Ditemukan 4741 data
115 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put.No. 79 PK/PID.SUS/2016 2004 yang terletak di Desa NyatnyonoKecamatan Ungaran Kabupaten Semarang 52.SHM Nomor 1033 an SURAWI tanggal 26Agustus 2004 yang terletak di Desa NyatnyonoKecamatan Ungaran Kabupaten Semarang.Sda 53.SHM Nomor 1037 an Drs BISRI MUSTHOFAtanggal 26 Agustus 2004 yang terletak di DesaNyatnyono Kecamatan Ungaran KabupatenSemarang.Sda 54.Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor42 an.
287 — 335
Peraturan Pemerintah Nomor42 Tahun 2006, dan Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008.Hal. 28 dari 98 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2019/PA.LbtBahwa pada tanggal 21 Juli 1990 bapak almarhum Sude Kau telah datangmenghadap kepada kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, untuk mendaftarkanwakaf sebidang tanah, adalah benar berdasarkan data dan dokumen AktaIkrar Wakaf Nomor W.3a/017/Tahun 1990.Bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.3a/017/Tahun 1990menunjukkan dengan
35 — 14
Putusan Nomor 0772/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 55 dari 89 halBahwa Para Penggugat telah keliru menafsirkan jual beli dalam perkaraaquo yang menurut penggugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karenaperalihan hak melalui jual beli dari XXXXX selaku Penjual menjadi atas namaXXXXX selaku Pembeli yang beritikad baik berdasarkan Akta Jual Beli Nomor42/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat oleh XXXXX selaku PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kabupaten Pekalongantelah memenuhi syarat sahnya
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Judex Facti telah keliru, dengan tidak mempertimbangkan faktahukum berupa BuktiBukti dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugatdan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding II/Tergugat Il Intervensisecara baik dan benar; demikian pula dengan Bukti TermohonKasasi/Pembanding/Penggugat pada (Bukti P3a) Jual Beli Nomor42/2011 antara Sukandi dengan Teng Kun Yong?
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
MIDIANTO
105 — 47
Finance telah melakukankesepakatan atau perjanjian utang piutang denganjaminan surat BPKB milik Terdakwa maka patutdiduga dalam penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusiatersebut berindikasi adanya keterangan palsu atauHal 19 dari 107 hal Putusan Nomor 39K/PM III12/AD/II/2019bohong yang disampaikan kepada KementerianHukum dan HAM sebagai Instansi penerbit dariSertifikat Jaminan Fidusia tersebut menjadi cacathukum dan tidak memiliki Kekuatan hukum yangmengikat.Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor42
67 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
VIII.40/SB1659/Jul99 tanggal 08 Juli1999 perihal Surat Persetujuan Tambahan Palfon Kredit (KKPA).Surat KUD RUKUN MAS Desa Pundu kepada Direksi BankPembangunan Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Nomor40/KUDRMI/VI/1999 tanggal 12 Juli 1999, perihalMenyampaikan Syarat Penanda tanganan Addendum PerjanjianKredit.Surat KUD SUMBER INDAH Desa Telangkah kepada Direksi BankPembangunan Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Nomor42/KUDSI/VII/1999 tanggal 12 Juli 1999, perihalMenyampaikan Syarat
152 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang Undang Nomor42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UndangUndang Jaminan Fidusia);Pasal 9 Undang Undang Jaminan Fidusia:Hal. 36 dari 71 hal. Put.
750 — 536 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adicipta Griyasejati Nomor42 tanggal 26 Februari 2002, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H.Notaris di Jakarta;18) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AdiciptaGriyasejati Nomor 19 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BudiSantoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;19) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AdiciptaGriyasejati Nomor 20 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BudiSantoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;20) 1 (satu) bundel Akta Akuisisi (Pengambilalihan) PT.
169 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor42/Pdt.G/1998/PN Tng. sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum lainlagi karena sudah final dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Bahwa berdasarkan asas nebis in idem gugatan atas perkara a quotidak dapat diadili lagi; Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia (MARI):"Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus olehHalaman 46 dari 68 Hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2017Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan Penggugat tidak dapatditerima.
Terbanding/Tergugat III : IMAR Binti ABDULLAH. B.,
Terbanding/Tergugat I : MISDI Bin PAIMIN HADIMAN
Terbanding/Tergugat II : HERIYONO Bin PAIMIN HADIMAN
101 — 66
Kemudian terhadap Sertifikat Nomor42 tersebut dipecah menjadi dua yaitu Nomor 54 tahun 2012 dibalik namakanatas nama Basariyah dengan luas 6.246 M2 (enam ribu dua ratus empat puluhenam) meter persegi dan Nomor 55 atas nama Hendrik. JK dengan luas 5.794M2 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) meter persegi KemudianSertifikat Nomor 55 tahun 2012 atas nama Hendrik. JK dipecah lagi menjadiSertifikat Nomor 245 tahun 2013 atas nama Hendrik.
195 — 467
Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT poin 7 yang menyatakan padatanggal 21 Desember 2018 mendapatkan tekanan dan paksaan dalampembuatan surat pernyataan;13.Bahwa fakta yang sebenarnya, TERGUGAT mengirim undangan kepadaPENGGUGAT untuk membicarakan penyelesaian masalah perjanjian jualbeli limbah B3 dan Non B83, berdasarkan undangan pertama nomor42/SGI/PD/XII/2018e tertanggal 10 Desember 2018 dan undangan keduanomor 45/SGI/PD/XII/2018e tertanggal 11 Desember 2018, namunPENGGUGAT tidak hadir;14.Bahwa PENGGUGAT
Terbanding/Terdakwa : AMUS YANTO IJIE, S.T.
203 — 104
Manokwari;1 (satu) buku fotocopy penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor42/Pdt.P/2015/PN Mnk, tanggal 14 Desember 2015;1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUHARSIH;1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Kelurahan AndayNomor : 470/03/2015, tanggal 19 November 20151 (satu) lembar fotocopy surat keterangan berdomisili Kepala KelurahanAnday Nomor : 470/67/2015, tanggal 12 November 2015;1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Pengadilan Negeri ManokwariNomor : W30.U7/1776/HK.02/12/2015
77 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 12 huruf a, b, dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara menyatakan Pelaksanaan anggaran belanja negaradidasarkan atas prinsipprinsip sebagai berikut:Hal. 28 dari 189 hal.
lampiran II poin C nomor 3 mengenai Tugas Penyuluh di Tingkat Desa,dengan penjelasan: Memfasilitasi kKelompok tani dalam melakukan PRA(Participatory Rural Apraisal), Penyusunan Rencana Definitif Kelompok(RDK) dan Rencana Definitif Kebutunan Kelompok (RDKk)..Pasal 21 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara menyebutkan Pembayaran atas bebanAPBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima.Pasal 12 huruf a, b, dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor42
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
167 — 116
Gunungsari Indah Blok K Nomor42 Surabaya) bahwa bangunan (pos jaga) tidak ber IMB. telah ditetapkan olehDinas PU CKTR sebagai pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) Perda KotaSurabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan untuk dibongkar oleh satuanPolisi Pamong Praja Kota Surabaya (bukti P27a, P27b) sanksinya tegasadalah pembongkaran bangunan (vide Pasal 72) yang merupakan HakSubyektif Penggugat yang merupakan Legal Standing Penggugat (vide P21)untuk dilaksanakan penertiban (pembongkaran) sebagai Penegakan
Gunungsari Indah Blok K Nomor42 Surabaya;a. Sangat dirugikan karena didirikan diatas tembok pagar rumah penggugatdalam skala yang sangat besar dan sangat panjang, diatas pondasipagar rumah penggugat dan menempel dipagar yang berdirinyabergantung pada pagar rumah penggugat, Pasal 634 ayat (1)(2)(3) danPasal 640 KUHPerdatab.
47 — 20
18 Desember 2013 PenasehatHukum Terdakwa Il mengajukan permintaan Banding , dengan demikian permintaanbanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syaratsyarat yang ditentukan undangundang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadapPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor42
1505 — 1529 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkara Nomor 08/G.TUN/1998/PTUN.Uj.Pdg Juncto Nomor42/BDG.TUN/1998/PTUN.Uj.Pdg Juncto Putusan Nomor 112K/TUN/1999 Juncto Putusan Nomor 38 PK/TUN/2002;3. Perkara Nomor 31/PDT.G/1996/PN.Uj.Pdg Juncto Perkara Nomor157/PDT/1997/PT.Uj.Pdg Juncto 686 K/Pdt/1998 Juncto 87PK/PDT/2012;4.
57 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perumnas Blok VI,Nomor 13 RTI 017, Kelurahan Batu Ampar, KecamatanBalikpapan Utara, Kota Balikpapan;HAMADI, bertempat tinggal di Perumnas Blok IV Nomor 50,RT 018, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan BalikpapanUtara, Kota Balikpapan;MARIANA SANTI, bertempat tinggal di Jalan Sepakat III Nomor42 RT 01, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;HARDIANSYAH, bertempat tinggal di Perumnas Blok VI Nomor50, RT 018, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan BalikpapanUtara, Kota Balikpapan;MASITAH, bertempat tinggal
108 — 27
kepadaKuasa Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat jika Surat Kuasa Khusustersebut sudah secara lengkap dan jelas menjelaskan pihak pemberikuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa, sehingga eksepsi inipatut untuk ditolak;Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensimenyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasanbahwa dalam perkara ini, Para Penggugat pada pokoknya mengajukangugatan dengan tuntutan agar Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor42
118 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2843 K/Pdt/201324424e HPL Nomor 2/Belawan Sicanang tanggal 3 Maret 1993 seluas 9,36 Ha;e HPL Nomor 1/Belawan Bahagia tanggal 3 Maret 1993 seluas 1,36 Ha;h Bahwa sertifikat HPL Nomor 1/Belawan I tanggal 3 Maret 1993 seluas 278,15Ha atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku Tergugat I DalamKonvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, sesuai dengan Surat Ukur Nomor1274/1993 tanggal 2 Maret 1993 yang dikutip dari Peta Situasi Khusus Nomor42/01/IV/1992 tanggal 24 November 1992 yang dibuat oleh Kantor
136 — 120
TIRA PERSADA baiktahun 2009 dan 2010 dalam menentukan jumlah PPN terhutangkarena sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf i UndangUndang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang nomor42 tahun 2009, yaitu pengkreditan Pajak Masukan tidak dapatdiberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajakatau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkandalam