. 1 (satu) bendel copy Surat Bupati Pekalongan hal Permohonan alokasi Raskin Th.2013;c. 1 (satu) bendel copy Surat Jalan Raskin tahun 2013 dari Bulog Pekalongan;d. 1 (satu) bendel tindasan BAST (Berita Acara Serah Terima Beras Raskin) dari Bulog Pekalongan;e. 1 (satu) bendel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan nomor : 511.1/94 Th.2013 tentang penetapan Pagu Alokasi beras Raskin Kec/Kel/Ds kabupaten Pekalongan bulan Januari Desember 2013;f. 1 (satu) lembar copy Surat dari Menkeu

Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Januari 1998 Nomor50096DIII.2 perihal Permohonan Hak Atas Tanah;Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 29 Nopember 2006 Nomor500035.042170 perihal Surat Ukur Tanah Asset Bekas Milik Asing/Cina diJalan Yos Soedarso Nomor 13, Kediri;Surat Pemerintah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Agustus 2007 Nomor640/10132/011/2007 perihal Penyelesaian Asset Bekas Asing/Cina di Jalan YosSoedarso 1113, Kediri, yang isinya antara lain prioritas untuk memperoleh tanahdari Menkeu

Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Januari 1998 Nomor50096DIII.2 perihal Permohonan Hak Atas Tanah;Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 29 Nopember 2006Nomor 500035042170 perihal Surat Ukur Tanah Asset Bekas MilikAsing/Cina di Jalan Yos Soedarso Nomor 13, Kediri;Surat Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tanggal 2 Agustus 2007 Nomor640/10132/011/2007,Perihal Penyelesaian Asset beka Asing/ Cina, di JlYos Soedarso 1113, Kediri, yang isinya antara lain prioritas untukmemperoleh tanah dari MENKEU

Putusan Nomor 2170 K/Pdt/201550Soedarso 1113, Kediri, yang isinya antara lain prioritas untuk memperolehtanah dari MENKEU selaku pengelolah Asset ada pada Bpk.

STI sesuai dengan surat yang diajukan ke Menkeu danMenkominfo No. 078, tanggal 13 Oktober 2010, yang isinya PT. STI tidakmempunyai kemampuan untuk membayar pokok dan denda termaksud, denganini memohon agar proses pembayaran menunggu hasil kKeputusan Menkeu danMenkominfo atas keberatan PT.

Hakim menilai ParaTergugat, yaitu Presiden RI, Ketua DPR, Wapres RI, Menko Kesra,Menko Perekonomian, Menkeu, Menkum HAM, Menkes, Mensos,Menakertrans dan Menhan telah melakukan perbuatan melawanhukum karena lalai tidak membuat Undang Undang BP4UJS.Mengabulkan permohonan Pemohon dan memerintahkan kepadaPara Tergugat untuk segera membuat Undang Undang BPSJ;Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/201725.26.27.28.29.d.

Nomor 31 K/Pdt/2017116.117.Support Letter Menkeu 1997) yang ditujukan kepada Tergugat V.

Eksepsi Mohon Akta Dikeluarkan Sebagai Pihak:1.1:1.1 Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menganggap tindakanTergugat V yang menerbitkan Surat Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 3126/072 tanggal 24 Desember 1997 (Support Letter DKI1997) dan tindakan Tergugat IV yang menerbitkan Surat MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor S684/MK.01/1997 tanggal 26Desember 1997 (Support Letter Menkeu 1997) adalah merupakanperbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat karenakedua Support Letter dimaksud

dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusantata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan selanya, MajelisHakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat mengenaipencabutan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3126/072tanggal 24 Desember 1997 (Support Letter DKI 1997) dan SuratMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S684/MK.01/1997tanggal 26 Desember 1997 (Support Letter Menkeu

No. 2378 K/PID.SUS/2014dengan Surat Menkeu Nomor: S373/MK.02/2010, perihal Harga PembelianBeras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOG per tanggal 29 Juli 2010sebagaimana yang tertuang di dalam Nota Faximili Dalam Negeri Perum BulogDivre DKI Jakarta Nomor: F464/09010/20082010, tanggal 20 Agustus 2010yang ditujukan kepada Ka. Sub Divre Serang, Ka. Sub Divre Tangerang dan Ka.Sub Divre Lebak, perihal Penyesuaian Harga Penyaluran Raskin dan Gol.

Departemen Keuangan dalam bentuk SubsidiPangan yang dicantumkan dalam UndangUndang Nomor 47 Tahun 2009 tentangAPBN 2010;Bahwa dalam harga Raskin tahun buku 2010 sebesar Rp6.285, / Kg (enam ribudua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) terhitung sejak tanggal 1Januari 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendahdengan Surat Menkeu Nomor: S373/MK.02/2010, perihal Harga PembelianBeras (HPB) Pemerintah kepada

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004disebutkan bahwa Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara,selanjutnya pada Pasal 42 menyebutkan bahwa Menkeu mengaturpengelolaan barang milik negara. Kedudukan Menteri Keuangan baiksebagai Bendahara Umum Negara maupun sebagai Pengelola BMNadalah subyek hukum tersendiri dalam rezim hukum perbendaharaannegara.

Bahwa Tergugat juga menolak tegas dalil Penggugat butir 14sebagian yang intinya Konon katanya Tergugat ingin menekan memaksamenguasai Tanah Sengketa karena menjualnya dengan limit jauh dibawahstandart karena jelas dan tegas jika penetapan limit adalah menjadikewenangan dari Penjual in casu Tergugat selaku Pemegang HakTanggungan sebagaimana diatur dalam :Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 jo.No.450/KMK 01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimal yangditetapkan Penjual

untuk dicapai dalam suatu pelelangan;diubah dengan ;Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskan yangmenentukan nilai limit adalah Penjual ;diubah dengan ;Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskanPenjual menentukan nilai limit barang yang akan dilelang secara tertulisuntuk masingmasing barang atau paket barang yang akan dilelang;diubah dengan;Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK. 07/2006 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang;diubah dengan ;Pasal 1 butir 26 Peraturan

Pajak Pertambahan Nilai, tidakdapat dikreditkan pada SPT Masa PPN dari Wajib Pajak;bahwa pada Masa Pajak Oktober 2009 tersebut, seluruh penyerahanBarang Kena Pajak (berupa: Crude Palm Oil, Palm Kernel, Crude PalmKernel Oil, Palm Kernel Expeller dan Material) dan Jasa Kena Pajakyang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutang PajakPertambahan Nilai, yakni: Terutang PPN dengan tarif 10 % (berupapenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri) dan penyerahanyang PPNnya tidak dipungut sesuai dengan SK Menkeu

Bahwa setiap rekening yang dibuat oleh Kemhan harusdilaporkan ke Menkeu, dan selama Terdakwa menjabat KabidlakbiaLugri serta Bendaharawan Khusus ada 40 (empat puluh) rekening diBank dan yang dilaporkan ke Menkeu hanya 8 (delapan) rekeningsaja, sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) rekening tidak pernahdilaporkan / dimintakan ijin ke Menkeu.20.

Selanjutnya Terdakwa harusmembuat laporan administrasi ke Menkeu sedangkan wabku dikirimke BPK.7. Bahwa dana APBN dari Menkeu dikirim ke rekening Kapuskudan dikirim lagi ke Bendaharawan Bialugri, namun dalam setiap bukarekening harus ada ijin dari Menkeu.8. Bahwa Saksi mengetahui tentang PT. MAS dan Saksi masuksebagai konsultan bersama dengan Saksi Mulya Santana, SaksiDana Supendi, dan Kolonel Cku Richard. PT MAS bukan rekanandari Kemhan dan Saksi sebagai konsultan PT.

Bahwa Kemhan diijinkan membuka LC atas kesepakatanbersama Menhan dan Menkeu.2. Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai penjamin atas SPK tapiyang menjamin adalah PekasPekas Angkatan.Atas penjelasan Terdakwa tersebut diatas, Saksi menerimanya.Saksi14 :Nama lengkap : Dana Supendi, SIP., S.T ., Pangkat/NRP : BrigjenTNI (Purn)., Jabatan : Mantan Sesditien Renhan Kemhan.

Bahwa benar setiap rekening yang dibuat oleh Kemhanharus dilaporkan ke Menkeu sesuai Permenkeu No57/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang PengelolaanRekening Milik Negara/ Satuan Kerja, dan selama Terdakwamenjabat Kabidlakbia merangkap sebagai BendaharawanKhusus Bialugri ada 40 (empat puluh) rekening yang ada diBank, namun yang dilaporkan ke Menkeu hanya 8 (delapan)rekening saja, sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) rekeningtidak pernah dilaporkan / dimintakan ijin ke Menkeu.19.

Telah diajukan ijin pembukaan rekening devisakepada Menkeu dengan Surat Kapusku Kemhan Nomor:B/512/IV/2015 tanggal 7 April 2015.312c. Telah diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan KapuskuKemhan yang mengatur secara lebih memadai prosespengelolaan dana devisa Nomor Juklak/08/V/2015 tanggal18 Mei 2015 tentang Prosedur Pengelolaan Jenis DanaDevisa Di Lingkungan Kemhan dan TNI oleh BendaharaKhusus Bialugri Pusku Kemhan.30.

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), pada saat ditetapbkan (Terbitnya SKPKB), yang dianggapsebagai "barang mewah" oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) belum ada, atau bahkan sampai barang itu sudah jadi punsesungguhnya tidak ada barang mewah yang dimaksud oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding), karena :> Luas bangunan unit apartemen tidak ada yang mencapai luas 150m2; dan> Harga bangunan unitnya pun tidak mencapai Rp.4.000.000,00 perm2; (Kep MenKeu

tergugat untuk mendapatkan keuntungan maka adalahtidak beralasan secara hukum dan sangat berlebihan serta terlalumengadaada jika Para Penggugat justru dalam posita butir 21 dan 22maupun petitumnya butir 8 dan 9 mendalilkan dan menuntut ganti rugikepada Tergugat;19.Bahwa menolak tegas posita Para Penggugat butir 18 dan 19 karenasenyatanya secara huum penetapan limit adalah menjadi kKewenangandan penjual in casu Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungansebagaimana diatur dalam :Pasall angka 12 Keputusan Menkeu

No.3804/KMK 01/2002 jo.No,450/KMK 01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimal yangditetapkan Penjual untuk dicapai dalam suatu pelelangan;Diubah denganPasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskanyang menentukan nilai limit adalah Penjual;Diubah denganPasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskanpenjual menentukan nilai limit barang yang akan dilelang secara tertulisuntuk masingmasing barang atau paket barang yang akan dilelang;Diubah denganPeraturan

S.572/A/ 452/02/91 Tanggal26 Pebruari 1991, perihal : Persetujuan penjualan rumahnegeri yang dihuni oleh Pegawai PLN.Surat Menteri Pertambangan dan Energi No.1059/9493/SJ.U/1991 Tanggal 23 Maret 1991, perihal :Persetujuan Menkeu tentang penjualan rumah negerigolongan III dilingkungan PLN.Surat Menteri Pertambangan dan Eneri No.1705/90/600.1/91 Tanggal 12 April 71991, perihalPersetujuan Menkeu Tentang Penjualan Rumah NegeriGolongan Ii!

Putusan Nomor 121/B/PK/PJK/2016Pajak Pertambahan Nilai, yakni terutang PPN dengan tarif 10 % (berupapenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri, dan penyerahan yangPPNnya tidak dipungut sesuai dengan SK Menkeu Nomor291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997);Bahwa sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutangPPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPNyang dilakukan oleh Pemohon Banding;Bahwa dengan demikian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000 tanggal

Th. 194G No. 58 Tentang pedomanpelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan buku Il yangdesebut pedoman pelaksanaan tugas buku ll, sebagaipelaksanaan MARI, untuk pelaksanaan lelang.Bahwa, peraturan lelang No. 189 Th. 1908, yang diubah denganperaturan No. 58 Th. 1940 tersebut tidak berdiri sendiri, tapi adabeberapa aturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh MENKEU danDirjen Piutang Negara (DJPLN), sehingga ada 11(belasan) sumberrujukan lelang tapi muaranya tetap berdasarkan pada PS 200(1) BR.Bahwa,

Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembaliini adalahsebagai berikut:Sengketa Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak Juli 2009 sebesarRp 706.358.958, OOyang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak (koreksi merupakan PM yang tidak dapat dikreditkan atas perolehan BKPyang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yangmerupakan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, terkait dengan Keputusan Menkeu

Sertifikat Asuransi,melainkan Tergugat harus berdasarkan pada ketentuan dalam SertifikatAsuransi.Seandainya merujuk pada Sertifikat Asuransi pun jelas bahwapenghentian perlindungan yang diatur secara hukum hanya dapatditerapkan dalam hal tertanggung masih hidup dan belum meninggaldunia, sebab sesuai ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 422/KMK.06/2003 tentangPenyelenggaraan Usaha Perasuransian Dan Perusahaan Reasuransi(selanjutnya disebut "Keputusan Menkeu

AgoesSoegiarto, sebab adanya "kehendak" dalam Penghentian PertanggungansebagaimanaHal 22 dari 128 Hal Putusan nomor: 437/PDT.G/2014/PN.JKT Seldiatur dalam Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menkeu No. 422 tidakdatang dari pihak manapun dalam Gugatan a quo, sehingga tidakmemenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menkeu No.422 yang mengharuskan adanya "kehendak". Oleh karenanyajelas dengan meninggalnya Aim.

PertambahanNilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B";e) Pada Masa Pajak Oktober 2011 tersebut, seluruh penyerahan Barang KenaPajak (berupa : Crude Palm Oil, Palm Kernel, Shell Palm dan Material) danJasa Kena Pajak (berupa : Ongkos Angkut dan Kompensasi atas PemakaianFasilitas Bersama ) yang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutangPajak Pertambahan Nilai, yakni terutang PPN dengan tarif 10 % (berupapenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri, dan penyerahan yangPPNnya tidak dipungut sesuai dengan SK Menkeu

Putusan Nomor 1867/B/PK/PJK/2017>Harga bangunan unitnya pun tidak mencapai Rp.4.000.000,00 perm2 ; (Kep MenKeu KMK Nomor 39/KMK.03/2003 tanggal 28Februari 2002 dan PerMenKeu Nomor 620/PMK.03/2004 tanggal31 Desember 2004);Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)saat terutangnya PPn BM adalah sebagai berikut :a)Prinsip pemajakan adalah pada saat seseorang memilikikemampuan untuk secara financial membayar.

Bahwa saat ditandatangani akad murabahah mesti bersamaandengan didaftarkannya fiducia,tidak ada jeda.Kalau fiducia belumdiproses mestinya pihak bank tidak akan menyerahkan uangnyakepada nasabah untuk membeli barang;e Bahwa bila ada perselisihan dalam perbankan syariah bisadiselesaikan melalui badan arbitrase atau melalui mediasi sehinggadalam akad murabahah dicantumkan melalui Pengadilan Agamasetempat;e Bahwa ada kewajiban bank untuk mendaftarkan fiduciasebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menkeu

debitur cidera janji yaitu dengan cara parate eksekusisebagaimana diatur pada Pasal 20 UU Hak Tanggungan ;Bahwa pada Pasal 14 UU Hak Tanggungan juga mengatur bahwa pada Sertifikat HakTanggungan terdapat irahirah yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang samadengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlakusebagai pengganti grosse akta ; 1216.17.18.19.20.Bahwa dalam melaksanakan Lelang, Terlawan I mendasarkan pada petunjukpelaksanaan lelang yang diatur dalam Peraturan Menkeu