Ditemukan 4631 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Informasi publik
Keterbukaan publik
Kebijakan publik
Keterbukaan informasi publik
Register : 18-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
144 — 126
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
144 — 126
yang telahdipotong atau dipungut.Bahwa keterlibatan "pihak lain pada saat terjadinya tindak pidanaperpajakan, misalnya ikut bersamasama untuk tidak melaporkan SuratPemberitahuan dan/atau ikut bersamasama untuk tidak menyetorkan pajakyang telah dipotong atau dipungut.Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undangundang KUP: Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidangperpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasaWajibPajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan
Publik, Konsultan Pajak, atau pihaklain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turutserta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukantindak pidana di bidang perpajakan.Sehingga pihak lain dihukum samasebagai pelaku sebagaimana mereka yang melakukan tindak pidana yangdiatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c dan huruf i UU KUP.Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU KUP diatur bahwa ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku jugabagi wakil, kuasa
Putus : 11-02-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 43/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM Tanggal 11 Februari 2014 —
54 — 19
54 — 19
Pos Indonesia adafungsipembinaan SDM dalam hal ini dilakukan Direktorat SDM (Sumber dayamanusia) sedangkan untuk pengawasan dilakukan oleh SPI (SatuanPengawasan Internal) yaitu berupa pemeriksaan rutin dan pengawasan olehKantor Akuntan Publik serta pihak BPK RI.
Register : 06-04-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn Tanggal 29 Oktober 2015 — - ARISUMARTO TASLIM Bin EDI SUMARTO (Alm)
99 — 24
99 — 24
UU Nomor 20 tahun 2001 yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalahHalaman 216Putusan TIPIKOR No. 25/Pid.SusTPK/2015/PNMdnkerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;Sedangkan pengertian merugikan keuangan negara itu sendiri, menurut R.Wiyono, S.H, dalam bukunya Pembahasan Undang Undang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 32, menyatakan bahwayang
Register : 28-04-2022 — Putus : 29-06-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 6/PID.TPK/2022/PT JMB Tanggal 29 Juni 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Reynold, SH., MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUMARDI, S.STP, M.H Bin AHMAD Diwakili Oleh : Bahrul ilmi yakum & Partenrs
394 — 61
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUMARDI, S.STP, M.H Bin AHMAD Diwakili Oleh : Bahrul ilmi yakum & Partenrs
394 — 61
Perjalanan Dinas ke Kantor Akuntan publik Suryati dan Kantor Akuntan Publik Kartoyo dalam rangka koordinasi pelaksanaan audit dana kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000,- (tidak disertai foto);
300.
Register : 03-09-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1235/Pid.B/2018/PN Mks Tanggal 28 Januari 2019 — Penuntut Umum:
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI. ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA
1163 — 1200
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI. ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA
1163 — 1200
., CPA,Certified Public Accountant pada Kantor Akuntan Publik Jamaluddin, Ardi,Sukimto, dan rekan.Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti antara lain ;1) 1 (satu) Pasang sepatu merk Botega veneta made in Italy warnacoklat.2) 1 (Satu) Pasang sepatu merk Louis Vuitton warna abuabu.3) 1 (Satu) pasang sendal merk rene Caovilla venezia warna hitam.4) 1 (satu) Pasang sepatu merk Malissa+le patit prince warna hijaumuda.5) 1 (Satu) Pasang sepatu merk Steve Modden warna
Register : 22-07-2022 — Putus : 30-11-2022 — Upload : 01-12-2022
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg Tanggal 30 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
SARI RAMADHANI LUBIS, SH
Terdakwa:
DYAH WIDJIASIH NUGRAHEINI, S.E.
138 — 56
SARI RAMADHANI LUBIS, SH
Terdakwa:
DYAH WIDJIASIH NUGRAHEINI, S.E.
138 — 56
Tanjungpinang Makmur Bersama tanggal 31 Desember 2019 dari Kantor Akuntan Publik ARMANDIA.
32. 1 (satu) rangkap Asli Management Letter PT. TMB BUMD Periode 31 Desember 2018.
33. 1 (satu) bundel Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. TMB Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.
34. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima No. 5897 an. PRAMUDJI NUR M tanggal 30 Oktober 2019.
Register : 08-03-2023 — Putus : 17-07-2023 — Upload : 13-11-2023
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg Tanggal 17 Juli 2023 — Penuntut Umum:
YOSEP RUSDIAWAN, S.H.
Terdakwa:
ANDY CAHYADI, SE Bin (Alm) CUCU DARSONO
160 — 0
160 — 0
(copy legalisir);Daftar Kantor Akuntan Publik / Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa keuangan Per 20 Mei 2020. (copy legalisir);Beita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pengesahan Persetujuan Kajian Dewan Komisaris Terhadap Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT.BPR CIPATUJAH JABAR PERSERODA Tahun 2022 Tanggal 07 Februari 2022. (copy legalisir);AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT BANK PERKREDITAN RAKYAT CIPATUJAH JAWA BARAT PERSERODA Nomor 20 tanggal 08 Februari 2022.
Register : 13-02-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr Tanggal 16 Mei 2023 — Penuntut Umum:
Herdianto, SH
Terdakwa:
NATHANAEL SIMANJUNTAK
82 — 33
Herdianto, SH
Terdakwa:
NATHANAEL SIMANJUNTAK
82 — 33
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK untuk membayar uang pengganti sebesar yaitu sebesar Rp. 1.483.335.260,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah). sudah dikembalikan oleh terdakwa, yang diperhitungkan dengan seluruh uang yang dititipkan oleh Terdakwa ke Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan
Publik Pupung Heru Nomor: 001/RP/AUP/11/XI/21 tanggal 12 November 2021;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa ;
Penyidik menyampaikan pada BPK danBPK memberikan persetujuan, kalau BPKP, BPKP mengirimkan surat dulukepada BPK untuk mendapatkan mandat dan pendelegasian kalau suratnyadiijinkan, dan cara kedua tentu Menteri Keuangan meminta kepada Presidensepanjang ada penugasan ;Bahwa BPKP tidak menjawab dulu surat dari penyidik tapi ia menyampaikan dulusuratnya pada BPK untuk diminta ijin delegasi atau mandat, karena di Pasal 5 UUNo. 15 tahun 2004 BPK boleh mendelegasikan dan memberikan mandat kepadaBPKP atau Akuntan
Publik, suratnya nanti atas nama BPK, secara teknis sudahdiatur dalam Peraturan BPK kalau tidak ada begitu berdasarkan undangundangtidak berwenang dan tidak sah ;Bahwa BPK Lembaga Negara, BPKP lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Presiden, maka kemudian apabila Presiden menugaskan makasebenarnya itu menjadikan dasar hukum dia menimbulkan wewenang kepada diauntuk melakukan pemeriksaan, meskipun dalam undangundang itu tidak ada.
Pasal 4 (1) dan Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 menerbitkanwewenang kepada dia BPK bisa memanfaatkan hasil audit BPKP, tetapi BPKPhanya dapat melakukan audit khususnya audit investigasi atas mandat atau atasperintah Presiden dan Menteri Keuangan atau Kepala Daerah ;Bahwa terkait Norma yang termuat dalam peraturan BPK Nomor : 1 tahun 2007BPKP juga tunduk pada normanorman peraturan BPK Nomor : 1 tahun 2007berlaku untuk BPK dan semua auditor yang ada di dalam BPK dan Direktorat itusendiri, atau Akuntan
Publik yang ditugaskan memeriksa Keuangan Negara ;Bahwa seharusnya auditor harus bertemu langsung pada pihakpihak yangdiperiksa bukan data skunder harus data primer turun dan bertemu langsungdengan terperiksa jadi ia memperoleh data itu dari pihak terperiksa tidak hanyabersumber dari yang dijelaskan dalam BAP itu data skunder namanya, yangdiperlukan itu data Primer ;Bahwa menurut ahli LHP tanggal 24 Oktober 2014 tersebut Pertama audit sajatidak memenuhi klasifikasi, yang kedua menghitung itu hasil
Sel.Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihaklain tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut sertamelakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan ;Menimbang, bahwa keterangan saksi Ariasri Yulistiati, Kepala SeksiPelayanan KPP PMA Empat menjelaskan bahwa berdasarkan laporan SPTTahunan PPh Badan tahun 2014 yang merupakan SPT Tahunan PPh Badanterakhir yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, bahwa penandatangan
First Anugerah Karya Wisata (FirstTravel) akan membuka pendaftaran Agen sebagai pengganti PIC;Bahwa seingat Saksi ada fee/komisi yang dijanjikan kepada Koordinatordan Agen sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) untuk setiapCalon Jemaah Umrah Paket Promo yang berhasil di rekrut danpembayaran akan dilakukan setelah Calon Jemaah Umrah tersebutdiberangkatkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);Bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pernahmelakukan audit kKeuangan oleh akuntan
publik tetapi Saksi tidakmengetahui nama dari akuntan publik tersebut yang dipergunakansebagai syarat perpanjangan ljin Biro penyelenggara Umrah dariKementrian Agama;Bahwa saksi mengetahui Annisa Desvitasari Hasibuan memiliki usahabutik tetapi Saksi tidak tahu kapan mulai berdirinya.
Dan masingmasing aspek tersebut ada nilainya;Hal 890 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN DpkBahwa Kementrian Agama RI hanya melihat dari laporan keuangan BiroPPIU yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (negara). Jika dilihat nilainyawajar meskipun dengan pengecualian maka akan tetap dapat diperpanjangizinnya;Bahwa Kementrian Agama RI melakukan pengecekan domisili dari tempatPenyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh tersebut, apakah sesuai denganlokasi yang ada pada dokumennya.
Terdakwa 1 ada Memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1(satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftardengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).b. Terdakwa 1 ada menjamin dalam bentuk Bank Garansi pada BankMandiri atas nama perusahaan PT First Anugerah Karya Utamasebesar Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan uangtersebut diserahkan ke Departemen Agama Pusat.c.
secara langsung atas objek sengketa,melainkan berdasar hak yang dimiliki pihak lain, terlebih pihak lain tersebut(Turut Terlawan II/PTPN VII) justru sudah menjadi pihak dalam perkara yangdiputus pengadilan dalam putusan yang terhadapnya diajukan perlawanan itu;Menimbang, bahwa kemungkinan diperbolehkannya Organ RUPS untukberdiri sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagai Pelawan mengacukepada putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pdt/2020, yang menyatakan:Bahwa berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan
Publik Djoko, Sidik danIndra sebagaimana Laporan Nomor DSI.IS/HO/045.PELNILAI/18 tanggal5 April 2018 termasuk dalam Daftar Aktiva PT Pelni (Persero) tahun 2017,karena mengacu pada Pasal 11 ayat (10) huruf i Anggaran Dasar PTPelni (Persero) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor AHU23622.AH.01.02 Tahun 2009, pelepasan dan penghapusanaktiva tetap PT Pelni harus mendapatkan persetujuan Menteri BUMNselaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Menteri
seluas 5 ha, ADAM DJUDJEpenguasaan tanah seluas 30 Ha dalam bentuk pagar gapura menuju lokasi tanahtersebut, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarayaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.301.011.161.288, (satu triliuntiga ratus satu miliar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapanpuluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Independen Nomor :004/PH/OPKJ/AUP/I/XII/20 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan olehPUPUNG HERU, Ak, CPA pada Kantor Akuntan
Publik (KAP) PUPUNG HERUatau sekitar itu, yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa berawal pada tahun 1989 H.
selaku Ketua Yayasanhanya melanjutkan kesepakatan tersebut ;Bahwa saksi selaku Ketua Yayasan pernah mengajukan bantuan dana Bansossebesar Rp. 200.000.000, dan dana tersebut setelah diterima oleh YayasanPerguruan Tinggi Soe digunakan untuk penyelenggaraan 4 (empat) programpendidikan, antara lain:e Biaya pengajar/dosen;e Kegiatankegiatan menyangkut penyelenggaraan pendidikan (misalnyaAkomodasi Dosen yang datang ke Soe);e Biaya operasional lainnya;Bahwa dan tersebut tidak pernah dilakukan Audit oleh Akuntan
Publik terhadapYayasan Perguruan Tinggi Soe, namun setelah digunakan oleh pihak YayasanPerguruan Tinggi Soe telah membuat laporan pertanggungjawaban kepadaBagian Bina Sosial Setda Kabupaten TTS ;Bahwa yang menjadi masalah dalam penyaluran dana bansos tersebut hanya atasdasar Memo dari Wakil Bupati TTS tanpa ada permohonan tertulis berupaproposan yang diajukan kepada Bupati untuk didisposisi, memo Wakil Bupatiyang dimaksus oleh saksi adalah sebagaimana yang ditunjukan oleh PenuntutUmum di persidangan
seluas 5 ha, ADAM DJUDJE penguasaan tanah seluas 30 Ha dalam bentuk pagar gapura menuju lokasi tanah tersebut, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu. merugikankeuangan negara sebesar Rp. 1.301.011.161.288, (satu triliun tiga ratus satumiliar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluhdelapan rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Independen Nomor004/PH/OPKJ/AUP/I/XII/20 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan olehPUPUNG HERU, Ak, CPA pada Kantor Akuntan
Publik (KAP) PUPUNG HERU atausekitar itu, yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa berawal pada tahun 1989 H.
Konsepsi tersebut sebenarnyasama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, yaitu dari kKeterangan saksisaksi, kKeterangan ahli yang diajukandipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa suratsurat
Konsepsi tersebut sebenarnyasama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan,yaitu dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli yang diajukandipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa suratsurat
Mdnberdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yangditunjuk ;Menimbang, bahwa adalah tidak pantas dan tidak adil apabila paraterdakwa dibebankan untuk mempertanggungjawabkan sesuatu perbuatan yangtidak ada dilakukan para terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menghitungberapa sebenarnya kerugian keuangan Negara atas perbuatan para terdakwaberdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, keteranganahli dan bukti surat. ;Menimbang, bahwa terdakwa Drs.
masingmasingrepresentasi yang mempunyai kapasitas sesuaidengan saham yang diwakili oleh masingmasingentitas pemegang saham; Hal350 dari 434 Hal Putusan Nomor 907/Pdt.GKPPU/2016/PN Jkt.Sel Terlapor adalah satu entitas bisnis asing yang didirikan danditetapkan berdasarkan International Business Companies Act,Cap. 291, berkedudukan di Tortola, British Virgin Island yangsejak awal berdiri sendiri, independen dan mempunyai laporankeuangan yang terpisah dari entitas bisnis manapun dan selaludiaudit oleh Akuntan
Publik dan dilaporkan kepada SKK Migas. 28.5.428.5.5Bahwa begitu pula halnya dengan Terlapor Ill,Terlapor ll adalah Perseroan Terbatas yangdidirikan berdasarkan hukum Negara RepublikIndonesia dengan Pemegang Saham, sebagaiberikut; China Oilfield Services Southeast Asia (BVI)Limited sebanyak 380.000 (tiga ratus delapanpuluh ribu) saham atau sebesar 95% (sembilanpuluh lima persen); dan PT Sinarindo Prima, sebanyak 20.000 (duapuluh ribu) atau sebesar 5% (lima persen);dengan demikian semakin jelaslah
| 1 | 1 (satu) berkas asli Surat Kuasa Direksi Nomor : 05 tanggal 23 Juni 2018 perihal Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015 Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 — 119 — 47 Register : 27-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 12-03-2021 Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL Tanggal 24 Agustus 2020 — 230 — 143 Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018 Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk Tanggal 30 Mei 2018 — ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN 9582 — 4422 Register : 16-06-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 21-12-2021 Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat: PT. Perkebunan Nusantara III Persero Tergugat: PT. Bumi Madu Mandiri Turut Tergugat: 1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan. 2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) 228 — 154 Register : 19-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 18-11-2021 Putusan PT KUPANG Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG Tanggal 26 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUPARDI TAHIYA Diwakili Oleh : Makarius Paskalis Baut, SH 236 — 308 Register : 14-04-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 01-10-2015 Putusan PN KUPANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 3 September 2015 — YAKWILINA OEMATAN alias YENI 64 — 45 Register : 14-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 18-11-2021 Putusan PT KUPANG Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG Tanggal 26 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi 309 — 445 Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019 Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum: AGUSTIAN SH MH Terdakwa: 1.ASRI KOMSANI, SIP. MSI. Als ASRI Bin M RASIDI 2.ZAINAL ARIFIN, M.Pd Als ZAINAL Bin H. BEDULANA 3.ALFRIYANSYAH, ST Als YAN Bin SYAMSUL EFENDI 139 — 70 Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019 Putusan PN BENGKULU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum: AGUSTIAN SH MH Terdakwa: ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK Alm 103 — 46 Register : 23-01-2013 — Putus : 20-05-2013 — Upload : 04-05-2014 Putusan PN MEDAN Nomor 17/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Tanggal 20 Mei 2013 — - Drs. Fonaha Zega
- Yasoni Nazara, BA 132 — 101 Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 20-06-2017 Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 907/Pdt.G.KPPU/2016/PN JKT.SEL Tanggal 27 April 2017 — - PT. COSL INDO
- PT. HUSKY â CNOOC Madura Limited
Lawan
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) 402 — 608 |