalau dibaca baikbaikapa maksudnya pasal 111 ayat1 UU No. 4 Tahun 2009 yang mewajibkanpemegang IP dan IPK menyampaikan laporan rencana kerja dan laporankegiatan pelaksanaan usaha pertambangan, apa maksudnya ketentuanpasal 111 ayat 1 itu yang wajib melaporkan kepada Menteri ESDM,kepada Gubemur, kepada Walikota kepada Bupati, maksudnya adalahsupaya ada penegasan benarkah pemegang IP IUPK
    belum atau error infersona dalam pembebasan atau errorin obyekto dalam pembebasan misalnya, makanya didalam pasal 135 dan186 dikatakan pembebasan, penyelesaian hak harus sesuai denganperaturan perundangundangan;Halaman 35 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Sgt Bahwa yang paling penting secara substansial dia ada disitu menggarapkalau soal surat bisa keluar atau tidak, itu Majelis hakim menilai dalam PSkarena yang dinilai itu pembuktian secara faktual; Bahwa dalam Pasal 38 IUP IUPK
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-06-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 283/Pid.Sus/LH/2022/PN Jmb
Tanggal 16 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
M.ZUHDI.SH,MH
Terdakwa:
1.DIMAS PRATAMA BIN NURMAN
2.ISRAQ KHALIG Bin ALM IRWAN SYAFRI
3.AGUSTIO Bin AFRIANTO
54 — 30
  • PRATAMA Bin NURMAN beserta Terdakwa ISRAQ KHALIQ Bin (Alm) IRWAN SYAFRI, dan Terdakwa AGUSTIO Bin AFRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Khusus
Register : 21-03-2023 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 16-08-2023
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mkd
Tanggal 12 Juni 2023 — Penuntut Umum:
Tata Hendrata, S. H.
Terdakwa:
CAPRICORENA RAKA CHITA Bin DENI SUCIPTO
56 — 62
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Capricorena Raka Chita Bin Deni Sucipto telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana melakukan penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus
Register : 24-01-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PN BANGKO Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bko
Tanggal 24 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ARIE PRATAMA, SH
Terdakwa:
1.Mangantar B. Pane bin Tobasco Pane
2.Teguh Rahayu Slamet bin Kariyo Rejo
3.Hermawanto bin Masrukin
4.Suraji bin Sukadi
5.Kumiarto bin Subadi
6.Ponidi bin Sukisno
347 — 9
  • Pane bin Tobasco Pane, Terdakwa II.Teguh Rahayu Slamet bin Kariyo Rejo, Terdakwa III.Hermawanto bin Masrukin, Terdakwa IV.Suraji bin Sukadi, Terdakwa V.Kumiarto bin Subadi, dan Terdakwa VI.Ponidi bin Sukisnoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)secara bersama-sama sebagaimana
Pengadilan PN IDI Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN IDI Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Idi
Tanggal 28 April 2021 — Penuntut Umum:
WAHYUDI, SH
Terdakwa:
1.RUDIYANTO BIN ZAENAL
2.JONI ASMADI BIN USMAN DAUD
85 — 16
  • Izin usaha pemanfaatan kayu (IUPK) yang diterbitkan oleh Dinas Lingkunganhidup dan kehutanan Prov Aceh atau yang mewakili UPTD Wilayah III Acehdi Kota Langsa.. Laporan hasil produksi (LHP) dengan cara memasukkan Aplikasi ID Balcodmelalui Sipu Online.. Tanda Bukti Pembayaran Provisi sumber daya Hutan dan Dana Reboisasimelalui Sipu online..
Pengadilan PN SINTANG Pidana Khusus
Register : 06-03-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 09-06-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 77/Pid.B/LH/2020/PN Stg
Tanggal 13 Mei 2020 — Penuntut Umum:
IRWAN ADI CAHYADI, SH
Terdakwa:
SUANTO anak dari ADON Alm
330 — 0
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan terdakwa SUANTO anak dari ADON (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha pertambangan tanpa izin Ijin IUP, IPR atau IUPK
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 550/Pid.B/LH/2020/PN Tjk
Tanggal 11 Juni 2020 — Penuntut Umum:
DESNA INDAH M, SH.
Terdakwa:
AGUS SETIAWAN als GUSTI bin SAIFUL
358 — 66

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIAWAN Als GUSTI Bin SAIFUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan dan sarana, untuk melakukan kejahatan, pengangkutan dan penjualan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

Pengadilan PTUN PALU TUN Perijinan
Register : 29-06-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 03-05-2017
Putusan PTUN PALU Nomor 20/G/2016/PTUN.PL
Tanggal 20 Desember 2016 — -PT. Daya Sumber Mining Indonesia vs I. GUBERNUR SULAWESI TENGAH II. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA
257 — 444
  • Sengketa telahbertentangan dan/atau melanggar ketentuan perundangundanganyang berlaku, dalam hal ini ketentuan Pasal 2 ayat (1) KepmenESDM No. 1453/2000 Jo. ketentuan Pasal 44 ayat (4) PP No.23/2010 Jo. angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral danBatubara No. 01.E/30/DJB/2016, tanggal 5 Januari 2016;Bahwa Obyek Sengketa yang menciutkan WIUP Operasi ProduksiPenggugat (PT Daya Sumber Mining Indonesia) bertentangan dan/ataumelanggar ketentuan Pasal 94 UU No. 4/2009, yang menyatakan PemegangIUP dan IUPK
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 14-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 15/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
CV. Cahaya Timur
Termohon:
Bupati Morowali Utara
151 — 105
  • sesuai dengan PermohonanPemohon juga diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri EnergiSumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang PelaksanaanKaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan PertambanganHalaman 9 dari 40 Halaman Putusan Perkara Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.PLMineral dan Batubara menyebutkan: Dalam hal pemenuhan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam prosespenyelesaian sengketa dipengadilan atau lembaga terkait yangberwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 02-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 328/Pid.B/LH/2020/PN Mpw
Tanggal 12 Oktober 2020 — Adi Als. Ace Anak Dari Gow Hong Kuang. Alm
150 — 77
  • IUPK;. LUPJL;. LUPHHK;. IUPHHBK;. IPHHK; dan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-11-2010 — Upload : 11-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung 117 PK/TUN/2010 Tahun 2010
Tanggal 1 Nopember 2010 — BUPATI HALMAHERA TENGAH, ; PT. MINERINA BHAKTI,
73 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 117 PK/TUN/2010yang ada disinyalir Termohon berkehendak untuk memperjualbelikanKuasa Pertambangan kepada pihak lain ;Bahwa karenanya kebijakan Pemohon yang tidak memberikan aslidari Surat Keputusan Nomor : 540/KEP/147/2007 dan Nomor :540/KEP/148/2007 kepada Termohon berkesesuaian denganketentuan Pasal 93 ayat (1) UndangUndang Nomor : 4 Tahun 2009,yang telah mengatur secara tegas sebagai berikut :(1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP danIUPKnya kepada pihak lain ;Bahwa dengan demikian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1618 K/Pdt/2013
Tanggal 1 Oktober 2013 — PT. BUMI PETANGIS vs PT. PRADIKSI GUNATAMA dan PEMERINTAH KABUPATEN PASER CQ BUPATI PASER, dk
118 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memilikikompetensi untuk membuat keputusan terhadap permasalahan lahantersebut dan Tergugat seakanakan mengambil sikap yang menimbulkankesan menghindar agar tidak tercapai kesepakatan, Penggugat telahmenghabiskan banyak waktu tanpa mendapatkan tanggapan baik dariTergugat ;12.Bahwa upayaupaya Penggugat untuk menyelesaikan pernasalahan1)tumpang tindin IUP Eksplorasi dengan SHGU 05 dan SHGU 06 telahsejalan dengan amanat pasal 136 ayat (1) UU Batubara yang secarategas menyatakan :Pemegang IUP atau IUPK
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Khusus
Register : 13-12-2017 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN CIBADAK Nomor 485/Pid.Sus/2017/PN Cbd
Tanggal 2 April 2018 — Penuntut Umum:
1.YERIZA ADHYTIA, S.H.
2.BRIAN KUKUH MEDIARTO, S.H.
3.DANU TRISNAWANTO, SH.
4.WARDIANTO, SH.
Terdakwa:
UNANG SUPARMAN bin HASAN BISRI
25 — 0

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa UNANG SUPARMAN bin HASAN BISRI , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menampung , Menjual Mineral yang bukan berasal dari pemegang IUP, IUPK, dan/atau ijin menurut ketentuan Pasai 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009
Pengadilan PTUN PALU TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-03-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 27/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Maret 2021 — - CV. Warsita Karya VS - Gubernur Sulawesi Tengah
302 — 177
  • PTUN.PL(3) huruf (a) tentangTata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan danPelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubarayang menyebutkan : Ayat (3) Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atauIUPK Produksi sebagaiman dimaksud pada ayat (2) harusdiajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengankewenangannya paling lamaHuruf (a)6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu /IUPEksplorasi mineral logam, UP Eksplorasi mineral bukan logamJenis tertentu UP Eksplorasi batubara, IUPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 14-09-2016 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/Pid.Sus-LH/2016
Tanggal 14 September 2016 — KYU TAE KIM alias KIM
399 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IUPK (jin Usaha Pemanfaatan Kawasan) adalah ijin usahayang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutanlindung dan tau hutan produksi;2. IUPUJL (Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan) adalah jjinusaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkunganpada hutan lindung dan atau hutan produksi;3.
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Rkb
Tanggal 23 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.SHANDRA FALLYANA, SH
2.RIMA EKA HARDIYANI, SH
Terdakwa:
RUSYANDI Als ERUS Bin SUHERDI
191 — 15

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa RUSYANDI alias ERU bin SUHERDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengolahan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1294 K/Pdt/2013
Tanggal 16 Agustus 2013 — PT. DUTA NURCAHAYA VS RANIUM als. MANGKOK bin TARMUM (Alm),
72 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensisehingga mengalami kerugian yang tidak sedikit;Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan laporan secara pidanaatas adanya dugaan tindakan pidana yang dilangsungkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, antara lain berdasarkan ketentuan Pasal 162 Undang UndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakansebagai berikut:Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan daripemegang IUP atau IUPK