Ditemukan 1152 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
pembenaran
pembunahan
pembenihan
pembedahan
pembunuhan
pembebasan
pembekalan
pembebanan
perbenihan
pembelahan
pembenanan
Putus : 28-04-2009 — Upload : 21-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 041K/PDTSUS/2009 Tanggal 28 April 2009 — PT. KARTIKA KAPUAS SARI (PERKEBUNAN), ; POLTAK SIHOMBING,
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai langkah terakhir;1.Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan menjadi pemutusan hubungan kerja;Penjelasan:Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan. pembenahan
Putus : 07-08-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 358/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM Tanggal 7 Agustus 2014 — Hj. DJUNIH LAWAN EVELYNA ROSINTHA HUTAPEA Cs
130 — 58
130 — 58
No.24/1997 (Kepala Kantor Pertanahanmenolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembenahan hak jika tanah yangbersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan) karenanya Sertipikat Hak Milikatas nama Tergugat a quo harus dinyatakan cacat hukum ;Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat adalah akibatkelalaian atas kecerobohan maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan TurutTergugat I yang telah begitu saja membuat dan menerbitkan Sertipikat Hak MilikNo.02353/Kelurahan Pondok
No.24/1997 (Kepala Kantor Pertanahanmenolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembenahan jika tanah yangbersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan) oleh Turut Tergugat I danPeraturan Presiden RI No.36/2005 Pasal 10 ayat (3) serta UU No.28 tahun 1999 Pasal(1) ayat (6), Pasal (5) ayat (6) dan bahkan berdasarkan keterangan Turut Tergugat I,apabila objek tanah a quo tidak berada dalam status sita jaminan oleh PengadilanNegeri, Turut Tergugat I akan tetap menganggap objek tanah a quo
Putus : 29-11-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 29 Nopember 2011 — PT. SURIATAMA MINANG LESTARI dkk vs FITRIANI dkk
50 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak lagi dapatmelaksanakan pekerjaan karena terhentinya operasional perusahaan,akan tetapi para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernahmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para TermohonPeninjauan kembali, hal ini disebabkan karena terhentinyaoperasional perusahaan bukanlah atas kehendak para PemohonPeninjauan kembali melainkan karena terjadinya bencana alam yangmemang tidak dapat dihindarkan;Bahwa terhentinya operasional perusahaan hanyalah bersifatsementara dalam rangka untuk melakukan pembenahan
Putus : 16-02-2010 — Upload : 26-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 092K/PDTSUS/2010 Tanggal 16 Februari 2010 — PT TAINAN ENTERPRISES INDONESIA, ; JERNITA TAMPUBOLON,
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai langkah terakhir;1.Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan menjadi pemutusan hubungan kerja;Penjelasan:Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan. pembenahan
Register : 08-05-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan PN MALANG Nomor 204/Pid.B/2017/PN.MLG . Tanggal 24 Juli 2017 — ALBERTUS PUTRA DAVIN SATRIA HERLAMBANG
63 — 13
63 — 13
terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan17meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalamdakwaan Jaksa penuntut Umum;Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium ataupenyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukanpemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaanyang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidakhanya menimbulkan perasaan. tidak nyaman terhadap pelaku(rechtguterverletzung), tetapi juga pembenahan
Register : 25-05-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 90/Pid.B/2016/PN Srl Tanggal 28 Juni 2016 — ARWAN SAHRIL Bin SAMSUL BAHARI
22 — 13
22 — 13
Kemudian atas dasarpemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dankemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga padaakhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, sertatidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Putus : 01-03-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 533/Pdt/2015/PT SMG Tanggal 1 Maret 2016 — BRIGITA ANGGRAINI melawan 1. BAMBANG S. NUR ICHSAN, dkk
54 — 25
54 — 25
juncto Perubahan Perjanjian kreditno. 49 tertanggal 14 Januari 2013 antara Tergugat Ill dengan Tergugat IVadalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyaikekuatan untuk berlaku, dan perbuatan hukum selebihnya terhadap obyeksengketa adalah cacat hukum ;Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat danTergugat Il atas obyek sengketa, maka turut Tergugat dilibatkan dalamperkara ini agar proses perkara ini berjalan untuk tidak melakukan semuaproses perubahan balik nama ataupun pembenahan
Putus : 25-04-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 25 April 2016 — ASFAR ARIEF MBA VS PT DELAPAN EMPAT SAKTI
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berbagai pekerjaan pembenahan telah saya lakukan, ada yangmasih dilakukan (on progress) dan ada juga yang akan dilakukan sesuaidengan work plan yang telah saya paparkan kepada bapak Wawan.Semua tugastugas itu ada time schedulenya yang sudah saya buat danakan selesai pada saat PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sayaselesai. Saya bekerja dengan perencanaan yang matang dan sesuaikebutuhan perusahaan.
Putus : 19-07-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — RENDI BUDI HERYANA VS STANDARD CHARTERED BANK
89 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengusahakan sebagai berikut:Pasal 151 a (1) "Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh,dan Pemerintah, dengan segala daya upaya harus mengusahakan agarjangan terjadi pemutusan hubungan kerja;Penjelasan Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003sebagai berikut:Ayat (1): "yang dimaksud dengan segala daya upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindariterjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja,penghematan, pembenahan
Register : 13-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb Tanggal 30 September 2019 — Terdakwa
96 — 26
96 — 26
Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan anak yang djatuhipidana penjara ditempatkan di LPKA, maka Hakim berpendapat anak akandijatuhi pidana di
Upload : 21-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1251 K/PID.SUS/2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Luruh Zaenudin bin Tambul Takrib
48 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1251 K/Pid.Sus/2009 7 21062004 Pembenahan Dawis 75.000,8 22062004 Hak Reproduksi Perempuan & Rmj Ny Inganan 75.000, 9 22062004 Posyandu Lansia Ny Luruh 100.000,10 22062004 TPK Wanita Ny Luruh 75.000, 11 22062004 Bina BKBKMS Ny Inganah 100.000,12 22062004 Diversrfikasi konsumsi bergizi Ny Luruh 75.000, 13. 22062004 Promosi produk desa NV Inganah 75.000,14 22062004 PHBB Ny Luruh 75.000, 15 22062004 Giat Peningkatan Fas dapur Ny Luruh 75 000,16 22062004 Giat Gizi Bumil Ny Luruh 75.000, 17 22062004
tata usaha keuangan desa tersebut olehTerdakwa berdasarkan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukannya tersebut hanya disimpan dan dikuasai sendiri serta langsungdipergunakan sebagaimana dokumen pertanggungjawaban yang ada yangdimiliki Terdakwa yakni untuk ; No Tgl SPJ Kegiatan Penerima Nilai Tenaga kerja 650.000,2 Materialan Umayah 4.550.000, 3 Paving blok Mahmudi 4.800.000,4 22062004 Majalah Nusa Indah PKK 18.000,5 22062004 Pemantapan Tabulin PKK 75.000,6 ATK 32.000,7 21062004 Pembenahan
Register : 17-02-2014 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 06/G/2014/PTUN.MTR Tanggal 19 Mei 2014 — Drs. A. ZUBAIR H. AR., M.Si., MELAWAN BUPATI BIMA
135 — 43
135 — 43
Disisi lain yaitu adanyakebijakan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2002 denganmemberi peluang kepada PNS Fungsional terutama Guru untuk mendudukijabatan struktural, sehingga banyak guruguru beralih ke jabatan strukturaldan sebagai akibat dari hal tersebut telah menimbulkan ketidakmerataanguru dan akibatakibat psykologis dalam organisasi kepegawaian di DaerahKabupaten Bima; 2 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bupati Bima sejak tahun 2014 mulaimelakukan pembenahan' organisasi kepegawaian
Tergugat sebelum mengeluarkanobyek sengketa sudah =mengumpulkan faktafakta yang relevan,mempertimbangkan kebutuhan pembenahan organisasi kepegawaian serta telahmempersiapkan, mengambil dan melaksanakan keputusan dengan memperhatikanazasazas umum pemerintahan yang baik.
Register : 04-10-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1512/Pdt.G/2016/PA.Smd Tanggal 5 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 13
38 — 13
Hasil pendapatan sewa rumah/bangsalan untuk kebutuhan rumahtangga, untuk bayar pengacara dan pembenahan rumah bangsalan;2. Hasil Tagihnan sebagian sudah dibayar/sebagian belum dan untukkebutuhan rumah tangga juga untuk bongkar pasang pembenahanrumah bangunan bangsalan, buktibukti pendapatan dan pengeluaransebagian dibawa Penggugat dan sebagian dibawa Tergugat Nur Rokhim(keterangan ini dapat dipertanggungjawabkan dan Penggugatmengetahui dengan sebenarnya);3.
enam puluh empat juta rupiah)Putusan Nomor 1512/Pdt:.G/2016/PA:SMd: sesisesesseeeseeworeess eweniess ener wacom een rae ees 92. 3 pintu rumah sewa yang ber AC Rp.1.500.000,x 36 bulan =Rp.54.000.000,(lima puluh empat juta rupiah) total Rp. 118.800.000,(seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) hasil rumah sewatersebut tidak bisa dikategorikan sebagai harta bersama karena rumahsewa rumah tersebut sejak tahun 2013 belum tentu terisi semua dankalaupun terisi hasilnya sewanya dipakai untuk pembenahan
Putus : 11-07-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081 K/Pdt/2017 Tanggal 11 Juli 2017 — KOPONTREN BALERANTE VS HASAN SAMBUDI
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, baru saja beberapa bulan kerjasama antara Penggugat danTergugat berjalan, pada tanggal 12 September 2015 Tergugat mengirimkanSurat Nomor 036/KPPB/IX/2015 kepada Penggugat, dengan maksud dantujuan surat Tergugat adalah agar Penggugat menghentikan segala aktifitaspenambangan, dengan alasan untuk kepentingan pembenahan administrasidan teknis penambangan dilokasi, surat mana ditanda tangani oleh sdr. KH.Muhammad Faqieh, selaku Ketua, dan sdr. Amir Fawwaz, S.FIL, selakuSekretaris;.
Putus : 11-09-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 11 September 2012 — 1. PT. SURIATAMA MINANG LESTARI, dk. vs 1. AFRIANIS, dkk.
78 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak lagi dapatmelaksanakan pekerjaan karena terhentinya operasional perusahaan,akan tetapi para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernahmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para TermohonPeninjauan kembali, hal ini disebabkan karena terhentinya operasionalperusahaan bukanlah atas kehendak para Pemohon Peninjauankembali melainkan karena terjadinya bencana alam yang memangtidak dapat dihindarkan;Bahwaterhentinya operasional perusahaan hanyalah bersifatsementara dalam rangka untuk melakukan pembenahan
Register : 04-05-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 31/Pid/2015/PT JAP Tanggal 20 Mei 2015 — MARTEN MARIAN Alias MATIUS MARIAN Alias MARSEL MARIAN
66 — 25
66 — 25
=>ll1 (satu) bendel dokumen ILWP : pengacara internasional untuk papuabarat.1 (satu) bendel dokumen parlemen rakyat daerah ( PRD) hubula wilayahfraksi lapago.1 (satu) bendel dokumen komite nasional papua barat ( KNPB) wilayahbaliem papua perihal : undangan kegiatan demontrasi dukungan diluarnegeri.1 (satu) bendel dokumen konferensi rakyat daerah hubula rancanganprogram.1 (satu) bendel komite nasional papua barat (KNPB) wilayahbaliem pembenahan struktur baliem.1 (satu) bendel dokumen rancangan jadwal
Upload : 29-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/PDT.SUS/2009 ALFIZAR; PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Jakarta Roxy
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai langkah terakhir;1.Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan menjadi pemutusan hubungan kerja;Penjelasan:Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan. pembenahan
Register : 21-01-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kag Tanggal 10 April 2019 — Penuntut Umum:
David Erikson Manalu, SH
Terdakwa:
1.RAHMAN BIN APUK
2.HIBAN BIN MAMAT YAMIN
3.INDRA KUSUMA BIN WINARSIH
13 — 2
David Erikson Manalu, SH
Terdakwa:
1.RAHMAN BIN APUK
2.HIBAN BIN MAMAT YAMIN
3.INDRA KUSUMA BIN WINARSIH
13 — 2
Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Putus : 30-03-2010 — Upload : 21-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 041K/PDTSUS/2010 Tanggal 30 Maret 2010 — PT STAR CAMTEX, ; IPOLISNO KRISTINA, NURLAELA, dkk.
44 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai langkah terakhir;1.Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan menjadi pemutusan hubungan kerja:Penjelasan:Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalahkegiatankegiatan yang positif yang pada akhirnya dapatmenghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lainpengaturan waktu kerja, penghematan. pembenahan
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 856/PDT/2019/PT SBY Tanggal 3 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Waris Eko Priyanto Diwakili Oleh : Slamet Fauzi,Dkk
Terbanding/Tergugat : Panitia Pemilihan Kepala desa Tahulu
50 — 51
Terbanding/Tergugat : Panitia Pemilihan Kepala desa Tahulu
50 — 51
baik, benardan seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugatmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:1.DPS yang tidak pernah diterbitkan dan kami tidak pernah diberikanSalinan dan tidak pernah diumumkan ditempat umum.Tanggapan : DPS ada dan sudah ditempelkan ditempat umum, di balaidesa dan difasilitas umum;2.DPTB tidak pernah diterbitkan dan tidak pernah diumumkanTanggapan : DPTB ada dan sudah kami sampaikan kepada semuaketua RT dan ada pembenahan