Apabilasalah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasihSayangnya , maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumahtangga tersebut tidak akan pernah jadi kenyataan bahkankehidupan perklawinan itu akan menjadi belenggu kehidupandan siksaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihaktersebut ; Menimbang, bahwa sebagaimana ternyataantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihanyang berdampak kedua belah pihak telah pisah tempat tinggalsebagaimana terungkap dalam persidangan hingga kinisekitar

danbangunannya tersebut diatas dengan tujuan untuk penambahan modalserta biaya pendidikan anaknya ;Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti suratsuratbukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan kemudian dihubungkandengan keterangan para saksi maka ditemukan faktafakta yuridissebagai berikut :e Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yangbernama MARIA KAROLINA PURWANINGSIH pada tanggal 30Nopember 2001 di Gereja Katholik Santa Maria Tak Bercela Surabaya(Bukti P3) ; Bmahwa dalam perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telahdilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidupberpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohonmempunyai identitas yang jelas, beragama Islam, dan bertempat tinggaldiwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,yang wilayahnya meliputitempat kediaman Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuaidengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 huruf (a) UU No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telahterbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konmvensi adalah suami istriyang telah terikat olen perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telahdilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidupberpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari suSunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon danTermohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari Susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

.1 maka harus dinyatakantelah terbukti bahwa Pemohon mempunyai identitas yang jelas; beragama Islamdan bertempat kediaman diwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,sehingga permohonan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 UU No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3Tahun 2006 terakhir dengan UU No, 50 Tahun 2009.Menimbang, bahwa berdasarkan alat buykti P.2 maka harus dinyatakantelah terbukti bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang telahterikat oleh perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediamanhingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

Put No.0050/PdtG/2017/PA Spg.dikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanyasudah timbul mudharat, padahal menurut kaidah fighiyyah dalam kitab alBayanhalaman 38 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat hukum danpertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:Celene!) Gils (le pate as Leal!

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediamanhingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohondan Termohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon denganTermohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon danTermohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohondan Termohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon denganTermohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediamanhingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damaiterhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagal bahkan antaraPemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadapPemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohondengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediamanhingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon danTermohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadapPemohon dan Termohon telah dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohondengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari Susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan

usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukannamun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisahtempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan