dibuat oleh seorangnotaris untuk mengadakan, perjaniian dari kemudianperjanjian tersebut dituangkan dalam suatuakta,prinsipal yang mengadakan wajib datang;Bahwa harta gono gini dapat dibagi setelah putustali perkawinan dan putusan tersebut telahberkekuatan hukum tetap dan pada saat saksimembuat akta pembagian harta gono gini setelahdibatalkannya kasasi oleh pihak Tergugat Il sehinggayang dipakai adalah putusan pengadilan TinggiSemarang yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa alur pembuatan akta notaril

datang;Bahwa apabila penjual tanah tidak datang Akta JualBeli yang saksi buat sah dan patut sepanjang syaratformal notariil itu terpenuhi yaitu Akta Jualbelinya sahsedangkan kepatutannya ya relatif tapi memangsebaiknya kedua duanya datang;Bahwa syarat formil untuk terbitnya akta jual beli adalahAkta Pembagian Hafta Gono gini, Akta Kuasa Jual, AktaPengikatan Jual Beli,SPPT PBB terakhir Sertifikat asli dankwitansi pembayaran lunas terhadap tanah yang akan dijual;Bahwa Bila salah satu syarat formil notaril

CentralLubuk Sawit, Jalan Kapling Nomor 6 B, Pekanbaru, Riau;22) Fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor 83 tanggal 1832005 dihadapan Notaris di Medan Nyonya Yanty Sulaiman Sihotang, S.H;23) Fotocopy yang dilegalisir Perjanjian Perubahan ke terhadap PeranjianKredit Nomor 83 (notaril) tanggal 18 Maret 2005 antara PT. Bank CIMBNiaga, Tok dengan PT.

Pihak Penggugat tidakmempunyai kepentingan terhadap objek gugatan/objek sengketa,dikarenakan kepemilikan atas objek sengketa telah beralin haknya kepadaorang lain sesuai dengan aktaakta notaril yang dibuat diantara Penggugatdan Syukur Laman dan secara hukum sudah mempunyai kekuatan hukumtetap sehingga Penggugat sudah tidak mempunyai kedudukan hukum ataulegal standing untuk mengajukan gugatan a quo;3.

Pihak Penggugat tidakmempunyai kepentingan terhadap objek gugatan/objek sengketa,dikarenakan kepemilikan atas objek sengketa telah beralih haknyakepada orang lain sesuai dengan aktaakta notaril yang dibuatdiantara Penggugat dan SYUKUR LAMAN dan secara hukum sudahmempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Penggugat sudah tidakmempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukangugatan a quo;2.

GUGATAN DINYATAKAN KABUR (OBSCUR LIBEL);Bahwa hal ini dapat dilinat dalam surat gugatan Pihak Penggugat halaman9 sampai dengan halaman 22 dimana Pihak Penggugat sudah kehilanganhaknya atas objek sengketa a quo sejak Penggugat tidak mampumemenuhi semua halhal yang telah dituangkan dan dibuat berdasarkanaktaakta notaril yang dibuat dihadapan Notaris Supriyanto Kang, S.H.

Rp. 17.500.000.000;00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah)berdasarkan AKTA PERJANJIAN KREDIT NOMOR : 44 tanggal 17OKTOBER 2014; dibuat secara Notaril dihadapan Notaris DR. J. ANDYHARTANTO. SH., MH., Ir., MMT; Notaris Surabaya, (akta perjanjian akanditunjukan sebagai bukti surat).Halaman 38 Putusan Nomor 25/Padt.G/2020/PN Sby9.b.

Rp. 2.500.000.000;00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkanAKTA PERJANJIAN KREDIT NOMOR : 45 tanggal 17 OKTOBER 2014;dibuat secara Notaril dihadapan Notaris DR. J. ANDY HARTANTO. SH.,MH., Ir., MMT; Notaris Surabaya, (akta perjanjian akan ditunjukan sebagaibukti surat).c.

.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekeningTergugat ke rekening Penggugat melalui Bank Bukopin Balikpapan ; Bahwa setalah Penggugat menerima uang sebesar sekitarRp600.000.000, (enam ratus juta rupiah) tersebut, Tergugat masih memilikikewajiban pembayaran selanjutnya yaitu : sebesar Rp.1.226.272.000, (Satumiliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) akandibayarkan selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah ditanda tangani AktaJual Beli secara notaril

., pembayaran oleh Termohon Pailit dimulai pada tanggal 30 mei 2014;2 Bahwa sesuai dengan tanggal jatuh tempo, pada tanggal 30 Mei 2014 ternyata Termohon Pailit tidakmengembalikan utang tersebut kepada Pemohon Pailit secara langsung dan tunai sebagaimana dituangkan dalamperjanjian notaril;3 Bahwa Pemohon Pailit sudah berupaya menagih Termohon pailit dengan layak tetapi Termohon Pailittidak melakukan pembayaran;Berdasarkan uraian di atas, terbukti dengan jelas dan secara hukum adanya "Unsur Utang

perjanjiankredit yang menjadi satu kesatuan dengan Tergugat selaku Debiturnya yaitu:PERJANJIAN PERTAMABahwa Perjanjian kredit yang PERTAMA dibuat pada tanggal 21 Agustus2013 antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diridalam suatu PERJANJIAN KREDIT, dimana Penggugat selaku Kreditormemberikan Fasilitas Kredit untuk modal usaha sebesar Rp. 120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat selaku Debitur (penerimaFasilitas Kredit) Perjanjian Kredit ini dituangkan dalam Akta Notaril

Perjanjian Kredit yangdituangkan dalam akta notaril yaitu Akta Perjanjian Kredit yang dibuat olehNotaris Tri Joko Subandrio, SH denganNomor 45a tertanggal 16 Juni 2014;Adapun jangka waktu Fasilitas Kredit tersebut :jangka waktu Fasilitas Kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan,terhitung mulai tanggal 16 juni 2014 sampai dengan 16 juni 2017, bungasebesar 13,2 % ;jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, angsuran per/bulannya berikut bunga sebesar Rp. 7.949.500 (tujuh juta sembilanratus empat

Keberadaan Akta Otentik (Notaril) peralinan dua bidang hak atas tanah(Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2) dari Terlawan 1 kepadakepada H. M. Saeun.2. Keberadaan Akta Otentik (Notaril) peralinan dua bidang hak atas tanahObjek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2) dari H. M. Saeun kepadakepada PT.

1999 TentangPerlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum.Menyatakan eksekusi terhadap objek sengketa berupa satu unit MobilToyota Rush warna Hitam Metalik Tahun 2018 Nomor Polisi BA 1774 BPNomor Rangka MHKE8FA3JJKO19695, Nomor Mesin 2NRF772760,Nomor BPKB 001159474, tanpa menunjukan suratsurat yang sah danatau tidak menunjukan penetapan pengadilan kepada Penggugat selakukonsumen sesuai dengan PutusanMahkamah KonstitusiNomor18/PUUXVII/2019 adalah perbuatan melawan hukum.Menyatakan pembuatan akta notaril

Pembiayaan Nomor 1811948853 yang dibuat Tergugatdengan menggunakan format dan klausula baku bertentangan dengan Pasal 18ayat (1) UndangUndang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumensehingga batal demi hukum majelis hakim menolaknya karena pasal 18 tersebutmenurut pasal 62 ayat (1) UndangUndang No 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen adalah tindak pidana maka perlu diuji dulu perbuatanTergugat tersebut melalui peradilan pidana;Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 yang Menyatakan pembuatanakta notaril

Bahwa untuk menjaga dan melindungi hakhak keperdataan Tergugat berupa dana yang telah dikeluarkan tersebut, maka disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat agar dilakukan melalui mekanisme Pengikatan JualBeli secara Notaril, kKemudian dibuatlah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli(Akta PPJB) Nomor 32 tanggal 24 Desember 2014 dihadapan Kezia JantiLega, SH Notaris di Jakarta, dimana dalam gugatan ini sebagai Tergugat II;4.

Bahwa jauh sebelum dilakukan kesepakatan notaril berupa Akta PPJBNomor 32 sebagaimana tersebut diatas, secara lisan (gentlemenagreement) antara Penggugat dengan Tergugat juga telah disepakati agarsecara bersamasama mencari dana dari pihak ketiga baik itu dari fundermaupun dari perbankan untuk mengembalikan dana Tergugat yang akandikeluarkan.

Bahwa sebelum Kakanwil BPN Provinsi Riau memberikan hakkepada SAMSURIADI/Turut Tergugat I, SAMSURIADI/TurutTergugat I telah memberikan kuasa kepada Gunawan Makmur,dalam bentuk Akta Notaril dengan HAK SUBSTITUSI yaitu AktaKuasa No.44 tanggal 6 Oktober 1990.

Siak Il.Selatan : berbatasan dengan M.773, HERMANSYAH, M.774Barat : berbatasan dengan PARIT.Bahwa Penggugat memperoleh tanah SHM No.772/SimpangBaru) melalui DR.GUNAWAN MAKMUR, dengan caraSAMSURIADI/Turut Tergugat memberi kuasa kepadaSDR.GUNAWAN MAKMUR dengan Akta Notaril untuk melakukanjual beli tanah sebagaimana dituangkan di dalam Akta Kuasayang dibuat di hadapan Singgih Susilo, SH., Notaris/PPAT diPekanbaru dengan Nomor 44 tangal 6 Oktober 1990.Bahwa berdasarkan Akta Kuasa No 44 tanggal 6 Oktober1990

Bahwa SAMSURIADI/Turut Tergugat telah memberikan kuasa kepadaGunawan Makmur, dalam bentuk Akta Notaril dengan HAK SUBSTITUSIyaitu Akta Kuasa No.44 tanggal 6 Oktober 1990. di hadapan SinggihSusilo,SH., Notaris di Pekanbaru.4. Bahwa kemudian Gunawan Makmur, mengajukan permohonan hakatas tanah negara tersebut ;5.

tentunya secara ketentuansertifikat itu adalah bukti kepemilikan yang sempurna sehinggasertifikat itu adalah bukti yang paling tinggi, nah contohnyakaitannya dengan akta dengan sertifikat, orang datang ke notarisbaru bikin akta namanya PPJB nah ternyata mau bikin PPJBnya itukan akta notaril sementara untuk peralihannya perlu dibuat aktaPPAT ditindak lanjuti dengan akta Jual Beli, jadi sampai terbitsertifikat peralinan harus ada proses lagi dibuat akta Jual Beli olehPPAT dan PPAT diatur lagi dalam

atauminimum legalisasi;Bahwa apa itu notaril?

itu kan padasaat kita, berbicara akta notaril itu kan kita berbicara itu adalah aktaotentik larinya ke 1868 KUHPerdata, 1870 KUHPerdata;Bahwa apa itu akta otentik?

Akta Jual Beli Tanah, beda kalau jual belinyasaham, notaril;Bahwa kalau kita melihat secara menyeluruh, objeknya tanah,terkait dengan tanah sudah jelas undangundang nomor 5 tahun 60tentang peraturan dasar pokokpokok agraria yang sering dikenaldengan UUPA, ada peraturan pemerintah PP 24 tahun 97, adaPerkaban, peraturan permennya dan sebagainya, tanah, terjadinyaperalinan hak atas tanah itu adalah akta, aktanya oke, akta hibah,akta PPAT tapi ada lagi ketentuan 7 hari terhitung dari dibuat danditanda

tangannya wajib dilakukan pendaftaran hak atas tanahkarena wajib dialihkan, itu ketentuan, 7 hari kerja, sama kaya haktanggungan, hak tanggungan juga setelah APHT ditandatanganAPHT, misalnya tanda tangan sekarang tanggal 1, berarti itu 7 hariwajib didaftarkan ke kantor pertanahan;Bahwa aktanya secara akta sah notaril, tapi masih ada lagi perluistlanhnya memenuhi asasasas administratif, asas publisitas, asaskepastian hukum dari mana penerima hibah hanya dengan aktasudah memenuhi asas kepastian hukum

Samahalnya seperti keberadaan pejabat publik pembuat akta notaril(Notaris) tidak wajib diikutsertakan sebagai Tergugat ataupun TurutTergugat karena keberadaannya hanya sebagai fasilitator belakasehingga tidak memiliki urgensi untuk diikut sertakan. Demikianhalnya Ketika terjadi sengketa wanprestasi antara perusahaanEkspedisi dengan Pelanggannya, apakah pihak kurir wajib jugasecara formalitas diikut sertakan sebagai turut tergugat?

antara Penggugat dengan Tergugat terdapat duaperjanjian yang masingmasing saling berkaitan yaitu PerjanjianPembiayaan Konsumen Nomor 066313200448 yang ditandatanganiPenggugat dan Tergugat serta perjanjian pengikatan jaminan fidusiasebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yangmengikat barang kendaraan mobil KIA Tipe New Rio SE 1.4, NomorPolisi BM 1111 DE sebagai jaminan atas pelunasan hutang Tergugatkepada Penggugat, sehingga dengan demikian Akta Perjanjian yangwajid dibuat secara notaril

perjanjiansah jika memenuhi 4 (empat) syarat yaitu : Adanya kesepakatan antara parapihak; Kecakapan untuk membuat perjanjian; Atas suatu hal tertentu; Atas suatucausa/sebab yang halal;Menimbang, bahwa perjanjian Kredit No.2003/209 tertanggal 16 Desember2003 dijamin dengan 2 unit Mobil Truck merk Mitsubishi tahun 2003 yang dibelidengan fasilitas kredit ini yaitu Nomor mesin : 4D3362696, nomor rangka :MHMMF349E3R052692 =, Nomor mesin : 4D34373736, nomor rangka :MHMF349E3R053732 diikat dengan fiducia notaril

Selanjutnya dalam perjanjian kredit nomor 2003/209dalam pasal 9 mengenai JAMINAN ayat 2 disebutkan Guna lebih menjaminpembayaran kembali kredit oleh penerima kredit diserahkan kepada Bankbarangbarang jaminan yang jenis dan pengikatannya sebagai berikut : 2 unitmobil truck merk Mitsubishi tahun 2003 yang dibeli dengan fasilitas kredit ini.....diikat dengan fidusia notaril masing masing sebesar Rp. 102.200.000, (seratudua juta dua ratus ribu rupiah) , dimana pihak penerima kredit dalam perjanjiankredit

PARA PIHAK TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat tentang Duduk Perkara Point 9 dan10 Halaman 4 menyebutkan Akta Jual Beli (AJB) Tanah milik Tergugat 1yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT J.L Waworuntu tidak sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dan patut diragukan keaslian dankebenarannya ; Bahwa bilamana Penggugat merasa dokumen Notaril dimaksud tidak sahmaka wajib petugas yang menerbitkan akta Notaril dimaksud diikutsertakansebagai Pihak dalam Perkara

Bahwa beberapa perbuatan hukum yang dilakukan sekaligus dihari yang samaterhadap obyek tanah yang sama yang bahkan isi materi akteakte notaril tersebutsatusama lain saling kontradiktif dan tumpang tindih, seperti Akte sewamenyewa,Akte pengikatan jualbeli yang dibuat dihari yang sama hanya berbeda dandiselingi waktu %2 (Setengah) jam saja, dengan pihak pihak yang sama danbahkan dibuat dengan kondisi berandaiandai dan bergantung padaketidakpastianwaktu, salahsatu contohnya dapat dilihat pada klausula

miripdengan akta yang berbahasa Inggris, tetapi yang diperlihatkan oleh Penggugatkepada saksi adalah aktaakta Notaris dalam Bahasa InggrisBahwa Penggugat juga menceritakan pada saksi bahwa Desak Karmini mempunyaihutang kepada Penggugat dan mantan suaminya untuk membeli tanah di Jimbarandan terhadap hutang tersebut juga dibuatkan Surat Pengakuan Hutang di NotarisBahwa Penggugat juga memperlihatkan Surat Pengakuan Hutang di Notaris (dalamBahasa Inggris)Bahwa Saksi diperlihatkan bukti akte Pengakuan hutang notaril

Bahwa pada tanggal 23 bulan Juli tahun 2003 terdapat debitur PT BankNTB Cabang Bima dengan perjanjian kredit secara Notaril Nomor : 101tanggal 23 Juli 2003 atas nama Nyonya Sakura / CV Randy Birawan ,dengan plafond kredit sebesar Rp. 250.000.000, ( Dua Ratus Lima PuluhJuta Rupiah ) dengan jangka waktu 12 ( Dua Betas ) bulan dan dengandijaminkan beberapa agunan sebagai berikut:1. sebidang tanah pertanian berupa SHM No 433/jatiwangi seluas 5.000m2, terletak di desa Jatiwangi Kecamtan Asakota Kota Bima

(f6to, copy SHGB terlampir). atasNama XXXX.Ketiga bidang tanah dan bangunan tersebut adalah milikkami diatas namakan semuanya ataS nama mantan suamiPENGGUGAT bernama XXXX dan tidak ada pihak ketiga maupunkeluarga besar yang lainnya untuk terlibat sebagai pemilik baikperjanjian dilakukan di bawah tangan maupun secara notaril,sesuai yang disampaikan atas jawaban tanggal, 27 Agustus 2016oleh TERGUGAT XXXX tidak dapat membuktikannya olehTERGUGAT.Ash = suratsurat bukti kepemilikan tanah danbangunan tersebut

Lagi pula tidak ada kewajibanhukum bagi Tergugat untuk memberikan informasi dalam batas waktutertentu kepada Penggugat tentang dimana dan siapa notaris yangPutusan No. 3//Pdt.G/2018/PN Mrb halaman 15 dari 44 halamanmembuat akta notaril Perjanjian Pembiayaan7.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 UU No 42 Tahun 1999 tentangJaminan Fidusia, maka penyerahan hak milik secara fidusia dengansegala akibat hukumnya, dibuat dalam bentuk akta notaril. Maka demikian,Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membuat Akta JaminanFidusia nomor 103 pada tanggal 12 Agustus 2014, dikantor Notaris SischaRahayu, SH, MKn, yang beralamat di kabupaten Bungo;7.