Ditemukan 4330 data
80 — 53
Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akandipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yangmeringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAPjo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut :Halhal Yang Memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat inisedang giatgiatnya memberantas korupsi ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
290 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
201510.11.12.13.14.Terbanding/ Para Penggugat untuk seluruhnya;Lebih lanjut, tindakan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yangmengesampingkan buktibukti yang diajukan oleh Para PemohonKasasi/Dahulu Para Pembanding/Para Tergugat juga mengakibatkanputusanputusan yang diberikan oleh Judex Facti menjadi kurangpertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveera);Bahwa ketidakcermatan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjung Karangdalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tentunya hanya akanmenimbulkan suatu preseden
yang timbul berdasarkanPerjanjianperjanjian dan/atau Aktaakta Jaminan;Bahwa dalam kaitan dengan perkara a quo, tindakan Judex Facti yangmengesampingkan Putusan Kasasi perkara terdahulu di PN Gunung Sugihdan putusan kasasi perkara terdahulu di PN Kotabumi denganmembatalkan keabsahan dari perjanjianperjanjian dan/atau aktaaktajaminan merupakan suatu bentuk konkrit dari ketidakpastian hukum (/egaluncertainty) dan kekacauan hukum (/egal disorder), dimana hal dimaksudtentu akan dilihat sebagai suatu preseden
386 — 222 — Berkekuatan Hukum Tetap
menerimapelimpahan perkara atas nama Bachtiar Abdul Fatah dari KejaksaanAgung dan perkara dimaksud akhirnya diputus sampai dengan tingkatKasasi oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No. 1094K/PID.SUS/2014, yang pada Putusannya justru menyatakan:Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama, dst...Dengan demikian, secara jelas dan tegas Putusan Praperadilan No.38/Pid.Prap/2012/PN.JktSel tidak dapat dijadikan sebagaiyurisprudensi ataupun preseden
272 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, menurut ahli, frasa belumditetapkan menimbulkan kerancuan' penafsiran dari hakim,khususnya yang selama ini bertanggung jawab memeriksa kasuskasus terkait perselisihan ketenagakerjaan, sehingga menurut ahli,frasa itu harus dipertegas dengan menggunakan preseden yangsudah ada saja yaitu ketika P4, P4D maupun P4 Pusat (P4P) ada, dimana upah proses itu Sampai putusan yang inkracht van gewijsde;Memperjelas tafsiran dari frasa belum ditetapkan akan membantuhakimhakim di pengadilan hubungan
135 — 128
tanggal 17 Agustus 2023 dan gugatan diajukan pada bulan September 2023 berarti antara Pembanding dan Terbanding baru berpisah rumah kurang lebih satu bulan hal mana patut diduga rumah tangga Pembanding dan Terbanding besar kemungkinan masih dapat dirukunkan lagi terlebih dari jawaban Pembanding yang tidak dibantah Terbanding bahwa dua hari sebelum berpisah keduanya masih melakukan hubungan suami isteri;
Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi preseden
81 — 107
Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dankeadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009sebagai berikut :Halhal Yang Memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saatini sedang giatgiatnya memberantas korupsi ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
543 — 188
Denganadanya putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Serang tersebut, menjadiberdampak dan preseden buruk bagi Pemerintahan di Daerah, sehinggaakan menghambat dan menggangu program Pemerintah Daerah salahsatunya dalam ~menjalankan tugas dan tanggungjawab untukmelaksanakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
154 — 76
Bahwa akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi, PenggugatRekonvensi telah mengalami kerugian imateriil oleh karena harusmengeluarkan biayabiaya, tenaga, dan waktu yang signifikan untukmengajukan upaya hukum berupa jawaban maupun gugatanRekonvensi ini, dimana seharusnya biayabiaya tersebut tidak perludiderita Para Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensitidak mengajukan gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasaryang jelas dan berdampak pada reputasi dan citra baik PenggugatRekonvensi, menimbulkan preseden
83 — 31
quo danberusaha mengangkangi hukum, yang dilakukan dengan caracaramengajukan surat gugat berdasar pada dalil/posita yang tidak202sesuai dengan fakta kejadian yang menyatakan shift 2 dan shift 3mendapat penolakan untuk bekerja dari Tergugat ;Bahwa Surat Gugat yang disusun dan diajukan denganmendasarkan pada dalil/posita yang hanya berisi kebohonganbelaka yang tidak sesuai dengan faktafakta kejadian yangsesungguhnya ; apabila dikabulkan oleh lembaga peradilan, sudahbarang tentu). akan menimbulkan preseden
270 — 284 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarena itu, menurut ahli, frasa belum ditetapbkan menimbulkankerancuan penafsiran dari hakim, khususnya yang selama inibertanggung jawab memeriksa kasuskasus terkait perselisihanketenagakerjaan, sehingga menurut ahli, frasa itu harus dipertegasdengan menggunakan preseden yang sudah ada saja yaitu ketikaP4, P4D maupun P4 Pusat (P4P) ada, di mana upah proses itusampai putusan yang inkracht van gewijsde;Halaman 69 dari 205 hal. Put.
94 — 41
Vil Perumahan Gunungsari Indah surabaya telahmenyetujui akan dilakukan pelaksanaan penegakan Perda ke Satuan Polisi PP KotaSurabaya, yang merupakan rangkaian peristiwa hukum dan bersesuaian dengan /egalstanding surat pengaduan Penggugat kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya danTata Ruang tanggal 9 Maret 2015 sebagai instansi dan pejabat yang berwenangmelaksanakan penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya.Hal. 50 Putusan No.245/Pdt.G/2017/PN.Sby.(3) Preseden buruk untuk penegakan Perda dan penegakan
127 — 43
Olehkarenanya apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawahstandar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang burukdalam pelaksanaan peraturan perudangundangan, yaitu : Tidak tercapainya kepastian hukum karena sesuai ketentuanbahwa pasal yang dilanggar oleh Terdakwa secara limitatif telahditentukan, karenanya harus diikuti sebagaimana asas legalitasyang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia.
248 — 188
Bahkan hal inidapat menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Indonesiakarena TEGUGAT dapat setiap saat dengan sewenangwenangmengalihnkan alokasi dan pemanfaatan gas bumi dari satu pihakkepada pihak lain.Halaman 23 dari 286 halaman, Putusan Nomor : 181/G/2017/PTUNJKT7.4isTergugat melanggar asas kepastian hukum karena secara sepihaktelah memutuskan menghentikan alokasi Gas Bumi untuk Penggugattanopa pernah memberikan teguran kepada Penggugat, denganalasan Penggugat tidak memenuhi Keputusan tentang
88 — 16
dinyatakan bersalah makakapadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikanhalhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan pada diri danperbuatan terdakwa;Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karenadipandang dapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atauperekonomian negara; Bahwa perbuatanTerdakwa dapat menjadi preseden
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Sampe Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Liber Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Tumpak Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : Sidon Amori Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Lamria RL boru Silaban Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Lammer Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat III : Lamhot Kristin Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : Manogi Lusius Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V : Lukisjon Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V
89 — 29
Dalamhal ini Para Tergugat menegaskan bahwa hukum macam apa yang dilakukan olehKepala Desa Mulatua Banjarnahor dan Para Penggugat dengan mengukur danmematok tanah milik orang lain, yang dihadiri oleh Para Penatua tanpa dihadiri olehpemilik tanah tersebut, maka tanah tersebut menjadi milik Para Penggugat/ orang lain.Hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi warga Negara Indonesia khususnyaHalaman 41 dari 212 halaman Nomor 279/Pdt/2020/PT MDNpenduduk Tapanuli dimana apabila Kepala Desa memberi petunjuk
41 — 6
dinyatakan bersalah makakapadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikanhalhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan pada diri danperbuatan terdakwa;Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karenadipandang dapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atauperekonomian negara; Bahwa perbuatanTerdakwa dapat menjadi preseden
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
478 — 414
dengan yang lainnya;Bahwa Tergugat II khawatir apabila terhadap 1 (Satu) perkara dengansumber dan substansi yang sama serta sebagian besar pihak yangsama pula, namun dalam proses hukumnya diperiksa, diputus, dandiadili oleh beberapa Pengadilan Negeri yang berbeda, akanmenghilangkan esensi dari kepastian hukum dan keadilan itu sendiri,karena akan timbul putusan yang saling tumpang tindih dan/ataubertentangan antara satu dengan yang lainnya untuk substansiperkara yang sama; Hal ini tentu akan menjadi preseden
74 — 34
menerima uang dengan bon dari PDAU ,laludiserahkan pada orang lain, terdakwa bertambah kekayaannyaterdakwaBahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai aturan .Bahwa ada yang dirugikan dengan perbuatan terdakwa yaituPDAU Kota Salatiga;Bahwa bon yang dilakukan terdakwa tidak sesuai denganrencana anggaran dan belanja;Bahwa perbuatan terdakwa secara formal melawan hukum tidakhanya dengan undangundang tetapi juga tidak sesuai dengankepatutan.Bahwa dalam praktek peradilan di negara kita , hukum tidakmenganut azas preseden
80 — 44
Putusan Nomor : 241/G/2014/PTUNJKTyang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara Nomor 241/G/2014/PTUNJKT makahal itu akan menjadi preseden buruk yang dapat menghambat proses penertibanatas asetaset milik PT KAI yang notabene adalah kekayaan negara yangdilakukan untuk kepentingan umum.
263 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila tindakan Tergugat 1 yang dibantu oleh Tergugat 2serta difasilitasi oleh Tergugat 3 ini dibenarkan, maka dikhawatirkanmenjadi suatu) preseden buruk terhadap iklim investasi diIndonesia. Adanya permasalahan kesewenangwenangan danmelawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintan Daerah (dalamhal ini termasuk Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) akanmenyebabkan keengganan investor untuk berinvestasi di daerahdaerah Indonesia.