Sidoarjo,Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya telah pecahdan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, dengandemikian penyelesaian atau jalan keluar untuk mengakhiri konflik yang dipandangcukup adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat)adalah perceraian.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat mengajukan gugatan ceraigugat terhadap Penggugat atas dasar perselisinan dan pertengkaran yang terjadisecara terus menerus

yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumahtangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam AIQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulituntuk bisa dicapai;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

merasa tentramkepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,dalam pasal 1 UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yaitu untuk mewujudkanrumah tangga (keluarga) bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sertaadalah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas telahmenunjukkan bahwa tujuan perkawinan sudah tidak tercapai dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telahsampai pada taraf

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'ansurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

Bahwa sebagaimana Posita No. 6 (enam) di atas,antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selamalebih kurang 2 (dua) bulan, sehingga perkawinan antara Penggugat denganTergugat senyatanya telah pecah atau retak, dan/atau dapat dikatakan telahSampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan atau dirukunkan lagi,oleh karena itu penyelesaian atau jalan keluar untuk mengakhiri konflik yangdipandang cukup adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak (Penggugatdengan Tergugat) adalah

yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

akanmempertimbangkan sebagai berikut:02 nnn nnn nnMenimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang pegawaiswasta yang bekerja di Batam, berdasarkan keterangan saksisaksi TergugatRekonpensi penghasilan anak buahnya saja telah diberikan sebanyakRp 2.000.000, (dua juta rupiah) berarti saat ini Tergugat Rekonpensipernghasilan lebin banyak dari dua juta rupiah, karenanya Majelis akanmenetapkan besarnya nafkah iddah tersebut sesuai dengan kelayakan dankemampuan Tergugat Rekonpensi dan pula disesuaikan dengan taraf

perkawinan putus karena talak bekassuami wajib memberikan mutah kepada bekas istri;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang karyawan swasta danberpenghasilan lebih dari Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) dan antaraPenggugat Rekonpensi dengan Tergugat Tekonpensi selama ini telahmenjalani perkawinan selama 8 (delapan) tahun dengan penuh rasa sukadan duka, karenanya Majelis akan menetapkan besarnya mutah dan iddahtersebut sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonpensidan pula disesuaikan dengan taraf

Muna No.DPA.SKPD : 1.03.103.001.23.10.5.2 tanggal 24 Januari 2011.3. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Januari 20114. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Agustus 20115. 1 (satu) rangkap legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) B Perlatan dan Mesin Dinas Pekerjaan Umum Kab. Muna.

Muna No.DPA.SKPD : 1.03.103.001.23.10.5.2tanggal 24 Januari 2011.. 1 (Satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Januari 2011. 1 (Satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Agustus 201 1. 1 (Satu) rangkap legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) B Perlatan danMesin Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Copy Daftar alat berat dalam taraf perbaikan dan Kartu InventarisBarang (KIB) peralatan Mesin Dinas Pekerjaan Umum KabupatenMuna TA 2011;6. Copy tanda bukti kas untuk pembayaran biaya belanja jasa servicealat berat untuk kelancaran kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan alatalat berat TA.2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna;7. Copy kwitansi pembayaran oleh pihak ketiga atas biaya sewa alatberat;8. Copy bukti penyetoran penerimaan sewa alat berat ke Kas Daerah;9.

Muna No.DPA.SKPD : 1.03.103.001.23.10.5.2tanggal 24 Januari 2011.. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Januari 2011. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Agustus 2011. 1 (Satu) rangkap legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) B Perlatan danMesin Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Muna No.DPA.SKPD : 1.03.103.001.23.10.5.2tanggal 24 Januari 2011.Halaman ke 135 dari 146 halaman Putusan Perkara No. :02/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi1363. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Januari 20114. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Agustus 20115. 1 (satu) rangkap legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) B Perlatan danMesin Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Muna No.DPA.SKPD : 1.03.103.001.23.10.5.2tanggal 24 Januari 2011.1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Januari 20111 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Agustus 201 11 (satu) rangkap legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) B Perlatan danMesin Dinas Pekerjaan Umum Kab.

isteri pada tangga 19 Januari 2016..Menimbang, bahwa atas jawaban Termcohon tersebut, Pemohondalam repliknya telah membenarkan yang pada pokoknyamembenarkan selama ini antara Pemohon dan Termohon masih tetapmelakukan hubungan suami isteri bahkan terakhir Pemohon danTermohon melakukan hubungan suami isteri pada tangga 19 Januari2016.Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telahmenunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belumpecah dan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohonmasih taraf

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentramkepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,dan juga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga (keluarga) bahagia berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa serta, adalah tidak terwujud dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas telahmenunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benarbenar telahsampai pada taraf

berusahamengambi1 langkah langkah untuk menghindariterjadinya kecelakaan terdakwa tidak mengerem dantidak menghindari penyeberang jalan tersebut tidakdapat menguasai' kendaraannya dengan baik hinggaterjadilah kecelakaan yang menyebabkan korbanRamatul Awal Yolandra sejauh 3 meter dan akhirnyameninggal dunia ;Bahwa terdakwa tidak cepat melakukan pengeremanatau. menghindari penyeberang jalan yang ada didepannya hingga terjadi kecelakaan, karena padasaat itu terdakwa belum mahir mengemudikan mobildan masih dalam taraf

Menyatakan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) sebagai salah satu komponenutama kenaikan gaji pokok tahun 2016;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Kenaikan Gaji PokokTahun 2016 sebesar 14,61% ( empat belas koma enam puluh satupersen ) kepada Para Penggugat terhitung mulai bulan April 2016Halaman 118 dari 141 hal. Put. Nomor 160 PkK/Pdt.SusPHI/2017dengan perincian: Inflasi sebesar 3,61%; Kenaikan Berkala sebesar 3,00%; Perbaikan Taraf Hidup sebesar 8,00%;4.

Kenaikan Berkala, dan Perbaikan Taraf Hidup(PTH); Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB)tahun 2016 2017 yang berlaku pada perusahaan sebagai dasarhukum menentukan peninjauan gaji pokok adalah mendasarkan padaKenaikan Berkala dan Keadaan Inflasi, tidak mengatur secaranormative kenaikan gaji pokok berdasarkan Perbaikan Taraf Hidup(PTH); Bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Pemohon PeninjauanKembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali hanya terkaitdengan belum sepakat

Nomor 160 PK/Pdt.SusPHI/2017 Bahwa kenaikan Perbaikan Taraf Hidup setiap tahunnya dituangkandalam Perjanjian Bersama (PB), dari hasil perundingan antaraPengusaha dengan Para Pekerja/Wakilnya sebagaimana kenaikantiga tahun terakhir, tahun 2013, 2014, 2015 sehingga terhadapperbaikan taraf hidup 2016 belum tercapai kesepakatan dalamPerjanjian Bersama (PB); Bahwa sesuai bukti P18, P19, dan P20, kenaikan Perbaikan TarafHidup (PTH) tahun 2013 sebesar 2,11%, tahun 2014 sebesar 2,20%,dan tahun 2015 sebesar

2,52%; Bahwa menimbang kenaikan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) tidak bersifatnormative dan besaran kenaikan PTH tiga tahun terakhir rataratadibawah 3%, maka kenaikan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) tahun 2016oleh Judex Facti serta merta sebesar 8,00% merupakan suatukekhilafan Hakim atau merupakan suatu kekeliruan yang nyata, karenatanpa alasan hukum yang dapat dibenarkan; Bahwa dengan mendasarkan kepada rangkaian pertimbangan diatas,beralasan hukum menyatakan kenaikan Perbaikan Taraf Hidup (PTH)tahun 2016

Menyatakan kenaikan Perbaikan taraf Hidup (PTH) tahun 2016sebesar 3,30% (tiga koma tiga puluh persen);3.

Penggugat dengan Tergugat semulaberjalan rukun dan baik, namun sejak kirakira tahun pertengan tahun 2013,rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sulit untukdiperbaiki lagi, sehingga Penggugat memilih untuk mengakhiri rumahtangganya dan mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasanalasansebagai berikut :Bahwa pada awal pernikahan sampai dengan tahun 2013 keadaan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat baikbaik saja kalaupun adapermasalahan ataupun percekcokan masih dalam taraf

Penggugat dengan Tergugat semulaberjalan rukun dan baik, namun sejak kirakira tahun pertengan tahun 2013,rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sulit untukdiperbaiki lagi, sehingga Penggugat memilih untuk mengakhiri rumahtangganya dan mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasanalasansebagai berikut : Bahwa pada awal pernikahan sampai dengan tahun 2013 keadaan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat baikbaik saja kalaupun adapermasalahan ataupun percekcokan masih dalam taraf

Bahwa Replik Penggugat pada point 3 (tiga) ini menanggapi jawaban Tergugatpada angka 4 (empat) bahwa tidak benar kalau pertengkaran yang terjadi antaraPenggugat dengan Tergugat masih dalam taraf kewajaran karena saat ini antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi (tidak saling tegursapa) dan bahkan sudah tidak serumah lagi. Dan perlu kami jelaskan pula bahwasikap Tergugat yang telah menuduh Penggugat berbuat selingkuh tersebutlahyang menyebabkan terjadinya pertengkaran ;4.

Antara Penggugat dengan Tergugat hanya kadang kala timbul salah paham yangmasih dalam taraf kewajaran dan keduanya juga masih kumpul dalam satu rumah;15 Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telahmengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sriatun binti Suparman dan Waluyo bin Sardi,mereka dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkandalil gugatan Penggugat yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudahtidak harmonis antara keduanya sudah tidak saling

Bahwa sebagaimana Posita angka 6 (enam) di atas,antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama + 1(satu) tahun, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatsenyatanya telah pecah atau retak, dan atau dapat dikatakan telan sampaipada taraf yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, oleh karenanya agarmasingmasing pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak lebih jauhmelanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakanpenyelesaian atau jalan keluar terbaik untuk mengakhiri

yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

Fungsi ini sangat penting, hal ini tercermin dalam usahapemerintah untuk membangun kehidupan bangsa dan negara.Setiap negara, termasuk Indonesia mencoba untuk melaksanakandan mempertinggi taraf hidup rakyatnya, memperluas taraf ekonomidan kehidupan masyarakat. Selain menjaga ketertiban pemerintahjuga mengusahakan agar setiap anggota masyarakat dapatmenikmati kemakmuran secara adil dan merata.

Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;Bahwa perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugattersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namuntidak berhasil, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2016 Tergugat keluar darirumah meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugatsekarang telah pisah rumah selama 1 tahun;Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya telahpecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan

yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah maweddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf

YULI TANIA RACHMAN BintiABDURRACHMAN dengan kesimpulan sebagai berikut: Subjek mengalami gangguan kecemasan pasca trauma konflikrumah tangganya, sehingga mengalami ketakutan dankegelisahan ; Kemampuan berfikir subjek tergolong dalam taraf rata rata,dengan wawasan berfikir yang cukup memadai dengan dayaanalisa yang cukup baik, namun untuk mengantisipasi tindakandari persoalan cenderung masih mudah dipengaruhi = olehsuasana hatinya sehingga mudah terbawa suasana; Gangguan kecemasan subjek disertai

YULI TANIA RACHMAN BintiABDURRACHMAN dengan kesimpulan sebagai berikut: Subjek mengalami gangguan kecemasan pasca trauma konflikrumah tangganya, sehingga mengalami ketakutan dankegelisahan ;10Kemampuan berfikir subjek tergolong dalam taraf rata rata,dengan wawasan berfikir yang cukup memadai dengan dayaanalisa yang cukup baik, namun untuk mengantisipasi tindakandari persoalan cenderung masih mudah dipengaruhi = olehsuasana hatinya sehingga mudah terbawa suasana;Gangguan kecemasan subjek disertai

suratHasil Pemeriksaan Psikologi Nomor Polisi : R/24/1 V/2009/EV.PSI IDIKtanggal 12 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSIHARIYUMANTI, Psi, Psikolog Pemeriksa pada Biro Personil Polda Jabaryang telah melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap subjek yaituYULI TANIA RACHMAN Binti ABDURRACHMAN dengan kesimpulan sebagaiberikut: Subjek mengalami gangguan kecemasan pasca trauma konflik rumahtangganya, sehingga mengalami ketakutan dan kegelisahan; Kemampuan berfikir subjek tergolong dalam taraf

jabatan danHasil Pemeriksaan Psikologi Nomor Polisi : R/24/1 V/2009/EV.PSIIDIK tanggal 12 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani olehYUSI HARIYUMANTI, Psi, Psikolog Pemeriksa pada Biri PersonilPolda Jabar yang telah melakukan pemeriksaan Psikologi terhadapsubjek yaitu) YULI TANIA RACHMAN Binti ABDURRACHMVAN dengankesimpulan sebagai berikut: Subjek mengalami gangguan kecemasan pasca trauma konflikrumah tangganya, sehingga mengalami ketakutan dankegelisahan; Kemampuan berfikir subjek tergolong dalam taraf

UndangUndangNomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi "Bank1113.14.15.Sisa pokok untuk Perjanjian Kredit Nomor (3)2007/202/BDC/PSD,adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalambentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalarbentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat banyak", selanjutnya dalam Pasal 4nya berbunyi "Perbankan Indonesia bertujuan menunjangpelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkanpemerataan

Pasal 4 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mana berbunyi:"Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dan masyarakatdalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalambentuk kredit dan atau dalam bentukbentuk lainya dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat banyak selanjutya dalam pasal 4berbunyi: "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaanpembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatankesejahteraan

rakyat banyak";Hal. 23 dari26 halaman Putusan Nomor 268 K/Pdt/201424Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka secara eksplisit tersurat bahwa padaprinsipnya Bank bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat ataumasyarakat banyak.

Upah dan jabatan yang diberikan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi juga memberikan taraf hidup yang rendahHal. 11 dari 36 hal. Put. No. 41 K/Pdt.SusPHI/201522.23.24.25.kepada Penggugat Rekonvensi dan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhanjasmaniah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dankeluarga;Bahwa UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 100 mengatur bahwasalah satu dasar putusan Majelis Hakim adalah kebiasaan.

Demikian juga dengan Toshiba Group Standards of ConductPasal 15 ayat 2 yang menegaskan bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus menghormati hak asasi manusiaPenggugat Rekonvensi (bukti P014);Bahwa UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 menegaskan bahwaTergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berhak ataspeningkatan taraf hidup dan kesejahteraan lahir batin.

Pasal ini berbunyi,(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup danmeningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hidup tenteram,aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;Bahwa untuk mendapatkan/memenuhi hak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ini menunggu atau tergantung padaPenggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melaksanakanfungsi dan/atau kewajibannya memberikan kesejahteraan kepada Tergugatdalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;Toshiba

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92 ayat 1 berbunyi: Pengusahamenyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi;27.Bahwa agar Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensimemperoleh kesejahteraan lahir batin dan taraf hidup Tergugat dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi meningkat serta terpenuhinya hakasasinya, maka perlu ditetapbkan bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berhak atas gaji pokok/bersih sebesarRp7.500.000,00

Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya;29.Bahwa fungsi dan kewajiban Negara termasuk aparatur pemerintah danMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial adalah meningkatkankesejahteraan dan taraf hidup Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalamRekonvensi sebagaimana ditegaskan UndangUndang Nomor 39 Tahun1999 Pasal 2 Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggihak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagian hak yangsecara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat adalah petani untukmeningkatkan taraf ekonominya dan masa depan rumah tangganya makaPenggugat dengan seijin Tergugat pergi bekerja ke Luar Negeri di TimurTengah (Saudi arabia, Abu Dhabi dan Qattar) sebagai pembantu rumahtangga sejak tanggal 20 Oktober 1997 sampai 22 Oktober 2005 ,selama 8(delapan) tahun bekerja di Luar Negeri gaji Penggugat selalu dikirimkankepada Tergugat untuk kebutuhan hidup Tergugat bersama anaknya.7.

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf