Bumikaya Steel Industri masih banyak terdapat sisa bahan baku, kemudian sejakbulan Januari tahun 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 tanpasepengetahuan dan seijin dari saksi SOESAMTO selaku Direktur Utama PT.Bumi Kaya Steel Industri dan tanpa adanya Tender atau Surat Penunjukkandan Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) dari PT.

hal ini tidak memenuhi persyaratan 1452:2007 dan SNI1452:2011 ;Bahwa maksud Terdakwa memproduksi dan menjual Tabung GasLPG ukuran 3 Kg, 12 Kg dan 50 Kg yang tidak memenuhi SNI dantanpa adanya Tender atau Surat Penunjukkan dan Surat PerintahMemulai Pekerjaan (SPMP) dari PT.

Pertamina (Persero) untuk memproduksi Tabung Gas LPGukuran 3 Kg pada tanggal 25 Oktober 2012 akan tetapi belummendapatkan Surat Penunjukkan dan Surat Perintah MemulaiPekerjaan (SPMP) dari PT. Pertamina (Persero), sedangkan untukTabung Gas. LPG ukuran 12 Kg dan 50 Kg PT. Bumi Kaya SteelIndustri sama sekali tidak memenangkan tender dari PT.

Bumi Kaya SteelIndustri dan tanpa adanya Tender atau Surat Penunjukkan danSurat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) dari PT. Pertamina(Persero) selaku sponsor yang berhak atas produksi dan distribusiTabung Gas LPG sekaligus sebagai pemilik lisensi logo Pertamina,Terdakwa sebagai Kepala Pabrik PT. Bumi Kaya Steel Industritelah memerintahkan karyawan PT.

Tidak berdasarkan permohonan kredituntuk Proyek Pipanisasi BBM ke DPPU Hasanuddin, tidak melakukanpengecekan surat pengajuan fasilitas kredit berupa SPMP (SuratPerintah Memulai Pekerjaan) tanggal 26 Agustus 2013, dan SuratPenunjukkan Pemenang Pemilihan Langsung tanggal 12 Agustus 2013,sehingga menyebabkan proyek fiktif.

Pertamina (Persero) berupa 1(satu) lembar Surat Nomor: 026/FO0000/2016SO tanggal 13 April 2016perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) PekerjaanPembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPUHasanuddin;8. Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2020/PT.DKIpipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddindan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihalpembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPUHasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP)tertanggal 26 Agustus 2013.5. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yangdiajukan oleh PT.

Pertamina (Persero) berupa1 (satu) lembar Surat Nomor: 026/FO0000/2016SO tanggal 13 April2016 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) PekerjaanPembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPUHasanuddin;8. Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) kepada PT MQJPL perihalpembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar keDPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP)tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero)kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dariterminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintahmemulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.5. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yangdiajukan oleh PT.

milik PARA PELAWAN yangterdapat di beberapa kantor, gudang dan/atau showroom TERLAWAN II (PT TCSubaru) yang berlokasi di Pondok Indah, Marunda, Batam, Alam Sutera,Malang, Denpasar dan Surabaya;Khusus dalam perkara aquo, PARA PELAWAN melakukan perlawanan ataspenyitaan sejumlah unit mobil merek Subaru milik PARA PELAWAN yangterdapat di kantor TERLAWAN II yang beralamat di Marunda yang masuk kewilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP

Sesuai dengan penjelasan tersebut dan adanya Surat Perintah Melakukan19.Penyitaan Nomor OI/KPU.01/SPMP/2014 jo.

PRIOK) berdasarkan Surat PerintahMelakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo.

SITA/2014, dan BA07/KPU.01 /SITA/2014Menyatakan bahwa Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor01/KPU.01/SPMP/2014 jo.

Memerintahkan Terlawan untuk mengeluarkan 159 (seratus lima puluhsembilan) unit mobil milik Para Pelawan dari Surat Perintah melakukanpenyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 Jo. Berita Acara Pelaksanaan SitaNomor BA02/KPU.01/SITA/2014, BA04/KPU.01/SITA/2014, BA05/KPU.01/SITA/2014, BA06/KPU.01/SITA/2014 dan BA07/PKU.01/SITA/2014 ;4. Menyatakan bahwa Surat Perintah melakukan Penyitaan Nomor01/KPU.01/SPMP/2014 Jo.

Energi Tata Persada (Pihak Yang Dijamin) Telah MelakukanWanprestasi Atas Pelaksanaan Pengadaan Jasa Penyediaan danPengoperasian Perangkat Bor Dengan Kapasitas Min 1.500 HP1.Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pengadaan perangkat bor tersebut Penggugat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan(SPMP) dari Penggugat kepada PT. ENERGI TATA PERSADA yangpada intinya memerintahkan kepada PT.

Untuk melakukan mobilisasi alat bor dalam jangka waktu 90 harikalender sejak terbitnya SPMP, yang berarti peralatan sudah harustiba dilapangan Penggugat tanggal 13 Agustus 2012.b. Untuk jangka waktu pekerjaan adalah 6 bulan sampai dengandiselesaikannya 2 sumur eksplorasi Penggugat sejak tanggal mulainya pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaanyang ditandatangani kedua belah pihak.2. SPMP tersebut memuat pula permintaan agar PT.

SPMP tersebut dikirimkan kepada PT. ENERGI TATA PERSADAtanggal 14 Mei 2012 dan dikembalikan kepada Penggugat dengandibubuhi tandatangan pihak PT. ENERGI TATA PERSADA padatanggal 21 Juni 2012.. Pada tanggal 21 Juni 2012, Penggugat mengadakan pertemuandengan PT. ENERGI TATA PERSADA mengenai kesiapan peralatandan target jadwal inspeksi yang pada pokoknya menyepakati halhalsebagai berikut:a.

Diperkirakan dari inspeksi tanggal 30 Juni 2012, mobilisasi sampaidengan Rig Up maka Spud in dimulai pada tanggal 14 September2012 (sebagaimana tercantum dalam SPMP yaitu 90 hari sejakditerbitkan SPMP).. Pada tanggal 30 Juni 2012, ModuSpec melakukan inspeksi sesuaidengan kesepakatan pertemuan tanggal 21 Juni 2012. KemudianModuSpec menerbitkan hasil inspeksi.

ENERGI TATA PERSADA sejak terbitnya SPMP tanggal 14Mei 2012 sampai dengan tanggal surat ini belum menandatanganiataupun belum memberikan respon atas Kontrak yang seharusnyaditandatangani oleh PT. ENERGI TATA PERSADA dan dikembalikan kepada Penggugat. Adapun Kontrak tersebut memang telahmengalami penambahan klausula (revisi) pada bulan Juni 2012,namun revisi tersebut telah diinformasikan kepada PT. ENERGITATA PERSADA.PT.

(Bukti P3);Bahwa berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan No. 927/ SPMP/ACG.SBH/V/2012, tanggal 14 Mei 2012 (selanjutnya disebut "SPMP"),Termohon PKPU memerintahkan kepada Pemohon PKPU untuk segeramelaksanakan pekerjaan mendahului penandatanganan kontrak dengan referensipada Dokumen Pengadaan No. 01049R/SR/ DRLSBIII/V1/2011, dan lampiranlampirannya (selanjutnya disebut "Dokumen Lelang").

ditolak; Bahwa terhadap substansi perkaranya Mahkamah Agung mempertimbangkansebagai berikut: Bahwa dari bukti P2 dan P3 Pemohon PKPU/Pemohon Kasasi adalahpemenang lelang ulang sehubungan dengan pekerjaan pengadaan jasa danpengoperasian perangkat bor dengan kapasitas minimal 1500 HP beserta jasapendukung di wilayah kerja Termohon PKPU/Termohon Kasasi yang telahdisetujui oleh Termohon PKPU/Termohon Kasasi sebesar US$7,973,620.00(bukti P2 dan P3); Bahwa berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP

Pdt.SusPKPU/2013Pemohon Kasasi untuk segera melaksanakanpekerjaan berdasarkan Dokumen No. 01049R/S.R/DR/SB.II/VI/2011 danlampiranlampirannya (Dokumen hilang) bukti P4a dan P4b; Bahwa fakta ini membuktikan adanya hubungan hukum perjanjian antaraPemohon PKPU/Pemohon Kasasi dengan Termohon PKPU/Termohon Kasasi; Bahwa Pemohon PKPU/Pemohon Kasasi telah melaksanakan pekerjaan dantelah pula mengeluarkan biayabiaya dan Termohon PKPU/ Termohon Kasasitidak membantah adanya Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP

) itu dansesuai dengan asas keseimbangan dan keadilan, maka biayabiaya yang telahdikeluarkan oleh Pemohon PKPU/Pemohon Kasasi sebagai pelaksanaan SuratPerintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP) merupakan piutang bagi PemohonPKPU/Pemohon Kasasi dan merupakan utang bagi Termohon PKPU/TermohonKasasi; Bahwa dalam Dokumen Lelang Pasal 10.1 menyatakan:Pembayaran dilakukan setelah Perusahaan/Termohon PKPU/Termohon Kasasimenerima surat penagihan (invoice) dari Kontraktor/Pemohon PKPU/PemohonKasasi dan dibayarkan

Berita Acara Pelaksanaan Sita NomorBA01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014, Terlawan (Dirjen Bea CukaiKPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) menyita 20 (dua puluh)mobil merek Subaru yang terdapat di kantor, gudang dan/atau showroomTerlawan Il (PT TC Subaru), di Jl.

;Menyatakan Surat Perintah Melakukan Penyitaan NomorSPRINT1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 jo Berita AcaraPelaksanaan Sita Nomor BA01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014 tidak sah dan tidak memiliki Kekuatan hukum apapunkepada Para Pelawan ;Menyatakan bahwa 20 (dua puluh) unit mobil merek Subaruyang disita oleh Terlawan (Dirjen Bea Cukai KPP Bea CukaiTipe Madya Pabean Ngurah Rai) sebagaimana yang tertuangHal. 21 dari 113 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2016/PT.

DPS.Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014 adalah barang (mobil) milik ParaPELAWAN ;(6) Menyatakan Terlawan (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai TipeMadya Pabean Ngurah Rai) tidak mempunyai hak hukumapapun terhadap 20 (dua puluh) unit mobil merek Subaru yangdisita oleh Terlawan (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai TipeMadya Pabean Ngurah Rai) sebagaimana yang tertuang BeritaAcara Pelaksanaan Sita Nomor BA01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014 ;(7) Menghukum Terlawan (Dirjen Bea Cukai KPP

TC Subaru) ;Bahwa Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priokmelakukantindakan penagihan aktif selanjutnya berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan PajakDengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 19 Tahun 2000, dengan memohonbantuan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan(SPMP) kepada Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai (dhi.Terlawan l) melalui surat No.

TCSubaru) ;Bahwa Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok melakukan tindakanpenagihan aktif selanjutnya berdasarkan UU PPSP, denganmemohon bantuan penerbitan Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan (SPMP) kepada Kepala Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean NgurahRai (dhi. Terbanding I/Terlawan 1!) melalui surat No. S3210/KPU.01/2014 tanggal 09 Oktober 2014, terhadap salah satuHal. 101 dari113 halaman Putusan Nomor49/PDT/2016/PT.

Reg : SPMP KNMU/045/VI/2017 atas namaMujabir, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P11;2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berkas Surat Perjanjian Modal PenyertaanKoperasi Neo Mitra Usaha No. Reg : SPMP KNMU/057/IX/2018 atas nama SitiRohayati, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P2;3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berkas Surat Perjanjian Modal PenyertaanKoperasi Neo Mitra Usaha No.

Reg : SPMP KNMU/068/X/2019 atas namaMisbakhul Bisri, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P3.1;4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berkas Surat Perjanjian Modal PenyertaanKoperasi Neo Mitra Usaha No. Reg : SPMP KNMU/087/I/2020 atas namaMisbakhul Bisri, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P3.2;5.

Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran/Payment ReceiptSimpanan Pokok + Simpanan Wajib, Kwitansi Pembayaran/Payment ReceiptTop Up Username, 2 (dua) Formulir Pendaftaran Anggota Koperasi, KTP,NPWP, Buku Rekening Bank BRI, 2 (dua) Surat Pernyataan, Surat PerjanjianModal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha dengan No Reg: SPMPKNMU/068/X/2019, Kwitansi Pembayaran/Payment Receipt Top Up Bisri,Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha dengan NoReg: SPMP KNMU/087/I/2020 beserta

Tidak berdasarkan permohonan kredituntuk Proyek Pipanisasi BBM ke DPPU Hasanuddin, tidak melakukanpengecekan surat pengajuan fasilitas kredit berupa SPMP (SuratPerintah Memulai Pekerjaan) tanggal 26 Agustus 2013, dan SuratPenunjukkan Pemenang Pemilihan Langsung tanggal 12 Agustus 2013,sehingga menyebabkan proyek fiktif.

Pertamina (Persero) berupa 1(satu) lembar Surat Nomor: 026/FO0000/2016SO tanggal 13 April 2016perihnal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) PekerjaanPembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPUHasanuddin;8. Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunanpipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddindan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihalpembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPUHal. 19 dari 73 hal.

Pertamina (Persero) berupa1 (satu) lembar Surat Nomor: 026/FO0000/2016SO tanggal 13 April2016 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) PekerjaanPembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPUHasanuddin;8. Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) kepada PT MQJPL perihalpembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar keDPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP)tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero)kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dariterminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintahmemulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.5. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yangdiajukan oleh PT.

Reg : SPMP KNMU/045/VI/2017 atas namaMujabir, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P11;2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berkas Surat Perjanjian Modal PenyertaanKoperasi Neo Mitra Usaha No. Reg : SPMP KNMU/057/IX/2018 atas nama SitiRohayati, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P2;3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berkas Surat Perjanjian Modal PenyertaanKoperasi Neo Mitra Usaha No.

Reg : SPMP KNMU/068/X/2019 atas namaMisbakhul Bisri, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P3.1;4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berkas Surat Perjanjian Modal PenyertaanKoperasi Neo Mitra Usaha No. Reg : SPMP KNMU/087/I/2020 atas namaMisbakhul Bisri, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P3.2;5.

Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran/Payment ReceiptSimpanan Pokok + Simpanan Wajib, Kwitansi Pembayaran/Payment ReceiptTop Up Username, 2 (dua) Formulir Pendaftaran Anggota Koperasi, KTP,NPWP, Buku Rekening Bank BRI, 2 (dua) Surat Pernyataan, Surat PerjanjianModal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha dengan No Reg: SPMPKNMU/068/X/2019, Kwitansi Pembayaran/Payment Receipt Top Up Bisri,Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha dengan NoReg: SPMP KNMU/087/I/2020 beserta

2 September 2016No.B/407/SP2HP/IX/2016/Reskrim perihal Pemberitahuanperkembangan hasil penyidikan ( Penyelidikan) ;P32 Foto copy sesuai asli Surat dari Koperasi Simpan Pinjam APINGBondowoso perihal Permohonan Pengajuan Modal tertanggal 5September 2016 ;P33 Foto copy sesuai asli Notulen hasil Rakor hari Kamis tanggal 23September 2016 ;P34 Foto copy Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi tertanggal 29September 2016 ;P35 Foto copy Perincian pengambilan dana 1 % oleh Tergugat tidak sesuaidengan SPMP

kopersi secarakeseluruhan ;Bahwa ahli mengetahui mengenai Surat Perjanjian Penyertaan ModalKoperasi Aping Bondowoso dimana Penggugat sebagai Pemodal danTergugat sebagai Ketua Koperasi Aping Bondowoso ;Bahwa yang membuat Surat perjanjian Penyertaan Modal adalah dinaskoperasi setelah ada kesepakatan antara pihak pengurus dan pemodal ;Bahwa surat perjanjian modal tersebut berlaku sesuai kesepakatan antaraPengurus Koperasi dan pemodal dan dalam surat perjanjian tersebut harusdicantumkan juga dalam SPMP

Koperasi ;Bahwa setelah SPMP Koperasi sudah ditandatangani, maka kedua belahpihak telah mengikatkan diri dan harus memenuhi isi perjanjian yangditandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila tidakmemenuhi perjanjian harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu ;Bahwa yang hadir ketika penandatanganan SPMP Koperasi adalah Baihagi,Amiruddin serta kuasanya dan ahli dari Dinas Diskoperindag ;halaman 23 dari 37 halaman Putusan Perdata No. : 28/Pdt.G/2016/PN.Bdw Bahwa pemodal bisa melakukan

sesuai dengan bukti 17.8 yang ditunjukkandipersidangan tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan akta pendiriankopersi, Ketua KSP Aping adalah Baihaqi dan tidak ada ketua yang lainsedangkan Amirudin adalah sebagai pemodal sehingga tidak dibenarkanmenandatangani daftar gaji karyawan sebagai ketua koperasi ; Bahwa Amiruddin selaku Pemodal tidak boeh melakukan pemeriksaantetapi hanya boleh melakukan pengawasan dan berhak meminta laporansecara tertulis ; Bahwa pada waktu pembuatan dan penandatanganan SPMP

Koperasitidak ada paksaan karena sudah disepakati oleh keduabelah pihak ; Bahwa sejak bulan September 2016 baihagi sebagai ketua kopersitidakmemenuhi kewajibannya sesuai pasal 8 SPMP Koperasi yaitu pembagiankeuntungan yang dilakukan tiap tanggal 10 tiap bulannya karena baihaqibelum menutup pembukuan ;Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalildalil jawabannya, dimuka persidangantelah mengajukan bukti surat berupa :1.T 1 Foto copy dari asli Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam APINGNo.11 tanggal 6 Okotber

Tidak berdasarkan permohonan kredituntuk Proyek Pipanisasi BBM ke DPPU Hasanuddin, tidak melakukanpengecekan surat pengajuan fasilitas kredit berupa SPMP (SuratPerintah Memulai Pekerjaan) tanggal 26 Agustus 2013, dan SuratPenunjukkan Pemenang Pemilihan Langsung tanggal 12 Agustus 2013,sehingga menyebabkan proyek fiktif.

Pertamina (Persero) berupa1 (satu) lembar Surat Nomor: 026/FO0000/2016SO tanggal 13 April2016 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) PekerjaanPembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPUHasanuddin;8. Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) kepada PT MQJPL perihalpembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar keDPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP)tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero)kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dariHal. 19 dari 73 hal.

Pertamina (Persero) kepada PT MQJPL perihalpembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar keDPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP)tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero)kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dariterminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintahmemulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.5. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yangdiajukan oleh PT.

., Halaman 6 dari 42 halaman.Tentang posita gugatan kolom 1 yang menyebutkan adanya suratperjanjian Modal Penyertaan Koperasi (GPMP Kop) yang ditandatanganibersama antara kami PIHAK PERTAMA dengan saudara Amiruddindisebut PIHAK KEDUA.Dan 2 (dua) orang saksi: 1) Markacung,S.H ADVOKAT, 2) Navi Setiawan ,S.E DISKOPERINDAG Bondowoso.1) Bahwa surat perjanjian Modal Penyertaan Koperasi (SPMP Kop)yang ditandatangani pada Tanggal 29 September 2016 merupakankerangka kesepakatan bersama yang dirancang dari

Dan dituangkan kcdalam suratperjanjian Modal Penyertaan Koperasi (SPMP Kop) disepakatibersama agar mempunyai kekuatan hukum = surat perjanjiantersebut maka kami tandatangani di atas materai yang merupakansalah satu pembayaran pajak yang sah pada Negara untuk suratperjanjian yang kami buat.3) Maka dari itu kami sebagai pihak pertama didalam surat perjanjiantersebut memohon perlindungan dan kesamaan hak kepada yangM u lya Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso dan Majelis HakimPemeriksa dalam perkara ini

segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaianperselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.e Ayat 3 apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belahpihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatukemufakatan maka para pihak sepakat bahwa semuasengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikanpada Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri setempat.Berdasarkan uraian dan tanggapan kami PIHAK PERTAMA sesuaidengan apa yang dituangkan dalam surat perjanjian Modal PenyertaanKoperasi (SPMP

Dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1) Memberikan hak dan perlindungan pada kami PIHAK PERTAMA yangdisebutkan dalam perjanjian yang sah mempunyai kekuatan hukum.2) Menyatakan surat perjanjian Modal Penyertaan Koperasi (SPMP Kop)yang ditandatangani pada Tanggal 29 September 2016, mempunyaikekuatan hukum yang sah dan dilindungi oleh pemerintah.3) Menolak semua gugatan dari penggugat atau PIIAK KEDUA4) Menyatakan penggugat atau PIHAK KEDUA telah melanggar Pasal 1ayat 1. dan sah melakukan

Perjanjian tersebut telahmenempatkan Penggugat Sebagai Pihak Kedua dan Tergugat sebagai PihakPertama;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukanjawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya Surat Perjanjian ModalPenyertaan Koperasi (SPMP Kop) pada tanggal 29 September 2016, dandisepakati bersama agar mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian tersebutoleh kedua pihak ditandatangani di atas materai, akan tetapi pihak kedua(Penggugat sampai sekarang tidak melaksanakan pemberian

Oleh karena PT Injatama tidak jugamelakukan pembayaran atas utang pajaknya,Terlawan menerbitkan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan (SPMP) setelah lewatjangka waktu 2 x 24 jam diterbitkannya SuratPaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 danPasal 12 ayat (1) UU PPSP sebagai berikut :a. a) Pasal 11"Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapatdilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewatwaktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jamsetelah Surat Paksa diberitahukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.a. b) Pasal 121

Adapun Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan (SPMP) yang diterbitkan oleh Terlawanadalah sebagai berikut:a. a)SIT00001/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13Januari 2020;. b)SIT00002/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13Januari 2020;c. c)SIT00003/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13Januari 2020;d. d)SIT00004/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13Januari 2020;e. e)SIT00005/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13Januari 2020;f. f) SITOO006/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13Januari 2020;oOa. 26.

SP01666/WPJ.28/KP.0904/2019 tanggal 18November 2019 (sesuai dengan aslinya);Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan(SPMP):a. a. SPMP NomorSIT00001/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);b. b. SPMP NomorSIT00002/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);ec, C. SPMP NomorSIT00003/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);d. d. SPMP NomorSIT00004/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);e. e.

SPMP NomorSIT00005/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);f.f.

SPMP NomorSITO0006/WPJ.28/KP.0904/2020 tanggal 13Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);Surat Permintaan Pemblokiran Harta KekayaanPenanggung Pajak Yang Tersimpan Pada BankNomor : S88/88/WPJ.28/KP.09/2020 tanggal 13BuktiT.16BuktiT.17BuktiT.18BuktiT.19BuktiT.20BuktiT.21Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);Surat Perintah Untuk Memberikan Kuasa KepadaBank untuk Memberitahuan Saldo KekayaanWajib Pajak yang Tersimpan pada Bank a.n HeriSusilo Nomor : 4931/WPJ.28/KP.09/2020tanggal 5 Oktober 2020 (sesuai'

Mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) danSurat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP22/PJ./1995, tanggal 27021995 tentangPelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat diLingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah mengatur bahwaDirekturJenderal Pajak telah melimpahkan kewenangannya kepada KepalaKantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana terlampir dalam PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP 22/PJ/1995;4.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa mengenai penerbitan SKPKB,Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan tindakan penyitaan denganberdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), yangdipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo sangatlah jelasdan tidak teroantahkan bahwa hal tersebut tidak diterbitkan oleh Tergugatin casu Direktur Jenderal Pajak;.

diatur dalam undangundang pengadilan pajak;Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa prosedur (hukumacara) upaya hukum terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) dan prosedur (hukum acara) upaya hukumyang dapat ditempuh terkait tindakan penyitaan berdasarkan SuratPerintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) adalah berbeda.

Nomor 1053 K/Pdt/2014penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan SuratPerintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Direktur Jenderal Pajak in casuPembanding/Tergugat telah melimpahkan kewenangan atau memberikankuasanya dan di dalam Pasal 1803 KUHPerdata telah diatur secara jelasdan dinyatakan bahwa si kuasa bertanggung jawab untuk orang yangtelah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakankuasanya.

Penerapan yang demikianditegaskan dalam Putusan MA Nomor 677 K/Sip 1972 ...;(4) Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa prosedur (hukumacara) upaya hukum terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) dan prosedur (hukum acara) upaya hukum yangdapat ditempuh terkait tindakan penyitaan berdasarkan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan (SPMP) adalah berbeda.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin; Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran dan Niaga SVP Non Fuel Marketing, Nomor 003/F20000/2014S5 tanggal 10 April 2014, perihal Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kap. 50.000 KL di Terminal BBM Balongan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung & Surat Perintah Memulai Pekerjaa (SPMP).

Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh PT.

Pertamina(Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dariterminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintahmemulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT.Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasiaviur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta suratperintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukanoleh PT.

Pertamina(Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dariterminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintahmemulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT.Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasiaviur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta suratperintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.Hal. 22 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.

Sel.pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddindan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT. MJPL perihalpembangunan pipanisasi aviur dari terminal BBM Makassar keDPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP)tertanggal 26 Agustus 2013. sedangkan surat permohonan daridebitur dan dokumendokumen lainnya belum ditemukan. PegawaiPT.

Pertamina (Persero)kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBMMakassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan(SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero)kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBMMakassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan(SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan olehPT.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan Nomor927/SPMP/ACG.SBII/V/2012, tanggal 14 Mei 2012 (selanjutnya disebutSPMP), Termohon PKPU memerintahkan kepada Pemohon PKPU untuksegera melaksanakan Pekerjaan mendahului penandatanganan kontrakdengan referensi pada Dokumen Pengadaan Nomor 01049R/SR/DRLHal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 145 PK/Pdt.SusPailit/2013.SBIII/VI2011, dan lampiranlampirannya (selanjutnya disebut DokumenLelang). (bukti P4a & P4b);5.

Berdasarkan SPMP, Termohon PKPU/Termohon Kasasimemerintahkan Pemohon PKPU/Pemohon Kasasi untukmelaksanakan pekerjaan berdasarkan Dokumen Lelang;c. Pemohon PKPU/Pemohon Kasasi telah melaksanakan petelah pula mengeluarkan biayabiaya;d.

Copy dar AsliStandar Operasional Prosedur Program Kerja Mitra Pemasar Tahun2021;Copy dari AsliSurat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha NoReg : SPMP KNMU / 057 / VIII / 2019 Beserta Lampiran dan Surat PerjanjianModal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha No Reg : SPMP KNMU / 025 / Il /2020 Beserta Lampiran;. Copy dari AsliSurat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha NoReg : SPMP KNMU / 011 / X / 2019 Beserta Lampiran;.

Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. 005/KMMKMT/V//2014 tanggal 12Agustus 2014 perihal Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP).Perintah untuk melaksanakan pekerjaan adalah dimaksudkan agar Penggugatuntuk melaksanakan pekerjaan DRILLING HDD DIA 30 pada proyek JasaPerancangan, Pengadaan dan Konstruksi Pembanganunan Pipa TransmisiGas Muara Karang Muara Tawar. Adapun Jangka Waktu PelaksanaanPekerjaan adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 23 Agustus 2014..

Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. 005/PMDD.MKMT/VIII/2014,tanggal 14 Agustus 2014 perihal Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan(SPMP). Perintah untuk melaksanakan pekerjaan adalah dimaksudkan agarPenggugat untuk melaksanakan pekerjaan DRILLING HDD DIA 30 padaproyek Jasa Perancangan, Pengadaan dan Konstruksi Pembanganunan PipaTransmisi Gas Muara Karang Muara Tawar. Adapun Jangka WaktuPelaksanaan Pekerjaan adalah selama 1 (satu) bulan..

Tergugat RK telah melanggarPasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf jj dari Perjanjian Pemborongan No.011.TERGUGAT RK TELAH MELANGGAR PASAL 10 Ayat (10.1) Angka 10.2.2 Hurufa, PERJANJIAN PEMBORONGAN NO.011Bahwa, dalam Pasal 10 ayat (10.1) angka 10.2.2 huruf a dari PerjanjianPemborongan No.011, telah diatur kewajiban Tergugat RK, untuk melaksanakanpekerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani Kontrak ini olehPara Pihak dan setelah diterimanya Surat Permintaan Melaksanakan Pekerjaan(SPMP

) dari Penggugat RK.Namun berdasarkan fakta di lapangan, ternyata Tergugat RK sampai dengan 7(tujuh) hari setelah penerbitan SPMP, belum melakukan aktifitas mobilisasi alat dilapangan.

melakukan tanggapanataupun pembayaran utang pajak yang dimaksud, sehinggasesuai dengan ketentuan Pasal (8) ayat (1) UndangUndangPPSP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)menerbitkan Surat Paksa Nomor SP00377/WPJ.06/KP.0404/2008 tanggal 12 Juni 2008, dan telah disampaikanpada hari Senin, 23 Februari 2009, dan diterima oleh BapakSuhendro (pegawai administrasi);Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UndangUndangPPSP, pada tanggal 8 Mei 2009 telah diterbitkan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan (SPMP

Putusan Nomor 784/B/PK/PJK/2016PPSP, Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Tergugat)melakukan tindakan penagihan aktif berikutnya denganmenerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)Nomor SIT00007/WPJ.06/KP.0404/2012 tanggal 21 Juni 2012;5.10.

Bahwa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2012 dengan Nomor BeritaAcara Pelaksanaan Sita Nomor BA00007/SIT WPJ.06/KP.0404/2012 terhadap Barang Tidak Bergerak yaitu RumahTinggal yang terletak di Jalan Pantai Kuta 1/22 Rt 001/Rw 010,Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, sesuai dengan KartuTanda Penduduk (KTP) Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) tersebut;5. 11.

Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat barumenerbitkan SPMP 5 bulan setelah penunjukan pemenang.Pernyataan Penggugat di atas jelas jelas keliru. Berikut penjelasanTergugat mengenai dalil Penggugat dimaksud: Mengenai SPMPBerdasarkan ketentuan pada Dokumen Pengadaan, pemenanglelang diharuskan untuk melengkapi semua persyaratan termasukmengenai dokumen lahan dan izinizin serta jaminan pelaksanaansebelum menandatangani Kontrak dengan Tergugat.

Berdasarkan haltersebut, dapat dilihat bahwa Tergugat tidak memiliki kewajibanuntuk menerbitkan SPMP terlebih dahulu) sebelumpenandatanganan Kontrak.Hal. 28 dari Put.No.597/Pdt.G/2015/PN.

Jkt.PstAdapun SPMP diterbitkan oleh Tergugat dikarenakan adanya SuratPermintaan penerbitan SPMP dari Penggugat yang menyampaikanbahwa pihaknya membutuhkan SPMP sebagai landasan untukmemulai pekerjaan proyek (termasuk untuk mendapatkan JaminanPelaksanaan pekerjaan/ Performance Bond dari Bank), yangmanahal ini seharusnya diselesaikan sendiri oleh Penggugat kepadainstansiinstansi terkait.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwaTergugat justru beritikad baik dengan membantu memberikansolusi kepada Penggugat dengan menerbitkan SPMP terlebihdahulu agar Penggugat dapat memenuhi kewajiban penyerahansyaratsyarat yang ditentukan sesuai dengan Dokumen Pengadaan(termasuk namun tidak terbatas pada penyerahan JaminanPelaksanaan pekerjaan/ Performance Bond dari Bank).Mengenai Jangka WaktuBahwa jangka waktu selama 24 bulan yang dimaksudkan dalamSurat Penunjukan Pemenang dan SPMP adalah jangka waktuuntuk

Jkt.PstBerdasarkan halhal tersebut, maka pernyataan Penggugat bahwajangka waktu penyerahan dokumen lahan adalah selama 24 bulansejak tanggal SPMP merupakan pernyataan yang tidak berdasar.Ketentuan mengenai batas waktu penyerahan dokumen/suratsuratpenguasaan lahan dan perizinan ini juga telah disanggupi olehPenggugat. Hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam :i. Berita Acara No.