Ditemukan 401 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : satun satuan susun sutan siyun situn setun sk.tun saktun skhun sutun
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 30-04-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 7/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
1.WAHYUDIN ABD.WAHID
2.MUJARMIN
3.Marice
Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia
2.Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kota Zona II
211 — 76
  • Morowali, Morowali Utara Kota Palu,ToliToli, dan Buol) Periode 20182023 Nomor: 10/Timsel 2KPUKAB/KOTA/SIV/2018, tanggal 24 April 2018;Bahwa dari perbedaan redaksi antara apa yang tertuang dalamsengketa oleh Penggugat keliru dan kabur atau Penggugat telahHalaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PLGugatan dengan objek yang sebenarnya yang dijadikan objeksengaja merubahnya dengan maksud menjadikan Pengumanmenjadi SKTUN;Bahwa kemudian jika diuraikan sifat SKUN adalah:a) Konket, artinya
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-06-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 14/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 14 Desember 2016 — DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU; DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA-KSBSI) KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPC FSP LEM-SPSI) SEKUPANG-TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA; KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA; PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM,ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM;
351 — 401
  • .; Semuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada KantorFirma Hukum Respaty dan Rekan, yang beralamat di Graha KadinBlok H,Batam Center,Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riauberdasarkan Surat Kuasa Khusus = Nomor: 014/SKTUN/FH.RR/VI/2016 tertanggal 16 Juni 2016; Selanjutnya disebut sebagai..................eeeee PENGGUGAT,MELAWAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di KomplekPerkantoran Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau Gedung A Lantai IVPulau Dompak, Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau dalam
    ketentuan pasal 56 ayat (2) UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara: Apabila gugatan dibuat dan ditandatanganioleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasayang sah; Halaman 234Putusan No.14/G/2016/PTUNTPIMenimbang, bahwa Pasal 1795 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPer) menyatakan pembenan kuasa yang dilakukan hanya untuk satukepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segalakepentingan pemben kuasa; Menimbang, bahwa mencermati surat kuasa nomor 014/SKTUN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — I. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU., II. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA - KSBSI) KOTA BATAM., III. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPS FSP LEM-SPSI) SEKUPANG TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA., IV. PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM., V. KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM., VI. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRONIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM VS DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM DAN., I. DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM., II. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM., III. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA;
73 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • :Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada Kantor Firma Hukum Respaty dan Rekan, beralamat diGraha Kadin Blok H, Batam Center, Kota Batam, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 025/SKTUN/FH.RR/V/2017tanggal 2 Mei 2017:Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;dan.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 23-02-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 009/G/ 2016/PTUN.SMG
Tanggal 28 Juli 2016 — TUKIMIN Melawan I. I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN II. SUSAMTO
153 — 80
  • TUKIMIN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, TempatTinggal Ngutran RT. 002 RW. 009 Kelurahan Kunden KecamatanBulu Kabupaten Sukoharjo; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa No: 007/SKTUN/PROCURE/II/2016 tanggal 19 Pebruari 2016 memberi kuasakepada: 1. AHMAD SAKDAN IDRIS,S.H.,M.H., 2. INNEKEDWI ASTUTY,S.H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 152/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
Yayasan Menara Nusa Raya ( MENARA) yang diwakili oleh : Abdul Hakim S.Ag. (Ketua Umum)
Tergugat:
KEMENTERIAN LHK RI (dahulunya MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA)
Intervensi:
PT Marita Makmur Jaya
531 — 386
  • HPT) dan apabila areal tersebut dilepaskan status kawasanhutannya menjadi non kawasan hutan (untuk keperluan perkebunan) makaareal yang dilepaskan tersebut harus ada areal penggantinya yang diambildari areal non kawasan hutan yang letaknya harus berada dalam wilayahprovinsi yang sama, hal ini dimaksudkan agar ada keseimbangan alamsesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) UUNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;Bahwa berdasarkan dalil diatas yang menyatakan penerbitan SKTUN
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 06-07-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 62/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penggugat:
AKHMAD AGUS IMAM SOBIRIN
Tergugat:
Kepala Desa Turirejo, Kec. Jepon, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah
Intervensi:
DEWI SETYORINI, S.Pd.
322 — 237
  • Bahwa sebelum melangkah dalam sengkata Tata Usaha Negaradi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Penggugat telahmelakukan upaya administratif yang sudah ditentukan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, hal ini sudah sejalandengan pasal 75 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan diantaranya Upaya Hukum Keberatan atasditerbitkanya SKTUN tersebut dan Upaya Banding, upaya administrasitersebut akan Penggugat
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 08-10-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 93/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
HAERUDDIN B
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Makasar
212 — 114
  • KEPENTINGAN PENGGUGAT;1.dan 2. oleh karenanya gugatan a quo adalah sah untuk diperiksa dan diputusoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena masih belum melewatitenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberitahuankeberatan atas SKTUN objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugatdiketahui olen Penggugat; Bahwa Penggugat adalah selaku komisaris Utama PT.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 16-07-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 50/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
PT. Sunindo Property Jaya
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
Intervensi:
ANIK RAHMAWATI
333 — 486
  • Berdasarkan suratkuasa khusus nomor : 059/Lo AWS/SKTUN/VII/2020 tertanggal8 Juli 2020, memberikan kuasa kepada :1. ACE WAHYUDIN, S.H.;2. SUSILOWATI, S.H.;3. MUHARSUKO WIRONO, S.H.M.H.;4. AHMAD FAUZAN, SH.;5. ISTIYANI MARDHANINGRUM, S.H.;6. HANGGARA SATRIATAMA NUGRAHA,, S.H.;Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yangberkantor di Law Office ACE WAHYUDIN, S.H, SUSILOWATI, S.H& Partners Jl.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 14-03-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 8/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
PT CITRA GADING ASRITAMA dalam hal ini diwakili oleh SANDHI MUHAMMAD SHIDIQ
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
285 — 239
  • ;Dengan demikian, SKTUN berupa Surat Keputusan PemutusanKontrak Pekerjaan dimaksud termasuk ke dalam Objek Sengketa TataUsaha Negara ;B.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 27-02-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 31 Juli 2019 — Nama : JACOB WEMPI HETHARION; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-TUN/II/FES/2019, tanggal 6 Maret 2019, memberikan kuasa kepada: 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) JAKOBIS SIAHAYA, S.H.; 3) SEGGY HAULLUSSY, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H. dan REKAN, yang beralamat di Jl. Dana Kopra No.I/29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGAH; Tempat Kedudukan : Jalan Geser Nomor 4, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/08/SK/2019, tanggal 6 Maret 2019 memberikan kuasa kepada: 1) MASUHADJI TUAKYA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 2) ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 3) M. ARAS MADUSIRA, S.H., LL.M., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 4) ALI LATUPONO, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Geser No. 4 Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019 memberikan kuasa kepada: 1) DANIEL W. NIRAHUA, S.H., M.H.; 2) HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.; 3) IRMAWATY BELLA, S.H., M.H.; 4) ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor LAW FIRM NIRAHUA-LATAR & PARTNERS di Jl. PHB RT.020/RW.007, Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : ORELIUS CAESAR KASTANYA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Raja Negeri Lilibooi; Tempat tinggal : Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019, memberikan kuasa kepada: 1) HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.; 2) EMMY O. BACO, S.H., M.H.; 3) WENDY POLHAUPESSY, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum H.E.W & Rekan, yang beralamat di Jl. Diponegoro No.24, Gedung Kampoeng Radja Lt.4 (Depan BPR Modern Expres), Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
377 — 962
  • danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara antara :NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat tinggal1) Nama JabatanTempat Kedudukan:JACOB WEMPI HETHARION;Indonesia;Wiraswasta;Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, KabupatenMaluku Tengah, Provinsi Maluku;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 01/SKTUN
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 21-01-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 2/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
NURMA RUSIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Intervensi:
1.Hj Kalsum
1.Ir. Jhoni Hartono, S. Msc
2.Sri Wahyuni
3.Sri Wahyuni 2
4.I Nyoman Indraprasta Gowinda
326 — 203
  • yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalamsengketa antara:NURMA RUSIDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di RI/RW. 004/002, Dusun Putuk,Kelurahan Banjar, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi,Provinsi Jawa Timur;dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 56/SKTUN
Pengadilan PTUN BANJARMASIN
Register : 03-06-2010 — Putus : 30-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 23/G/2010/PTUNBJM
Tanggal 30 Nopember 2010 —
217 — 95
  • Arutmin Indonesia(Penggugat ) mengajukan permohonan penciutan tanggal 20Juni 2000, kemudian = tanggal 10 Juli 2010 mendapatrespon dari Dirjend Pertambangan Umum dimanadidalamnya menyebutkan tentang syarat syarat yang harusdipenuhi ( bukti P.7), dikaitkan dengan pasal 2.4 PKP2Bmaka dapat disimpulkan bahwa Surat Dirjend Batubara( bukti P.7 ) pada alinea 2 menyebutkan apa yangdiminta untuk dipenuhi dalam pemrosesan SK Dirjendterhadap permohonan penciutan dan sampai sekarang SKTUN mengenai penciutan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 30/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 8 April 2020 — Penggugat:
HERMAWAN TAMARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
Intervensi:
1.Drs. SUTARDJO HADI PURWANTO
2.AHMAD SYARIF, BA
3.SARPANI
4.NURLELA
5.MARIA YUNIDA
6.YUSNIDA
7.YUSUP EFFENDI
179 — 93
  • ., & Associates,berdasarkan Surat Kuasa Nomor 091/SKTUN/IX/2019/PLG tanggal16 September 2019;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LawanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, berkedudukandi Jalan Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Banyuasin,Sekojo Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal inidiwakili oleh Armawati, S.H., S.Mn., M.H. dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan KomplekPerkantoran Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, Sekojo PangkalanBalai
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 05-11-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 55/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
H. MADI. HM.
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANJUNG PASIR
Intervensi:
ARUN, S.IP.
175 — 119
  • KOMPETENSI MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANGBahwa, Objek Sengketa TUN tersebut di atas telah memenuhi sifatsifat SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara (SKTUN) yang dapat digugat.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 14-10-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 24/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
329 — 530
  • ., Jabatan Staff padaBagian Bantuan Hukum & HAM pada PEMDA KabupatenGorontalo Utara;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, yang beralamat di JalanHalaman 1 dari 96 halaman Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTOKusnodanupoyo No.1, Desa Malingkapoto, KecamatanKwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 10/Hkm/SKTUN/X/2021, tanggal 18Oktober 2021;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :1.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 31/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 8 April 2020 — Penggugat:
DJOHAN TAMARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
Intervensi:
1.SUKATMA
2.ENIK
3.OKTA PURNAWAN
4.YUSUF EFENDI
170 — 104
  • ., CLA &ASSOCIATES Jalan Kapten Arivai No. 5051 Palembang,berdasarkan Surat Kuasa Nomor 092/SKTUN/IX/2019/PLGtanggal 16 September 2019;Selanjutnya diSebut SCDAQAl ..........cccecccceeseseeeeeeeeeeeees PENGGUGAT;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN,berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan KabupatenBanyuasin Sekojo, dalam hal ini diwakili oleh Armawati, S.H. dankawankawan, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantordi Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten BanyuasinSekojoPangkalan
Pengadilan PN ENDE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-12-2020 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 14 April 2021 — Penggugat:
1.HERMAN CANDRA, biasa dipanggil HERMAN
2.BENYAMIN BASA, biasa dipanggil BENYAMIN
3.ALBERTUS AGUNG TEGU, biasa dipanggil ALBERT
Tergugat:
1.Petronela Ela biasa dipanggil Ela
4.Lusia Lu biasa dipanggil Lu
6.Ignasius Imu biasa dipanggil Imu
8.Mochtar Wanda
9.Andi Surya Dharma
10.Benediktus Sona
11.Kornelis Warowanda
Turut Tergugat:
2.Camat Ende Timur
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende
100 — 53
  • Bahwa produk hukum, yakni sertifikat Hak Milik Nomor 698 Tahun 2014dengan luas 424 M* dan Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Tahun 2014dengan luas 324 M*merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (SKTUN), yang menjadi obyek dari Peradilan Tata Usaha Negara. Olehkarena itu, gugatan Para Penggugat yang berisi tuntutan agar PengadilanNegeri Ende untuk menyatakan hukum sertifikat Hak Milik Nomor 698Tahun 2014 dengan luas 424 M?* dan Sertifikat Hak Milik Nomor 699Tahun 2014 dengan luas 324 M?
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 57/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
TJIK MAIMUNAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
RATNA JUWITA NASUTION
279 — 285
  • ., Palembangdan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 127/SKTUN/X/2018/PLG., Tertanggal 16 Oktober 2018, memberikan kuasakepada :1. TITIS RACHMAWATI, S.H., M.H., C.L.A.;2. ANDRE YUNIALDI, S.H;3. BAYU PRASETYA ANDRINATA, S.H., C.L.A.; 4. RIRIN DWI AGUSTIN, S.H.;5. LUKMAN NAULI, S.H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. ERA SISTEM INFORMASINDO ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
180 — 111
  • ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatdan Asisten Advokat pada Law Firm Lawrence T.P Siburian &Associates, beralamat di Plaza Karinda B1/No.9, Jalan KarangTengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 12440, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 03.21/SKTUN/LTPSA/IX/2015 tertanggal25 September 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta10110.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 204/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
147 — 79
  • Kesemuanyaberkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan AsistenAdvokat, Konsultan Hukum pada Law Firm Lawrence T.P Siburian& Associates, beralamat di Plaza Karinda B1/No. 9, Jalan KarangTengah, Lebak Lubus, Jakarta Selatan 12440, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 03.21/SKTUN/LTPSA/IX/2015, tertanggal 25September 2015, selanjutnya disebut sebagai, PENGGUGAT;MelawanMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta10041.