Ditemukan 4103 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : iup ispi isak ipul ibok ipuk iupkã ipk iuk
Penelusuran terkait : Melakukan usaha pertambangan tanpa iup Ipr atau iupk Penjualan mineral bukan dari iupk Lingkungan hidup Pertambangan mineral dan batu bara Menampung Memanfaatkan Melakukan pengolahan dan pemurnian Pengangkutan Penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang iup Iupk atau izin 29/ pid.sus /2012/pt. malut Rifal ode ratif alias rifal Turut serta merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup atau iupk
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Khusus
Register : 05-04-2024 — Putus : 20-06-2024 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 201/Pid.B/LH/2024/PN Llg
Tanggal 20 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Heru Saputra, S.H., M.Hum
2.Zubaidi, S.H.
3.Akbari Darnawinsyah, S.H.
4.Dewangga Putra Sunartedjo, S.H
Terdakwa:
Syarief Hidayat
56 — 46

  • MENGADILI :
    1. Menyatakan Terdakwa Syarief Hidayat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama sama Merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan.

Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Khusus
Register : 05-04-2024 — Putus : 20-06-2024 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 199/Pid.B/LH/2024/PN Llg
Tanggal 20 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Heru Saputra, S.H., M.Hum
2.Zubaidi, S.H.
3.Akbari Darnawinsyah, S.H.
4.Dewangga Putra Sunartedjo, S.H
Terdakwa:
M. Akib Firdaus
113 — 69
  • Akib Firdaus, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama sama Merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3094 — 1603
  • Tentang : Cipta Kerja
  • kewajibanpenerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nolpersen).(3) Ketentuan...SK No 050722 A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 222 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 162Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatanusaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK