Ditemukan 5462 data
26 — 13
.61.993.000 (enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tigaribu rupiah) yang belum dipotong pajak tersebut, akan dibayarkanTergugat melalui Turut Tergugat II paling lambat (satu) bulan dan15 (ima belas) hari semenjak Penggugat menyerahkan salinanPutusan Perdamaian ini kepada pihak Turut Tergugat III ;Pasal9: Bahwa apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan pekerjaan olehPenggugat tidak selesai 100 % serta tidak sesuai spesifikasi , maka haltersebut menjadi mutlak tanggung jawab Penggugat ;Pasal10
14 — 13
sebesar Rp.28.560.000 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)yang belum dipotong pajak tersebut, akan dibayarkan Tergugat melaluiTurut Tergugat II paling lambat (satu) bulan dan 15 (lima belas) harisemenjak Penggugat menyerahkan salinan Putusan Perdamaian ini kepadapihak Turut Tergugat II ;Pasal 9 : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugattidak selesai 100 % serta tidak sesuai spesifikasi , maka hal tersebut menjadimutlak tanggung jawab Penggugat ;Pasal10
101 — 20
kanhasiaudikepabeanannilaipabeanpemberitahuanpabeanimpordimaksuditentukanberdasarkannilaitransaksDalamhalterdapatlebidarisatunilaitransaksbarabahwtodngidentiksebagaimandimaksupadayat(1),makuntumenentukannilaipabeandigunakannilaitransaksbarangidentikyanpalingrendah;Pengulangan(Fallback)Pasal18PeraturannteriKeuanganNomo16AxVS04/2010tangal01September2010menyatakasebagaberiku(1) Metodepengulangan(fallbacksebagalmandimaksudalaPasal 3ayat(5)dilakukadengancaramengulangkembaliprinsipdan(2)ketentuasebagaimandiaturdalaPasal 5,Pasal 6,Pasal 7,Pasal &,Pasal 9,Pasal10
109 — 40
wita atausetidaktidaknya dalam bulan September 2014, bertempat dikamar rumah terdakwa tepatnya di RT 03 RW O1 KelurahanRabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, setiap orang yangmelibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyeksebagaimana dalam pasal 11 (setiap orang dilarangmelibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek dalampasal 4, pasal 5, dan pasal 6, pasal 8, pasal 9, dan pasal10
, bertempat dikamar rumah terdakwa tepatnya di RT 03 RW O1 KelurahanRabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, setiap orang yangmelibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyeksebagaimana dalam pasal 11 (setiap orang dilarang5Putusan Perkara Pidana Nomor: 257/Pid.B/2015/PN Rbimelibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek dalampasal 4, pasal 5, dan pasal 6, pasal 8, pasal 9, dan pasal10
15 — 10
Alatbukti tersebut telah dinazegelin, maka hal ini telah sesuai pula dengan Pasal10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
10 — 5
yang sah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PeraturanMahkamah Agung Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa dalam hal orang tua telahbercerai, permohonan dispensasi tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau olehHalaman 3 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Dpsalah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkanputusan pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg jo Pasal10
92 — 34
kepadaXXXXx. advokat / Konsultan hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Xxxxx alamat JI. xxxxx Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusustanggal 30 Agustus 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKelas IA Samarinda dengan Nomor: W.17Al/161/HK.05/IX/2017, tanggal 01September 2017, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita AcaraPengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat,sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal10
Advokad & Konsultan Hukum xxxxx & REKANyang berkantor di Jalan xxxxx, Kota Balikpapan 76115, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 28 Oktober 2017, dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Kelas IA Samarinda dengan Nomor:W.17AV/193/HK.05/X1/2017, tanggal O1 November 2017, dan yangbersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpahsebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku,sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal10
12 — 5
limaratus enam puluh ribu rupiah ) tersebut, akan dibayarkanTurut Tergugat II kepada Penggugat paling lambat 1 (satu)bulan dan 15 (lima belas) hari semenjak Penggugatmenyerahkan salinan Putusan Perdamaian ini kepada pihakTurut TergugatPasal10 : Bahwa Pembayaran tersebut yang dilakukan para Tergugatmelalui Turut Tergugat II dapat Melalui pembayaran secaratunai/cash atau dapat juga dilakukan dengan cara Transferantar Bank kerekening NONI TUUK (012.02.02.005255.3) sesuai dengan kesepakatan parapihak ;Pasal10
MAX RUDY LANGI
Tergugat:
BUPATI MINAHASA SELATAN
Turut Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN
2.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN
3.KEPALA BADAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH MINAHASA SELATAN
27 — 20
KARYA SELATAN dengandilampirkan rekening koran Perusahan;Pasal10: Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini akanditanggung bersama oleh para pihak secara tanggung renteng;Setelah isi Persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hariSelasa, tanggal 22 Mei 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, makamereka masingmasing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isiPersetujuan Perdamaian tersebut ;Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :PUTUSANNomor
9 — 5
., serta Pasal10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai,sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohonberdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2, berupafotokop!
., serta Pasal10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannyamendalilkan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2012 antara Pemohon dan10Termohon sering terjadi perselisinan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktorpenyebab utama dan paling dominan adalah dikarenakan campur tanganpihak ke 3 (tiga).
58 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal10 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang.DANKEDUA:Bahwa la Terdakwa FARHAN bin ZULKARNAEN ASGAF, bersamasama dengan Sadr. Iqbal als. Adam dan Sdr. Faisal (keduanya belumtertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 November 2008 sampai dengan hariSelasa tanggal 25 November 2008 sekitar jam 00.30 wib atau setidaktidaknyapada waktu lain di tahun 2008, bertempat di Perumahan Bumi Sentosa Blok C6No.7 Rt. 03/09 Kel. Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab.
Pasal10 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang.ATAUKETIGA :Bahwa la Terdakwa FARHAN bin ZULKARNAEN ASGAF, bersamasama dengan Sadr. Iqbal als. Adam dan Sdr. Faisal (keduanya belumtertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 November 2008 sampai dengan hariSelasa tanggal 25 November 2008 sekitar jam 00.30 wib atau setidaktidaknyapada waktu lain di tahun 2008, bertempat di Perumahan Bumi Sentosa Blok C6No.7 Rt. 03/09 Kel. Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab.
12 — 5
Pasal10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis.
9 — 0
Majelis Hakimberkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar benarpecah, karena mereka sudah cukup lama berpisah tanpa ada komunikasi dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugattelah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal10 hiaanif AK dan f Daratiran Damarintah Namnar: Q Tahiin 1Q75 Tn Dacal 116 hiwif RK dan f3.
16 — 11
MmjPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009.Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 10 angka 1 huruf c dan Pasal10 angka 6, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 TentangPedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, disebutkan bahwa padahari sidang pertama pemohon wajib menghadirkan orang tua atau wali dari calonsuami/ istri, bila mana pada sidang ketiga Pemohon tidak menghadirkan orangtua atau wali dari
17 — 10
sebagaimanayang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasukdalam klasifikasi bidang perkawinan, oleh sebab itu perkara a quo termasukkewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama sebagaimanamaksud Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009.Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 10 angka 1 huruf c dan Pasal10
MAX RUDY LANGI
Tergugat:
BUPATI MINAHASA SELATAN
Turut Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN
2.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN
3.KEPALA BADAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH MINAHASA SELATAN
27 — 15
KARYA SELATAN dengandilampirkan rekening koran Perusahan;Pasal10: Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini akanditanggung bersama oleh para pihak secara tanggung renteng;Setelah isi Persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hariSelasa, tanggal 22 Mei 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, makamereka masingmasing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isiPersetujuan Perdamaian tersebut ;Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :PUTUSANNomor
MUHAMMAD TEJA FAJRI
18 — 4
Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Pemohon,diketahui bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan Akta KelahiranPemohon untuk kepentingan penyesuaian dengan dokumendokumenyang lain yang ada pada Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kePengadilan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan penyesuaian namaPemohon, maka berdasarkan UndangUndang No. 48 Tahun 2009 Pasal10 Ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pengadilandilarang menolak untuk memeriksa, mengadili
79 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
bagian darirencana umum jaringan transportasi jalan, baik primer maupunsekunder yang pelaksanaannya ternyata telah digunakan untukuji coba KWK T.01 tanpa adanya penelitian lebih lanjut dariTergugat, apakah jalan yang akan dilalui tersebut menimbulkandampak kerugian terhadap Para Penggugat dan wargasetempat atau tidak;Pasal 10(1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhankebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas;Pasal 12Menteri menetapkan kelas jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal10
Rencana kebutuhan ruang lalu lintas;Pasal 10(1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhankebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas;Pasal 12Menteri menetapkan kelas jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (1) setelah mendengar pendapat Pembina jalan;Pengesahan dan pemberlakuan kedua surat izin oleh Tergugatsebagaimana tersebut di bawah ini, masingmasing :a.
12 — 5
No xxx/Pdt.P/2019/PA.Stbketerangannya di muka sidang, namun sampai pada sidang ketiga Pemohon dan Pemohon II tidak dapat menghadirkan calon mempelai wanita tersebut,meskipun telah diberi kesempatan tiga kali sidang untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal10 ayat (1) huruf a menyatakan Pada haris sidang pertama Pemohon wajibmenghadirkan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa
9 — 0
mukapersidangan, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perkawinanPemohon dengan Pemohon Il yang dilangsungkan pada pada tanggal 03Halaman 7 dari 10/Ptsn.No 286/Pat.P/2017/PA.KrwAgustus 1975, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan TelukjambeKabupaten Karawang, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinansebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1Tahun 1991), dan diantara keduanya tidak ada halangan hukum untukmelakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal10
ANAKIV, lahir: 03 Agustus 1986 ;3Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut di ats,terobukti bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telahdilaksanakan sesaui dengan syari'at / Hukum Munakahat sesuai pasal 2 ayat(1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) UndangUndang No. 1 tahun 1974 jis pasal10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihpendapat Ahli Figih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul