PRIN00021/WPJ.07/KP.1005/RIK.SIS/2012 tertanggal 14 September 2012(Lampiran 1);Tim Pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan("SPHP") No.

Pem58/WPJ.07/KP.10/2012 tertanggal 12 November 2012yang Pemohon Banding terima pada tanggal 13 November 2012.Berdasarkan SPHP, Tim Pemeriksa melakukan koreksi fiskal positif untukobyek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.5.214.633.606 meliputi masa pajak Januari Desember 2008;AWE (NWN) telah mengajukan surat tanggapan terhadap SPHP yangmenyatakan "tidak setuju" dengan koreksi fiskal positif PPN atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.5.214.633.606 padatanggal

Koreksi atas Penghasilan Neto sebesar Rp427.568.127.443,00;Menurut Terbanding pada saat proses Terbandingan dan Keberatan;Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Terbandinga (SPHP) NomorSPHP080/WPJ.19/KP.01/2009 tanggal 2 Juni 2009 (Lampiran 5), dijelaskanbahwa koreksi atas Penghasilan Neto sebesarRp434.545.058.267,00dilakukan karena:Bahwa berdasarkan equalisasi di bawah ini, terdapatnya perbedaanpengakuan penghasilan neto sehingga diasumsikan oleh Terbanding masihterdapatnya penghasilan yang

Koreksi atas Kredit Pajak sebesar Rp30.000.000,00;Menurut Terbanding pada saat proses Terbandingan dan Keberatan;Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan hasil Terbandingan (SPHP) NomorSPHP080/WPJ.19/KP.01/2009 tanggal 2 Juni 2009 (Lampiran 5), terdapatkoreksi atas Kredit Pajak Fiskal Luar Negeri sebesar Rp30.000.000,00 namuntidak dituangkan penjelasannya di dalam SPHP;Bahwa selanjutnya dalam proses keberatan, Terbanding tetapmempertahankan koreksinya di berdasarkan surat pemberitahuan untuk hadir(SPUH

Permohonan Banding:Bahwa adapun alasan dan penjelasan permohonan banding Pemohon bandingadalah sebagai berikut:Formalitas Sengketa.Kronologis.Bahwa berikut adalah kronologis sengketa:1.Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi ("KPP Migas") melakukanpemeriksaan lapangan sehubungan dengan tahun pajak 2008 berdasarkanSurat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN00021/WPJ.07/KP.1005/RIK.SIS/2012 tertanggal 14 September 2012 (Lampiran 1);Tim Pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan("SPHP

") Nomor Pem58/WPJ.07/KP.10/2012 tertanggal 12 November2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 13 November 2012.Berdasarkan SPHP, Tim Pemeriksa melakukan koreksi fiskal positif untukobjek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesarRp5.214.633.606,00 meliputi masa pajak JanuariDesember 2008;AWE (NWN) telah mengajukan surat tanggapan terhadap SPHP yangmenyatakan "tidak setuju" dengan koreksi fiskal positif PPN atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.214.633.606,00pada

Pemohon Banding sampai dengan tanggal 14September 2009 telah melunasi utang pajak atas SKPKB yang diajukan Banding sebesarRp1.825.617.407,00 sama dengan 50% dari Rp3.651.234.814,00 (total pajak terutang).Buktibukti pembayaran akan Pemohon Banding lampirkan;LATAR BELAKANGBahwa Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2006 Pemohon Bandingdilakukan oleh Terbanding, yang hasilnya dikeluarkan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan ("SPHP") Nomor: Pem067/WPJ.06/KP.0600/2008 tertanggal 29 April2008

Dalam SPHP tersebut Terbanding melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualansebesar Rp11.336.945.751,00,00, karena tidak ada bukti pendukungnya;Bahwa SKPKB diterbitkan oleh Terbanding dengan Nomor: 00011/206/06/073/08tanggal 21 Mei 2008 untuk Tahun Pajak 2006.

2000 KUP" (vide Tanggapan Surat angka 2 huruf a) padahalpermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimanatercantum di dalam SPT Tahunan PPh badan Tahun Pajak 2006 yangdisampaikan tanggal 27 Maret 2007 telah dianulir Penggugat dengan melaluiSPT Pembetulan yang disampaikan tanggal 17 Juni 2007 dan atau 1 (satu)bulan sebelum Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan penerbitan SKPKB harusdikesampingkan karena tidak sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 17 BUndangUndang Nomor 16/2000 KUP;Bahwa SPHP

ditandatangani oleh pejabat yang namanya tidak tercantumbaik di dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak maupun di dalam SuratPemberitahuan Pemeriksaan, dan dengan demikian SPHP harus dinyatakantidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan;Bahwa Pemeriksa membuat Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapansebagai dasar hukum untuk pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan dan NotaPerhitungan karena Wajib Pajak tidak memberi Surat Tanggapan atas SPHP,padahal tanggapan telah diberikan tanggal

Terbanding menggunakan Pasal 3 ayat (1) danPasal 26A ayat (4) UndangUndang tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan (UU KUP) dan Pasal 4 ayat (1) UU PPh sebagai dasar hukum;Bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor$8120/WPJ.11/KP.12/ 2011, tanggal 8 Juli 2011, dasar koreksi oleh Terbandingadalah sebagai berikut:Halaman 3 dari 24 halaman.

dimaksud pada ayat (6) harusdisampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)hari kerja terhitung sejak:a) diterimanya tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4);b) berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat pada (3)dan/atau ayat (4), dalam hal Wajid Pajak tidak menyampaikantanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;Bahwa tanggapan tertulis atas SPHP

Putusan Nomor 1064/B/PK/PJK/2015Bahwa sesuai SPHP oleh Terbanding dalam koreksinya terdapatpenghitungan ganda (double counting") atau perhitungan yang tidaksemestinya;Bahwa dalam koreksinya Terbanding memperhitungkan kembaliperedaran usaha yang telah dilaporkan dalam koreksi peredaran usaha sesuaiperincian perhitungan sebagai berikut: No Katerangan Jumlah (Rp)1 Penyerahan Pompa Giboultjoint ke Bok Dwi Wahatno 9.750.250,002 Proyek Uprating IPA 20 lpd (SPK Nomor 08N/2008) 538.000.000,003 Proyek Uprating

Namun, berdasarkan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP00002/WPJ.07/KP.0705/RIK.SIS/2015 tanggal 11 Januari 2016,pemeriksa menetapkan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajaksecara jabatan sejak Masa Pajak Januari 2011;Bahwa atas koreksi DPP PPN~ yang~ dilakukan sebesarRp333.804.247,00, Penggugat mengakui ada sebagian DPP PPN yangterutang sebesar Rp139.541.917,00.

pemeriksa sesuai Risalah Pembahasan(lampiran 5 surat banding), berikut adalah total koreksi objek PPh Pasal 23untuk masa Januari sampai dengan Desember 2010 ~ sebesarRp298.263.637.223,00 dengan rincian sebagai berikut:Uraian Jumlah (Rp)Materi SengketaRoyalti kepada Pemerintah 183.331.106.548,00Bongkar muat/stevedoring 23.729.262.185,00Akrual biaya Des 2010 304.213.435.868,00Akrual biaya Des 2009 (236.665.119.108,00) 67.548.316.760,00SKB PT RPP Mining Contractor 11.941.421.798,00Tambahan koreksi setelah SPHP

Tambahan koreksi setelah SPHP berupa:Halaman 4 dari 38 halaman.

Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah tidak termasuk dalampengertian royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufh Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun2008 ("UU PPh");Bahwa penjelasan Terbanding dalam SPHP tentang definisi royalti tidakmencakup definisi royalti dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh secarautuh.

RPP MiningContractor (RMC) dan beberapa tambahan koreksi setelah SPHP (yaitubiaya mobilisasi/demobilisasi, biaya coal selling comission, biaya jasakeamanan dan biaya reklamasi) oleh Termohon Peninjauan Kembali dapatHalaman 34 dari 38 halaman.

Desember 2001;bahwa Penggugat tidak pemah mengetahui/menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)sehingga Penggugat tidak pernah diminta memberikan tanggapan secara tertulis atas suratpemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP);bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui/menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaansehinggga Penggugat tidak pernah diminta/diundang untuk melakukan pembahasan akhir atas hasilpemeriksaan ;bahwa Penggugat tidak pemah menerima fisik surat ketetapan setelah selesainya

Penggugat tidak pernah mengetahui/ menerima SPHP,e. Penggugat tidak pernah mengetahui/ menerima Undangan Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan,f.

Fakta Lapangan, Fakta Pembukuan, danFakta Pembuktian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dapat disampaikan :1 Fakta Pemeriksaan:1 Bahwa koreksi Peredaran Usaha didasarkan hasil analisa produksiberdasarkan data dari Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) berupa data komposisi pembuatan produk.Bahwa data tersebut digunakan sebagai dasar analisa karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memperoleh data dandokumen terkait proses produksi (sampai dengan SPHP

tidak adadokumen COA Bahan Baku, Job Mixing, Dokumen BP POM).2 Bahwa berdasarkan hasil analisa produksi, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) menemukan adanya selisih lebihproduksi antara hasil perhitungan dengan yang dilaporkan.Bahwa atas temuan tersebut telah disampaikan kepada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui SPHP, danatas SPHP tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) hanya memberikan tanggapan tertulis yang menyatakan tidaksetuju dan argumentasinya.Bahwa

Pada tanggal 24 Juni 2011, Terbanding menerbitkan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PHP130/WPJ.19/KP.03/2011 yang diterima oleh Pemohon Banding tanggal 1Juli 2011;d. Selanjutnya, atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)Nomor PHP130/WPJ.19/KP.03/2011 Pemohon Banding membertanggapan melalui Surat tanggapan atas SPHP dari wajib pajak nomor017/UMDir/TAJ/VII/2011SO tanggal 30 Juni 2011 (diterima KPP TanahAbang dengan nomor tanda terima PEM:01005885051jul2011.

Pada tanggal 24 Oktober 2011 SKPKB untuk PPh Badan dan PPN, yangPemohon Banding terima tanggal 2 Nopember 2011;Bahwa kronologis Penerbitan SKPKB di atas, dapat digambarkan sebagaiberikut:Kronologis Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar17 September 2009Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN223/WPJ.19/KP.0305/200917 September 2009 24 Juni 2011 Pelaksanaan pemeriksaan lapangan 24 Juni 2011 (Diterima Pemohon Banding pada tanggal 1 Juli 2011)Surat Pemberitahuan hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) Nomor

Sebaliknya, bagi Pemohon Banding menghadiriPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telahditentukan merupakan salah satu hak Pemohon Banding sebagai Wajib Pajaksebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f;Bahwa sebagaimana kronologis penerbitan SKPKB PPN yang PemohonBanding uraikan sebelumnya, atas SPHP Nomor PHP130/WPJ.19/ KP.03/2011yang Pemohon Banding terima pada tanggal 1 Juli 2011 telah PemohonBanding beri tanggapan melalui Surat tanggapan Nomor 017/UMDir/TAJ/V11

Dengan demikian, PemohonBanding telah mengirimkan surat tanggapan sesuai batas waktu yang telahditentukan, yaitu paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHPtersebut;Bahwa selain meminta tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan, SPHP NomorPHP130/WPJ.19/KP.03/2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 1 Juli2011 juga menyebutkan bahwa Pemohon Banding diberi kesempatan dalamjangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat untuk hadirdalam rangka melakukan pembahasan

Tidak adasurat peringatan dari Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding belummemberikan dokumen yang diminta serta Pemohon Banding juga telah memberikantanggapan tertulis atas koreksi sesuai SPHP dan telah memberikan secara samplebukti transaksi pembatalan penjualan sesuai sisi debit akun penjualan";"bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan bukti berupa invoice dan Bill ofLading yang berkaitan dengan transaksi pembatalan penjualan dan penyesuaianharga di Buku Besar kepada Majelis;""bahwa berdasarkan

uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak cukup buktiPemohon Banding tidak koperatif selama Pemeriksaan, Terbanding tidak pernahmenyampaikan surat peringatan yang secara spesifik menyebutkan permintaandokumen, buku dan catatan yang diperlukan dalam pemeriksaan pajak, danPemohon Banding baru mengetahui dasar koreksi setelah SPHP diterima sehinggaPemohon Banding tidak mempunyai cukup waktu untuk memberikan dokumendokumen yang berkaitan dengan dasar koreksi Terbanding karena dokumen danbukti

Penelaah Keberatan dalam Surat Pemberitahuan Hasil PenelitianKeberatan (SPHP) Nomor: S810/WPJ.07/2010 tanggal 19 Februari 2010 menolakkeberatan Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut :a. Wayjib Pajak melakukan pemungutan dan pelaporan PPN atas transaksi revenuetransfer (Jicense) untuk menghindari kemungkinan denda yang dikenakan KantorPajak akibat perbedaan pendapat tentang perlakuan PPN atas transaksi revenuetransfer (license);b.

Namun, berdasarkan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP00002/WPJ.07/KP.0705/RIK.SIS/2015 tanggal 11 Januari 2016,pemeriksa menetapkan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajaksecara jabatan sejak Masa Pajak Januari 2011;Bahwa atas koreksi DPP PPN~ yang~ dilakukan sebesarRp172.752.010,00, Penggugat mengakui ada sebagian DPP PPN yangterutang sebesar Rp125.511.749,00.

dihnubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupasubstansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu tanggapan Penggugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali atas SPHP

Jepang Tahun 2003, Technical Assistance Agreement, Support ServiceAgreement, buktibukti pelaksanaan pelaksanaan technical assistance, laporan KeuanganAudited, buktibukti pemungutan dan penyetoran PPN serta buktibukti lainnya yang terkaitdengan SPT PPN Masa April Desember 2008 yang dibuktikan dengan Surat Nomor S00310/VII/HPPM/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Tanggapan SPHP;bahwa Pemohon Banding telah membayar Royalti dan Technical Assistance fee kepadaHonda Motor Co. Ltd.

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa substansi yang telah dipertimbangkandan diputus tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena berdasarkan SPHP bahwa Perolehan CPO dan PKO yangtidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang menentukan FormBC 4.0 dan tidak masuk dalam gudang kawasan berikat, sehingga tidakmemperoleh fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan

Bahwa yang menjadi pokok sengketaberupa gugatan atas Pemberitahuan Surat Keberatan yang TidakMemenuhi Persyaratan yang telah dipertinbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulantidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena incasu tanggapan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembaliatas SPHP yang merupakan causa prima dari SKPKB telah diputus olehMajelis Hakim dengan benar, sehingga tidak ada kewajiban untukmelunasi pajak yang

Namun, berdasarkan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP00002/WPJ.07/KP.0705/RIK.SIS/2015 tanggal 11 Januari 2016,pemeriksa menetapkan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajaksecara jabatan sejak Masa Pajak Januari 2011;bahwa atas koreksi DPP PPN~ yang~ dilakukan sebesarRp364.203.480,00, Penggugat mengakui ada sebagian DPP PPN yangterutang sebesar Rp129.576.280,00.

Adapun nilai koreksi biaya depresiasi aktiva SGU yang Pemohon Banding buatsendiri sesungguhnya sudah lebih besar dari angka yang dipakai oleh pemeriksaTerbanding dalam SPHP, dimana dalam SPHP Terbanding mengambil nilai biayadepresiasi aktiva SGU sebesar US$ 360,145.44 padahal dalam perhitunganPemohon Banding sendiri koreksi biaya depresiasi aktiva SGU sebesar adalahsebesar US$ 557,225 dengan perincian sebagai berikut :Perincian Biaya SGUBiaya Secara Komersial Interest expense 191,289Depreciation

Adapun atas ketidak jelasan dan mana/yang mana nilai koreksi biaya depresiasidalam SPHP sebesar US$ 360,145.44 tersebut (dan juga koreksikoreksilainnya) sudah pernah Pemohon Banding tanyakan secara tertulis kepadaTerbanding dalam surat No. 082/CT/IX/09 tgl 3 September 2009 (kopiterlampir) agar dapat diberikan rincian dari mana angka tersebut, namunsampai dengan saat banding ini Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak,Pemohon Banding belum pernah menerima jawaban dari Terbanding atas surattersebut

COGSFOHElectricity 60,402.00 # To eliminate COGS internal sales of power house bahwa adapun nilai jurnal alokasi internal yang Pemohon Banding buat sendiriberbeda dari angka yang dipakai oleh Terbanding dalam SPHP, dimana dalamSPHP Terbanding mengambil nilai biaya alokasi internal hanya sebesar US$313,370.00 yang mana tidak dapat Pemohon Banding ketahui dari jurnal yangmana saja yang diambil oleh Terbanding;bahwa adapun atas ketidak jelasan dari mana/yang mana nilai koreksi biayadepresiasi dalam

SPHP sebesar US$ 313,370.00 tersebut (dan juga koreksikoreksilainnya) sudah pernah Pemohon Banding tanyakan secara tertulis kepadaTerbanding dalam surat No. 082/CT/IX/09 tgl 3 September 2009 agar dapatdiberikan rincian dari mana angka tersebut, namun sampai dengan saat banding iniPemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak, Pemohon Banding belum pernahmenerima jawaban dari Terbanding atas surat tersebut;bahwa dengan demikian jelaslah koreksi Terbanding atas akun temporer alokasiinternal ini tidak