Ditemukan 4597 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : serai sejati serang sehati sekaki
Penelusuran terkait : Pt. serasi autoraya Pt serasi shipping indonesia Pt. serasi auto raya; Direktur jenderal pajak ; pt. serasi autoraya; Direktur jenderal pajak vs pt. serasi autoraya; Direktur jenderal pajak vs pt. serasi autoraya;; Direktur jenderal pajak vs pt serasi autoraya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — Drs. Surya Djahisa, M.Si
73 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi susudah KUHAPberlaku, aparat penegak hukum harus menempatkan diri dalamsuatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskankeseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan danperlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan danperlindungan hakhak azasi manusia...berarti kita tidak dapatmengarahkan fungsi dan wewenang aparat Penyidik bukan lagisemata mata sebagai instrument of power tapi lebin dekat kepadafungsi dan wewenang yang dicitacitakan, sebagai agency ofservice...bahwa
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 23-01-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pdg
Tanggal 26 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.MULYADI SAJEAN, SH. MH
2.NOVI OKTAVIANTI,SH
Terdakwa:
ELVY MADREANI SH Pgl EVI
291 — 105
  • Menjamin terujudnya rumah yang layak huni danterjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur,terencana, terpadu dan berkelanjutan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA
Register : 18-03-2010 — Putus : 01-12-2010 — Upload : 14-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.PL.R
Tanggal 1 Desember 2010 —
125 — 12
  • (dalam bukunya tersebutdiatas, hal. 5657), untuk mengetahui halhal apa yang wajib dilaksanakan para pihak dalam memenuhiperjanjian harus dilihat dari beberapa sumber : 88a. undangundang ; $n 22 nn nn nnn nn nn nnn nn nnn nn nn nn nn nnn nnb. surat perjanjian yang dibuat ; c. tujuan (streking) dari perjanjian dan sifat perjanjian ; Bahwa Pelaksanaan yang baik dari suatu perjanjian didasarkan pada kepatutan (behoorlijk),artinya debitur melaksanakan kewajibannya menurut yang sepatutnya, serasi, dan
Pengadilan PA TANJUNG REDEP Perdata Agama Perceraian
Register : 10-02-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.TR
Tanggal 19 Juli 2017 — PENGGUGAT TERGUGAT
41 — 20
  • Halini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Agustus1972 Nomor : 140 K/Sip/1971 yang menyatakan : bahwa petitumsubsider atau putusan seadiladilnya dapat dikabulkan jika masihdalam ruang lingkup yang serasi dengan petitum primer dan tidakmenyimpang dari posita yang tersebut dalam gugatan ;1.2. Eksepsi Gugatan Lampau Waktu.557.
Pengadilan PA PASIR PANGARAYAN Perdata Agama
Register : 02-04-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Ppg
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 9
  • Makna kata "sesuai menurut Kamus BesarBahasa Indonesia dapat berarti: 1) tidak bertentangan, 2) serasi, dan 3) cocok.Di sisi lain, dalil tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut jugabersesuaian dengan fakta lain bahwa antara Pemohon Konvensi danTermohon Konvensi telah berpisah rumah sejak tahun 2010 hingga saat ini.Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalilpokok Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaranantara Pemohon Konvensi dan Termohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — CHRIS LEO MANGGALA, dk vs DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk
159 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun asas Tertib Penyelenggaraan Negara dapat kitatemui dalam penjelasan Pasal 3 angka 2 UU Penyelenggaraan NegaraBersih sebagai berikut:Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalahasas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;Bahwa sudah menjadi asas umum bahwa sesuatu yang tidak berjalansecara teratur, serasi dan seimbang akan menciptakan tatanan hukumyang buruk dan akan saling berbenturan antara kewenangan institusiyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 05-07-2018 — Upload : 15-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2868 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Juli 2018 — DRS. ASLI YAKIN, M.Si bin (alm) ARSI YUSMAN
435 — 337 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yani GangSwadaya Kelurahan Mabuun senilai Rp647.640,00 tanggal 20Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiahselaku bendahara penerima;1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB Nomor 150atas nama Noor Islahudin yang beralamat di Komplek PerumKambang Tanjung Serasi Rt. 10 Kelurahan Pembataan senilaiRp226.674,00 tanggal 23 September 2010 yang diterima danditandatangani oleh Kamsiah selaku bendahara penerima;1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB Nomor 151atas nama Ruslantas
    Faisal yang beralamat di KomplekPerumahan Kambang Tanjung Serasi Rt. 10 KelurahanPembataan senilai Rp226.674,00 tanggal 22 September 2010yang diterima dan ditandatangani oleh Kamsiah selakubendahara penerima;1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB Nomor 152atas nama RS.
    Samsuni yang beralamat di Komplek PerumahanKambang Tanjung Serasi Rt. 10 Kelurahan Pembataan senilaiRp194.292,00 tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima danditandatangani oleh Kamsiah selaku bendahara penerima;1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB Nomor 160atas nama M. Gazali Rahman yang beralamat di Jalan JenderalHalaman 164 dari 382 halaman Putusan Nomor 2868 K/Pid.Sus/2017A.
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama
Register : 10-10-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.PST
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 26
  • Kel Baru, Kec Siantar Utara,Kota Pematangsiantar yang saat ini adalah rumah tempattinggalTermohon, namun Pemohon tidak serasi bertempattinggal dirumah tersebut karena rumah tersebut sudah banyak beberapaOrang yang tinggal dirumah tersebut diantaranya adalah anakanakdari Termohon, sedangkan rumah di Jalan Sriwijaya No. 124 H KotaPematangsiantar dalam keadaan kosong dan hanya ada anakperempuan Pemohon yang pada saat itu merantau ke Medan untukmelanjutkan Pendidikan Sekolah Tingginya, maka dari itu
Pengadilan PN SAMBAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-11-2019 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SAMBAS Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
1.YANA SUTARYANA alias YANA bin PONIMAN
2.FERDIANTO SOLIKHIN alias SOLIHIN bin PAIJAN
3.SYAEFUDIN
4.UNIB
5.PETRUS SIMON
6.MIKAIL IKA
7.NANA S
8.SUTARDI
9.SULAIMAN
10.ELAN
11.TASWIN
12.BAMBANG SUKIRNO
13.SURYADI
14.MUHAJIR
15.ROSIDIN
16.OBOH
17.RUDI
18.SARLAM
19.BUNYAMIN
20.RIDWAN
21.SAIPUL HAMDI
22.SUHARDI
23.WELLY DIKAPRIO SUHARIALDO
24.KOMORIYANA
25.MAKSUDIN
26.WAHYU
27.SUDIANTO
28.SUTIYO
29.AFREDO
30.UDIN ZAINUDIN
31.KARIK
32.MARIA MAGDALENA JIMAH
33.ANSELMUS JEFRI
34.NYONYAH
35.WASLI
Tergugat:
SUMBER TANI AGUNG GROUP CQ. PT. Karya Sukses Utama Prima
Turut Tergugat:
Bupati Sambas
166 — 90
  • kesejahteraantransmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataanpembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.Pasal 4Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan danproduktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, danmewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosialbudaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.Pasal 5Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran pendudukyang serasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298 K/TUN/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — I. BAMBANG PRAYOGO, DKK., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SILEGON VS PT. GRIYA SINAR PERAK DAN I. LINA SUHERLINA., II. MUSLIH YUSUF, BA;
122 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sengketa Yang Diterbitkan Tergugat TelahMengabaikan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.a)b)Pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalahsebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka(2) UU Nomor 28/1999 yang menyatakan:Yang dimaksud dengan Asas Tertib PenyelenggaraanNegara adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan,keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan negara;Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tertiob PenyelenggaraanNegara adalah tindakan yang teratur, serasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk VS SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN, DK
147 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam Pasal 19 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman disebutkan sebagaiberikut :Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atausetiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untukmenempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalamlingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur:Bahwa Pasal 32 ayat 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 TentangPerumahan Dan Kawasan
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 15-10-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 676/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2021 — Penggugat:
Pusat Koperasi Kartika “A” Bukit Barisan
Tergugat:
1.PT. POLY KENCANA RAYA
2.SANTO SUMONO
157 — 38
  • Karya Serasi Jaya Abadi sebagaimana Surat dari PT. PolyKartika Sejahtera Nomor : PKS/013/A/X/2020 tertanggal 07 Oktober2020 ;43. Bahwa TIDAK BENAR dan TIDAK ADA HUBUNGANNYA dalilPenggugat angka 25 (dua puluh lima) pada halaman 12 (dua belas)s/d 13 (tiga belas) yang menyatakan sejak tahun 2007 hinggasekarang Tergugat II tidak pernah memberitahukan kepadaPenggugat tentang Susunan Direksi PT. Polykencana Raya.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-10-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Januari 2020 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
IRWAN
247 — 706
  • Serasi Shipping Indonesia Cilegon Banten dan terakhir KeagenanPT. Kerajaan Lintas Samudra Serang Banten;3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Agustus 2015 —
1223 — 1159
  • Bahwa setiap proses penegakan hukum harus berlandaskan prinsipkeseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat danmartabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan danketertiban masyarakat.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Perijinan
Register : 07-03-2011 — Putus : 18-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR
Tanggal 18 Agustus 2011 — PT. KAWEI SEJAHTERA MINING; VS BUPATI RAJA AMPAT; PT. ANUGERAH SURYA INDOTAMA
757 — 622
  • Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR74Negara, yaitu Tergugat dalam sistim administrasipemerintahan sudah tidak teratur, tidak serasi maupuntidak tertib administrasi Pemda Kabupaten Raja Ampat ;Bahwa yang dimaksud dengan asas Tertib AdministrasiPenyelenggara Negara dalam Pemerintahan = yang baikadalah bukan merupakan asas yang membuka diri terhadaphak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,Jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaranegara dengan tetap memperhatikan perlindungan atasHak
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 22-11-2019 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1427/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK
273 — 243
  • AL.510/419/16/KSOP.Btn14 dengan GeneralAgen PT Serasi Shiping Indonesia dan Lokal agen PT Kerajaan Lintassamudera serta Surat Pelepasan Pelabuhan dikeluarkan oleh RoyalMalaysian Costoms departemen tanggal 13 Desember 2014;Bahwa saat ini Kapal IK Merdeka udah tidak ada di pelabuhan merakberdasarkan urat Persetujuan Berlayar No.M.1/KSOP.1/I/2018 tangal 11Januari 2018;Bahwa Kapal IK Merdeka dapat berlayar dari Pelabuhan Merak dengantujuan Pelabuhan Port Kelang Malaysia karena adanya jaminan untuksekali
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 15-09-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 452/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : Halomoan Simanungkalit
Pembanding/Tergugat II : Kostan Simanungkalit
Pembanding/Tergugat III : Paido Tua Silaban
Pembanding/Tergugat IV : Jekson Manalu
Pembanding/Tergugat V : Martua Panahatan Lumbangaol
Pembanding/Tergugat VI : Ir Manogar Panahatan Lumbangaol
Pembanding/Tergugat VII : Rita Rifana Lubis
Pembanding/Tergugat VIII : Jumatongam Simamora SH MH
Terbanding/Penggugat : Koperasi Pegawai Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Tapanuli Utara
Terbanding/Turut Tergugat I : Bangkit Tua Simanungkali anak dari alm Mangisi Simanungkalit
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cq Camat Kecamatan Sipoholon cq Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit
Terbanding/Turut Tergugat III : Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cq Camat Kecamatan Sipoholon cq Kepala Desa Tapian Nauli
189 — 147
  • Bahwa oleh karena itulah pertimbangan hukum dan amar putusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadillperkara aquo telah tepat dan benar, serasi, selaras, dan seimbang denganrasa keadilan yang berlaku ditengah tengah masyarakat, sehingga beralasanhukum untuk dipertahankan dan dikuatkan, dan karena itupulalah alasanalasan dan keberatan keberatan Para Pembanding yang tertuang dalam dalildalil Memori bandingnya haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkandalam pemeriksaan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 07-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 5/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
PT. FAJAR SAKTI PRIMA Diwakili Oleh Dato' DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
249 — 89
  • Bahwa, yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan Negaraadalah tindak yang teratur, serasi dan seimbang. Contoh palingkonkret adalah ketika Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 540/05/IUPPU/DPEIV/VIII/2003 tentang IzinUsaha Pertambangan (IUP) KP Penyelidikan Umum, yang kemudianditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :540/03/KPEr/DPEIV/II/2004 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi (KW.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 13-08-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN MALANG Nomor 174/Pdt.G/2014/PN Mlg
Tanggal 12 Mei 2015 — NY. SUNDARI, dkk vs Ny. YOEVINA, dkk
59 — 26
  • bunyi petitum sepanjang hal tersebutdiuraikan dalam posita gugatan, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung tanggal 12 Agustus 1972 No.140 K/Sip/1971 menyebutkan :Putusan judex facti yang didasarkan pada petutim subsidair yaitu*permohonan mengadili menurut kebijaksanaan pengadilan hinggakarenanya merasa tidak terikat kepada rumusan putusan primair,dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatuputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalamkerangka yang serasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 01-10-2015 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 07-02-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 373/PDT.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 28 Desember 2016 — Ir.MUHIDIN (ahli waris dan wakil ahli waris almarhum Nasroh AM); X PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN; Diwakili oleh Mayjen TNI Purn TABRIE
418 — 390
  • I1117.Bukti T12/T.I.i1218.Bukti T13/T.I.i1319.Bukti T14/T.IL.i14Hasil ploting padu serasi foto udara terkini lokasi objeksengketa dalam persidangan perkara Nomor : 373/Pdt.G //2015 /PN.Jkt.Pst. dengan petaInventarisasi tanah, bangunan Nomor : 49inv/1991,skala 1:500 yang ditandatangani oleh Lurah KebonKosong, Camat Kemayoran, Ketua DPPKK, KepalaKantor Pertanahan Jakarta Pusat dan WalikotaJakarta Pusat;Foto copy Surat Law Firm Francois Hallatu &Associates, Nomor : 092/LOFH/PK/IX/15, tanggal14 September