Ditemukan 5028 data
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : RONELIM H NOMBIH Diwakili Oleh : RONELIM H NOMBIH
Terbanding/Penggugat II : RONETI., SPD
Terbanding/Penggugat III : RONESIK
Terbanding/Tergugat I : TJI TJOE PIN
Terbanding/Tergugat II : AGUS ERIANTO
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN BEKAS
Terbanding/Turut Tergugat II : DIREKTORAT PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
95 — 75
Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurius Litis Consortium);Gugatan a quo mengandung cacat formal, di mana orang atau subjek hukumyang di tarik sebagai penggugat tidak lengkap (Plurius Litis Consortium).1.1 Dalama gugatan a quo Penggugat bukanlan Ahli Waris dari Almarhumah.Nonyih binti Noen yang semasa hidupnya menikah dengan Almarhum.Suwandi Rasyid bahwa Penggugat hanyalah Waris Pengganti dariAlmarhum. Nombih dan Almarhumah Nenih.
115 — 51
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATENMANGGARAI BARAT Digolong Turut Tergugat.Halaman 7 butir 11 penggugat mengatakan bahwa tanahtanah 10bidang yang tercantum dalam surat gugatanya, setelah Ambo Sakkameninggal dunia tanahtanah tersebut tetap menggarap danDitanami PISANG,MANGGA,KELAPA,JJAMBU MENTE dan lainlainya untuk mengetahui kebenaran dan kepalsuan apa yangdikatakan oleh penggugat dihadirkan dilokasi tanahtanah 10 bidangyang tercantum dalam surat gugatanya,selain itu agar dalama.
53 — 35
Bahwa Pelawan menolak alat bukti T12 sampai dengan T14 yangdiajukan oleh Terlawan Penyita dalama persidangan di PengadilanAgama Kota Depok.
345 — 262
Terhadap Posita Nomor 30 dan 31 gugatan Penggugat ;Bahwa Tergugat II menyangkal keras posita dalama gugatan Penggugat tersebut,karena sebenarnya kerugian yang di dalilkan Penggugat dalam gugatan ini adalahakibat dari keteledoran Penggugat dalam hal membuat kesepakatan pembayaran.13Padahal sebelumnya pihak Penggugat sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembelimemberitahukan kepada Tergugat II bahwa pembayaran terkait kesepakatan jual belitersebut sudah lunas dan bisa dibalik nama, maka menjadi tidak
Terbanding/Tergugat I : PT.bank mandiri (persero) Tbk, cabang pematang siantar
Terbanding/Tergugat II : KPKNL Padang Sidimpuan
Terbanding/Tergugat III : Lasti Romauli Silaban
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Tarutung
137 — 126
Hakim Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Itikad BaikPembanding Berupa Pembayaran Cicilan Dan PermintaanRestrukturisasi Dalama Situasi Resesi Ekonomi Nasional1.
73 — 35
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hariini ditetapbkan sejumlah Rp. 2.010.00 (duajuta sepuluh ribu rupiah).Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim mengadili dan memutuskan perkaragugatan diatas yang dituangkan pada halaman 787980 dalama amarputusan itu adalah:1. Bahwa Penggugat salah megajukan gugatan (error in persona).2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)3. Posita Gugatan tidak jelas menggambarkan bentuk wan prestasi yangdilakukan Tergugat dan Tergugat II.
458 — 991
Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1,Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia, dalama hal inidiwakili oleh Gerhat Siagian yang bertindak dalam kapasitasnyasebagai Direktur Perseroan, dan dalam hal mana Perseroanmerupakan Pemegang Saham PT.
Terbanding/Terdakwa : MULYADI SULAIMAN, S.T.,M.T.
195 — 69
tidak kembali; Hal ini menurutPenuntut Umum merupakan kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama;Bahwa pembebanan uang sebesar Rp.748.617.865, (Tujuh ratus empatpuluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluhlima rupiah) kepada Dahlawi dan Asmarahadi tidaklah beralasan, karenakedua orang itu tidak terkait dengan uang tersebut;Berdasarkan alasanalasan yang antara lain sebagaimana diuraikan diatas, Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim tingkat Bandingmemutuskan sebagaimana dalama
106 — 18
Via Kontruksi membuatkan SURAT PERNYATAANdibuat di Boyolali tanggal 6 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatusaksi Purwito, S.Sos dan selaku Pihak Kedua terdakwa Harsono, ST yang isinyamengalihkan tanggung jawab pekerjaan kepada terdakwa Harsono, ST hal inibertentangan dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dalama Pasal 87 ayat (3) yangberbunyi Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaanUtama berdasarkan komtrak,
Via Kontruksimembuatkan SURAT PERNYATAANdibuat di Boyolali tanggal 6 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatusaksi Purwito, S.Sos dan selaku Pihak Kedua terdakwa Harsono, ST yang isinyamengalihkan tanggung jawab pekerjaan kepada terdakwa Harsono, ST hal ini68 69bertentangan dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dalama Pasal 87 ayat (3) yangberbunyi Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaanUtama berdasarkan komtrak
Via Kontruksimembuatkan SURAT PERNYATAAN dibuat di Boyolali tanggal 6 Mei 2011yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu saksi Purwito, S.Sos dan selaku PihakKedua terdakwa Harsono, ST yang isinya mengalihkan tanggung jawabpekerjaan kepada terdakwa Harsono, ST hal ini bertentangan dengan ketentuanPerpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahsebagaimana dalama Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi Penyedia Barang / Jasadilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan Utama berdasarkan komtrak,
sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara PHOtersebut diatas maupun tindakan mengajukan permintaan pencairan dana tersebutdiatas adalah perbuatanperbuatan yang bertentangan ketentuan yang ada;Menimbang, bahwa tindakan saksi PURWITO mengalihkan pekerjaanyang didapat oleh CV Via Konstruksi itu kepada pihak lain, yakni terdakwaHARSONO maupun tindakan terdakwa Harsono yang menerima pengalihantersebut, adalah bertentangan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dalama
23 — 23
No 231/Pdt.G/2020/PA.Utjmau membayar mutah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, hal inisebagaimana yang ditegaskan dalama Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158huruf (6) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi tetapbertahan dengan gugatan Rekonveni semula;7.
SAMUEL PANGARIBUAN,SH
Terdakwa:
ARDIANSYAH Alias ARDI Alias ANCING Bin KAUMUDDIN
45 — 43
dengan berat netto 0,4 gram, 1 (Satu) butir tabletberwarna hijau berbentuk TEDDY BEAR dengan berat netto 0,3 gram adalahbenar Positif MDMA dan terdaftar dalam golongan nomor urut 37 LampiranUndang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaankeadaansebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujudperbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo padapokoknya adalah perbuatan menjadi perantara dalama
80 — 43
18 ayat (1), huruf b(2), (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , dalam dakwaan Ke SatuSubsidair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWO JATMIKO berupa pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalama
144 — 74
Perjanjian PembangunanRumah dan Penentuan Bahagian No. 41 tanggal 25 April 2016 tersebut halmana telah pula dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kantor PertanahanKabupaten Deli Serdang sebagaimana Bukti T20 dan T21;Pada halaman 36 pada setelah Alinea MENGADILI tertulis:e Menerima permohonan banding dari Pembanding dan II dahulu Tergugat dan Il;Diperbaiki menjadi.......e Menerima permohonan banding dari Pembanding semula TergugatPada halaman 36 pada setelah Alinea MENGADILI SENDIRI DALAMKONVENSI, Dalama
122 — 42
Via waktu itu dirinya mengaku dalama kondisiantara sadar dan tidak sadar tetapi Sdri. Via bilang pada saat itu ada Sadr.Sultan ;Bahwa diruang UKS ada perlengkapan obatobatan, meja, kursi, tempattidur sedangkan di gudang ada alatalat drumband, peralatan olahraga,dan alat alat inventaris sekolah;Hal 23 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.SgtBahwa saat Sdri.
1.LIANG BUNG SYAM
2.BRIAN HARTANTO LILISENTOSA
3.JANNUAR PRIBADI L
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG MAKASSAR SOMBA OPU
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL Makassar
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
141 — 41
Bahwa tidak hanya ketidakjelasan terkait bentuk gugatanPenggugat namun juga secara substantif gugatan Penggugat jugaterdapat ketidakjelasan yaitu sebagaimana terlihat dalama. halaman 13 angka 11 Penggugat menyatakan Terlawan lI,halaman 20 huruf c Penggugat menyatakan Pelawan, danhalaman 21 angka 5 Penggugat menyatakan Terlawan Illsedangkan bentuk upaya hukum dari Penggugat adalah Gugatanbukan Perlawanan;b. halaman 14 angka 12, Penggugat menyatakan "lelang yangdiselenggarakan oleh Tergugat III di
69 — 45
dalam satuobyek;bahwa bilamana ada 2 sertifikat yang menunjuk pada obyek yang sama makaharus lihat warkah berupa pembayaran pajak dan penyanding serta data tanahlainnya;bahwa NIB adalah merupakan alat bukti yang sangat valid diadalm menentukansertufikat, dalam hal sertifikat tidak memiliki NIB perlu dikaji lebih jauh tentangkeabsahannya, dimana hal tersebut dapat dilihat dalam warkah aslinya yang adadi BPN.Bahwa untuk menguji kebenaran kembali kepada proses pendaftaran tanahsebagaimana ditentukan dalama
90 — 26
belas juta seralus enam ribu empat ratusempal puluh rupiahBahwa oleh karena selama ini Tergugat tidak membayar kekurangan UpahPara Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) No. 8 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Tahun 1981 maka beralasan apabila majelishakim menghukum Tergugat membayar denda atas keterlambatanpembayaran upah Para Penggugat, Total = Rp. 18,106,440 X 50% =Rp.9.053.220, (Sembilan juta lima puluh tiga riou dua ratus duapuluh rupiah.7439.40.41.Bahwa oleh karena selama dalama
84 — 20
;Bahwa benar yang menjadi objek perkara dalama perkara aquoadalah sebidang tanah seluas 168 m?
OBAJA ONDY
Tergugat:
1.KAREL YOKU
2.MICHAEL YOKU
3.ARNOLD YOKU
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura
180 — 88
Jabatannya adalah Kepalasuku;Bahwa menurut keterangan yang saksi ketahui dari kampungWalimblouw tidak pernah menjabat sebagai kepala kampong,walimblouw masuk keluarga kopel. kalau Saksi mau pake bekerja danbisa bekerja rumah keondofoloan ;Bahwa jabatan saksi dalam mata rumah keondofoloan adalah sebagaiAbuafa yaitu penasehat dalam rumah keondofoloan;Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Abuafa, nama tanah mepho itu bisadimiliki oleh 3 (tiga) Suku, Karena mereka bekerja dalama mata rumahsaksi dalam satu
80 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena selama dalama proses Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) ini Tergugat tidak membayar Upah Para Penggugat sebagaimanadiatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNo.8 Tahun 1981 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mana terbuktibertentangan dengan hukum maka beralasan apabila Majelis Hakimmenghukum Tergugat diwajibkan pula membayar bunga yang ditetapkanoleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dengan rinciansebagai berikut:Bunga Bank Para Penggugat yang