Berdasarkan Buku Ricikan Desa, Buku Letter C Desa danPeta Desa Petambakan, obyek posita angka 2 huruf a,yang benar adalah Persil 57, terletak di Blok BaturGede, Klas S.IV, luas 465 da/desi are atau 4.650 meterpersegi (bukan 268 da atau 2.680 m2), Letter C Nomor :395 atas nama Mbok Masruri alias Salkiyah perolehandari C Nomor : 39 atas nama Ahmad Kaswari Kaspan(sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keterangan RiwayatTanah Desa Petambakan Nomor : 593.4/0912009,tertanggal 9 Pebruari 2009 yang ditandatangani

Masruri alias Salkiyah, dengan batas batasyaituSebelah Utara : tanah milik Machlani Sajum ;Sebelah Timur : tanah Milik Mardi Yuwono ;Sebelah Selatan : Jalan Desa ;Sebelah Barat : Jalan Desa/selokan air ;Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah DesaPetambakan Nomor : 593.4/08/2009, tertanggal 9 Pebruari2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Yitno, selaku KepalaDesa Petambakan, Kec. Madukara, Kab.

Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan JatirejoNo.593.4/307/404.7.18.06/2009, tanggal 6 Mei 2009, atas nama Sulkan,( diberitanda P.7);8. Foto copy Surat Keterangan Waris, tanggal 3 Nopember 2006, ( diberi tandaP.8);9. Foto copy Perjanjian Ikatan Jual Beli dari Notaris Sri Suhersi Rahayu, SH. No.934, tanggal 26 September 2007, (diberi tanda P.9) ; Foto copy suratsuratbukti tersebut diatas P.1 s/d.

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Fajar Hidayah;Keputusan Bupati Bogor Nomor 593.4/333/Kpts/Huk/2002 tanggal 22Nopember 2002 tentang persetujuan penggunausahaan lahan fasilitassocial peruntukan sekolah milik pemerintah kabupaten Bogor kepadaYayasan Fajar Hidayah;Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogordengan yayasan Fajar Hidayah Nomor: 030/6/PRJN/HUK/2003tertanggal 07 03 2003 tentang Penggunausahaan Lahan FasilitasSosial di Komplek Perumahan Kota Wisata, Desa Ciangsana,Kecamatan

Cbi6.2.6.3.kuasa dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 21 April 1999,bertindak selaku kuasa Direksi Perseroan tersebut (selakuPengembang/Deplover Kota Wisata) kepada Yayasan Fajar Hidayahyang beralamat di Apartemen Taman Rasuna Tower 2 Lantai 7 Nomor0207C Jalan RH Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan dalam halini diwakili oleh Meridas Ekayora dan Firman bin Bahar Yusuf dalamkedudukan selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan;Keputusan Bupati Bogor Nomor 593.4/333/Kpts/Huk/2002 tanggal 22Nopember

Bogor dengan no.2000.496.1/10/BA/2000;Copy dari asli Keputusan Bupati BogorNo.593.4/313/Kpts/Huk/2002 tentang PersetujuanPenggunausahaan lahan fasilitas social peruntukan sekolahmilik pemerintah Kab.Bogor kepada Yayasan Fajar Hidayahtanggal 22 Nopember 2002;Copy dari asli perjanjian kerjasama Antara pemerintahKab.Bogor dengan Yayasan Fajar HidayahNo.030/6/PRJN/HUK/2003 dan No.100/YFHPEMDAT/III/2003tanggal 7 Maret 2003;Copy dari asii keterangan domisi perusahaanHalaman 16 dari 28 Putusan Perdata Nomor

sebidang tanah hak milik seluas 85.000Meter persegi (M*) atau 8,5 Hektar (Ha) dengan rincian tanah darat lebihkurang 3,5 Hektar (Ha) dan Lebak lebih kurang 5 Hektar (Ha) dahulu terletakdidaerah Talang Buluh Dusun Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa DaerahTingkat Il Musi Banyusin (Marga Talang Kelapa) sebagaimana SuratKeterangan Hak Usaha Nomor: 1/4/A/1974 tanggal 01 Agustus 1974 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Marga Talang Kelapa dan telah didaftarkan ulangdi Kantor Kepala Desa Talang Buluh Nomor: 593.4

KamilTarmizi dan Sutimin vide Surat Pengoperan Hak No. 020 yang dibuatdihadapan Hasmi S.Sos Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, denganalas Surat Pengakuan Hak No. 593.4/28/TB/XII/2004, tanggal 08 Desember2005 atas nama HM.

Bahwa TERGUGAT memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dariTERGUGAT II sebagaimana Surat Pengoperan Hak No. 152 tanggal 20 April2001 yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin,dengan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanga; 19 April2000 terdaftar dikantor Kepala Desa Sukajadi No.593.4/05/KLSKJ/IV/IV/2001tanggal 16 April 2001 atas nama Sumiati, yang terletak di RT/RW. 60/21Lingkungan IV Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten MusiBanyuasin,

Pasal 1963 KUHPerdata maka demi hukum PARAPENGGUGAT yang telah menguasai dan mengusahakan tanah secara terobukadan terus menerus tanpa terputus sejak 1974 sampai adanya sanggahan dariTERGUGAT Tahun 2013 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) Tahun denganalas hak berupa Surat Keterangan Hak Usaha Nomor: 1/4/A/1974 tanggal 01Agustus 1974 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Marga Talang Kelapa dantelah didaftarkan ulang di Kantor Kepala Desa Talang Buluh Nomor:593.4/403/Ds.TB/2012 tanggal 21 Desember 2012

Bukti TTI5 : fotocopy Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor:593.4/05/KLSKJ/IV/2001 pada tanggal 16 April 2001;6. Bukti TTI6 : fotocopy Surat Pengoperan Hak Nomor 152 antara SUMIYATIdengan SUDIRMAN MUHI pada tanggal 20 April 2001;7. Bukti TTI7 +: fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah DanBangunan (SSB) atas nama SUDIRMAN MUHI;8. Bukti TTI8 : fotocopy Gambar Situasi Nomor: 2160/1988 pada tanggal 25Agustus 1988;9.

Untuk keperluan tersebutdikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat No.593.4/1550/203/1992 tanggal 24 Juli 1992 tentang Pemberian Ijin Lokasi/ LetakTempat dan Pembebasan/Pembelian Tanah kepada PT.

Wisma Hartono Jaya(bukti P7), bahkan Penggugat telah mendapat ijin lain yaitu : Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya No.401.350.1/7267/ILPPMDN/5/94 tanggal 27 Mei 1994 (bukti P8) dan Surat Badan KoordinasiPenanaman Modal Daerah No.593.4/1552/203/1992 tanggal 25 Juli 1992 yangditujukan kepada Penggugat (bukti P8, P9) ;Bahwa selama tanah tersebut masih dalam keadaan kosong Penggugatmenugaskan karyawan Penggugat untuk mengawasi tanah tersebut, namunpada bulan Juli 1994 tanahtanah

Bahwa PENGGUGAT memperoleh Objek Sengketa pada tanggal 29Desember 1998, dengan cara membeli tanah kepada YAYAH, KEMINdan SUSAT, dengan surat Peralihan hak sebagai berikut : YAYAH Surat Peralihan Hak Bedasarkan Akta Jual BeliNo.593.4/47/PPAT/98.Tgl.19121998. Oleh PPAT Kec.SelumaDrs.Murpian.A KEMIN Surat Peralihnan Hak Bedasarkan Akta Jual BeliNo.593.4/45/PPAT/98.Tgl.19121998. Oleh PPAT Kec.SelumaDrs.Murpian.A SUSAT Surat Peralihan Hak Bedasarkan Akta Jual BeliNo.593.4/32/PPAT/98.Tgl.19121998.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dengan GS. 1768;yang mana tanah tersebut, Penggugat peroleh pada tanggal 29 Desember1998, dengan cara membeli tanah kepada YAYAH, KEMIN dan SUSAT, dengansurat Peralinan hak sebagai berikut : YAYAH Surat Peralihan Hak Bedasarkan Akta Jual BeliNo.593.4/47/PPAT/98. Tgl.19121998. Oleh PPAT Kec.SelumaDrs.Murpian.A KEMIN Surat Peralihan Hak Bedasarkan Akta Jual BeliNo.593.4/45/PPAT/98. Tgl.19121998.

Oleh PPAT Kec.SelumaDrs.Murpian.A SUSAT Surat Peralihan Hak Bedasarkan Akta Jual BeliNo.593.4/32/PPAT/98. Tgl.19121998.

Bahwa PENGGUGAT memperoleh Objek Sengketa pada tanggal 30Januari 1999, dengan cara membeli tanah kepada JADI PAUTAR danNIRWATI, dengan surat Peralinan hak sebagai berikut : JADI PAUTAR Surat Peralihan Hak Bedasarkan Akta Jual BelliNo.593.4/03/PPAT/99. Tgl.30011999. Oleh PPAT Kec.SelumaDrs.Murpian.A; JADI PAUTAR Surat Peralihan Hak Bedasarkan Akta Jual BelliNo.593.4/04/PPAT/99. Tgl.30011999.

Oleh PPAT Kec.SelumaDrs.Murpian.A; NIRWATI Surat Peralihnan Hak Bedasarkan Akta Jual BeliNo.593.4/02/PPAT/99. Tgl.30011999. Oleh PPAT Kec.SelumaDrs.Murpian.A;Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Padt.G/2020/PN Tas NIRWATI Surat Peralihan Hak Bedasarkan Akta Jual BeliNo.593.4/01/PPAT/99. Tgl.30011999. Oleh PPAT Kec.SelumaDrs.Murpian.A;5.

. "> Bahwa Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 593.4/SK/149/93tanggal 12 Mei 1993 di atas, dalam diktum KETIGA mengatakan "Tanahtersebut tetap terdaftar sebagai asset/kekayaan Pemda Tk. Maluku.4. Bahwa dari Perjanjian yang merupakan dasar hubungan hukum antaraPemerintah Daerah Tk Maluku dan Ir.

Maluku kepada CV Smaradhahanauntuk dijadikan sebagai Lokasi Pembangunan Pompa Minyak Baru , yang diberitanda bukti T.II 3; Fotocopy Denah Penempatan Lokasi Pompa Bensin Baru sesuai Surat Keputusan No: 593.4/SK/149/93, yang diberi tanda bukti T.II 4;Fotocopy Perjanjian Penempatan dan Penggunaan Tanah Milik PemerimtahDaerah TK.

Maluku;Menimbang, bahwa berdasar bukti T.II 1 berupa Surat CV, SmaradhahanaNo.6/SMD/IV/1993 kepada Gubernur Maluku perihal : Penggunaan Areal Tanah PompaBensin , bukti T.ll 2 Denah Penempatan Lokasi Pompa Bensin Baru, bukti T.II3BERUPA Surat Keputusan Nomor : 593.4/SK/149/93 tentang Penyerahan PemanfaatanTanah Milik/Dikuasai Pemda Tk.

Smaradhana melaluisurat yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi Nomor : 07/SMD/IV/1993 tanggal21 April 1993 perihal Permohonan Penggunaan Tanah Untuk Pompa Bensin, dimohon75untuk pemanfaatan lokasi tersebut dengan dasar Hak Guna Bangunan lalu Tergugat IImenerbitkan Surat Keputusan Nomor : 593.4/SK/149/93 tanggal 12 Mei 1993tentang Penyerahan Pemanfaatan Tanah Milik/Dikuasai Pemda Tk. Maluku KepadaCV.

Smaradhana melalui surat yang ditujukan kepadaPenggugat Rekonvensi Nomor : 07/SMD/IV/1993 tanggal 21 April 1993 perihalPermohonan Penggunaan Tanah Untuk Pompa Bensin, dimohon untuk pemanfaatanlokasi tersebut dengan dasar Hak Guna Bangunan lalu Tergugat II menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 593.4/SK/149/93 tanggal 12 Mei 1993 tentang PenyerahanPemanfaatan Tanah Milik/Dikuasai Pemda Tk. Maluku Kepada CV.

penggugatseluruhya.Dalam Pokok PerkaraBahwa dalildalil tergugat I pada dalam eksepsi diberlakukan juga sebagaidalildalil tergugat I pada dalam pokok perkara ini.Bahwa tergugat I menolak seluruh dalildalil gugatan penggugat kecuali yangdengan tegas diakui oleh tergugat.Bahwa secara fakta hukum tanah tersengketa secara sah memang benar milikTergugat I sebab berdasarkan alas hak yang sah sebagaimana Surat PengakuanHak tanggal 19 September 2003 didaftarkan dikantor Lurah Sukajadi Tanggal19 September 2003 Nomor : 593.4

Muhammad Ujang, SE tanggal 19September 2003 yang didaftar di Kantor Lurah Sukajadi tanggal19092003 Nomor : 593.4/84/KI.Skj/2003 dan didaftar di Kantor CamatTalang Kelapa tanggal 19092003 Nomor : 593/1397/TK/2003, telahbermaterai cukup dan dicap pos setelah dicocokan dengan aslinya ternyatacocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1 ;Foto copy surat dari Camat Talang Kelapa Drs.

milik Adie Timur berbatas dengan Jalan Talang Buluhe Selatan berbatas dengan jalan Setapak/Jalan Tengkorake Barat berbatas dengan tanah milik Humaidi/PenggugatMenimbang, bahwa di dalam Surat Jawabannya Tergugat I mendalilkan bahwaTergugat I adalah pemilik atas tanah sengketa tersebut, sebagaimana surat bukti yangdiajukan oleh Tergugat I yaitu Surat Bukti T.1, berupa Surat Pengakuan Hak an.Muhammad Ujang, SE tanggal 19 September 2003 yang didaftar di Kantor LurahSukajadi tanggal 19092003 Nomor : 593.4

Keputusan Bupati Bogor Nomor 593.4/333/Kpts/Huk/2002 tanggal 22Nopember 2002 tentang persetujuan penggunausahaan lahan fasilitassocial peruntukan sekolah milik pemerintah kabupaten Bogor kepadaYayasan Fajar Hidayah;2.5. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogordengan yayasan Fajar Hidayah Nomor: 030/6/PRIN/HUK/2003tertanggal 07 03 2003 tentang Penggunausahaan Lahan FasilitasSosial di Komplek Perumahan Kota Wisata, Desa Ciangsana,Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;2.6.

Keputusan Bupati Bogor Nomor 593.4/333/Kpts/Huk/2002 tanggal 22Nopember 2002 tentang persetujuan penggunausahaan lahan fasilitassocial peruntukan sekolah milik pemerintah kabupaten Bogor kepadaYayasan Fajar Hidayah;6.3.

., M.M. dengan Nomor: 593.4/07/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 dan dikuatkan oleh HendroPramono, S.Sos selaku Camat Laweyan Kota Surakarta dengannomor 594.3/156/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.

Kemudian Terdakwa memberikan surat palsu yaituSurat Keterangan Waris kepada saksi Suminten dengan maksudSupaya Surat keterangan waris tersebut yang diperuntukkan sebagaibukti daripada sesuatu hal yaitu sebagai bukti kepada saksi SriHalaman 8 Putusan Nomor 241/PID/2020/PT.SMGSujatmi, S.E. selaku Lurah Jajar untuk pengesahan persyaratandalam pembuatan Surat keterangan Waris (SKW) setelahditandatangani oleh Lurah Jajar Sri Sujatmi, S.E., M.M. dengan Nomor: 593.4/07/ V/2016 tanggal 24 Mei 2016 dan dikuatkan

Secara Hukum Tergugat menguasai Objek Perkaradengan etikat buruk dihitung sejak terbitnya Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Sumatera Barat No. 593.4/16/BKPMD/1992tertanggal 29 Juli 1992 tentang Pencadangan Tanah Untuk lahanPengganti Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat, sampai sekarang tahun2020 atau baru selama 28 tahun, dengan batas waktu 28 tahun belummelampaui tenggang waktu yang ditetapkan oleh Pasal 1963 KUHPdtalinea ke 2 (dua) tersebut, atau masih dalam tenggang waktu yangditetapbkan

Permohonan Tergugatdikabulkan oleh Turut Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan TurutTergugat No. 304/KptsII/92 tanggal 29 Februari 1992 tentangPelepasan sebagian kelompok hutan Sungai Suir, Batang Asamyang terletak di Kecamatan Koto Baru, KabupatenSawahlunto/Sijunjung Provinsi Dati Sumbar seluas 7.404 Ha untukPerkebunan Kelapa Sawit Tergugat, maka diterbitkanlan SuratKeputusan Turut Tergugat Il Nomor: 593.4/16/BKPMD/ 1992 tertanggal29 Juli 1992 tentang Pencadangan Tanah Untuk Tambahan LahanPengganti

Permohonan Tergugat dikabulkan olehTurut Tergugat Il dan terbitlah Surat Keputusan Turut Tergugat II No.593.4/16/ BKPMD/1992 tentang pencadangan lahan pengganti seluas7.404 Ha diatas kebun sawit yang telah ditanam oleh Tergugat tahun1988/1989. Turut Tergugat III menerbitkan HGU diatas tanah yangdiambil paksa tanpa hak tersebut, maka legallan lahan JarahanTergugat, ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, makaperlu pembuktian kebenaranya dalam dipersidangan Perkara ini;3.

Penggugatmengetahui luas Objek Perkara adalah dalam Photo Copy Surat TurutTergugat II SK No. 593.4/16/BKPMD/1992 tertanggal 29 Juli 1992 tentangPencadangan Tanah Untuk Tambahan Lahan Pengganti Perkebunankelapa Sawit untuk Tergugat seluas 7.404 Ha dan Photo Copy Peta areallahan seluas 7.404 Ha yang dibuat Tergugat;Bahwa Tergugat intinya menjelaskan, Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat (yang alasannya karenaTergugat mengambil atau menjarah lahan/tanah Ulayat Penggugat

salahdan keliru pula lahirnya SK Menteri Agraia/Kepala BPN No.33/HGU/BPN94 tanggal 15 Juli 1994 atas tanah seluas 8.077 Ha,sebagai dasar terbitnya HGU No, 2 tahun 1995 yang sekarang telahmenjadi HGU No. 4 tahun 2013, maka HGU tersebut tidak lagimemiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan Objek Perkara; Kekeliruan Turut Tergugat Ill menafsirkan SK Mendagri No.4/HGU/1986 tanggal 5 April 1986 tentang pemberian izin kepadaTergugat atas tanah seluas 19.990 Ha, terbaca dalam SK TurutTergugat Il No. 593.4

didengarketeranggan jawabannya, karena tidak pernah hadir kepersidangan, padahal kepadanya telahdipanggil tiga kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Baturaja;Bahwa, untuk memperkuat dalildalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:1 Fhoto Copy atau Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBelitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 528/51/V/2009 tanggal19 Mei 2009 (P.1);2 Surat Keterangan dari Kades Nusa Raya Kecamatan Belitang III Kabupaten OganKomering Ulu Timur Nomor : 593.4

Bahwa terlepas dari alasan pada ekceptie point 1.2.2. angka 2 di atas,bahwa Panitia B Plus Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah PropinsiSumatera Utara harus juga turut ditarik sebagai processueel partij dalamperkara ini, sebab berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 593.4/065/K Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000 jo.

Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 593.4/2060/K Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000,bahwa sengketa tanah HGU antara Tergugat dan masyarakat (incasuPenggugat) diselesaikan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara cq.Panitia B Plus (vide: bukti T.I 03 dan bukti T.I 04).Bahwa merujuk lebih lanjut pada Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 593.4/065/K Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000 jo.

KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 593.4/2060/K Tahun 2000 tanggal 17Mei 2000 tersebut (vide : bukti T. 03 dan bukti T.I 04), maka prosedurpemberian hak atas tanah HGU Tergugat di wilayah hukum PropinsiSumatera Utara, baik pemberian hak kepada Tergugat maupun kepadamasyarakat (incasu.

atas nama Boy MarkusDawir semulanya adalah tanah milik Penggugat berdasarkan Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat Nomor 593.4/33/IV/1991, tanggal25 Oktober 1990, seluas 4,69 Ha, panjang 230 x 30 M? dan panjang 200 x 200M?

maka gugatan Penggugat ini kurang pihak dan sudah selayaknyagugatan ini ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;10Eksepsi Tergugat II Intervensi;A Eksepsi Absolut;Bahwa dengan meneliti secara cermat materi gugatan Penggugat sebagaimanatertulis dengan jelas pada:1 Halaman 2 Nomor 4 huruf a sebagai berikut: Lokasi Tanah Hak MilikNomor 02287 seluas 1.650 M2 atas nama Boy Markus Dawir semulanyaadalah tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Sebidang Tanah Adat Nomor 593.4

PA.Sbgmerupakan harta bersama, dalil gugatan rekonpensi tersebut adalah tidakbenar karena harta yang digugat tersebut adalah tanah garapan hak garaporangtua Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yaitu Bapak Sukarya(Bapak Tiri) dan Ibu Nengyanti (Ibu Kandung) berasal membeli hak garapdari penjual bernama Neng Suharti diperolen pada tahun 2018 denganuang pengganti pelepas hak garapan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) sesuai bukti Surat Keterangan Pengoperan Alin Garapan TanahNomor: 593.4

.25, Rw.06,Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Pusaka jaya, Kabupaten Subang, dibantah olehTergugat Rekonpensi, tanah tersebut adalah tanah garapan hak garap orangtuaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yaitu Bapak Sukarya (Bapak Tiri)dan Ibu Nengyanti (Ibu Kandung) berasal membeli hak garap dari penjualbernama Neng Suharti diperoleh pada tahun 2018 dengan uang penggantipelepas hak garapan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuaibukti Surat Keterangan Pengoperan Alih Garapan Tanah Nomor: 593.4

Put. 2129/Pdt.G/2018/PA.SbgMenimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti,baik surat maupun saksi untuk menguatkan dalil gugatan rekonpensi nomor3.1, sedangkan Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti Surat P.7 (Foto copySurat Keterangan Pengoperan Alih Garapan Tanah Nomor 593.4/23/PEM2018pada bulan Mei 2018 dikeluarkan Kepala Desa Pusakajaya dan diketahuiCamat Pusakajaya) dan saksisaksi (Ade Sahim bin Sahil dan Waryuni bintiSumar), yang pada pokoknya menerangkan, tanah darat seluas 98

atasnama BOY MARKUS DAWIR semulanya adalah tanah milikPENGUGAT berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Sebidang Tanah Adat Nomor : 593.4/33/1V/1991,tanggal 25 Oktober 1990, seluas 4,69 Ha, panjang 230x 30 M2 dan panjang 200 x 200 M?,~ Iletaknyaberdampingan dan merupakan satu kesatuan lokasi,sebagaimana termaksud pula, dalam Surat PermohonanPengukuran luas tanah tersebut oleh PENGGUGAT kepadaTERGUGAT tanggal 17 September1991 ; b.

P Surat pernyataan Pelepasan Hak atas sebidang1: Tanah Adat No. 593.4/33/1V/1991 tertanggal 25oktober 1990 (Copy diatas Copy ) ;2. P Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 1994 (Fotocopy2: Sesuai dengan asli) ;cm P Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan3: Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya No.BPN.410/HM/1994 tentang Pemberian Hak MilikHal. 25 dari 47 Hal.

alasan, terhadap keberadaan ulayat/hak masyarakat yangtidak dapat diselesaikan dengan musyawarah sesuai pula denganEksepsi Terbanding halaman 9 angka 5 sebagian menyatakan, padasaat penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1, dikeluarkandari lokasi atau belum bisa diterbitkan Sertifikatnya, karena pada waktuitu tanah ulayat ini belum dilepas atau belum dibebaskan dari garapanmasyarakat dikabulkan oleh Pemerintah dan terbitlah T. 5 yaitu SuratKeputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 593.4

untukmemperoleh Pencadangan Tanah untuk tambahan lahan penggantiperkebunan kelapa sawit Terbanding, tertuang dan terbaca dalamEksepsi Terbanding halaman 9 angka 5 sebagian menyatakan, padasaat penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1, dikeluarkandari lokasi atau belum bisa diterbitkan Sertifikatnya, karena pada waktuitu tanah ulayat ini belum dilepas atau belum dibebaskan dari garapanmasyarakat kalimat ini juga tercatat dalam Bukti P. 5 yaitu SuratKeputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No.593.4

Dengan demikian pertimbangan Majelis HakimPulau Punjung atas hal tersebut Pembanding sangat keberatan danmenolaknya;Bahwa dalam halaman 50, 51 dan 52 Putusan Perkara tentang DaftarAlat Bukti Terbanding Bukti T. 5 merupakan Surat Keputusan GubernurSumatera Barat No. 593.4/16/BKPMD/ 1992 tentang PencadanganTanah untuk tambahan lahan pengganti perkebunan kelapa sawitTerbanding, Bukti T.6 merupakan Surat Keputusan Gubernur SumateraBarat No. 593.5 /18/BKPMD/1992 tentang Izin Lokasi danPembebasan Hak/Pembelian

No. 326 K/PID.SUS/2010bersumber dari APBD TA 2002, TA 2003 dan TA 2004 berdasarkan SuratKeputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon Nomor : 902/Kep.26.AUm/2004tentang Penunjukan Pengendali Program Aktivitas, Pemimpin Kegiatan,Pelaksana Tehnis dan Pelaksana Administrasi Sekretariat Daerah Kota Cilegontanggal 29 Januari 2004 dan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor :593.4/Kep.301Org/2003 tanggal 17 Maret 2003 tentang Pembentukan TimKhusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan Tanah PT.

Aat Syafaat, M.Si. selaku Walikota Cilegonmenindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 593.4/Kep89org/2002 tanggal 18 Januari 2002, membentuk tim khusus penelitian,pengkajian dan pendataan tanah ex. PT. Sari Prambanan HGU No. 1 diDesa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, di mana Terdakwa sebagai salahsatu anggotanya ;Adapun yang menjadi tugas pokok dalam pembentukan tim khusus adalah :1. Mengumpulkan data dan informasi tentang situasi, penguasaan danriwayat tanah ex. PT.

Aat Syafaat, M.si.dengan Surat Keputusan Walikota Cilegon No. 593.4/Kep.301org/2003tanggal 17 Maret 2003, memperbaharui Surat Keputusan Walikota CilegonNomor : 593.4/Kep89org/2002 tanggal 18 Januari 2002, yaitu tim khususyang telah dibentuk tersebut bertugas untuk :1. Mengumpulkan data dan informasi tentang situasi, penguasaan danriwayat tanah ex. PT. Sari Prambanan HGU No. 1 ;2. Mengadakan penelitian, pengkajian dan analisis terhadap data daninformasi yang diperoleh ;3.

Aat Syafaat, M.si.dengan Surat Keputusan Walikota Cilegon No. 593.4/Kep.301 org/2003tanggal 17 Maret 2003, memperbaharui Surat Keputusan Walikota CilegonNomor : 593.4/Kep89org/2002 tanggal 18 Januari 2002, yaitu tim khususyang telah dibentuk tersebut bertugas untuk :Hal. 21 dari 122 hal. Put. No. 326 K/PID.SUS/20101. Mengumpulkan data dan informasi tentang situasi, penguasaan danriwayat tanah ex. PT. Sari Prambanan HGU No. 1 ;2.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 593.4/Kep.301 Org/2003 tanggal 17 Maret 2003 tentang Pembentukan Tim KhususPenelitian, Pengkajian dan Pendataan Tanah PT. Sari Prambanan ex.HGU Nomor : 1 di Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, KotaCilegon Terdakwa diangkat sebagai Anggota Tim Khusus Penelitian,Pengkajian dan Pendataan Tanah ex. PT.

Bahwa pada saat permohonan Penggugat sedang dalam proses, BupatiLabuhanbatu Utara melalui surat Nomor 593.4/640/129/Tapem/2011tanggal 21 April 2011, Perihal: Masalah Penandatanganan RisalahPanitia B, yang berisikan antara lain memohon bantuan kepada BapakKepala Badan Pertanahan Nasional RI. di Jakarta membantumelepaskan sebagian areal Hak Guna Usaha Penggugat seluas 300 Hauntuk diperuntukkan bagi sarana dan prasarana umum, sertaperdagangan, pemukiman, jalan lingkar Kota Aek Kenopan dansebagainya

principle of goodadministration) knhususnya: asas kepastian hukum (principle of legal security); asas keseimbangan (principle of proportional); asas bertindak cermat (Principle of Fair Play); asas larangan mencampur adukkan kewenangan (principle of nonmisusre competency);Bahwa selanjutnya juga Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugattersebut juga tidak didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukumyang benar, akan tetapi hanya didasarkan dan berpedoman kepadaSurat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 593.4