darat tetapi tidak sampai lulus/tamat ;e Bahwa kemudian terdakwa pada tahun 2013 mencalonkan diri sebagai Kepala DesaDuwet Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dengan mempergunakan Ijasahatas nama SUTJIPTO tersebut untuk salah satu persyaratan yang dipergunakanuntuk pemilihan Kepala Desa Duwet dan terdakwa ASNAN terpilih mengalahkancalon kades atas nama SETIONO, Padahal suratsurat/ Iajasah tersebut tidak sesuaidengan nama asli terdakwa yaitu ASNAN dan terdakwa merpergunakan Ijasahtesebut untuk pemelihan

campur darat tetapi tidak sampai lulus/tamat ;Bahwa kemudian terdakwa pada tahun 2013 mencalonkan diri sebagai Kepala DesaDuwet Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dengan mempergunakan Ijasahatas nama SUTJIPTO tersebut untuk salah satu persyaratan yang dipergunakanuntuk pemilihan Kepala Desa Duwet dan terdakwa ASNAN terpilih mengalahkancalon kades atas nama SETIONO, Padahal suratsurat/ Iajasah tersebut tidak sesuaidengan nama asli terdakwa yaitu ASNAN dan terdakwa merpergunakan Ijasahtesebut untuk pemelihan

menjatuhkan hukuman kepadaterdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai halhal yang memberatkandan halhal yang meringankan bagi diri terdakwa ;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah merusaktatanan demokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah khususnya asas Luber danJurdil sebagai landasan dalam berdemokrasi khususnya dalam proses pemilihan baikpemilihan di Eksekutif dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur danWakil Gubernur, Bupati maupun Walikota maupun pemelihan

di tingkat Legislatif.Bahwa asas Luber dan Jurdil memberikan mengandung arti bahwa pemelihan umumharus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn Page 23Negara yang memiliki hak, dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, selain itumenjamin adanya perlakuan yang sama terhadap semua peserta pemilu maupunpemilih, halhal inilah yang jauh dari apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkaraaquo, selainitu Majelis juga melihat bahwa apa yang

Saksi:1, Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honor PadaKantor Komisi Pemelihan Umum Kota Ambon., tempat kediaman diTantui (Pandan Kasturi), Kelurahan Pandang Kasturi, Kecamatan Sirimau,Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksisebagai Kerabat Kantor dari Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;Bahwa Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat berkenalan padapertengahan bulan Januari 2015, kemudian menikah pada 13 Maret2015, setelah menikah ternyata Tergugat sangat overprotected, cemburuberlebihan dan sering melarang Penggugat untuk kerja, bahkanmenyuruh untuk berhenti kerja bila Penggugat berangkat tugas keKecamatan untuk 1 atau 2 hari, maka Tergugat akan marah danmelarang pergi sedang pekerjaan Penggugat sebagai PNS KPUmengharuskan untuk kerja Overtime, sering lembur karena pada saat itusedang dilaksanakan pemelihan

Tujuan dari menanyakan informasi dimaksud adalah agarPenggugat 2 selanjutnya ingin mendatangi Panitia Pemelihan yang dibentukoleh Saniri Negeri itu guna mendapatkan informasi lagi mengenai kapanwaktunya akan dimulai pembukaan pendaftaran calon Kepala PemerintahNegeri Allang serta apa saja persyaratanpersyaratanya..?

Dengan demikian Keputusan Bupati MalukuTengah Nomor; 141 178 Tahun 2013 cacat hukum dan bertentangandengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor; 03 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemelihan dan Pelantikan KepalaPemerintah Nege'ri. ; n n= non nnn on nn nnn nee nnn non nen neePasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor; 03Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan KepalaPemerintah Negeri sebagai berikut :002Hal 9 dari 52 Hal.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh TergugatberupaKeputusan Komisi Pemelihan Umum KabupatenMaluku Tengara Nomor 139.b/KPTS/KPU.KAB029.659602/V1I/2013 tentang Perubahan AtasKeputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten MalukuTenggara Nomor 119/KPTS/KPU.KAB029659602/VI/2013,tanggal 8 Juni 2013 Tentang Rekapitulasi dan PenetapanHasil Perbaikan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) danAlokasi Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), sesuaiTemuan Panwas Maluku Tenggara

Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabutKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupaKeputusan Komisi Pemelihan Umum Kabupaten MalukuTengara Nomor 139.b/KPTS/KPU.

Bahwa TERGUGAT 1 sebagai Kepala Daerah, TERGUGAT 2sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, TERGUGAT 3 sebagai PPK,dan TERGUGAT IV sebagai Pengelola Keuangan Dan Aset, makaterhadap Perjanjian ini, TERGUGAT 1 , 2 , 3 dan TERGUGAT 4( Para TERGUGAT ), haruslah bertanggung jawab secara tanggungrenteng;Bahwa PENGGUGAT merupakan pihak penyedia yang telah diadakanproses pemilihnan, dimana pemelihan PENGGUGAT sebagaipenyedia sudah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;Bahwa TERGUGAT 3 telah menunjuk Penyedia ( PENGGUGAT

Bahwa PENGGUGAT merupakan pihak penyedia yang telah diadakanproses pemilihan, dimana pemelihan PENGGUGAT sebagaipenyedia sudah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;. Bahwa TERGUGAT 3 telah menunjuk Penyedia ( PENGGUGAT )menjadi pihak dalam kontrak dengan No. 620/35/SP/PNKJLN/DPU/X2014 melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa(SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jalan Padang Aro LubukMalako ( Sangir, SJJ );.

memberikan kuasa insidentil kepadaXXXXXXXXXXXXXXX, UMur 63 tahun, agama Islam,pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman diKecamatan Padangsidimpuan Utara, KotaPadangsidimpuan berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 4 Juli 2019 yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama KotaPadangsidimpuan tanggal 4 Juli 2019 Nomor49/SK/VII/2019/PA.Pspk selanjutnya disebutsebagai Pemohon;melawanXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Pekanbaru/24061981, agamaIslam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan PNS padaKomisi Pemelihan

Bahwa proses penetapan Eduard Pattiata sebagai Calon Kepalah21.Pemerintahan Negeri Oma tidak sesuai dengan prosedur dalam Pasal3 ayat (1) Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemelihan, dan Pelantikan KepalaPemerintahan Negeri yaitu :Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak darimataruma/keturunan tertentu. untuk menentukan berdasarkanmusyawarah matarumah/keturunanHal mana secara jelas belum ada musyawarah yang dilakukan olehanak cucu garis lurus dari

Calon KepalaPemerintahan Negeri Oma tidak sesuai dengan prosedur yang diaturPeraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihnan, dan Pelantikan KepalaPemerintahan Negeri yaitu :a) Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)menyebutkan sebagai berikut :Ayat (1) :Untuk menyelenggarakan pemilinan kepala PemerintahNegeri/Negeri administratif, Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri (BPN) membentuk Panitia Pemilinan.Ayat (2)Panitia Pemelihan

penetapanEduard Pattiata sebagai Calon Kepala Pemerintahan Negeri Omatidak sesuai dengan prosedur Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Tata CaraHalaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.ABNPencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeriyaitu :Ayat (1) :Untuk menyelenggarakan pemilihnan kepala Pemerintah Negeri/Negeriadministratif, Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri(BPN) membentuk Panitia Pemilinan.Ayat (2)Panitia Pemelihan

Bahwa Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan oleh ParaPenggugat tersebut di atas, maka secara jelasjelas tindakanTergugat yang menerbitkan Objek sengketa tidak memberikankepastian hukum dan rasa keadilan bagi Para Penggugat karenasecara nyata dan jelas bahwa proses pencalonan Eduard Paittiatasebagai Kepala Pemerintahan Negeri Oma tidak sesuai denganPeraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 TentangTata Cara Pencalonan, Pemelihan Dan pelantikan KepalaPemerintahan Negeri serta Peraturan Daerah

Bahwa selama dalam masa Perinikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukundan damai, namun semenjak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dantergugat mulai goyah, akibat dari ulah Tergugat yang sering cemburu tanpaalasan yang jelas tehadap Penggugat, Tergugat sering marahmarah kalauPenggugat terlambat pulang kerja, padahal sudah menjadi konsekwensiPenggugat yang bekerja pada Kantor Komisi Pemilhan Umum (KPU) yangwaktu kerjanya tidak menentu, apalagi saatsaat menjelang dan ataubeberapa hari sesudah Pemelihan

Bin ARSYAD DAHLANselaku sekertaris Komisi Pemelihan Umum Kab. Bone , AGUS WANDY AH. BinHal. 2 dari 53 Hal. Put. No.12/PID.SUS.TPK/2018/PT MKSABD. AZIES HUSAIN, pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media selaku rekananyang ditunjuk dalam kegiatan pengadaan Training Kit kegiatan Bimbingan TeknikKomisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone dan MUHIYYIN S.Pd.

Bin ARSYAD DAHLAN selakusekertaris Komisi Pemelihan Umum Kab. Bone berdasarkan Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :02/pilbup/Kpts/KPUKAB./025433300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang merupakan atasanlangsung terdakwa SUCI RAHMA, S.SOS Binti H.A. GENDA selaku BendaharaHal. 3 dari 53 Hal. Put.

Bin ARSYAD DAHLANos eS selaku sekertaris Komisi Pemelihan Umum Kab.

Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemelihan umumdan/atau pemelihan kepala daerah;k. Melanggar sumpah/janji jabatan;dan. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerjaberturutturut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapatdipertanggungjawabkan;Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran dari objek sengketaaquo berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tumari Nomor O1 tahun 2020Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tumari An. FRANSISKUS LAIA DanPengangkatan Sekretaris Desa Tumari An.

Rubiatan Nuvus ( perempuan ) umur 10 tahun dan 4.Umul Hairah (perempuan ) umur 7 tahun, maka majelis Hakim menilaibahwa anak dari Penggugat dengan Tergugat masih ada yang belummumayyiz, yaitu Rubiatan Nuvus ( perempuan ) umur 10 tahun dan UmulHairah (perempuan ) umur 7 tahun, kedua anak tersebut masih belum10mumayyiz atau masih belum berumur 12 tahun sehingga pemelihan keduaanak tersebut merupakan hak dari Penggugat selaku ibunya, sesuai denganketentuan pasal 105 ayat (1) Kopilasi Hukum Islam sedangkan

Bahwa karenaTergugat masuk dalam tim sukses calon Bupat dalam suksesi PILKADAKabupaten Bimasudah barang tentu sering keluar malam kelilingdaerah pemelihan dapil Bolo , Madapangga, Donggo , Soromandi,Sanggar dan Tambora melakukan kampanyebaik dari rumah kerumahmauopun kampanye resmi konsentrasi pada satu tempat inilahresikonya menjadi tim sukses.

Bin ARSYAD DAHLANselaku sekertaris Komisi Pemelihan Umum Kab. Bone , AGUS WANDY AH. BinABD. AZIES HUSAIN, pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media selaku rekananyang ditunjuk dalam kegiatan pengadaan Training Kit kegiatan Bimbingan TeknikHal. 2 dari 53 Hal. Put. No.12/PID.SUS.TPK/2018/PT MKSKomisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone dan MUHIYYIN S.Pd.

Bin ARSYADDAHLAN selaku sekertaris Komisi Pemelihan Umum Kab. Bone berdasarkanSurat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor:02/piloup/Kpts/KPUKAB./025433300/VV2012 tanggal 25 Juni 2012 yangmerupakan atasan langsung terdakwa SUCI RAHMA, S.SOS Binti H.A. GENDAselaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaran Pemilu Bupati danWakil Bupati Bone Tahun 2012 2013;Kemudian masih pada tanggal yang sama Anggota KPU Kabupaten Bonemenunjuk /menetapbkan RAHMA, S.SOS Binti HA.

Bin ARSYAD DAHLANselaku sekertaris Komisi Pemelihan Umum Kab.

Terlibat dalam kampanye pemelihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihankepala daerah ; nn on nnn nnn nnn nnn rnin ne mn nnn enn nee nen nnn nn meneg. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, danmendiskriditkan warga atau golongan masyarakat lain ; h.

mengajukan keberatan pada tanggal28 Mei 2015 kepada tergugat, maka sejak keberatan tersebutlahterjadi pertikaian masal dari pendukung politik saudara Baharuddinyang sangat berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertibandi Kabupaten Sinjai pada waktu itu yang berimpilikasi kepadapenyelenggaran pemerintahan khususnya proses administrasipenetapan kepala desa terpilih oleh terguga dan kondisi tidakkondusif tersebut telah menimbulkan staknasi waktu (banyakwaktu yang terbuang) penyelesaian perselisihan pemelihan

Menyusun rencana pemelihan penyedia barang /jasab. Menetapkan dokumen pengadaanMenetapkan nilai nominal jaminan penawaranMengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa2 0Menilai kualifikasiMelakukan evaluasi penawarang. Membuat laporan proses hasil pengadaan kepada Kepala Dinasatau Pengguna Anggaranh. Menjawab sanggahani. Menetapkan Penyedia Barang/jasaj. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan kepada PPKomk. Menyimpan dokumen asli pemilihan..

Menyusun rencana pemelihan penyedia barang /jasaaMenetapkan dokumen pengadaanMenetapkan nilai nominal jaminan penawarana 9Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasae. Menilai kualifikasif. Melakukan evaluasi penawarang. Membuat laporan proses hasil pengadaan kepada Kepala Dinasatau Pengguna Anggaranh. Menjawab sanggahani. Menetapkan Penyedia Barang/jasaj. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan kepada PPKomk. Menyimpan dokumen asli pemilihan.

Menyusun rencana pemelihan penyedia barang /jasahalaman 23 dari 152 Putusan Tipikor Nomor 113/Pid.SusTPK/PN.Smg2424aMenetapkan dokumen pengadaanMenetapkan nilai nominal jaminan penawaranMengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa0 2 0Menilai kualifikasi.Melakukan evaluasi penawarang. Membuat laporan proses hasil pengadaan kepada Kepala Dinasatau Pengguna Anggaranh. Menjawab sanggahani. Menetapkan Penyedia Barang/jasaj. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan kepada PPKomk.

M.Si.Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Panitia Pengadaanadalah:o oa o Ff 2.Menyusun rencana pemelihan penyedia barang /jasaMenetapkan dokumen pengadaanMenetapkan nilai nominal jaminan penawaranMengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasaMenilai kualifikasiMelakukan evaluasi penawaranMembuat laporan proses hasil pengadaan kepada Kepala Dinasatau Pengguna AnggaranMenjawab sanggahanMenetapkan Penyedia Barang/jasaMenyerahkan salinan dokumen pemilihan kepada PPKomMenyimpan dokumen asli pemilinanMembuat

Lombok Tengah sejak setelah tanggal 24 Juli 2004 dengandemikian pula segala hak dan kewajiban Para Tergugat Rekonvensisecara hukum setidaktidaknya terhitung sejak tanggal 24 Juli 2004melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Il Partai Golongan KaryaKabupaten Lombok Tengah (Penggugat Rekonvensi) telah beralihkepada Anggota Partai Golongan Karya kabupaten Lombok TengahCalon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Lombok Tengah yang lain pada Pemilihan Umum (Pemilu)2004 untuk Daerah Pemelihan