Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B002/KUA.19.04/1/1/17tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yangbermaterai cukup dan distempel pos, lalu olen Ketua Majelis di beritanda P.2;B. Saksi:1.

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1987 Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa,sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, KabupatenSumbawa, Nomor : KK.19.04/2/PW.01/36/2011, tanggal 07 Mei 2011.Hal. 1 dari 9 hal. Putusan 383/ Pdt.G/2020/PA.Sub2.

Fotokopi Formulir Model N.9, Nomor 59/KUA.19.04/23/PW.01/02/2019,tertanggal 27 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lenangguar, KabupatenSumbawa, bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);3.

tanggal 12 Februari2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Sub,tanggal 12 Februari 2019, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada tanggal O05 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahHalaman 1 dari 11 putusan NomorKantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa,sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor186/Kua.19.04

PERKARANYA:Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama SumbawaBesar Nomor : 0698/Pdt.G/2017/PA.Sub. tanggal 26 September 2017, mengemukakanhalhal sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagaimanaternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1320/KUA.19.04

Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana perikahan anak pemohon padaKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbawa, akan tetapi KUA tersebutmenolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur,sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan nomor : KK.19.04/PW.01/332/2013tanggal 23 Agustus 2013, oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Sumbawa Besar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohontersebut;9.

Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor:137/KUA.19.04/06/PW.01/06/2020, tanggal 11 Juni 2020, dari KantorUrusan Agama Kecamatan Lape Bukti Surat tersebut telah diberi meteraicukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;5.

/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung JawabMutlak Nomor: B.2994C /KK.19.04 /OT.OO/ 12/ 2016 tanggal 1Desember 2016.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B.2994D/KK.19.04/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016 tentangUsulan APBN Tahun 2018 Pembangunan KUA KecamatanLabangka KUA Anggaran Berbasis SBSN.1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Islam Nomor 81 Tahun 2018 tentang PetunjukPelaksanaan Pembangunan Gedung Balai

Mulai Kerja (SPMkK)Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik HajiKUA Kecamatan Labangka No: 10000B/PPKBimas Islam/VII/2018tanggal 19 Juli 2018.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyerahan Lapangan Nomor:10000C/PPKBimas/VII/2017 Tanggal 19 Juli 2018.1 (Satu) Bendel Fotocopy SyaratSyarat Umum Surat PerintahKerja (SPK).1 (Satu) Bendel Fotocopy SyaratSyarat Khusus Surat PerintahKerja (SPK).1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Keputusan Kepala KantorKementerian Agama Kabupaten Sumbawa Nomor:9C/KK.19.04

/OT.01 / 5 / 2018 dan Surat Nomor : R.LO03DE / KK.19.04 / OT.0O1 /5 / 2018 tentang Penyampaian Dokumen Data Paket PengadaanElektronik Pembangunan Gedung Balai Nikan KUA KecamatanHalaman 14 dari 328 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2020/PN MtrMoyo Utara dan KUA Kecamatan Labangka yang ditujukan kepadaKepala Unit Layanan Pengadaan Kantor Wilayah KementerianAgama Provinsi NTB yang isinya meminta kepada ULP Kantorwilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untukmelaksanakan pengadaan

/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung JawabMutlak Nomor: B.2994C /KK.19.04 /OT.O0O/ 12/ 2016 tanggal 1Desember 2016.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B.2994D/KK.19.04/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016 tentangUsulan APBN Tahun 2018 Pembangunan KUA KecamatanLabangka KUA Anggaran Berbasis SBSN.1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Islam Nomor 81 Tahun 2018 tentang PetunjukPelaksanaan Pembangunan Gedung Balai

/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung JawabMutlak Nomor: B.2994C /KK.19.04 /OT.O0O/ 12/ 2016 tanggal 1Desember 2016.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor: B.2994D/KK.19.04/OT.00/12/2016 tanggal 01 Desember 2016 tentangHalaman 320 dari 328 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr19.20.Pa22.23.24.25.26.Qf:28.29.Usulan APBN Tahun 2018 Pembangunan KUA KecamatanLabangka KUA Anggaran Berbasis SBSN.1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal

tetapi telah aqil balig, begitupun calonSuaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga sertasudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (satujuta rupiah) per bulan.7.Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anakPemohon kepada Horrimat, S.Pd.l pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUAtersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anakPemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam SuratPenolakan Nomor : 302/KUA.19.04

Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anakPemohon dengan Hartina binti Ahit pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUAtersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohonkurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan NomorKK.19.04/03/ PW.01/238/2015, tanggal 03 Agustus 2015; . Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Him. 2 dari 11 hlm.

Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B002/KUA.19.04/1/1/17tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yangbermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis di beritanda P.2;B. Saksi:1.

Putusan 189/ Pdt.G/2020/PA.SubSumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor185/KUA.19.04/01/PW.01/1/2017, tanggal 31 Januari 2017.2.

Penggugattelah mengajukan alatalat bukti baik alat bukti surat berupa Foto copy kartutanda penduduk dan foto copy buku kutipan akta nikah yang masingmasingdiberi tanda (P.1) dan (P.2) serta saksisaksi di persidangan;1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Sumbawa tertanggal 26 agustus 2013, bermaterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.1);2 Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor :KK.19.04

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;e Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang di keluarkanoleh Kantor Kepala Desa Pamasar Kecamatan Maronge Kabupaten SumbawaNomor : 14.2.650/Ds Pmsr/2017 tanggal 3 Npember 2017 yang telah bermateraicukup dan telah dicocokkan denga aslinya (P.1) ;e Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrrusanAgama Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa NomorKK.19.04

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yangtelah menikah sah pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 1998,berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Nomor49/KUA.19.04/04/PW.01/05/2017;2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai3 (tiga) orang anak, yang salah seorang diantaranyabernama YANI ANDRYANI, lahir di Bima, tanggal 27Desember 2000, anak ke1 (Satu) dari ayah bernama Afandidan ibu bernama Misbah;3.

Penggugat tertanggal 17 Desember 2013yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dalam registerperkara Nomor 0847/Pdt.G/2013/PA.SUB. tanggal 17 Desember 2013 pada pokoknyamengajukan halhal sebagai berikut;DALAM POSITA:1 Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan di Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari DuplikatKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKabupaten Sumbawa Nomor KK.19.04

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa, Nomor KK.19.04/11/PW.01/27/2015, tanggal 03 Februari 2015, bermaterai cukup dan telahsesuai dengan aslinya (bukti P.2);Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksisaksiyang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:1.

Putusan 157/Pdt.G/2020/PA.SubSumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Nomor : B22/KUA.19.04/21/PW.01/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.2.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernamaAzizuddin bin Hasan Nuraji sebagamana tercatat dalam Duplikat KutipanAkta Nikah nomor 1669/KUA.19.04/01/PW.01/XI/2017 tanggal 28November 2017;2. Bahwa selama pernikahan antara Sumartin binti A. Rahman denganAzizuddin bin Hasan Nuraji telah hidup rukun sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak;Halaman 1 dari 11 hal.Pen.No.0017/Pdt.P/2018/PA.Sub.3.

Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anakPemohon dengan Hartina binti Ahit pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUAtersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alas an anak Pemohonkurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan NomorKK.19.04/07/ PW.01/374/2015, tanggal 03 Juli 2015; Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama