Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.39/Pdt/2011/PT.Dps., tertanggal 7 Juni 2011, Jo.

./2011/PT.Dps., tertanggal 7 Juni2011, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2785K/Pdt/2011, tertanggal 16 Mei 2012, dan juga Putusan Pengadilan NegeriGianyar No. 89/Pdt./G/2013/PN.Gir, tertanggal 17 Juni 2014, Jo. PutusanPengadilan Tinggi Denpasar No. 154/Pdt/2014/PT.Dps., tertanggal 18Desember 2014, Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNo. 39/Pdt./2011/PT.Dps., tertanggal 7 Juni 2011, Jo. Putusan KasasiMahkamah Agung Republik Indonesia No. 2785 K/Pdt/201 1, tertanggal16 Mei 2012);7. Bahwa atas gugatan Penggugat yang ketiga kalinya ini, Tergugat dengankeras menolaknya.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.154/Pdt./2014/PT.Dps., tertanggal 18 Desember 2014, Jo.

Putusan Pengadilan TinggiDenpasar, Nomor 62/PDT/2011/PT.Dps., tanggal 8 Agustus 2011, jo.Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.SP., tanggal 22Desember 2010 adalah merugikan hakhak kepemilikan atas objeksengketa dalam hal ini objek yang hendak dieksekusi oleh Terlawan melaluiPengadilan Negeri Semarapura;4. Bahwa, selain daripada itu keberatankeberatan dan dasardasar yangdijadikan sandaran dan dasar hukum oleh Pelawan adalah sebagai berikut:4.1.

,juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 8 Agustus 2011, Nomor62/PDT/2011/PT.Dps juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,tanggal 5 Februari 2013, Nomor 990.K/Pdt/2012, sampai perkara perlawananini diputus, dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in krachtvagewijsde verklard).Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan permohonan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2015.

Menyatakan, batal demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarapura,tanggal 22 Desember 2010, Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Sp. juncto PutusanPengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 8 Agustus 2011, Nomor 62/PDT/2011/PT.Dps. juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal5 Februari 2013, Nomor 990 K/Pdt/2012;.

Menyatakan, oleh karena itu eksekusi berdasarkan Putusan PengadilanNegeri Semarapura, tanggal 22 Desember 2010, Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Sp. juncto putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 08 Agustus2011, Nomor 62/PDT/2011/PT.Dps. juncto Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia, tanggal 05 Februari 2013, Nomor 990 K/Pdt/2012 tidakdapat dilaksanakan;.

Eddy Hartono, MBA) danjuga mendapatkan keputusan pengadilan Pengadilan NegeriSemarapura, Tanggal 22 Des. 2010, Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Sp jo.Putusan PTI Denpasar, Tanggal 8 Agust 2011, Nomor62/Padt./2011/PT.Dps. jo Putusan MARI, Tanggal 5 Februari 2013,Nomor 990 K/Pdt/2013, yang mana dipermasalahkan lagi olehPelawan dalam perlawanannya, maka secara hukum pula PengadilanNegeri tidaklah berhak untuk menilai kKembali buktibukti yang pernahdipertimbangkan oleh pengadilan yang lebih tinggi;3.3.

163/PDT/2015/PT.DPS

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:08/PDT/2012/PT.DPS., tertanggal 19 Maret 2012, Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor: 2103 K/PDT/2012 tertanggal 12 Juni2013;Bahwa atas perkara aquo, Terlawan (dalam perkara sebagaiPenggugat) dimenangkan oleh putusan pengadilan dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach) yang kemudianTerlawan mengajukan Permohonan Eksekusi dan olehPengadilan Negeri Amlapura, telah mengeluarkan RelaasPanggilan Tegoran/ ANMANING Nomor: 40/Pdt.G/2011/PN.Ap.

PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 08/PDT/2012/PT.Dps.,tertanggal 19 Maret 2012, Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:08/PDT/2012/PT.Dps., tertanggal 19 Maret 2012, Jo.

No. 163/PDT/2015/PT.DPStanah sengketa, dan terkait dengan transaksi jual beli antaraTerlawan dengan Terlawan Il (suami Pelawan), juga sudahdikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 2103 K/PDT/2012, tanggal 12 Juni 2013, yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :08/PDT/2012/PT.Dps., tanggal 19 Maret 2012, yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor40/Pdt.G/2011/PN.AP. tanggal 3 Nopember 2011, sehingga sudahberketetapan hukum tetap.

Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor: 08/PDT/2012/PT.Dps., tertanggal 19 Maret2012, Jo.

Bahwa atas dasar kenyataan tersebut diatas, maka dengan adanyapelaksanaan putusan ( eksekusi ) yang akan dilaksanakan oleh PengadilanNegeri Negara terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara No. 24/PDT.G/2011/PN.NGR tanggal 24112011 jo putusan PT Denpasar No. 54/PDT/2012/PT.DPS tanggal 2162012 jo putusan Kasasi MARI No.333K/PDT/2013 tanggal 2912014 maka Pelawan merasa sekali hak Pelawantelah dirugikan oleh kedua belah pihak dalam Perkara No. 24/Pdt.G/2011/PN.NGR, sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.54/PDT/2012/PT.DPS, tanggal2162012.3. Putusan Mahkamah Agung RI No.333 K/PDT/2013, tanggal 2912014.(sudah berkekuatan hukum tetap).Akan melaksanakan eksekusi atas tanah sawah seluas 11.450 m2, tersebutdalam Pipil No.73, Persil Il a, Klas Il yang terletak di Subak Pecelengan, DesaMendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.4.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.54/PDT/2012/PT.DPS,tanggal 2162012.3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 333 K/PDT/2013, tanggal2912014.(sudah berkekuatan hukum tetap).Dan oleh karenanya bedasarkan ; Putusan MA No.996 K/Pdt.1989,gugatan perlawanan pihak ketiga (derder verzet) yang diajukan olehPelawan dalam perkara ini, No. 32 / Pdt.BTH / 2015 / PN.Nga , harusdinyatakan DITOLAK, sebab bertentangan dengan hukum.6.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.54/PDT/2012 / PT.DPS,tanggal 2162012.123. Putusan Mahkamah Agung RI No.383 K/PDT/2013, tanggal2912014.(yang sudah berkekuatan hukum tetap), dimana putusan perdatatersebut diatas adalah bedasarkan pada putusan pidana No.78/Pid.B/2001/PN.Ngr Jo.

Fotocopy putusan perdata Pengadilan Tinggi Denpasar No. 54/PDT/2012/PT.DPS. tanggal 21 Juni 2012, diberi tanda T6 ;7. Fotocopy putusan perdata Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 333 K/PDT/2013, tanggal 29 Januari 2014, diberi tanda T7 ;8.

50/Pid.Sus/2013/PT.Dps

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dengansurat Penetapan tertanggal O06 Mei 2013 Nomor : 63/Pen.Pid/2013/PT.Dps. sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan04 Juni 2013 : 7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiDenpasar dengan surat Penetapan Perpanjangan Penahanantertanggal 20 Mei 2013 Nomor : 70/Pen.Pid/2013/PT.Dps. selama60 hari sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan 3 Agustus Bahwa diperadilan Tingkat Pertama terdakwa telah menunjukPenasehat Hukum H.M.

Tergugat supaya menyerahkan kepada Penggugat % darihasil kebun dari tanah yang dijadikan jaminan kepada Penggugat selama10 tahun, yang menurut hasil terendah setahun adalah berupa kopisebanyak 700 kg jadi sebanyak 10 x % x 700 kg kopi = 3500 kg. kopiberas;Menolak gugatan selebihnya;Menghukum Tergugat supaya membayar biayabiaya perkara ini yangkini dianggar sebesar Rp.41,350, (empat puluh satu ribu tiga ratus limapuluh rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.99/Pdt/1989/PT.Dps

No.322 PK/Pdt/2013No.99/Pdt/1989/PT.DPS. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singarajatanggal 16 Januari 1989 No.74/Pdt/G/ 1988/ PN.Sgr. sedemikian rupa sehinggaseluruhnya amarnya berbunyi sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2 Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat adalah anak/ahli waris darialmarhum I Made Taman;3 Menyatakan secara hukum bahwa perjanjian hutang piutang antara Penggugatdengan I Made Taman (almarhum) adalah sah yang didalamnya dinyatakanbahwa I Made Taman

mengajukan permohonan PeninjauanKembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3633 K/Pdt/1989 tanggal 16 Januari 1992 karena dalam putusan tersebut dengan jelasmemperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;Bahwa adapun bunyi amar putusan yang dimohon Peninjauan Kembaii tersebutadalah sebagai berikut:MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMPYANG WERDItersebut dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 Juli 1989No.99/Pdt/1989/PT.Dps

kopi sebanyak itu;6 Bahwa keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas dapatdibenarkan oleh Hakim Agung, tetapi tidak menyebabkan batalnya putusan,cukup diperbaiki amar ke5 dengan pertimbangan 690 Kg. = 10 x 6% x 1150 Kg;7 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, perbaikan amar ke5 dandihilangkannya amar ke6 Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 16Januari 1989 No. 74/Pdt/G/1988/PN.Sgr. yang dikuatkan oleh putusanPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 Juli 1989 No. 99/Pdt/1989/PT.Dps

kekhiiafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata oleh Hakim Agung, karena Hakim Agung sendiri tidak memberikanpertimbangan hukum yang jelas terhadap diterimanya keberatan Pemohon Kasasitersebut dan kemudian memperbaiki amar ke5 dan menghiiangkan amar ke6;81011Bahwa dengan diperbaikinya amar ke5 dan dihilangkannya amar ke6 PutusanPengadilan Negeri Singaraja tanggal 16 Januari 1989 No. 74/Pdt/G/ 1988/PN,Segr. yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal15 Juli 1989 No. 99/Pdt/1989/PT.Dps

;Bertitik tolak dari kKetentuan pasalpasal yang dikemukakan tersebut diatas,maka dengan tidak diuraikannya alasanalasan yang berkenaan dengandasardasar penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud diatas, makaPengadilan Tinggi ( Judex Facti ) telah terbukti salah menerapkan hukumdan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh PeraturanPerundangUndangan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor 98/PDT/2016/PT.DPS, tanggal 8 Agustus 2016 JoPutusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor

Dengan sita jaminan initerjadilan pembekuan terhadap harta agar Tergugat tidak dapatmengalihkan, yaitu diperjual belikan, ditukar dengan benda lain, diwariskanmaupun dihibahkan";Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut, maka tujuan penyitaanyang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gianyar dalam Nomor67/Pdt.G/2002/PN.Gir, Jo Nomor 149/Pdt/2003/PT.Dps, Jo Nomor1396K/Pdt/2004 Jo Nomor 246 PK/Pdt/2007 adalah untuk melindungikepentingan Penggugat (ayah Para Pemohon Kasasi), dan Made Sujana,dkk selaku

Putusan Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS Jo. Putusan Nomor67/Pdt.G/2002/PN.Gir Non Executable, setidaktidaknya untuk objek sitajaminan yang hendak dieksekusi yaitu : tanah sawah seluas 0,25 Ha,terletak di Subak Belaki Nomor 60 Pesedahan Yeh Wos Teben, Pipil Nomor88, Persil Klas , karena objek eksekusi tersebut telah musnah/tidak ada lagidan atau objek eksekusi tersebut ada pada pihak ketiga yang beritikad baikHalaman 25 dari 29 hal. Put.

Putusan Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS Jo. Putusan Nomor67/Pdt.G/2002/PN.Gir sampai saat ini masih ada dan tidak musnahserta batasbatasnya masih jelas sebagaimana dituangkan dalamBerita Acara Penyitaan Jaminan ( Conservatoir Beslag ) Nomor67/Pdt.G/2002/PN.Gir tanggal 19 Mei 2003).

Putusan Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS Jo.Putusan Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.Gir, dan Para Termohon Kasasisudah sepatutnya dinyatakan sebagai Para Pelawan yang tidak benarMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karenaJudex Facti/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Gianyar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa ternyata tanah yang dikuasai Para Pelawan

156/Pdt/2013/PT.Dps

TelpO2J6450319, 6452863, 8291583,87916115, Fax; 6452863,,berdasarkan surat Kuasa Kususmasingmasing tertanggal O3 MaretHal. 1 dari 8 Put.156/Pdt/2013/PT.DPS.2012, untuk selanjutnya disebutsebagai : PARA PEMBANDINGsemula PARA PELAWAN .;MELAWAN:1. HARI BOEDI HARTONO, bertempat tinggal di Jalan Ambengan No.91, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnyadisebut sebagai : TERBANDINGsemula TERLAWAN, ;2.

memperhatikan uraian uraian tentang hal halyang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriDenpasar, Nomor : 146/Pdt.Plw/2012/PN.DPS, tanggal 25 April 2013,yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI: Menolak tuntutan Provisi Pelawan untuk seluruhnya ;DALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ; Menolak tuntutan Pelawan untuk seluruhnya ;Hal. 2 dari 8Put.156/Pdt/2013/PT.DPS

150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin,tanggal 17 Maret2014 oleh kami A.AANGURAH ADYATMIKA,SH, Hakim Tinggi PengadilanTinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan HARTONO ABDULMURAD,SH.MH, dan H.MAKMUN MASDUKI,SH.M.Hum, masing Hal. 7 dari 8Put.156/Pdt/2013/PT.DPSmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi Denpasar tanggal 30 September 2013, Nomor156/Pen.Pdt/2013/PT.DPS

,NIP : 195412311980031026 Hal. 8 dari 8Put.156/Pdt/2013/PT.DPS

153/PDT/2015/PT.DPS

PUTUSANNOMOR : 153/PDT/2015/PT.DPS SALINAN SA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAes Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :YMR. WAYAN DHIRATENAYA,NI KETUT DENI,tanggal lahir 1 Oktober 1972, AgamaKatholik, Pekerjaan Wiraswasta,Warganegara Indonesia bertempattinggal di JI.

bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh KuasaTergugat/Pembanding dalam memori bandingnya secara garis besarnya antaralain : Bahwa Pembanding/semula Tergugat menolak dasar pertimbangan hukummajelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pokok perkara dalamputusan perkara aquo telah nyatanyata keliru dan tidak cermat memberikanpertimbangan hukum dan salah menerapkan tatatertib beracara serta tidakberimbang dalam mempertimbangkan alatalat bukti para pihak ;Hal 5 dari 8 hal Perk No. 153/PDT/2015/PT.DPS

Hakim Tinggi pada Pengadilan TinggiDenpasar sebagai Hakim Ketua Majelis , TTOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.dan GUSTI NGURAH ASTAWA ,SH.MH. masingmasing sebagai HakimAnggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DenpasarNomor 153/ Pen.Pdt/ 2015 /PT.DPS, tanggal 20 Agustus 2015 yang ditunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusanmana pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

232/PDT/2015/PT.DPS

Bahwa terhadap perkara Nomor : 6/7/Pdt.G/2007/PN.Sgr,Pelawan adalah pihak yang dikalahkan dan kemudian dilakukanupaya hukum Banding sebagaimana Pekara Nomor : 111/Pdt/2008/ PT.Dps, Kasasi sebagaimana Perkara Nomor : 1485K/Pdt/2009 dan upaya hukum luar biasa yaitu PeninjauanKembali sebagaimana Perkara Nomor 619 PK/Pdt/2011,Pelawan tetap ada pada pihak yangdikalahkan ;6. Bahwa adapun amar putusan Perkara Perdata Nomor: 67/Pdt.G/2007/PN.Sgr, Jo.

Perkara Nomor: 111/Pdt/2008/PT.Dps,Jo.Perkara Nomor: 1485 K/Pdt/2009, Jo. Perkara Nomor: 619PK/Pdt/201 1 adalahI mmm nme nemaMENGADILI:DalaITL KTS ETIG) 2n~ mmm nnn nnn entericDalen GRSGPSI S

83/Pdt/2012/PT.Dps

Untuk Salinan ResmiPUTUSANNOMOR : 83/ PDT /2012/PT.DPS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

MELAWAN :NI NENGAH SURATI, Umur 49 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan,Kabupaten Jembrana, yang berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 5 Desember 2011 telah memberikankuasa kepada SUPRIYONO,SH, Advokat beralamatKantor di Jalan Yudhistira No.17 Negara Bali semulasebagai TERLAWAN sekarangTERBANDING ;Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Juni 2012,Nomor : 83/Pen.Pdt/2012/PT.DPS

,masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 12 Juni 2012, Nomor ; 83/Pen.Pdt/2012/PT.DPS, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari,Jumat tanggal 28 September 2012 diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ITGEDE PUTUKARNACAYA,SH, sebagai Panitera Pengganti

177/Pdt/2013/PT.Dps

dibuat oleh Jurusita Pengadilan Pengganti NegeriDenpasar telah memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada kuasa ParaPembanding dan Turut Terbanding masing masing 15 Agustus 2013 , kepadaPenggugat melalui Departemen Luar Negeri dan kepada kuasa Penggugat padatanggal 7 Oktober 2013 , untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empatbelas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkasperkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; Hal 3 dari 8 hal Put.No. 177/Pdt/2013/PT.Dps

sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebutharuslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding dipihak yang dikalahkanbaik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding , makasemua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadaPara Pembanding semula Tergugat LII ; Mengingat pasalpasal dan peraturan perundangundangan yang berkaitan,RBg. serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;Hal 5 dari 8 hal Put.No. 177/Pdt/2013/PT.Dps

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai HakimKetua Majelis , NI WAYAN MARIATI, SH.MH dan ZAENALFATONI,SH.masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Nopember 2013Nomor 177/ Pen.Pdt/ 2013 /PT.Dps. yang ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari dantanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

Nomor 147/PDT/2017/PT.DPS. yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Negara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima

;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 11 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bali tanggal 15 November2017 Nomor 147/Pdt/2017/PT.DPS yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Negara tanggal 10 Juli 2017 Nomor142/Pdt.G/2016/PN.Nga yang dimohonkan kasasi;Selanjutnya Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Membebankan biaya

Nomor 116/PDT/2013/PT.DPS. jo Nomor 386K/PDT/2014, oleh karena objek gugatan, alasan gugatan, petitumnya samadengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan amarnyabersifat positif yaitu menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bali dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GEDE LEO AGUS JAYAtersebut

105/PDT/2017/PT.DPS

Pelawan dan Luh Sutarini serta Putu Nadridimasukan atau didudukan sebagai Pihak dalam perkara dimaksud.Dengan demikian, Pelawan dan Luh Sutarini, Putu Nadri yangmendapatkan hak dari Pelawan tidak tunduk pada putusan perkaratentang harta bersama antara Terlawan dengan Terlawan Il yangsekarang dimohon Eksekusi oleh Terlawan atau dengan kata laindimana Putusan dalam perkara dimaksud yakni Putusan PengadilanNegeri Singaraja No. 110/Pdt.G/2012/PN.Sgr. jo PutusanPengadilan Tinggi Denpasar No. 69/Pdt/2013/PT.Dps

Menyatakan hukum bahwa Pelawan tidak terikat dan tidakmempunyai kewajiban untuk tunduk~ terhadap putusanPengadilan Negeri Singaraja Nomor: 110/Pdt.G/2012/PN.Sgr. joputusan Pengadilan Tinggi Denpaasar Nomor:69/Pdt/2013/PT.Dps. jo putusan MA.RI. Nomor: 2659 K/Pdt/2013dalam perkara antara Terlawan melawan Terlawan Il ;7.

Menyatakan hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri SingarajaNomor: 110/Pdt.G/2012/PN.Sgr. jo putusan Pengadilan TinggiDenpaasar Nomor: 69/Pdt/2013/PT.Dps. jo putusan MA.RI.Nomor: 2659 K/Pdt/2013 dalam perkara antara Terlawan melawan Terlawan Il adalah tidak mempunyai daya eksekutorialatau tidak mempunyai daya Eksekusi ;Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT DPS8.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadailan Negeri Singaraja, No.110/pdt.G/2012/PN.Sgr, tanggal 20 Desember 2012, Jo PutusanPengadilan Tinggi Denpasar No. 69/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 27Juni 2013, Jo putusan Mahkamah Agung RI, No. 2659 K/Pdt/2013,tanggal 19 Desember 2014, tanah segketa adalah sebagai bagiandari harta bersama/gono gini terlawan dengan terlawan Il danHalaman 10 dari 34 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT DPSputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, makasecara hukum putusan tersebut

Menyatakan hukum bahwa Pelawan tidak terikat dan tidakmempunyai kewajiban untuk tunduk terhadap putusan PengadilanNegeri Singaraja Nomor: 110/Pdt.G/2012/PN.Sgr. jo putusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 69/Pdt/2013/PT.Dps. joputusan MA.RI Nomor: 2659 K/Pdt/2013 dalam perkara antaraTerlawan melawan Terlawan Il ;7. Menyatakan hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri SingarajaNomor: 110/Pdt.G/2012/PN.Sgr. jo putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor: 69/Pdt/2013/PT.Dps. jo putusan MA.RI.

101/PDT/2015/PT.DPS

No. 101/PDT/2015/PT.DPS WAYAN SUKARTA, Alamat tempat tinggal Jalan Tukad Banyu Sari XINo. 12 Panjer, Denpasar, sekarang : TURUTTERBANDING/TURUT TERLAWAN, semulasebagai : TERGUGAT ; non Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini. 22 0n non enonweenie nec eeeeeeceeenees TENTANG DUDUK PERKARANYA ;~ Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang halhal yangtermuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor547/

Hakim Tinggi Pengadilan TinggiDenpasar selaku Ketua Majelis, GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.MH. danTJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH. masingmasing sebagai HakimAnggota Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasartanggal 29 Mei 2015 Nomor : 101/Pen.Pdt/2015/PT.Dps. dan putusanmana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari:KAMIS TANGGAL 20 AGUSTUS 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengandidampingi Hakimhakim Anggota Majelis

No. 101/PDT/2015/PT.DPS

93/PDT/2016/PT.DPS

Memang pada asasnya semua bukti tulisan itu merugikanatau memberatkan orang yang telah menulisnya,...atau memberatkanHalaman. 3 dari 12 Hal.Putusan Nomor 93/PDT/2016/PT.DPS.10.11.12.13.tesipembuatnya , dan dihalaman 35 dikatakan Jikaseseorangmembubuhkan tanda tangannya diatas secarik kertas, maka perbuatanitu. diartikan sebagai menanggung kebenaran atau paling sedikitpengetahuannya tentang apa yang dituliskan diatas tanda tangannya itu.Bahwa menurut pasal 10 Perjanjian Kerjasama Komersial No. 02/

undangundang bagi Tergugat dan Tergugat Il ;Bahwa menurut pasal 97 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dikatakan Direksi dalam pengurusannya wajib melaksanakankepengurusannya selaku Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab; sedangkan kenyataannya Tergugat Il selaku direktur Tergugat tidakmelaksanakan halhal tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawabkarena Tergugat Il dengan sengaja tidak mau memenuhi apa yang telahHalaman. 4 dari 12 Hal.Putusan Nomor 93/PDT/2016/PT.DPS

berkenanmeletakkan Sita Jaminan (CB) atas harta Para Tergugat baik yang bergerakmaupun yang tidak bergerak, yaitu berupa :e Tanah dan bangunan diatasnya maupun bendabenda bergerak yangada didalamnya yang dikenal sebagai : Ruko Sanur Raya ComplexNo.1213 by pass Ngurah Rai, Bali;e Tanah Kosong seluas 30.060 M2 yang terletak di Desa Tulikup,Kecamatan Gianyar, Kabupaten Daerah Tingkat Il Gianyar, PropinsiDaerah Tingkat I Bali dengan Sertifikat Nomor :Halaman. 5 dari 12 Hal.Putusan Nomor 93/PDT/2016/PT.DPS

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biayaperkara sebesar Rp 1.081.000, (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember2015 Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yangdiputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Desember 2015 NomorHalaman. 8 dari 12 Hal.Putusan Nomor 93/PDT/2016/PT.DPS.40

,MH. masingmasingsebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiDenpasar tanggal 3 JUNI 2016 Nomor 93/Pen.Pdt/2016/PT.DPS. tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum pada hari: KAMIS tanggal. 1 SEPTEMBER 2016 oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota, serta dibantu oleh WAYANRAHADIAN,SH.

No. 292 PK/Pdt/200682/Pdt.G/1994/PN.Dps, jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 7Agustus 1995 No. 172/Pdt/1995/PT.Dps jo gugatan Mahkamah agung R.1tanggal 18 September 1997 No. 1525 K/Pdt/1996, gugatan Penggugat(Herman Trisna) dinyatakan ditolak seluruhnya ;Bahwa berdasarkan putusan yasng telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, maka secara yuridis penguasaan tanah dan bangunansengketa oleh Wayan Losin (suami Penggugat) bersamasama Penggugatadalah sah tidak melawan hukum ;Bahwa walaupun

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya ;Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum Penggugat konvensi atau Tergugat rekonvensi untukmembayar seluruh biaya perkara yang dianggar sebesar Rp. 284.000,(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.31/PDT/2002/PT.Dps, tanggal 20 Maret 2002 tersebut adalah sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Penggugat konvensi/TergugatrekonvensiPembanding ;Dalam Konvensi :Dalam Eksepsi

No. 292 PK/Pdt/2006Bahwa dalam pertimbangan hukum atas putusan tersebut di atasMahkamah Agung mempertimbangkan bahwa perutusan judex factiesudah tepat, tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku(vide : halaman 15 putusan) ; sehingga dengan adanya putusanMahkamah Agung RI. tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Denpasartertanggal 20 Maret 2002 Nomor II/PDT/2002/PT.DPS. telah mempunyaikekuatan hukum tetap, yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari

Gugatan Penggugat obyeknya identik dengan obyek gugatan terdahuluantara Herman Trisna selaku Penggugat melawan Rintek dan WayanLosin selaku TergugatTergugat, yaitu perkara gugatan No. 82/Pdt.G/1994/PN.Dps, jo No. 172/Pdt/1995/PT.Dps, jo No. 1525 K/Pdt/1996 jo No. 601PK/Pdt/1999 yang menyatakan bahwa Herman Trisna adalah pemilikobyek sengketa ;b.

No. 3248 K/Pdt/2002tanggal 24 Februari 2005 Jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.31/Pdt/2002/PT.Dps, tanggal 20 Maret 2002 Jo putusan Pengadilan NegeriDenpasar No. 59/Pdt.G/2001/PN.Dps, tanggal 04 Juli 2001, sehinggaHal. 17 dari 19 hal. Put.

153/PDT/2014/PT.DPS

No.153/Pdt/2014/PT.Dpsdidaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Denpasar pada tanggal 10September 2014 No.1182/Daft/2014,sebelumnya disebut sebagai Tergugatselanjutnya disebut sebagai Terbanding ;on Pengadilan tinggi tersebut; nonnno= Telah membaca berkas perkara dan surat surat yangberhubungan dengan perkara ini ; wonnna= Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan TinggiDenpasar Nomor : 153/Pen.Pdt/2014/PT.DPS tanggal 22 Oktober2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili

No.153/Pdt/2014/PT.Dps Sertipikat Hak Milik No.4614 / Desa Pemecutan Klodtercatat atasnama : Yasin Bachmid seluas : 328 M2,sesuai dengan Gambar Situasi No. 1969/ 1997; Sertipikat Hak Milik No.2638 / Desa Dauhpuri tercatatatasnama : Yasin Bachmid seluas : 500 M2 , sesuaidengan Gambar Situasi No. 598 / 1997; 10.

No.153/Pdt/2014/PT.Dps/ Desa Sidakarya, seluas : 370 M2 kepada Penggugat,sehingga tukarmenukar antara Penggugat dengan KantorUrusan Agama Daerah Bali terhadap tanah yang akandiserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan tanahmilik Kantor Urusan Agama Daerah Bali yang terletak di JalanWaturenggong yang rencananya dipergunakan untukperluasan pemakaman umat Islam dibatalkan oleh KantorUrusan Agama Daerah Bali;Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumSertipikat Hak Milik No. 4531/Desa

No.153/Pdt/2014/PT.Dps Sertipikat Hak Milik No.4614 / Desa Pemecutan Klod tercatatatasnama : Yasin Bachmid seluas : 328 M2 , sesuai denganGambar Situasi No. 1969/ 1997; Sertipikat Hak Milik No.2638 / Desa Dauhpuri tercatat atasnama : Yasin Bachmid seluas : 500 M2 , sesuai denganGambar Situasi No. 598 / 1997;12.

No.153/Pdt/2014/PT.Dps Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan olehKuasa Hukum Tergugat tanggal 5 September 2014 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 September2014 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut ; Bahwa pernyataan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri No. 422 / Pdt .G/2013/PN, diajukan olehPembanding ( sdr.

81/PDT/2012/PT.Dps.

No. 81/Pdt/2012/PT.Dps Menimbang, bahwa Penasehat hukum Para Pembanding/semulapara Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 28 Maret 2012 padapokoknya mengemukakan sebagai berikut ;A.DALAM EKSEPSI ;Bahwa Para Pembanding/semula Para Tergugat tidak sependapatdengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriDenpasar yang menyatakan menolak Eksepsi Para Pembanding /semula Para Tergugat untuk seluruhnya ;1.

Eksepsi tentang Resjudicata atau Ne Bis in Idem ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukanpelanggaran hukum dalam memutus perkara ini, karena dalampertimbangannya dalam putusan pada halaman 35, Majelis Hakimtelah mengurangi atau tidak mencantumkan isi putusan PengadilanTinggi Denpasar No. 7 /Pdt/2011/PT.Dps tanggal 28 Pebruari 2011secara lengkap dan utuh ;B. DALAM POKOK PERKARA ;1.

Bahwa gugatan Para Penggugat yang sekarang ini ( perkara No. 388/Pdt/G/2011/PN.Dps tanggal 7 Pebruari 2012, merupakanpengulangan dari perkara terdahulu yaitu perkara No. 358/ Pdt/G /2089/ PN.Dps, tanggal 30 Juni 2010, karena baik subyek maupunobyeknya sama , dan terhadap perkara tersebut telah diputus olehPengadilan Tinggi Denpasar melalui putusannya tanggal 28 Pebruari2011 No. 7/Pdt/2011/Pt.Dps dan sudah mempunyai kekuatan hukumtetap dan bersifat positif dan melekat Ne Bis in Idem , olehkarenanya

sehingga tidak perludilegalisasi oleh pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatanataupun pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia, namun cukupdilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;bahwa Majelis Hakim tingkat pertama , tidak melakukan pelanggaranhukum dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Nomor : 388/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 7 Pebruari 2012 dalam putusannya padahalaman 35 , Majelis Hakim tingkat pertama telah secara lengkapmengutip amar putusan perkara Nomor : 7 /Pdt/2011/PT.Dps

mengakibatkanbatalnya putusan tersebut ;bahwa gugatan Penggugat/Para Terbanding yang sekarang ini perkaraNomor 388/Pdt/G/2011/PN.Dps tanggal 7 Pebruari 2012 , bukanlahmerupakan pengulangan dari perkara Nomor 358/Pdt/G/2009/PN.Dps( Ne Bis in Idem ) meskipun obyek dan Subyeknya sama dan telahada putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 7 /Pdt/ 2011/PT.Dpstanggal 28 Pebruari 2011 yang telah berkekuatan hukum yang tetap ,tetapi karena dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar perkaraNomor : 7 /Pdt/2011/PT.Dps

Putusan No. 226 K/PID/2016Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 48/PID/2015/PT.DPS. tanggal 25 November 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 14 Agustus 2015Nomor 75/Pid.B/2015/PN.Sgr. tersebut; Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Mengingat Akta Permohonan Kasasi

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 48/Pid/2015/PT.Dps. tanggal 25 Nopember 2015 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Singaraja yang menjatuhkan pidana terhadap paraTerdakwa dengan pidana penjara masingmasing selama 6 (enam) bulan danmenetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kKecuali apabiladikemudian hari dengan putusan Hakim para Terdakwa dinyatakan bersalahmelakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10Hal. 4 dari 6 hal.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 48/Pid/2015/PT.Dps. tanggal 25 Nopember 2015 tersebut tidak membuat efak jera daripara Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yangmenyatakan bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan Judex Facti dinilai terlaluringan dan tidak adil, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab mengenaiberat ringannya