Ditemukan 4020 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan kekeasan kekrasan kekuatan kekerasan keluanan keluahan
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-09-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs
Tanggal 19 Januari 2022 — Penuntut Umum:
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY
157 — 74
  • membawanarkotika tidaklan secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untukmenjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yangmengakibatkan disebut sebagai pemilik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalahmenaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakukankhusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkanditempat yang disediakan dan aman;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berartiberkuasa atas (Sesuatu); memegang kekuasan
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 20-12-2018 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Tanggal 20 Desember 2018 — * Perdata - SPORT GLOVE INDONESIA X JOOTJE MAX SONDAKH
194 — 126
  • Konvensi / Para Penggugatdalam Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka menurut hukum sudahselayaknya dan adil Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggu gatdalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara akibatperkara ini yang ditentukan sebesar Rp.2.731.000,(dua juta tujuh ratus tiga puluhsatu ribu rupiah);Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang telahdisebutkan dalam pertimbanganpertimbangan hukum di atas secara khusus UUNomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasan
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum Penggelapan
Register : 10-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PT JAMBI Nomor 7/PID/2018/PT JMB
Tanggal 22 Februari 2018 — Nama lengkap : Wiwin Kristiana Kumoro Binti Soewanan Alm Tempat lahir : Jombang Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/6 Oktober 1976 Jenis kelamin : Perempuan Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Kasang Kota Karang RT 007/002 Kel. Koto Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Agama : Islam Pekerjaan : Karyawan Swasta (GM PT AFRESH INDONESIA)
160 — 43
  • Putusan No. 7/PID/2018/PT JMBkaryawan sebagaimana terdapat dalam lajur kolom Take Home Pay (THP) dankemudian slip dan daftar gaji berikut uang diserahkan kepada Manager HRD (SDM)yang kemudian membayarkan kepada masingmasing karyawan.Bahwa setelah dibayarkan kepada masingmasing karyawan untuk karyawan padasetiap Divisi setelah dilakukan audit internal diketahui terdapat kelebihan pembayaranTake Home Pay.Bahwa yang bertanggung jawab dan memiliki kekuasan penuh untuk pembayaran gajiseluruh karyawan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 325/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
YULIUS DAGILAHA, S.H
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT C.Q AGUS HARIMURTI YUDHOYONO DAN TEUKU RIEFKY HARSYA SELAKU KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL
448 — 224
  • DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAMMENGADILI.i Bahwa berdasarkan Undangundang Dasar 1945 (UUD 1945)Pasal 28 Mengatur:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;2: Bahwa pada pasal 24 ayat (1), dan (2) UUD 1945 mengatur:(1) Kekuasan kehakiman yang merdeka untukmenyelenggarakn peradilan, guna menegakan hukum dan keadilan;(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MahkamahAgung dan badan peradilan
Pengadilan PN PAMEKASAN Pidana Umum
Register : 23-05-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pmk
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD ARIFIN, SH.MH
Terdakwa:
MOH. HOLIK
82 — 6
  • Sianturi yang dimaksud dengan yang adadalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah ada kekuasan tertentu padaseseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyataada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipokan kepada oranglain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa padabarang itu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-08-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 31 Agustus 2010 — Ny. Hj. MARNI SOFYAN ;
41 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IImu hukum yang didapat oleh JPU hanyalah sekedar hiasan dan tidakperlu dihayati apalagi dilaksanakan, tetapisekarang yang terpenting adalah kekuasan dankewenangan ada pada saya. JPU telah lupa bahwaAllah S.W.T. akan selalu) melihat tindakan umatnyayang telah melampaui batas rasa keadilan.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 25-02-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN PALU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 19 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ILMIAWAN TIBE HAFID, S.H.
Terdakwa:
SUBU SOSONO
61 — 24
  • Bangkep sesuai dengan ketentuanPermendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa,adalah Kepala Desa merupakan pemegang kekuasan pengelolaan keuangandesa dan mewakili pemerintah desa dalam pemilikan kekayaan milik desayang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan Desa mempunyai kKewenangan :. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa. Menetapkan PTPKD ( Pelaksana Tehnis Pengelolaan Keuangan Desa).
Pengadilan DILMILTAMA Pidana Militer
Register : 05-10-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan DILMILTAMA Nomor 17-K/PMU/BDG/AD/X/2018
Tanggal 19 Oktober 2018 — JOKO SETIYO K, M.SI (HAN), Letkol Inf NRP 11990052710279
593 — 1391
  • Keputusan tetapberada di tangan Kabekangdam XVI/Ptm karena wewenang Terdakwaterbatas hanya sebagai Dansatgas, dan Terdakwa tidak melakukan akalakalan untuk melakukan suatu hal yang lain dimana seolaholah ataumenganggapkan dirinya memiliki wewenang atau kekuasaan itu, yangdalam hal ini di bidang bekal (ransum).Oleh karena itu, kesimpulan umum untuk unsur ke2 (dua) dariPasal 126 KUHPM yaitu "dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaanatau menganggapkan dirinya ada kekuasan, sebagaimana tercantumdalam
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-04-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
519 — 280
  • dalam tata pengujian akan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusiapakah penerapan metode Omnibus Law tersebut menyalahi UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014maupun ketentuan lain yang berkaitan, yang tidak mengenal apa yang disebutsebagai Omnibus Law, namun walaupun istilah Omnibus Law tidak pernahmuncul, dalam praktek sebenarnya Indonesia sudan mempergunakan metodeOmnibus Law berkalikali seperti yang telah Ahli sampaikan.Bahwa, sesungguhnya perkembangan kekuasan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2011 — Putus : 19-04-2012 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 19 April 2012 — dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S.
109 — 27
  • keuangan daerah) yang berkaitan denganotorisasi anggaran dari APBD yang bersangkutan ;Bahwa di dalam Hukum Administrasi ada dua macam wewenang ada yang disebutdengan wewenang Terikat dan ada yang disebut dengan wewenang Bebas.Wewenang Terikat adalah wewenang yang telah jelas diatur dalam peraturanperundangundangan, sedangkan wewenang Bebas, walaupun tidak diatur dalamperaturan perundangundangan, tetapi tetap harus ada dasamya dimana adapersyaratan persyaratan yang harus dipenuhi;Bahwa sebagai pemegang kekuasan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 11-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 395/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat II : PT. BANK MAY BANK INDONESIA, Tbk
Terbanding/Penggugat : NANCY ANDRIANI boru NAPITUPULU, SH, MH
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYAYAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA MEDAN
Turut Terbanding/Tergugat I : NYONYA RENTY boru DOLOKSARIBU
Turut Terbanding/Tergugat III : MIMIN RUSLI, SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MEDAN
88 — 63
  • Mengacu pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasan Kehakiman berbunyi sebagai berikut :Halaman 155 dari 169 halaman Perkara Nomor : 395/Pdt/2020/PT MDN Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan,juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yangbersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasaruntuk mengadili.In casu, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam putusannyatersebut telan memenuhi dan seluruhnya telan sesuai
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 13-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 12/PDT/2017/PT.SMR
Tanggal 13 April 2017 — 1. Ahli Waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI, yaitu : a. Ahli Waris almarhum SYAHRUDIN bin NAPIAH; - YENY (isteri almarhum Syahrudin bin H. NAPIAH) ; - Nurlenawati binti Syahudin (anak) ; - Agus Hidayat bin Syahrudin (anak) ; Kesemuanya beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya Rt.07 No.20 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samrinda; b. H. SYARIFFUDIN bin H. NAPIAH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Gg. Tridaya Rt. 07 No. 30 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; c. Ahli Waris almarhumah HJ. FATIMAH binti H. NAPIAH , yaitu : - HAPIANI binti H. JAHRANI, - ANA binti H. JAHRANI, Kesemuanya beralamat di Jalan H. Juanda Gg. Tridaya Rt.07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; d. H. JUMANI bin H. NAPIAH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan P. Antasari Rt. 06 No. 46 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; e. HJ. NORHASANA binti H. NAPIAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; f. FADLI bin H. NAPIAH, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 No. 47 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; g. M. MUCHTAR bin H. NAPIAH, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 No. 48 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : 1. DR TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.M.HUM, 2. MOSES ANDIL OMPU SUNGGU, SH, 3. BENY P. LUMBANTORUAN, SH, 4. AGUSTINUS ARIF JUONO, SH, Para Advokat/Pengacara pada kantor Pembela dan Bantuan Hukum “ TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.M.Hum & ASSOCIATES “, beralamat di Jalan P. Antasari RT.2 No. 34 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016, Selanjutnya disebut PARAPEMBANDING semula PARATERGUGAT I ; M E L A W A N : 1. AZHAR KADRI, pekerjaan Wiswasta, beralamat di Jalan Cendana No.60 Rt/Rw. 010, Desa Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; 2. H. HAMDANI HAMID, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Bulan No. Kab.IV Rt. 021, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUFIAN, SH dan SAKIR, SH Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara “ SUFIAN, SH dan Rekan “ beralamat di Jalan KH Agus Salim No. 54 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2015, Selanjutnya disebut sebagai ParaTERBANDING semula PARA PENGGUGAT ; 3. N G A D I, pekerjan TNI, beralamat di Jalan Sentosa Gg. Kenaga II Rt. 51 No. 16 Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II; 4. a. Ahli Waris H. ILHAM bin H. NAPIAH, yaitu : - Hj. NURUNG (isteri almarhum H. ILHAM bin NAPIAH); - EWIN bin H. ILHAM ( anak ); - PANI binti H. ILHAM ( anak ); - DEDY bin H. ILHAM ( anak ); Beralamat di Gg. Tridaya Rt. 07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; b. Ahli Waris Hj. FATIMAH binti H. ILHAM, yaitu : - H. JAHRANI ( suami ), beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya Rt.07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; c.Ahli Waris H. IRWANSYAH bin H. NAPIAH, yaitu : - I P I T bin H. IRWANSYAH ( isteri ); - W I T A binti H. IRWANSYAH ( anak ); - RUKMANA binti H. IRWANSYAH ( anak ); - MAULANA bin H. IRWANSYAH ( anak ); Beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt.06 Kelurahan Air Putih, Kecamatam Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Kesemuanya selanjutnya disebut TURUT TERBANDING IIsemula TERGUGAT I;
292 — 157
  • Pemeriksaan Setempat (PS)yang ditulis Para Pembanding/Tergugat pada hal. 17 s/d hal. 18Tanggapan dan Kesimpulan Para Pembanding/Tergugat tanggal 18Agustus 2016, dalam hal ini tidak ditulis dan tidak dikutip dalam PutusanJudex Factie Tingkat Pertama, sehingga Putusan Judex Factie TingkatPertama mengenai hasil Pemeriksaan Setempat (PS) itu tidak mempunyaialasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dalam mengambilkeputusannya dan telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 48tahun 2009 tentang Kekuasan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 20-11-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 2983/Pid.B/2014/PN Mdn
Tanggal 28 April 2015 — - Ir. KHAIRUL ANWAR Bin ALM. BAHRUL KAMAL - H. HASBAN RITONGA
88 — 13
  • segera pergi atas permintaan yang berhak atas nama orang itu;Kemudian di pasal 167 ayat (1) adalah sama dengan unsurunsur pasal 429ayat (1) tetapi unsur subjektif dalam pasal 167 ayat (1) adalah barang siapasedangkan pada pasal 429 ayat (1) unsure subjektifnya adalah pejabatBahwa Seorang pejabat yang dengan jabatan, melawan hukum denganmenggunakan kekuasaan, bagaimana mengukur itu, menurut Ahli bahwaDalam hukum pidana, kesalahan harus dilihat dari domain terjadinya, karenakasus ini berkaitan dengan kekuasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Maret 2017 — HERU MALIKSJAH
127 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017Jakarta Pusat. atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telahmelakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiahatau janji lersebut diberikan karena kekuasan atau kewenangan yangberhubungan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-02-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 99/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 25 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO Diwakili Oleh : BORNOK MARIA IRENE
Terbanding/Penggugat : PT. TAIKO PERSADA INDOPRIMA diwakili oleh Tn.LEE CHIEU MENG sebagai Direktur
107 — 48
  • yang bersambung ke Hal : 3 dan Hal : 3 s/d 4 yangmengatakan tepatlah Pengadilan Negeri Kelas IA Knusus Medan untukmemeriksa, mengadili, dan memutuskan penyelesaian masalah OrderPembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antaraTergugat dan Penggugat dan Nomor Tagihan (Invoice) 30004756tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan Penggugatsebagaimana perwujudan peradilan yang sederhana, cepat dan biayaringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Juncto Pasal 4 ayat (2) UUNo.48 Tahun 2009, tentang Kekuasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
AHMAD MUTTAKIN
266 — 177
  • sedangkan perbuatan dianggapmelawan hukum dalam pengertian materiil meskipun suatu perbuatan tidakHalaman 137 dari 156 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2020/PN Mtrdiatur dalam peraturan perundangundangan, jika perbuatan tersebut menurutanggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilanmasyarakat atau bertentangan dengan normanorma sosial dalam masyarakat,maka perbuatan dapat dipidana;Menimbang, bahwa sedangkan sub unsur menyalahgunakankekuasaannya berarti bahwa pada diri pelaku ada kekuasan
Pengadilan PN KASONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn
Tanggal 12 Nopember 2020 — MURNEE, dkk melawan PT. NABATINDO KARYA UTAMA
203 — 489
  • Nabatindo Karya Utama hanya ada perusahaankayu yang menggarap lahan tersebut, tetapi untuk perusahaanperkebunan tidak ada; Bahwa pada prinsipnya bahwa keseluruhan tanah di Negara RepublikIndonesia diakui adalah milik Negara, namun dalah kekuasan tanahNegara tersebut terdapat tanah adat yang dikelola secara adat dandiakui oleh masyarakat setempat; Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak diwilayah Kabupaten Katingan dengan luas tanah yang menjadi objeksengketa tersebut yaitu
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 12-08-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 76
  • atas dasar itikad baik maka pihakpembeli berhak memperoleh nilai ganti kerugian yang harus dibayar oleh paraTergugat kepada pihak pembeli yaitu dengan uang sejumlah Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa seluas 2.250 M2 yangmenjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 3760 M2 telah dinyatakan sebagaibudel waris peninggalan Abdul Rahman yang merupakan hak kepemilikanbersama para Penggugat dan Para Tergugat maka agar obyek sengketa 3.760 M2kembali kedalam kekuasan
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 24-03-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PA PRAYA Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 20 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
183 — 125
  • dantanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum dan kesadaran akantanggung jawab kepada Tuhan yang Maha esa, masyarakat pencari keadilan sertabangsa dan negara sebagaimana esensi kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negarayang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Vide Pasal 1UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
382 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kamar MahkamahAgung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan yang berisikan pedoman dalam penanganan perkara diMahkamah Agung dan di Pengadilan Tingkat Pertama dan TingkatBanding termasuk salah satunya berkaitan dengan masalahpraperadilan.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo. ayat 4 UndangUndang Mahkamah Agung selengkapnya berbunyi :Ayat (1): Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadappenyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilandalam menjalankan kekuasan