Ditemukan 26 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-04-2016 — Putus : 16-09-2016 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 92/Pdt.SUS_BPSK/2016/PN RAP Tanggal 16 September 2016 — Perdata
- PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KOTA PINANG
Lawan
- ALI AMAN HARAHAP
94 — 46
94 — 46
dan lain hal yang konsumen sama sekali tidakmengetahui dan menginginkannya, sebagaimana yangdiamanatkan oleh pasal 7 huruf b yang berbunyi :Menimbang bahwa konsumen /almarhum Muhammad NajibHarahap semasa hidupnya secara rutin dan patuh telahmemenuhi kewajibannya dengan membayar/setorangsuran suku bunga perbulannya dari fasilitas pinjamankredit modal kerja yang telah diberikan oleh pelaku usahatersebut, membuktikan bahwa konsumen/ almarhumMuhammad Najib Harahap telah beritikad baik kepadapelaku nusaha
Putus : 09-02-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 788 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 9 Februari 2012 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI Vs PT. SUMBER SEDAYU. dkk
134 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bungo PantaiBersaudara sebagai pemenang lelang;Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan ataumenentukan pemenang lelang terpenuhi;3 Persaingan usaha tidak sehat:03Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yangditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999adalah persaingan antara pelaku nusaha dalam menjalankan kegiatanproduksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukandengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambatpersaingan
Register : 19-12-2012 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 17-10-2013
Putusan PN AMBON Nomor 66/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB Tanggal 23 Juli 2013 — HUSIN LA BIRU.
120 — 61
120 — 61
Nahawi sebagaiSekretaris dan Alwi Arif sebagai penyuluh pendamping ;Bahwa Gapoktan Nailka terdiri dari 50 orang anggota dan besarnya dana yang diberikankepada Gapoktan Nailaka adalah sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah)Bahwa saksi tidak tahu apakah dana tersebut sudah dicairkan oleh Gapoktan Nailakaatau tidak ;Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menetapkan besarnya dana BLM PUAP ;Bahwa terdakwa Husin La Biru usaha menjual minyak tanah sejak orang tuanya masihhidup dan terdakwa melanjutkan nusaha
Register : 10-03-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 05/G/2015/PTUN-SMD Tanggal 13 Agustus 2015 — PT BUMI ENERGY KALTIM;
melawan
- BUPATI PENAJAM PASER UTARA;
- PENAJAM PRIMA COAL (Tergugat II Intervensi 1);
- PT ENERGY PENAJAM MANDIRI (Tergugat II Intervensi 2);
129 — 41
129 — 41
Bumi EnergyKaltim;Bukti T I Inv 2 12: Fotokopidari Fotokopi Surat Keputusan BupatiPenajam Paser Utara Nomor: 545/02IUPOP/EKONOMI/XII/2009tanggal 1 Desember 2009 tentangPersetujuan Peningkatan Izin KuasaPertambangan Eksplorasi MenjadiIzin nUsaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi kepada PT.
Register : 21-09-2012 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel Tanggal 5 Juni 2014 —
208 — 136
208 — 136
precedent dalam SSA tidak pernah disetujui dan/atau dipenuhi, usahapatungan masih tetap berlangsung berdasarkan dugaan kesepakatan lisan antaraTergugat I dan Turut Tergugat dan tindakantindakan nyata yang dilakukan olehTergugat I dan Turut Tergugat yang menegaskan adanya dugaan kesepakatanlisan ini (lihat paragraph 17, 19 dan 20 dari Surat Gugatan Penggugat.Gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo hanya dapat ditegakkan apabilaPenggugat dapat membuktikan kebenaran adanya dugaan kesepakatan lisanuntuk nusaha
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
368 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
368 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karekteristik struktur pasaryang oligopolistik telah memungkikan terjadinya persepakatanpersepakatan diantara para pelaku nusaha yang saling bersaingdengan melibatkan intervensi Pemerintah dan DPP INSA;Keterlibatan Terlapor IV dan Terlapor III dalam menandatanganikesepakatan tarif uang tambang sebagaimana dimaksud lebihdikarenakan adanya ketakutan akan mendapatkan perlakuanperlakuan diskriminatif dari Pemerintah dalam hal ini adalahDirektur LaluLintas Angkutan Laut Direktorat JenderalPerhubungan