Ditemukan 5166 data
155 — 133
perjanjian dan kemudiantagihan kepada Penggugat maupun Penggugat Il yang boleh dikatakansemau sendiri dan semenamena dengan dalih sesuai ketentuan perjanjianyang tidak memenuhi pasal 1320 KUHPerdata, kiranya dapat dikatakan bahwaTergugat maupun Tergugat Il (sebagai yang meneruskan kedudukanTergugat dalam perjanjian), memiliki itikad tidak baik dan telah melakukantindakan penyalahgunaan keadaan yang patut dinyatakan sebagai perbuatandalam kategori perobuatan melawan hukum;Bahwa sesuai ketentuan pasal 1820
452 — 366
., berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 180/1820/Huk2012 tertanggal 06 Juni 2012 danPOLIN OKTAVIANUS SITANGGANG, SH., MH., MM., berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 180/3411Hukum/2012 tertanggal 24 September 201218memberi Kuasa dengan hak Substitusi kepada : AMARDI P. BARUS, SH., MH.
107 — 16
Akan tetapi sebagaimana termuat dalam Bukti Surat P5, nyata danterang bahwa Tergugat sama sekali tidak terlibat ataupun melibatkan diri,dengan demikian syarat Sepakat sebagaimana Pasal 1820 BW sebagai syaratsubjektif sahnya perjanjian tidaklah terpenuhi;Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Januari 2011(bukti surat P5) mencampuradukkan perjanjian jual beli dengan perjanjianpemberian kuasa.
ERWIN AS
Terdakwa:
JULIUS Als BUJANG INDUAK Bin SAMSIR Alm
64 — 17
9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1811 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1812 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1813 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1814 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1815 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1816 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1817 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1818 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1819 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1820
1289 — 570
KONPENSI13.14.15.16.Bahwa Tergugat dan Tergugat II menolak dengan tegas dalildalil yang diajukanoleh Para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secarategas oleh Tergugat dan Tergugat Il;Bahwa pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan yangdiajukan oleh Para Penggugat karena dalildalil tersebut tidak berdasar hukum sertatidak berdasarkan fakta yang sebenarbenarnya;PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM YANG SAH BERDASARKAN HUKUM INDONESIABahwa berdasarkan Pasal 1820
(Vide Bukti P 36);Halaman 108 dari 167 hal Putusan Nomor : 334/Pdt.G/2014/PN.Bks23.24.Bahwa pembatalan jual beli saham yang diikuti dengan pengembalian saham yangdilakukan di antara Para Penggugat juga tidak memenuhi syarat adanya obyek yangtertentu sebagaimana dis yaratkan dalam Pasal 1820 KUHPerdata, karena obyek yangdialinkan adalah saham dalam Tergugat V yang sudah tidak dimiliki lagi oleh ParaPenggugat;Bahwa karena unsur adanya obyek tertentu tidak teroenuhi maka pembatalan jual belisaham yang
224 — 74
Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.StgMenimbang, bahwa berakhirnya perjanjian kredit atau hapusnyamengacu pada ketentuan dalam Pasal 1381 KUHPerdata tentang hapusnyaperikatan disebabkan antara lain Pembayaran; atau Subrogasi: adalahperpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga yang membayar kepada kreditur.hal ini dapat terjadi karena perjanjian atau undangundang;Menimbang, bahwa Perjanjian Penanggungan diatur dalam buku III KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu dalam pasal 1820 KUHPerdata disebutkan
888 — 750
Ampera Raya No. 1820 Jakarta Selatan, merupakansuatu. Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan HukumIndonesia , dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : M. SIDIKLATUCONSINA, SH dan KAWANKAWAN yang kesemuanyaadalah Advokat dan consultan beralamat di JI. Pahlawan Seribu RukoGolden Boulevard Blok Q No.8 BSD City SerpongTangerang,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2017. DanRIVAl KESUMANEGARA SH.
177 — 146
BuktiP 1820. BuktiP 1921. BuktiP 20a22. BuktiP 20b23. BuktiP 21diberitahukan kepada Direktur Penerimaan NegaraBukan Pajak Kementerian Keuangan R.I. DirektoratJenderal Anggaran, (fotokopi dari fotokopi) ;Surat dari Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajaka.n. Direktur Jenderal Anggaran KementerianKeuangan R.I.
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
4.Ade Suganda, SH
Terdakwa:
MAROLOP SANTOSA SAGALA
427 — 432
Mobile Oxygen Forensic, didapatkan di Jakarta 1820 November 2015.Penyelengara Bounga;4. ECCouncil Certified Incident Handler ( ECIH), didapatkan di Jakarta 08Januari 2016. Penyelenggara ECCouncil;5. Certified Ethical Hacker (CEH), didapatkan di Jakarta 29 Agustus02September 2016. Penyelenggara ECCouncil;6.
73 — 13
tanah terletak di Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari,Kabupaten Bandung, Blok Cipalasari/Jalan dari Banjaran ke arahPameungpeuk, dengan luas tanah 795 m2 sebagaimana dimaksuddalam Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 522 tercatat atas nama TosinKoesnadi (alm), Surat Ukur No. 15019/1997.Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 28 Oktober 2011 yangdi buat di hadapan Notaris GUNAWAN SEBAYANG S.H. merupakan Aktaotentik yang telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimanadiatur dalam pasal 1820
119 — 40
No. 1556 K/Pdt/2013 yangsudah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);Surat Nomor 0120/DPPIW API/11/2016Perihal Permohonan untuk tidakmenghadiri/berpartisipasi, memberikan dukungan danatau ikut serta ambil bagian dari kegiatan melawanhukum yang diselenggarakan oleh Elza Syariefdengan mengatasnamakan sebagai kegiatanRakernas DPP IWAPI tanggal 1820 Februari 2016.Ditujukan kepada Menteri Koordinator BidangPerekonomian Indonesia Republik Indonesia BapakDarmin Nasution;Foto kegiatan Rakernas IWAPI
Pembanding/Tergugat II : Dinas Pekerjaan Umum sekarang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk memudahkan selanjutnya disebut Dinas PUPR Diwakili Oleh : Imang Job Marsudi, SH, MH (Kepala Kejaksaan Negeri Lingga)
Pembanding/Tergugat III : Kuasa Pengguna Anggaran KPA Diwakili Oleh : Imang Job Marsudi, SH, MH (Kepala Kejaksaan Negeri Lingga)
Pembanding/Tergugat IV : Kuasa Pengguna Anggaran KPA Diwakili Oleh : Imang Job Marsudi, SH, MH (Kepala Kejaksaan Negeri Lingga)
Terbanding/Penggugat : Ir. HARI LIEWARNATA, MM
Terbanding/Turut Tergugat : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lingga cq Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lingga
87 — 47
Dengan demikian alasanalasan yangdikemukakan oleh PEMBANDING I, Il, III, IV dan V/ TERGUGAT I, Il, Ill, IVdan TURUT TERGUGAT adalah alasanalasan yang tidak berdasarkanhukum serta mengadaada, sehingga haruslah ditolak.Bahwa alasanalasan yang dikemukakan oleh PEMBANDING I, Il, Ill, IV danV/ TERGUGAT I, Il, Ill, IV dan TURUT TERGUGAT pada Posita Nomor 1820 halaman 1213 Memori Bandingnya merupakan alasanalasan yangmengadaada.
81 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya ketentuan dalam undangundang tertentu yang menyatakanbahwa orang atau pihak tertentu tidak berwenang, merupakan aturanyang bersifat memaksa sehingga tidak dapat disimpangi;Bahwa pandangan di atas sejalan dengan yurisprudensi MahkamahAgung R.I. dalam Putusan No. 3335 K/PDT/2003 Tanggal 14 Juni 2003menyatakan bahwa perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhiketentuan Pasal 1820 KUHPerdata. yaitu adanya kesepakatan para pihak,sebab salah satu pihak namanya tercantum di dalam perjanjian
146 — 146
Tanah Hak Milik Nomor 70/Bojonegara, tanggal 1Agustus 1990, Gambar Situasi Nomor: 1823 tanggal 27Oktober 1984, luas 16.550 M2, atas nama ChusnulChuluk, ada stempel Tidak Berlaku Lagi (fotokopisesuai asli);Buku Tanah Hak Milik Nomor 71/Bojonegara, tanggal 1Agustus 1990, Gambar Situasi Nomor: 1824 tanggal 27Oktober 1984, luas 14.250 M2, atas namaFathurochman, ada stempel Tidak Berlaku Lagi(fotokopi sesuai asli);Buku Tanah Hak Milik Nomor 72/Bojonegara, tanggal 1Agustus 1990, Gambar Situasi Nomor: 1820
180 — 70
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33-4597 Tahun 2015, tanggal 15 Juli 2015; 5) 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 821-01 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tanggal 3 Januari 2017.6) 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 821.2-1820
Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Administrator dan Pengawas Pemerintah Kabupaten Purbalingga tanggal 3 April 2018 dan 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821/11/SPP/2018 tanggal 3 April 2018.7) 2 (dua) lembar legalisir Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 821.2-1820 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural Administrator dan Pengawas Pemerintah Kabupaten Purbalingga tanggal 3 April 2018 beserta
5 (lima) lembar lampirannya.8) 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 020/001/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 10 Januari 2017; 9) 1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 821.2-1820 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Administrator dan Pengawas Pemerintah
93 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
A Tiga) telah melakukan pembayaran baik tunggakan kredit kendaraandebitur/user yang tidak fiktif maupun tunggakan kredit kendaraan debitur/user yang diduga fiktif sebanyak 267 debitur/ user pada program BNI 46SKK ;Dengan demikian, berdasarkan pada kesepakatan dan ketentuan hukum tersebut dalamPasal 1320 Jo Pasal 1338 Jo Pasal 1820 KUH Perdata, dan sebagaimana yang telahdipahami bersama bahwa: kalau kemudian salah satu pihak baik itu BNI 46 SKKmaupun PT.
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD bin HANBAL
Tergugat:
Walikota Bogor
367 — 175
bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil Posita GugatanPENGGUGAT pada point 4652 Halaman 1820 yag menyatakanpada pokoknya penerbitan Objek Sengketa in litis oleh TERGUGATadalah cacat hukum, karena sama sekali tidak menjadikan PBMMenag dan Mendagri No: 9/8 2006 sebagai rujukan dalam penerbitanObjek Sengketa, dan telah mengabaikan dan tidak memenuhiketentuan hukum dan prosedur penyelesaian perselisihan pendirianrumah ibadat yang diatur secara tegas dan terperinci dalamketentuan PBM Menag dan Mendagri
PT PRIMASAKTI RIZKI PERTIWI
Tergugat:
1.PT TH INDO PLANTATIONS
2.TH INDOPALMS SDN BHD
3.TH INDO INDUSTRIES SDN BHD
4.LEMBAGA TABUNG HAJI
267 — 167
Yusuf Ramii, S.H.Keduanya adalah Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Advokat O.C.KALIGIS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Majapahit No. 1820, KompleksMajapahit Permai Blok B 122123 Jakarta Pusat.Untuk sementara berada di Batam.Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku mewakili pemegangsaham PT.
157 — 91
Dengan tidak dipenuhinya seluruh syarat sahnya sebuah perjanjiansebagaimana yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata sebagaimanaHal 34 dari 129 Hal.
86 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undangundang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerjaan tersebut merupakanpekerjaan yang bersifat tetap dan tidak boleh diadakan dengan caraperjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);Bahwa walaupun Para Penggugat telah mendatangani perjanjian kerjawaktu tertentu (PKWT) dan surat pernyataan tersebut bertentangandengan Pasal 59 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerja yang merupakan kaidah heteronom, mengacu padaketentuan Pasal 1338 KUHPerdata juncto Pasal 1820