tanggal kejadiannya, bulan Juli 2012sekitar pukul 16.00 WITA, di rumah lelaki TOMPO Kampung Kaili,Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;Bahwa, penipuan dan penggelapan itu dilakukan dengan cara pada saatlelaki SAINUDDIN, S.Pd Bin SARING bertemu di rumah lelaki TOMPO dikampong kaili, pada saat itu ia lelaki TOMPO meminta kepada lelakiSAINUDDIN, S.Pd Bin SARING, agar dipinjami motor selama dua haridengan alas an bahwa motor tersebut akan digunakan untuk mencarisuara dalam pemlihan

pulakeduanya tidak mungkin dapat mengurus tanah/harta peninggalanorang tuanya ;Faktafakta demikian telah diungkapkan di persidangan melalui parasaksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi in casu saksi Atmo Sumartobin Atmorejo dan saksi Yanto Dibejo bin Wongso ;Bahwa oleh karena fakta demikian, dimana objek sengketa telah lamadikuasai oleh Pemohon Kasasi sejak tahun 1947 bersamasama dengankedua orang tuanya yakni Ahmad Semedi, bahkan dalam rentang waktupenguasaan tersebut telah terjadi pula jualbeli (pemlihan

,lalu mengupload foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tjhai Nyit Kim (Malika)Suriyadi yang sedang berkampanye;Bahwa Terdakwa mengetahui tahapantahapan pemlihan dari sosialisasiyang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;Bahwa Terdakwa masa kampanye Pilkada Kota Singkawang Tahun 2017dilaksanakan sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11Februari 2017, kemudian dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Februari2017 merupakan masa tenang;Bahwa Terdakwa mengetahui pada masa tenang

No. 29/ PLW20 11/PTUNJKTDismissal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan TataUsaha NegaraJakarta ; ++ 22 rere rere rr errr eee eeBahwa pokok gugatan Para Pelawan semula Para Penggugatadalah mengenai Keputusan Komisi Pemlihan Umum KaimanaNomor 39 Tahun 2010 tanggal 2010 tentang PenetapanCalon Tepilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Kaimana tahun 2010, adalah bukan merupakanwewenang PIUN Jakarta karena ini bukan obyek perkaradari Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telahjelas diatur

No. 7 Tahun 2017Tentang Pemlihan Umum, TIDAK TERBUKTI.Untuk jelasnya, diuraikan sebagai berikut:3.1. Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum (lembaran ketiga) jelasdisebutkan:"bahwa terdakwa HARIS SALIM SINRING yang merupakan calon AnggotaDPRD Prov.

Kelumbayan atas dukungan masyarakat;e Bahwa Terdakwa dalam mendaftarkan Calon Kepala Pekon Napalmenggunakan ijazah Madrasah Aliyah Salafiyah di Tebu Ireng JawaTimur;e Bahwa dari hasil verifikasi berkas atas nama Terdakwa di PanitiaPemilinan Kepala Pekon Napal tidak ditemukan kejanggalan terhadapberkas Terdakwa maka Terdakwa oleh Panitia Pemlihan Kepala Pekonberhak sebagai salah satu kandidat Calon Kepala Pekon Napal; Bahwa Calon Kepala Pekon Napal diikuti oleh 3 (tiga) peserta yaituTerdakwa, saksi

Sidrap.Bahwa kalau yang dimaksud oleh Penggugat adalah Tergugat II RUSDIMASSE, maka menurut hukum pihak KOMISI PEMLIHAN UMUM KabupatenSIDRAP harus dilibatkan selaku pihak dalam perkara ini, oleh karena semua prosesdalam PILKADA Kab. Sidrap, melalui KOMISI PEMILIHAN UMUM Kab.

jawaban tertulisnya ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, ParaPenggugat telah mengajukan buktibukti berupa foto copy suratsurat yang telah diberimaterai cukup dan dilegalisir, setelah diperiksa, diteliti serta dicocokkan dengan aslinyaselanjutnya ...14selanjutnya suratsurat bukti teesebut diberi tanda P1 s/d P 18, masingmasingberupa :BUKTIBUKTIBUKTIBUKTIBUKTIBUKTI P41P2Pp 3p4P5P6Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2013 TentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemlihan

memberikan uang kepada saksi Julius Lalin Alias Ulis; Bahwa tidak benar terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000, (Seratus riburupiah) ; Bahwa terdakwa tidak melihat saksi Julius Lalin Alias Ulis dan saksi Amer Lalin AliasSaratu pergi belajan atau pergi ke warung tetapi masuk ke rumah saksi Amer LalinAlias Saratu; Bahwa dirumah terdakwa ada memasang bendera partai Gerindra yang merupakanpartai pengusung dari pasion nomor urut 1 (fatwa); Bahwa terdakwa tahu apabila membagibagilkan uang pada saat pemlihan

Siborongborong ;Bahwa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara dilaksanakan padatanggal 27 Juni 2018 ;Bahwa setelah selesai penghitungan suara, lalu kertas suara tyersebutdimasukan kedalam kotak suara, berikut dengan lampirannya yaitu C1 danC7, dimana C1 harus dimasukkan lebih dahulu ke kotak suara kemudian kotaSuara tersebut digembok dan dikunci dan diberi segel , setelah itu PPSmengantarkan kotak suara tersebut ke PPK ;Bahwa Petugas PPS membuka kotak suara adalah salah ;Bahwa dari 16 kotak suara dalam pemlihan

Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR28menurut Majelis Hakim, Tergugat merupakan lembaga negarayang melaksanakan urusan yang bersifat eksekutif selakuLembaga Penyelenggara Pemlihan Umum berdasarkan UndangUndang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara PemilihanUmum oleh karenanya Eksepsi tTergugat angka (2) yangmenyatakan Lembaga Komisi Pemilihan Umum baik ditingkatPusat maupun Daerah tidak termasuk sebagai Badan / PejabatTata Usaha Negara dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan

Pelanggaran PemilihanKepala Daerah Kota Palembang Tahun 20132018.5) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hitam bertuliskan:KPU Pihak Terkait.6) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hijau bertuliskan :Operasi, 1 ) Kelurahan Pulokerto TPS.16 (+160).Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR1 (Satu) bendel Fotokopi Salinan Ketetapan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor 42/PHPU.DXV2013 tanggal 18 Juni2013.Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR(satu) map warna krem tertulis Komisi Pemlihan

Umum KotaPalembang, yang berisikan:1)1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaPalembang Nomor: 37/Kpts/KPU.Kota006.435501/2013 tentangPenetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan SuaraPemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.hal 23 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI2) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemlihan Umum KotaPalembang Nomor: 38/Kpts/KPU.Kota006.435501/2013 tentangPenetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Pemilihan KepalaDaerah Kota Palembang Tahun 20132018.5) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hitam bertuliskan :KPU Pihak Terkait.6) 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan tinta hijau bertuliskan :Operasi, 1 ) Kelurahan Pulokerto TPS.16 (+160).Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR. 1 (Satu) bendel Fotokopi Salinan Ketetapan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor 42/PHPU.DXV2013 tanggal 18 Juni 2013.Dipergunakan dalam perkara M.AKIL MOCHTAR. 1 (satu) map warna krem tertulis Komisi Pemlihan

Umum KotaPalembang, yang berisikan:1) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaPalembang Nomor: 37/Kpts/KPU.Kota006.435501/2013 tentangPenetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan SuaraPemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 diKomisi Pemilihan Umum Kota Palembang.hal 91 dari 229 hal Putusan No.15/PID/TPK/2015/PT.DKI2) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemlihan Umum KotaPalembang Nomor: 38/Kpts/KPU.Kota006.435501/2013 tentangPenetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Umum KotaPalembang, yang berisikan:1) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihnan Umum KotaPalembang Nomor: 37/Kpts/KPU.Kota006.435501/2013 tentangPenetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan SuaraPemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 diKomisi Pemilihan Umum Kota Palembang.2) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemlihan Umum KotaPalembang Nomor: 38/Kpts/KPU.Kota006.435501/2013 tentangPenetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang TerpilihMasa Bakti 2013 2013.Dipergunakan

AKIL MOCHTAR;. 1 (satu) map warna krem tertulis Komisi Pemlihan Umum KotaPalembang, yang berisikan:1) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaPalembang Nomor: 37/Kpts/KPU.Kota006.435501/2013 tentangPenetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan SuaraPemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 diKomisi Pemilihan Umum Kota Palembang;2) 1(satu) bendel Keputusan Komisi Pemlihan Umum Kota PalembangNomor: 38/Kpts/KPU.Kota006.435501/2013 tentang PenetapanCalon Walikota dan

AKIL MOCHTAR;7. 1 (satu) map warna krem tertulis Komisi Pemlihan Umum KotaPalembang, yang berisikan:1) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaPalembang Nomor: 37/Kpts/KPU.Kota006.435501/2013 tentangPenetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan SuaraPemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 diKomisi Pemilihan Umum Kota Palembang;2) 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemlihan Umum Kota PalembangNomor: 38/Kpts/KPU.Kota006.435501/2013 tentang PenetapanCalon Walikota dan

AKIL MOCHTAR;1 (satu) map warna krem tertulis Komisi Pemlihan Umum KotaPalembang, yang berisikan:1)2)1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaPalembang Nomor: 3//Kpts/KPU.Kota006.435501/2013tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan PerolehanSuara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota PalembangTahun 2013 di Komisi Pemilinan Umum Kota Palembang;1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemlihan Umum KotaPalembang Nomor: 38/Kpts/KPU.Kota006.435501/2013tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil

Kabupaten Musi Banyuasindan ditujukan kepada kepada 8 (delapan) Camat yang daerahnyamemiliki lebin dari 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa padapokoknya menyatakan hasil tes psikotest dan wawancara bersifatfinal dan mengikat.Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Sky14.15.16.17.18.Menindaklanjuti Surat tersebut, Tergugat III telah mensosialisasikankepada semua Bakal Calon Kepala Desa Danau Cala dan telahmenjelaskan bahwa tes psikotest dan wawancara menjadi dasarmutlak Panitia Pemlihan

ALIBERTI, MM) selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan IKota Bengkulu yang dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telahditetapkan namanya dalam Daftar Calon Sementara Anggota Legislatif ProvinsiBengkulu dalam Pemlihan Umum Tahun 2014, setelah yang bersangkutanterlebih dahulu menggunakan upaya administratif di BAWASLU ;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa a quo adalahKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 76/KPTS/KPUProv007/2013, tanggal

374suara ;Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tersebut ternyata tidak disangkalibaik oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan dalil tersebut telah dikuatkan denganadanya Perhitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Sah Calon Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, KabupatenManggarai Daerah Pemilihan Manggarai 3 tertanggal 10 Juni 2009 (bukti P1) dandidukung pula oleh adanya Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota Dalam Pemlihan

Banimema, SEe Anggota : Tin Karningsih, ST ;e Anggota : Yustin Tarawini, S.Hut ;Saksi mempunyai sertifikat panitia lelang/pengadaan barang dan jasa ;Saksi lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah padatahun 2010Tugas dan kewenangan dari Panitia lelang/ pengadaan barang dan jasaadalah :Menyusun Rencana pemlihan penyedia barange Menetapkan dokumen pengadaane Melakukan pengumuman lelange Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan hargaterhadap dari penawaran yang masuke Menilai kualifikasi

Banimema, SEe Anggota : Tin Karningsih, ST ;e Anggota : Yustin Tarawini, S.Hut ;Halaman 49 dari 221 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.KpgYa, Saksi mempunyai sertifikat panitia lelang/pengadaan barang danjasa ;Saksi lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah padatahun 2010Tugas dan kewenangan dari Panitia lelang/ pengadaan barang dan jasaadalah :e Menyusun Rencana pemlihan penyedia barange Menetapkan dokumen pengadaane Melakukan pengumuman lelange Melakukan evaluasi administrasi,

Banimema, SEe Anggota : Tin Karningsih, ST ;e Anggota : Yustin Tarawini, S.Hut ;Saksi mempunyai sertifikat panitia lelang/pengadaan barang dan jasa ;Saksi lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah padatahun 2010Tugas dan kewenangan dari Panitia lelang/ pengadaan barang dan jasaadalah :Menyusun Rencana pemlihan penyedia barangMenetapkan dokumen pengadaanMelakukan pengumuman lelangMelakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap daripenawaran yang masukMenilai kualifikasi

Judex Facti PTUNMedan (fo correct error or mistake by the trial court or lowe court) denganmembatalkannya demi hukum;Putusan Judex Facti Bertentangan Dengan Hukum Pemilu dan CacatHukum,13.Bahwa dalam kesempatan ini, dapat kembali Pemohon Kasasi sampaikanbahwa berdasarkan asasasas penyelenggaraan Pemilihan Umum danketentuan Pasal 112 ayat (12), (13) dan Pasal 8 ayat (4) huruf k, Pasal 9ayat (4) huruf k, dan Pasal 73 ayat (3) huruf b angka 12 UndangUndangNomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemlihan