kali 20 (duapuluh) Centimeter ;Bahwa batasbatas tanah yang dipersengketakan anatara Penggugat dan ParaTergugat adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Penggugat ; Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Para Tergugat ; Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Para Tergugat ; Sebelah Barat berbatasan dengan lorong buntu ;Bahwa di atas tanah yang dipersengkatan tersebut ada bangunannya dan saksibekerja sebagai tukangnya dan bangunan tersebut adalah milik Para Tergugat sesuaidengan yang tertera di surat

Ijin Mendirikan Bangunan ;Bahwa sebelum saksi mengerjakan bangunan tersebut ada kesepakatan mengenaibiaya kerja yaitu sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;Bahwa tahapantahapan yang saksi lakukan sebelum melakukan pembangunanadalah pertama saksi membersihkan lokasi yang akan dibangun dan selanjutnyasaksi melihat gambar dan menyesuaikan bangunan tersebut seperti apa yang adadalam gambar ;Bahwa setahu saksi tidak ada bangunan di atas tanah yang menjadi sengketatersebut ;Bahwa saksi pernah

Surat ijin mendirikan Bangunan (SIMB) tanggal 6 September 2013;m.Surat pemyataan Agus Supiandi tangal 6 September 2013;Bahwa dokumendokumen tersebut diatas sudah. semuanya diserahkansebagai bukti dan sudah dipertimbangkan pada persidangan terdahulubaik di tingkat PH Cianjur, PT Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembaliyang pada pokoknya menyatakan sah Akta Jual Beli antara Terlawan danIl dan Membatalkam Akta Jual Beli antara Terlawan II dengan Terlawan IIIuntuk lebih rinci Terlawan dan Il mengajukan

Fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan No.239 Tahun 2012, diberi tandabukti T.8;. Fotokopi Perjanjian Kredit pada Bank BNI atas nama Abraham Nanlohytanggal 04 Maret 2015, diberi tanda bukti T.9;10.

Ayalis Langgeng Wisesa) pernahmembawa Pemda Trantip mau membongkar rumah warga yang tinggaldi gang Langgar, akan tetapi Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill danwarga lainnya menunjukan Surat Ijin Mendirikan Bangunan, Surat PajakBumi dan Bangunan dan Surat Ijin Penghuni Rumah di Gang Langgarlalu Pemda, Trantib tidak jadi membongkar rumahrumah wargatersebut;Saksi 2 : Darwin Tirta Kayuwangsa;Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat (PT. Ayalis LanggengWisesa) dan kenal dengan Tergugat (dr. H.

Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 196N/DTK/WM/2006,tanggal 09 Mei 2006 (Vide Bukti Tl, TIl, TIII4);b. Surat Ijin Mendirkan Bangunan No. 539/XII/DTKNVM/2006,tanggal 29 Desember 2006 (Vide Bukti Tl, TIl, TIIl 5);c. Surat ljin Mendirkan Bangunan No. 123/II/DTKNVM/2007,tanggal 26 Februari 2007 (Vide Bukti Tl, T11, TIII6);d. Surat Ijin Mendirkan Bangunan No. 164/III/DTKNVM/2007,tanggal 26 Maret 2007 (Vide Bukti Tl, TIl, TIII7);e.

Photocopy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503/IMB.225DCKP/2005, tanggal 31 Mei 2005, untuk Bangunan Pusat PerbelanjaanModern dan Hiburan Sadang (Sadang Terminal Square), selanjutnyadiberi tanda............:cceeee T. 8;9. Photocopy Akta Akuisisi Nomor 72 tanggal 12 Juni 2009, yang dibuatdihadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains,Notaris di Jakarta. (Pengambilalihan Saham). selanjutnya diberiEAN Blesc: ciss cameos ccs seme vis eaeesessene T. 9;10.

, bahwa dasar kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan in litisadalah adanya perubahan peruntukan jalan dari jalan perumahan menjadi jalan umumsebagai akibat adanya kendaraan keluar masuk perumahan dari dan menuju rumah sakit,dan adanya bau/aroma yang tidak sedap dan tidak sehat sebagai akibat pembakaran yangdilakukan oleh rumah sakit, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keadaan yangbukan disebabkan oleh pelaksanaan mendirikan bangunan berdasarkan Surat KeteranganRencana Kota dan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh TergugatI,tetapi keadaan dimaksud diakibatkan langsung oleh penyelenggaraan rumah sakit onkologi,karena meskipun bangunan telah didirikan berdasarkan obyek sengketa yang diterbitkanoleh TergugatI, tetapi apabila bangunan tersebut belum atau tidak dipergunakan untukmenyelenggarakan Rumah Sakit Onkologi berdasarkan jin dari TergugatIV, makakeadaan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut juga belum pasti terjadi ; Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal

itu adalah tepat dan berdasarkan hukum bila Tergugat IV dinyatakan telahmelakukan perbuatan melawan hukm oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) danbukti hak brupa sertifikat hak milik tanah No. 48/Batang Sarosa, 49/Batang Sarosa, 50/Batang Sarosa, 51/Batang Sarosa dan 52/Batang Sarosa tahun 2001 yang diterbitkan olehTergugat IV/Kantor pertanahan Kabupaten Bengkalis dinyatakan tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum;TERHADAP TERGUGAT V (BUPATI BENGKALIS)Bahwa Tergugat V telah menerbitkan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 120/IMB/2001 atas nama Tergugat I (Ujang Sonik) diatas tanah yang bukan milik sahTergugat I jelas merupakan perbuatan yang tidak cermat, disamping iu keabsahan IMBNo.120AMB/2001 patut diragukan, karena Dalam Berita Acara pemeriksaan lokasidalam rangka mengeluarkan IMB tidak minta pendapat lebih dahulu dari Penggugat IIyang mempunyai hak dan secara Faktual telah menguasai tanah sejak tahun 1957 danbersama Penggugat I telah menguasai tanah sejak 1983;Dalam Berita

2/3/2015 nilai Rp 480.000.000,Bilyet Giro NO 556029tgl 2/3/2015 nilai Rp 490.000.000,Bilyet Giro NO 556028tgl 2/3/2015 nilai Rp 480.000.000,Bilyet Giro NO 556026tgl 26/2/201 5nilai Rp 101.600.000,Yang telah dicocokkan dengan foto copynya (asli pada Bank BCA) selanjutnyadiberi tanda T.II8 ;Foto copy surat ijin mendirikan bangunan atas nama Drs.lmam Saroni(Penggugat) dengan No. jjin 379/DPKP/BU/GS tanggal 20 Juni2001.peruntukan Toko/bangunan Ruko (objek sengketa) telah mendapatkanjin mendirikan bangunan

Menyatakan sah dan mengikat secara hukum surat KeputusanWalikota Balikpapan NO. 188.4549/2017 tanggal 8 Februari 2017 yangmencabut surat Ijin Mendirikan Bangunan NO. 2117/DTPKBU/GSR atasnama Denny Setiawan.

Penggugatadalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari denganseksama jawab menjawab kedua belah pihak berperkara dapat menyimpulkanbahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah disatupihak Kuasa Para Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan bahwapada Tahun 2013, atas permohonan dan persyaratan yang diajukan olehPenggugat yang mewakili Pondok Pesantren Ubay Bin Kaab,Tergugat/Walikota Mataram telah menerbitkan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) Nomor 148/KPTS/IMB/CKK/VV2013 tanggal 3 Juni 2013,diberikankepada Penggugat , yang memimpin pondok Pesantren Ubay bin Kaab,sehingga secara hukum Penggugat adalah selaku pemegang hak atas IMByang telah memenuhi persyaratan dan prosedur hukum, seiring denganmulainya pembangunan kelas kelas dan mushala pondok, pada sekitar bulanOktober 2015 Penggugat menerima undangan dari Bakesbangpoldagri NTB,dan berdasarkan kesepakatan pengelola pondok dan kepercayaan yang diamanatkan

Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 01292/IMB/ 1310/03.01/03, tanggal 4 November 2003 atas nama Penggugat (SUKASNO)sesuai Keputusan Walikota Medan yang dikeluarkan oleh SekretariatHalaman 4 dari 57 hal. Put. Nomor 755 K/Pdt/2016Daerah Kota, Pemerintah Kota Medan;> Foto copy Bukti P2 terlampir;6.

pembayarannya dilakukan secarabertahap untuk kemudian pelunasan pembayarannya akandilaksanakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, apabilaSertifikat Hak Milik atas tanah tersebut telah terbit dari KantorPertanahan Kota Bandung dan tertulis atas nama Pihak Pertama;Bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan tanah dan bangunantersebut kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua dalamkedudukannya selaku Pembeli telah melaksanakan pembangunandatas tanah tersebut dengan persetujuan dari Pihak Pertama dantelah diterbitkan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan Nomor :503.648.1/1059/BPPT tanggal 04 Maret 2013, sehingga PihakPertama mengakul bahwa tanah dan bangunan tersebut telahdikuasal sepenuhnya dengan baik oleh Pihak Kedua selakuPemilik;Bahwa selanjutnya antara Pihak Perflama dengan Pihak Keduatelah terjadi perselisihan mengenal jumlah sisa pembayaran dariharga jual bell, waktu pembayaran dan caracara pembayaran.Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut diatas PihakPertama dan Pihak Kedua telah sepakat mengikatkan diri

Bahwa pihak Pertama telah menyerahkan tanah dan bangunan tersebutkepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dalam kedudukannya selaku Pembelitelah melaksanakan pembangunan diatas tanah tersebut dengan persetujuandari Pihak Pertama dan telah diterbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan,Nomor: 503.648.1/1059/BPPT, tanggal 04 Maret 2013, sehingga PihakPertama mengakui bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dikuasaisepenuhnya dengan baik oleh Pihak Kedua selaku Pemilik;Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut

pembayarannya dilakukan secarabertahap untuk kemudian pelunasan pembayarannya akandilaksanakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, apabilaSertifikat Hak Milik atas tanah tersebut telah terbit dari KantorPertanahan Kota Bandung dan tertulis atas nama Pihak Pertama;Bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan tanah dan bangunantersebut kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua dalamkedudukannya selaku Pembeli telah melaksanakan pembangunandiatas tanah tersebut dengan persetujuan dari Pihak Pertama dantelah diterbitkan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan Nomor503.648.1/1059/BPPT tanggal 04 Maret 2013, sehingga PihakPertama mengakui bahwa tanah dan bangunan tersebut telahdikuasai sepenuhnya dengan baik oleh Pihak Kedua selakuPemilik;Bahwa selanjutnya antara Pihak Pertama dengan Pihak Keduatelah terjadi perselisihan mengenai jumlah sisa pembayaran dariharga jual beli, waktu pembayaran dan caracara pembayaran.Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut diatas PihakPertama dan Pihak Kedua telah sepakat mengikatkan diri kedalamPerjanjian

Bahwa pihak Pertama telah menyerahkan tanah dan bangunan tersebutkepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dalam kedudukannya selaku Pembelitelah melaksanakan pembangunan diatas tanah tersebut dengan persetujuandari Pihak Pertama dan telah diterbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan,Nomor: 503.648.1/1059/BPPT, tanggal 04 Maret 2013, sehingga PihakPertama mengakui bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dikuasaisepenuhnya dengan baik oleh Pinak Kedua selaku Pemilik;Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa Sertifikat yang diajukan olehPara Penggugat adalah berupa Sertifikat Hak Pakai dan Sertifikat Hak GunaBangunan, yang mana sertifikatsertifikat tersebut semuanya telah habis/berakhir masa berlakunya, selain itu para Penggugat juga mengajukan Suratsurat bukti berupa Surat ijin mendirikan bangunan, Surat permohonanperpanjangan Hak Guna Bangunan, Surat Penolakan Perpanjangan HGB dariWalikota Banjarmasin, Surat Lapor Kehilangan sertifikat HGB, Surat KeteranganWaris

mempertimbangkan buktibukti , baik bukti saksi maupunbukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding Perkara a quo.Bahwa bukti T.1 berupa sertifikat, adalah merupakan alat bukti yang kuat dandapat dipertanggung jawabkan secara hukum, karena penerbitannya telahdilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.Bahwa dengan demikian maka bukti T.1 tersebut merupakan alat bukti yangsah menurut hukum.Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT KPGBahwa demikian pula bukti T.2 berupa Surat

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB),meskipun bukan merupakan bukti kepemilikan tapi setidaknya berkaitandengan bukti T.1 berupa sertifikat karena untuk memperoleh IMB , makatanah tersebut harus telah mempunyai setifikat.Sama halnya dengan bukti T.3, berupa bukti Pembayaran PBB, meskipunPBB bukan merupakan bukti kepemilikan, namun apabila bukti T.3 ini jikadikaitkan dengan bukti T.1, maka jelas menunjukkan bahwa Tanah ObyekSengketa adalah merupakan MILIK SAH DARI TERGUGAT/PEMBANDING.Bahwa demikian pula

tentangadanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas penerbitan SuratIjin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang menjadi objek sengketa.Padahal dalam pengajuan gugatan merujuk kepada UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Juncto Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Nomor 51Tahun 2009 tersebut sangat jelas dan terang menekankan adanyakepentingan hukum Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Surat ljinMendirikan Bangunan (SIMB) a quo; Bahwa dalam hal ini kepentingan Penggugat yang mana yang telahdirugikan dalam penerbitan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB )yang menjadi objek sengketa atas nama Tergugat Il IntervensiHalaman 21 dari 62 halaman.

PemohonIMRON DJOJO SANTOSO, SE telah melengkapi Gambar Bestek Sesuai Lokasi,sebagaimana Berita Acara Penyerahan Kelengkapan berkas dan selanjutnya padatanggal 1752010 Surat Ijin Mendirikan Bangunan Gudang Palawija telahditerbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo (TergugatI).

Pusaka Lima Pilar (Terlawan );Bahwa setiap pembeli (konsumen) terlebin dahulu mengisi formulir danharus mematuhi tata cara yang ditetapbkan oleh PT.Pusaka Lima Pilarselaku pengembang (developer), pembayarannya ada yang cash tempodan tunai;Bahwa Saksi mengerjakan rumah selain sesuai dengan brosur jugamemenuhi kehendak konsumen (renovasi) dari awal sampai serah terimakunci berikut surat ijin mendirikan bangunan (IMB);Bahwa karena itu setiap mengerjakan rumah Saksi tahu siapapembelinya (pemilik) karena

Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIM.B), berdasarkan Surat KeputusanCamat Ciwandan Kota Cilegon Nomor 648/18/SIM.B/V/Kec.Cwd/2010/PM, tanggal 27 Mei 2010 ;h. Bahwa, untuk penjagaan dan pengamanan tanah obyek sengketaPenggugat telah melakukan perjanjian dengan pernah bekerjasamadengan :e PT. Metro Security Nusantara, sebagaimana tersebut dalam SuratPerjanjian Penyediaan Tenaga Satuan Keamanan, tanggal 29 Maret2011 ;e PT.