Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq Majelis Hakim yangmenangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);30.Bahwa oleh karena walaupun diantara Penggugat dan Tergugat sudahterjadi Pengikatan Jual Beli yang dilanjutkan Akta Jual Beli Sepihak olehTergugat dihadapan Tergugat II dengan Akta Jual Beli Nomor :105/2012 tanggal 09 Nopember 2012 yang mengandung cacat hukum,sedangkan Penggugat hingga saat ini masih menempati, menguasai danmenduduki serta belum ada livering

Bahwa Tergugat menolak kebenaran posita angka 13 dan 14, karena ParaPenggugat belum melakukan pembayaran pelunasan dengan baik terhadapsisa hutang yang belum dibayar sebesar Rp.285.733.328, (dua ratus delapanpuluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapanrupiah) kepada Tergugat seperti tersebut pada jawaban angka 5 diatas,sedangkan penyerahan/livering terhadap sahamsaham milik Tergugat kepadaPara Penggugat teijadi karena telah sepakat antara Tergugat dengan ParaPenggugat

Mandiri Wisata, Nomor: 93, tertanggal 17> oOSeptember 2009 (vide bukti T23) dan Akta Jual Beli SahamSaham,Nomor: 94, tertanggal 17 September 2009 (vide bukti T24), sekalipundiketahui sisa Laba Ditahan belum dibayar lunas oleh Para Penggugatkepada Tergugat II;14.Bahwa Tergugat II menolak kebenaran posita angka 13 dan 14, karenaPara Penggugat belum melakukan pembayaran pelunasan dengan baikterhadap sisa hutang seperti tersebut pada jawaban angka 7 poin (7.3)diatas, sedangkan penyerahanl/livering terhadap

buktibukti Pemohon Kasasi/Penggugatsebagai suatu bukti yang benar, sehingga Pengadilan Banding telah salahmenerapkan hukum pembuktian.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tingkatbanding salah dalam menerapkan hukum, Penggugat dapat membuktikanbahwa benar ia telah mengadakan jual beli sebidang tanah dengan Tergugat IIseharga Rp. 450.000.000, secara tunai dan terang, atas jual beli itu tidakdilakukan livering

atau memberitahukan Kepada Kami ParaPenggugat dan ataupun Orang tua kami yang selamanya tinggal dalam ObyekSengketa dimaksud serta baru pada awal Januari tahun 2015 tersebut memberitempelan spanduk Tanah Dijual dan dengan diam diam dan atau menyuruhOrang lain untuk menjual Obyek Sengketa tersebut yang hal ini jelas jelasmengabaikan Azas Peralihan Hak atas Tanah secara hukum Adat yang berlakuyakni yang bersifat Contante Handelling yakni : TerangTunaidandihadapan Pengurus Kampung serta dilakukan Livering

Oleh karena itu,demi hukum Penggugat sangatlah wajar dan patut dinyatakan sebagaiPemilik yang sah atas tanah dan rumah objek terperkara;Bahwa telah nyata, setelah terjadi jual beli terhadap objek terperkara,Tergugat I tidak melakukan penyerahan (livering) dan pengosongan rumahobjek terperkara supaya terbebas dari penguasaan Tergugat III untukdiserahkan kepada Penggugat, pada hal secara hukum Tergugat Imempunyai kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk menjamin objekyang menjadi peralihan hak tersebut

Dengan kata lain perjanjian jual belimenurut BW itu belum memindahkan hak milik, hak milik baru berpindahdengan dilakukannya livering atau penyerahan yang dikonstruksikansebagai suatu zakelijke ovreenkomst ialah suatu persetujuan tahap keduayang bertujuan memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli.(Aneka Perjanjian, Penerbit PT.

mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II;Selanjutnya pada saat kedua bidang tanah tersebut diserahkan oleh Tergugat Ikepada Penggugat, kedua bidang tanah tersebut masih dalam keadaan memilikipagar batas keliling serta terdapat tanaman jenis rambutan dan palawija lainnya;Dengan demikian dapat Pemohon Peninjauan Kembali simpulkan, bahwa proses jualbeli atas obyek sengketa telah sah menurut hukum (Vide Pasal 1320 KUHPerdata jo.Pasal 1338 KUHPerdata), serta telah dilakukan penyerahan/livering

Bahwa Tergugat menolak kebenaran posita angka 13 dan 14, karena ParaPenggugat belum melakukan pembayaran pelunasan dengan baik terhadapsisa hutang yang belum dibayar sebesar Rp.285.733.328, (dua ratus delapanpuluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapanrupiah) kepada Tergugat seperti tersebut pada jawaban angka 5 diatas,sedangkan penyerahan/livering terhadap sahamsaham milik Tergugat kepadaPara Penggugat teijadi karena telah sepakat antara Tergugat dengan ParaPenggugat

Mandiri Wisata, Nomor: 93, tertanggal 17September 2009 (vide bukti T23) dan Akta Jual Beli SahamSaham,Nomor: 94, tertanggal 17 September 2009 (vide bukti T24), sekalipundiketahui sisa Laba Ditahan belum dibayar lunas oleh Para Penggugatkepada Tergugat II;14.Bahwa Tergugat II menolak kebenaran posita angka 13 dan 14, karenaPara Penggugat belum melakukan pembayaran pelunasan dengan baikterhadap sisa hutang seperti tersebut pada jawaban angka 7 poin (7.3)diatas, sedangkan penyerahanl/livering terhadap

Livering atau penyerahan, karena dalam BW adalah penyerahansecara Yuridis kalau berkaitan benda tetap seketika sudah adaatau dianggap sudah ada sebagaimana tercantum dalam Pasal1458 harus diikuti dengan 1459;2.

Bahwa oleh karena beralinnya hak milik atas tanah adalah sejakdilakukan Jual Beli dan penyerahannya (livering), dan ternyata Akta JualBeli atas SHM No. 353 tidak pernah dibatalkan, maka secara hukumPeralihan Hak Milik dari ROMBONG kepada SUKARDI HARDJOKOadalah sah, dan peralihan hak atas SHM No. 353 dari SUKARDIHARDJOKO kepada NURHADI (Terlawan Tersita II) juga menjadi sah,sehingga JualBeli antara NURHADI (Terlawan Tersita Il) kepadaPelawan menjadi sah pula..

menimbulkan permasalahan yangdisebabkan karena ada kekeliruan pengukuran tanah, perbedaanpenentuan titik koordinatnya, serta Sertifikat ganda yang berwenangadalah BPN dan Ahli belum pernah mendengar Sertifikat sementara;Bahwa mengenai SHM dipecah terlebih dahulu padahal belum adaperkara, menurut Ahli itu bukan ranah saksi karena Ahli membidangiPerdata spesialis terhadap bidang perikatan;Bahwa setiap peralinan tidak harus ada Akta Jual Beli, tetapi yangnamanya peralihan menurut hukum itu harus ada Livering

,M.Hummenyatakan, bahwa setiap peralihan tidak harus ada Akta Jual Beli, tetapiyang namanya peralihnan menurut hukum itu harus ada Livering/penyerahanbaik barang bergerak maupun tidak bergerak, Akta Jual Beli hanya salahsatu instrumen dalam suatu Perjanjian Jual Beli untuk diajukan ke Notaris,itupun kalau dilakukan secara tertulis, akan tetapi kalau jual beli dilakukan dibawah tangan, menurut Ahli boleh sekali asal ada Saksi yang akanmembuktikan, menurut Hukum peralihan hak harus dibuktikan dengansertifikat

Bahwa dengan telah terjadinya perobuatan hukum jualbeli tanahtanahsengketa tersebut antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan ParaPewaris yang sah, maka sejak saat itu pula telah terjadi "Penyerahanhak/ livering" atas tanahtanah sengketa sekaligus ditindaklanjuti denganpenyerahan suratsurat yang berhubungan dengan tanahtanah sengketatersebut antara lain: surat kohir/girik, surat pembayaran pajak bumi danbangunan, surat pelepasan hak surat sertipikat hak guna bangunan;Keberatan Ke Tiga:Bahwa Putusan

Petamburan Jaya Raya kepada pemerintahHalaman 32 dari 51 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN DpkKabupaten Bogor yang kami tahu pemerintah Kabupaten Bogor pada waktu itumenyerahkan surat izin lokasi adanya perjanjian dengan 2 (dua) addendum akantetapi di dalam lampiran yang diserahkan dari pemerintahan Kabupaten Bogorkepada Pemerintah Kota Depok tidak ada secara livering tidak pernah terjadi ;Bahwa saat ini tanah dikuasai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian KotaDepok selaku tupoksi yang menyelenggarakan

Bahwa mulai saat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Intervensi padatahun 1998 kepada Tergugat Intervensi Ill, maka oleh Tergugat IntervensiIll telah melakuan Penyerahan(livering) tanah tersebut beserta buktibuktidan kepemilikannya kepada Penggugat Intervensi untuk dikuasai,digunakan dan diuruskan balik nama atas nama Penggugat Intervensi,serta tanah tersebut langsung dikuasai secara nyata oleh PenggugatIntervensi tanpa ada masalah atas tanah tersebut;6.

Namun Penggugat dalam Petitumnya angka 4 yaitu meminta agar Menghukum TERGUGAT Untuk Menyerahkan (Livering) unit Rumah beserta Surat Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunannya atas nama SINGGIH AGUNG LAKSONO kepada PENGGUGAT atas kepemilikan rumah yang berada di Kavling Yayasan No. 16 di kampung Benda Barat Rt 005/ Rw 005, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat.

Solar tersebut ketempat dimanapermintaan pengiriman dimintakan Tergugat kepada Penggugat;Bahwa jawaban tergugat angka 4, angka 5 dan angka 6 serta angka 7, akan daligugatan penggugat adalah merupakan itikat tidak balk dari Tergugat untuk melepaskantanggung jawabnya membayar tagihan BBM berupa solar yang telah dimintaberdasarkan POPO dan Penggugat telah melakukan pengiriman BBM berupa solartersebut serta telah diterimakan oleh pihak Tergugat sehingga secara fakta hukumperdata telah ada penyerahan (livering

Sengketadan atau memberitahukan Kepada Kami Para Penggugat dan ataupunOrang tua kami yang selamanya tinggal dalam Obyek Sengketadimaksud serta baru pada awal Januari tahun 2015 tersebut memberitempelan spanduk Tanah Dijual dan dengan diam diam dan ataumenyuruh Orang lain untuk menjual Obyek Sengketa tersebut yanghal ini jelas jelas mengabaikan Azas Peralihan Hak atas Tanah secarahukum Adat yang berlaku = yakni yang bersifat ContanteHandelling yakni : TerangTunaidandih nPengurKampung serta dilakukan Livering

Terdakwaalokasikan sesuai tujuan yaitu untuk Pembelian tanah yang digunakansebagai Tukar Menukar Tanah Bengkok Kades Pingit, dan Tanahnyajuga sudah dikuasai oleh Pemerintah Desa Pingit serta difungsikansebagai Tanah Bengkok Kepala Desa Pingit hanya secara legalitasHal 31 dari 114 halaman, Putusan Tipikor Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg.formalnya belum tuntas, walaupun secara Hukum Perdata ( Pasal 1457KUH Perdata ) transaksi tersebut telah selesai karena dibayar secaraTunai, Riil, Sepakat bahkan telah terjadi LIVERING

bertindak dalam hukum,sepakat,suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.Bahwa harus adanya objek kepemilikan yang jelas datadata formil sebagai objek untukdiperjualbelikan.Bahwa syarat jual beli tidak mungkin terjadi kalau belum jelas seperti adanya sertifikat.Bahwa Pada tahun 1891 memang ada dua system adat yang berbeda tapi didalam buktisurat P.I/I P.I/I tersebut tunduk kepada Hukum Perdata (BW).Bahwa Menurut pendapat saksi didalam bukti surat P.I/I sudah terjadi jual beli karena telahterjadi livering

dijual oleh PT Enseval berupa jenisjenis barangsemua produk alat kesehatan mulai dari alat berat sampai alat yang ringan/kecil ;Bahwa seingat saksi PTDinar dan PT Gunamarindo memesan berupa 2 (dua)alat Mini Vigas dan Siarid Anestesi ;Bahwa saksi pernah menandatangani surat dukungan atas nama PTDinar danPT Gunamarindo ;Bahwa saksi tidak pernah menaruh/membubuhkan tanggal di surat dukunganmaupun lampirannya terhadap liver time yang 45 hari terhadap PT Dinar ataupunPT Gunamarindo ;Bahwa sehubungan livering

45 hari yang tadi seharusnya ada di dokumenkontrak yang 2 (dua) bulan ;Bahwa kalau ada surat pernyataan livering yang bukan ditandatanganioleh saksisah atau tidaknya secara hukum saksi tidak tahuyang jelas surat dukungan yang45 hari tidak di tanda tangani oleh saksi ;Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan orang yang bernama Beny begitujuga dengan Pak Suhaya dan kenal setelah adanya kasus perkara ini;Bahwa seingat saksi SdrBeny tidak pernah bekerja di PT Enseval ;Bahwa seingat saksi tidak pernah

dalam hal pemberian diskonditerapbkan sama terhadap beberapa perusahaan dan terhadap perusahaan yangdiberikan deliver time 45 hari pun sama ;Bahwa produk surat yang dikeluarkan dari perusahaan tentang konfirmasi kePanitia itu adalah palsu bukan saksi yang membuat begitu pula produk surat128untuk PT Dinar saksi tidak tahu dan pada kenyataan sampai saat ini tidakdibenarkan kalau dibenarkan oleh perusahaan sampai saat ini Sdr Aji mungkinsudah menjadi Supervisor tetap ;e Bahwa benar saksi mengeluarkan livering