Labuhanbatu tahun anggaran 2015berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan PermukimanProvinsi Sumatera Utara Nomor 061.1/289Tarukim Provsu/VI/2015 tanggal16 Februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan(PPTK) pada UPT Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 2015, bersamasama dengan Saksi EDDY RIFZANIKAMALUDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkanKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1081/KPTS/2014Halaman 2 dari 106 halaman

Labuhanbatu tahun anggaran 2015berdasarkan Kontrak Nomor : 800 / UPT TARUKIM RP / 743 / 2015, tanggal12 Juni 2015, serta bersamasama dengan Saksi IIS JAMARIS selakuBendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Tarukim UPT Rantau PrapatTahun Anggaran 2015 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/1081/KPTS/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentangPengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, BendaharaPengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PenataRuang dan Permukiman Provinsi

Penataan Ruang dan Permukiman Rantau Prapat DinasPenataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sesuaidengan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 /1081 / KPTS / 2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang PenggunaAngaran/Barang, Kuasa Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu padaDinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utaradalam rangka pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015, dengantugas tanggungjawab yakni :

HRB di Desa Air Seruk Nomor01/Tim.PSPP/ASR/VI/2016 tanggal09 Juni 2016;1 (satu) lembar Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 03.E/30/DJB/2012 tentangPungutan Sumbangan Pihak Ketiga;1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor 188.44/203/DPE/2016 tentang Pemberian IzinHal. 7 dari 26 hal.

HRB di Desa Air Seruk Nomor01/Tim.PSPP/ASR/VI/2016 tanggal09 Juni 2016;1 (satu) lembar Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 03.E/30/DJB/2012 tentangPungutan Sumbangan Pihak Ketiga;1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor 188.44/203/DPE/2016 tentang Pemberian IzinUsahaPertambangan Eksplorasi Kepada Perusahaan Komanditer (CV)Biliton Jaya;1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Desa KodeRekening 1.3.2;1 (

Fotokopi dari fotokopi Petikan SK atas nama SAFITRI Nomor:188.44/762/BKD/2011, diberi tanda bukti P10;Penetapan Perkara Perdata No. 146/Pdt.P/2018/PN.Tdn Hal3 dari 10Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan berupa asli dan fotokopi, namun fotocopy tersebut telah dilegalisir dandiberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga suratsurat bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai alat bukti, asliSuratSurat bukti tersebut

( SepuluhRibu Meter Persegi) oleh pemerintah kepada pemohon sekaligus penyerahanSertifikat hak pakai selama 5 ( Lima ) Tahun dengan Nomor : 3268 DesaMotolohu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Utara tanggal 28 September 1984 Nomor : 188.44 / HP / TRANS /13, dan di beri nama AMAQ MUNIAH dan kemudian pada tanggal : 10Februari 1990 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertahanan NasionalNomor : 21 / KBPN / 1989 tanggal 29 November 1989 telah di lakukanperubahan dari hak

SAIFULLAH(Alm) selaku Anggota DPRD Kabupaten Kapuas berdasarkan KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/410/2014 tanggal 11 Agustus 2014tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas masa Jabatan 2014 2019,selaku Ketua DPRD Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/485/2014 tanggal 17 September 2014tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas masa jabatan

MAHMUD IIP SYAFRUDIN Bin H.SAIFULLAH (Alm) selaku Ketua DPRD Kabupaten Kapuasberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44/485/2014 tanggal 17 September 2014 tentangPeresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas masa jabatan Tahun 2014 2019memiliki tugas sesuai Pasal 25 Tata Tertiob DPRD Kab.

,saksi Rial Eeng Djangga dan terdakwa sendiri serta bukti surat berupaSurat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/4/10/2014tanggal 11 Agustus 2014 dan Nomor 188.44/485/2014 tanggal 17September 2014, Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas Nomor188.4/251/K/DPRD.2014 tanggal 14 Nopember 2014 dan Nomor188.4/18/K/DPRD.2014 tanggal 2 Oktober 2014 serta Nomor 188.4/19/K/DPRD.2014 tanggal 2 Oktober 2014 terbukti;Pada saat terjadinya tindak pidana Korupsi ini, terdakwa sebagai anggotaDewan Perwakilan

IX huruf e) ;11.P 11 : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/36/KPTS/TAHUN 2013, tentang Upah MinimumSektoral Kota Medan Tahun 2018 ;12.P 12 : + Fotocopy~ print out hitp://retnoanilestari.blokspot.com/2013/01/sejarahkeadaanumumpt. jakaranatama, tanggal 25 September 2013 ;13.P 13 : Fotocopy Surat Keputusan Dewan Eksekutif NasionalKonfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Nomor : AB.050/SK/DEN KSBSI/V/2011, tentang Koordinator Wilayah PropinsiSumatera Utara Konfederasi

T 2 : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/36/KPTS/TAHUN 2013, tentang Upah MinimumSektoral Kota Medan Tahun 20138 ;. T 3: Fotocopy Surat Total Produksi Periode Tahun 2009 s/d2013 ;. T 4: Fotocopy Bukti Setor Pembayaran Pajak Masa 03.03.2012sebesar Rp. 1.784.888. (Satu juta tujuh ratus delapan puluhempat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) ;. T5: Fotocopy Bukti Setor Pembayaran Pajak Masa 11.11.2012sebesar Rp. 1.973.781.

penyebabnya Tergugatsering cemburu buta menuduh Penggugat, harus dinyatakan Terbukti.Menimbang, bahwa berdasarkan 8keterangan saksiSaksdipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama SALINAN kurang lebih 4 bulan pada saat di daftarkan dan selama itu tidak pernah lagikomunikasi layaknya suami isteri, harus dianyatakan terbukti.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalam sidangdan mengacu upah minimal di Kalimantan Selatan Berdasarkan KeputusanGubernur Kalsel Nomor 188.44

menyatakan putus hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat.Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn20)21)Pemutusan hubungan kerja dengan alas an sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2(dua) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

sebesar Rp. 2.528.815, sehingga menjadi pembuktian yangsempurna.Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 39/Pdt.SusPHI/2021/PN MdnMenimbang, bahwa upah yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat sesuai keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat danjawaban dari Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yangberlaku, dimana upah yang didapat Penggugat setiap bulannya dibawah upahminimum kota medan Tahun 2019 sebesar Rp. 3.266.807 per bulan, sehinggaberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 188.44

JAMHURI selaku AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan periode tahun20142019 yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/403/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 20142019, pada hari Rabutanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Negara

berikut:Alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :+ Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan penggantipidana denda selama 4 (Empat) bulan terhadap Terdakwa apabilaTerdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, belum memenuhirasa keadilan didalam masyarakat serta kontradiktif dengan tujuanpemberantasan korupsi, yang mana dalam hal ini Terdakwa adalahselaku Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode tahun 20142019 yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44

(2), uang penghargaan masa kerja1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4); Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan tersebutdiatas, maka oleh karena itu sangat beralasan hukum jika PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menyatakanPutus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat; Bahwa Upah Minimum Sektoral Kota Medan untuk usaha rumahsakit swasta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44

Februari 2007 dan terakhirbekerja tanggal 1 Maret 2019, dengan masa kerja 12 tahun;Menimbang, bahwa mengenai upah Penggugat, Penggugat didalam gugatannyamenyebutkan bahwa upah Penggugat adalah Rp 3.266.807 (Tiga juta dua ratus enampuluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah) namun Penggugat tidak dapatmembuktikannya, atas dalil upan Penggugat tersebut dan Tergugat tidak membatahnyasecara tegas. selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44

. : 188.44/HM/PRONA/6077/1982bertanggal 10 Maret 1982, telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 283/Titiwungen, tanggal 12 Maret 1982 dengan Surat Ukur (SU)No. 4091/1982 seluas 225 M2 (dua ratus dua puluh lima meterpersegi) atas nama Tergugat (Sandra Hebingadil).

, oleh Pemerinta RI, diberikan kesempatan kepadamasyarakat yang menempati tanahtanah di Kelurahan Sario(Kota Manado) untuk memperoleh hak atas tanah melaluiProgram Nasional (PRONA) pada tahun 1982, kesempatan manatelah dimanfaatkan secara baik oleh Tergugat (SandraHebingadil) dengan memenuhi semua persyaratan dan proseduryang ditetapbkan Pemerintah untuk mendapatkan hak atas tanahobyek perkara , yang ditandai dengan diterbitkannya SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Utara No.:188.44

berdasarkanSHM No. 238/Titiwungen tertanggal 12 Maret 1982, Surat Ukur (SU)No. 4091/1982 tertanggal 3 Maret 1982, adalah berdasarkan padapemanfaatan tanah oleh Pemerintah melalui Program Nasional(PRONA) yang melahirkan surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Sulawesi Utara No. 188.44/HM/PRONA/6077/1082bertanggal 10 Maret 1982, sehingga berdasarkan surat inilah, Kepalakantor Agraria u.b. Pjs.

Nomor SK 130/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2022, tanggal 14 Februari 2022;

4. Menyatakan Penggugat berhak dan berwenang memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan, pemurnian dan pengangkutan dan penjualan) di dalam WIUP, seluas 2000 hektar, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.338/2017, tanggal 30 Mei 2017, diubah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44

patut apabila Penggugat , Penggugat II memohon agarPengadilan menetapkan Penggugat I, Penggugat II mendapat upah selama6 bulan berturutturut hingga sampai perkara ini mempunyai kekuatanhukum; Bahwa Penggugat I, Penggugat II mendapat upah setiap bulannya tidakpernah sesuai dengan upah minimum sebagaimana yang ditetapkanPemerintah, sehingga patut dan lavak apabila PenggugatPenggugatmemohon upah yang diterima setiap bulannya didasarkan pada upah yangditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44

YULISTYO, M.Sc. selakuPengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi KepulauanBangka Belitung tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 / 35/V 2008 tanggal31 Januari 2008, ARIEF HARMEIN, DAMADI, A.Md, HERMAN SUPRIATNA,B.Sc dan WIYAD!I ANDI (masingmasing telah dilakukan penuntutan secaraHal. 2 dari 64 hal. Put.

YULISTYO, M.Sc. selakuPengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi KepulauanBangka Belitung tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44 / 35/V 2008 tanggal31 Januari 2008, ARIEF HARMEIN, DAMADI, A.Md, HERMAN SUPRIATNA,B.Sc dan WIYADI ANDI (masingmasing telah dilakukan penuntutan secaraterpisah dan masingmasing perkara telah memiliki putusan yangberkekuatan hukum tetap / inkracht van gewijsde), pada kurun waktu bulanJuni 2008

BangkaBelitung tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan KepalaDinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor : 523/91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008;Nota bon pembelian benih ikan kerapu macan dan kerapu bebeksebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI;Kwitansi dari PARTOYO kepada ANSHORI sebesar Rp60.000.000,(enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucahsebanyak 12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008;Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Belitung tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan KepalaDinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor : 523/91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008;Nota bon pembelian benih ikan kerapu macan dan kerapu bebeksebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORII;Kwitansi dari PARTOYO kepada ANSHORI sebesar Rp60.000.000,(enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucahsebanyak 12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008;Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

TahunAnggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautandan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 523 /91.C / KDP / 2008, tanggal 18 Februari 2008;Nota bon pembelian benih ikan kerapu macan dan kerapu bebeksebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI;Kwitansi dari PARTOYO kepada ANSHORI sebesarRp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakanikan rucah sebanyak 12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008;Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

yang sah;Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian, wajib terlebin dahulu memperoleh surat izin untukmelakukan perceraian dari atasan, dipersidangan Penggugat menyatakansudah memperoleh surat izin perceraian dimaksud sesuai dengan SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 188.44

untuk membayarkankepada Para Pemohon Kasasi semula Penggugat berupa uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaanmasa kerja sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang PenggantiHak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasarperhitungan upah sebesar Rp2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah) sesuai berdasarkan Surat Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44

YULISTYO,M.Sc. selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan PropinsiKepulauan Bangka Belitung tahun 2008 yang diangkat berdasarkan SuratHalaman 2 dari 51 Putusan Nomor 4/PID/TPK/2017/PT.BBLKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/35/V 2008tanggal 31 Januari 2008, ARIEF HARMEIN, DAMADI, A.Md., HERMANSUPRIATNA, B.Sc., WIYADI ANDI dan AGUS NURJAMAN (masingmasingtelah dilakukan penuntutan secara terpisah dan masingmasing perkara telahmemiliki putusan yang berkekuatan

H.YULISTYO, M.Sc. selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan danHalaman 11 dari 51 Putusan Nomor 4/PID/TPK/2017/PT.BBLPerikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/35/V 2008 tanggal 31 Januari 2008, ARIEF HARMEIN, DAMADI, A.Md.

Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 523/91.C/KDP/2008,tanggal 18 Februari 2008.Nota bon pembelian benih ikan kerapu macan dan kerapu bebeksebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI.Kwitansi dari PARTOYO kepada ANSHORI sebesar Rp 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucah sebanyak12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008.Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 523/91.C/KDP/2008,tanggal 18 Februari 2008.Nota bon pembelian benih ikan kerapu macan dan kerapu bebeksebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI.Kwitansi dari PARTOYO kepada ANSHORI sebesar Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucah sebanyak12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008.Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

Siswandi, S.Hut partai Demokrat;P21 :Fotocopy Surat KPUD Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 94/KPUKAB020435899/ V/ 2014, tanggal 12 Mei 2014perihal :Pemberitahuan Penetapan Calon Terpilin AnggotaDPRD Kabupaten Pulang Pisau;P22 :Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/ 409/2014.

Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN DANPENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN ~~ PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU MASAJABATAN TAHUN 20142019Terlampir : lampiran Il Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor: 188.44/ 409/ 2014, tanggal 11 Agustus2014:Anggota DPRD Kab.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pulang Pisau telahmenetapkan Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah masa jabatan 20142019 dari Partai Demokrat melalui hasilpemilu legislatif tanggal 9 April 2014 dengan perolehan suara sah PartaiDemokrat Pulang Pisau 2 sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluhenam) dengan 620 (enam ratus dua puluh) suara yang diperolehperingkat 1 (satu) oleh Penggugat dan telah keluarnya KeputusanGubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/409/2014

PULANGPISAU DALAM PEMILU TAHUN 2014, bukti P21 Fotocopy Surat KPUDKabupaten Pulang Pisau Nomor: 94/ KPUKAB020435899/ V/ 2014, tanggal12 Mei 2014 perihal:Pemberitahuan Penetapan Calon Terpilin Anggota DPRDKabupaten Pulang Pisau, bukti P22 Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor: 188.44/ 409/ 2014 Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN DANPENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN PULANG PISAU MASA JABATAN TAHUN 20142019, buktiP23 Fotocopy Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota

PulangPisau, surat Bukti P.22 berupa Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor: 188.44/ 409/ 2014, surat Bukti P.23 berupa Berita Acara PengucapanSumpah Janji DPRD Kab. Pulang Pisau Masa Jabatan 20142019, maka telahterbukti bahwa PENGGUGAT adalah Anggota DPRD Kab. Pulang Pisau yangterpilin pada PEMILU Legislatif Tahun 2014 dan telah ditetapbkan secara sahmenurut perundangundangan sebagai Anggota DPRD Kab. Pulang Pisauuntuk masa jabatan 20142019.

IDRUS, berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/237/2009, tanggal 07Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, diangkat sebagai Anggota DPRDKabupaten Seruyan periode tahun 2009 2014 dan berdasarkan Peraturan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Nomor: 01 Tahun 2012 tanggal 25 Mei2012 , diangkat selaku Anggota I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD KabupatenSeruyan, baik dalam kapasitas

IDRUS,berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/237/2009,tanggal 07 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, diangkat sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Seruyan periode tahun 2009 2014 dan berdasarkan PeraturanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal25 Mei 2012 , diangkat selaku Anggota komisi I Bidang Hukum dan PemerintahanDPRD Kabupaten Seruyan, baik dalam kapasitas

IDRUS,berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/237/2009,tanggal 07 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, diangkat sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Seruyan periode tahun 2009 2014 dan berdasarkan PeraturanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal25 Mei 2012 , diangkat selaku Anggota Komisi I Bidang Hukum dan PemerintahanDPRD Kabupaten Seruyan, baik dalam kapasitas

Anggota Arahman;Fakta hukum ini diperoleh dari keterangan saksi Bagus Wibowo Bin Soeworo, saksiTunjarsyah Bin Takhrani, saksi Eti Suwarti Binti Warsito, saksi Muhamad Yamin BinH.Husein Effendi, saksi Muhamad Yusuf Bin H.Baharuddin, saksi H.Baharuddin BinH.Brahim (Alm), saksi Ery Anshori dan terdakwa sendiri serta bukti surat berupa SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/237/2009 tanggal 07 Agustus2009 dan Peraturan DPRD Kabupaten Seruyan Nomor 01 tahun 2012 tanggal 25 Mei2012, dengan

; Menimbang, bahwa terdakwa sebagai anggota Komisi I DPRD KabupatenSeruyan untuk periode tahun 2009 s/d 2014, fakta hukum ini diperoleh dari keterangansaksi Bagus Wibowo Bin Soeworo, saksi Tunjarsyah Bin Takhrani, saksi Eti SuwartiBinti Warsito, saksi Muhamad Yamin Bin H.Husein Effendi, saksi Muhamad Yusuf BinH.Baharuddin, saksi H.Baharuddin Bin H.Brahim (Alm), saksi Ery Anshori danterdakwa sendiri serta bukti surat berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44/237/ 2009 tanggal 07

telah diaudit olehakuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure), tetapikarena efisiensi maka sebagai konsekuensi atas pemutusan hubungan kerjatersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pekerja berhak atas uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44

rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka petitum huruf emenurut hukum berdasar untuk dikabulkan, dengan memperhitungkan masaHalaman21dari25Putusan PHI Nomor :170/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdnkerja Penggugat (Nurbaitun) awal bekerja sejak bulan Desember 2013 s.dNovember 2015 dengan kerja sekitar 1 (satu) tahun dan (11 sebelas) bulan danPenggugat II (Khadijah) mulai kerja bulan Mei tahun 2004 s.d November 2015dengan masa kerja sekitar 11 tahun dan 6 (enam) bulan dengan berdasarkan SKGubsu No.188.44