Ditemukan 456 data
67 — 31
atau Kelompok Tani yang berhak mengelolanya, kecualisebagai pembayaran ongkos tanam tebu kepada anggota kelompok tani yang dipekerjakansebagai buruh tani ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat halhal tersebut di atas bukansaja merupakan pelanggaran dari sisi administrasi, akan tetapi telah teramat jelas sisi perbuatanpidananya, dimana terhadap halhal tersebut terdakwa EDI JUNAIDI paham betul bahwasemua itu dilakukan dalam suatu skenario yang norma dasar nya adalah persekongkolan jahatyang
107 — 86
Berdasarkan uraian SuratDakwaan Oditur Militer Tinggi Surabaya, makaOditur mengaitkan perbuatan Pasal 97 ayat (1)KUHPM sebagai tindakan yang dilakukan olehbawahan yang dipengaruhi atau dibujuk olehterdakwa, sehingga demonstrasi masa yangdilakukan masyarakat desa Pesouha dan HukoHuko dianggap oleh Oditur sebagai perbuatan jahatyang dimaksudkan oleh Pasal 127 KUHPM.Dengan mengaitkan Pasal 127 KUHPM ke dalamPasal 97 ayat (1) KUHPM, maka sudah dapatdipastikan Terdakwa tidak terobukti melakukan tindakpidana
PT Bina Mobira Raya
Tergugat:
1.Firdaus Abdullah Siddik
2.Indriyani Siddik
Turut Tergugat:
1.Hariyadi
2.Eddy Nyoman Winarta, S.H
3.I WAYAN GEDE DARMA YUDA,SH,M.Kn
4.Ni Wayan Widastri, SH
5.Richard Yerry Puryatma, SH,Mkn Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
6.Sik Anik Halim Wijaya
7.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
8.RICHARD YERRY PURYATMA, SH., M.Kn.
9.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
168 — 116
Polisitersebut diatas membuktikan segala perbuatan Terlapor (Turut Terbantahl,Turut Terbantah Il dan Turut Terbantahlll) terkait atas tanan SHM No.282/Kutuh dan No. 283/Kutuh TIDAK ADA KESALAHAN yang merugikanPelapor ;Ada Pernyataan Turut Terbantah dituangkan dalam Akta No. 59tanggal 27 Agustus 2019 ;Turut TerbantahI telah menerangkan dan dituangkan dalam Akta No. 59yang intinya :Seluruh kejadian sejak awal sampai dengan adanya perkara No.304/Pdt.G/2015/PN.Dps adalah merupakan bagian rancangan jahatyang
177 — 51
dalam pasal yang Penuntut Umum Dakwakantersebut bersifat alternatif sehingga salah satu Inti Delik (delictsbestanddelen)telah terbukti maka tidak ada kewajiban unsur lain untuk dibuktikan, namunsepertinya penasehat hukum sangat menggebuhgebuh terkesan membabibuta membela kliennya sehingga menyampaikan hal yang bertentangan denganpendapatnya sendiripun dilakukannya.Menimbang uraian unsur sudah kami sampaikan secara gamblang dantegas bahwa berdasarkan faktafakta persidangan terungkap pemufakatan jahatyang
90 — 71
Tapi hal itu tidak dilakukan oleh TERGUGATkepada TERGUGAT XIV, disinilah letak persekongkolan dan niat yang jahatyang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;Apalagi Akta Pengakuan Hutang nomor 7 tanggal 14 September 2009 adalahakta yang tidak berimbang sebab :e Yang mempunyai hutang tidak dibebankan SKMHT dan APHT;e Yang dijadikan Objek (jaminan) justru milik PENGGUGAT, padahal objekatau jaminan tersebut sudah tidak ada atau mati karena sudah dipecahdan sudah balik nama kepada para pembeli ;Dengan
49 — 8
Jika diperjanjikan secara lisan, makakesepakatan untuk melakukan kejahatan adalah merupakan permufakatan jahatyang merupakan tindak pidana) 22220 2 Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas perbuatan kerjasama tersebuttelah terjadi secara sistematis dan terstruktur, dimana posisi dan peran dariTerdakwa dalam kegiatan ini.
1.DYMAS ADJI WIBOWO, S.H., M.H.
2.A.A. NGURAH WIRAJAYA, S.H.
3.FARIS ALMER ROMADHONA, S.H.
4.INDAH RAHMAWATI, S.H.
5.ESTI HARJANTI CANDRARINI, S.H.
Terdakwa:
JOHAN ADITYA KUNCORO
146 — 35
dengan kapasitas 1500CC dan mobil itu kondisinya import, ketika awal mobil itu masuk ternyatadokumen yang dilaporkan adalah mobil dengan kapasitas 2000 CC,ketika diperiksa oleh regulator yang benar ternyata adalah 1500 CC,apakah perbuatan ini masuk dalam kategori menyerahkan dokumenpalsu, karena sejak awal dia menerima mobil itu 1500 CC tetapidokumen ditulis 2000 CC lalu diserahkan maka delik ini selesai apabiladokumen palsu diserahkan;Bahwa mengenai Mens Rea atau human mind adalah sikap batin jahatyang
SARWOTO, SH., MH
Terdakwa:
TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
264 — 341
Namundengan memperhatikan pendekatan prinsip, etika dan proses dalampenyusunan anggaran dan HPS dalam pengadaan, dapat diketahui bahwabahwa Mark Up merupakan tindakan negatif didasari niat berbuat jahatyang sifatnya dengan sengaja menambah nilai uang untuk transaksipengadaan tanpa didasari informasi dan harga yang dapatdipertanggunjawabakan, dengan maksud atau berdampak memperkayadiri Sendiri, penyedia atau pihak lain atas kerugian negara;Bahwa buku biru merupakan pedoman dalam menyusun pagu anggaran.Sedangkan
150 — 1468
pemeriksaan dokumentasi Pelaksanaan, dan Adanya pengawasan.Untuk menghasilkan perhitungan yang akuran atas kecermatan, kebenaranmetode dan perhitungan.Demikian juga kebijaksaan kejaksaan dalam pelaksanaan lelang danpelaksanaan kontrak : agar tidak melakukan penyelidikan terhadap pekerjaanyang masih dalam tahap pekerjaan, dalam tahap pelelangan dan dalam tahappemeliharaan, kegiatan penyelidikan dapat dilakukan apabila terdapat buktiyang cukup adanya tindak pidana penyuapan, ataupun permufakatan jahatyang
Terbanding/Tergugat I : Jaury Jacob
Terbanding/Tergugat II : Bapak Ir. Joko Widodo
Terbanding/Turut Tergugat I : Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : Sri Sutiyah, S.H, MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
133 — 89
Bersifat Surat Tanda Bukti Laporan dan jugaternyata YANIH selaku Kuasa Ibu dari Penggugat a quo, telah mendalilkansecara berulang kali dengan mengopi paste mengenai Tanda BuktiLaporan a quo tersebut di atas, sebagaimana terbukti dalam perkaraperkara lainnya yang diajukan oleh YANIH selaku Kuasa Ibu Penggugata quo dengan maksud dan tujuan jahat dan penuh tipu muslihat, makasecara tegas Tergugat menyatakan bahwa YANIH selaku kuasa Penggugata quo secara tegas dan kasat mata dengan sengaja dan dengan niat jahatyang
718 — 241
Untuk pemufakatan jahatyang terdapat dalam Pasal 15 UU Tipikor dapat diterapkan dalam semuakualifikasi delik yang terdapat dalam semua pasal UU Tipikor.
270 — 110
Dalam konteks iniparameter undangundangnya harus ada, yang kedua adalah sifat jahatyang ada di dalam hukum materiil itu harus ada. maka ada kemungkinanorang itu melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil yangmungkin tidak materiil, tetapi materiil tidak formil.
307 — 151
Dalam konteks iniparameter undangundangnya harus ada, yang kedua adalah sifat jahatyang ada di dalam hukum materiil itu harus ada. maka ada kemungkinanorang itu melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil yangmungkin tidak materiil, tetapi materiil tidak formil.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
240 — 132
PenasehatHukum terdakwa akan memaparkan secara rinci perbuatanperbuatanyang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh terdakwa dalampengajuan kredit ini sehingga Judex Factie Pengadilan Tinggi KupangCq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat menilai apakahperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didasari dengan niat jahatyang telah ada sejak awal dan telah direncanakan terlebih dahulu:Terdakwa mengajukan kredit di Bank NTT dengan dokumen yang penuhkejujuran.
169 — 41
Terdakwa dan Terdakwa Il adalah korban dari persekongkolan jahatyang dilakukan oleh MUHTAR EPENDY yang memanfaatkan kedekatannyaatau hubungan pertemanan dengan M. AKIL MOCHTAR. Dalam hal pemberianketerangan yang tidak benar, Majelis Hakim juga merasa perlumempertimbangkan akibat dari pemberian keterangan yang tidak benar olehTerdakwa dan Terdakwa Il dalam perkara M. AKIL MOCHTAR. TernyataMajelis Hakim yang menyidangkan perkara M.
236 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun Eddy O.S Hiariej mengajarkan bahwa dalamhukum pidana, untuk membuktikan subyective onrecht elementharuslah dibuktikan adanya suatu kesepakatan (meeting of mind) atausamenspaning (permufakatan jahat) dari pelaku, karena merupakansyarat dapat dipidananya seseorang yang nantinya akan dibuktikanapakah pelaku memiliki do/us malus (niat jahat) atau tidak, seandainyaniat jahat dan bertemu dengan orang lain yang juga memiliki niat jahatyang sama, maka terjadilah yang namanya subjective onrecht element