Untuk hukuman di dunia maka, berdasarkan Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP) pasal 242 KUHP, 1) Barang siapa dalam keadaan dimanaundangundang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpahatau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengansengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atautulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untukitu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 2) Jikaketerangan palsu di atas sumpah

Dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik denganlisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khususditunjuk itu ;Ad. 1.

tanggal 26 Agustus 2015 ,atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Agustus tahun 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat diPengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaktidaknyapada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,barangsiapa, barang siapa, dengan sengaja, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dalam halhal yang menurut peraturan Undangundang menuntutsesuatu keterangan dangan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibatbagi hukum dengan sengaja memberi

keterangan palsu, yang ditanggungdengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh diasendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut:Bermula pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 14.00Wib bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdangbahwa terdakwa SYAHLAN NUARI BATU BARA menerangkan sebagai berikutBahwa benar, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas dimana 1 (satu) Unit MobilMini Bus Daihatsu

Alpinus Zanambani tidakmemberi keterangan yang jelas karena sering berbohongdan memberi keterangan palsu sehingga Terdakwa emosidan memukul bagian bibir Sdr. Alpinus Zanambani, laluSdr. Alpinus Zanambani berdiri dan berlari ke arah pintudepan dimana Terdakwa V berdiri di depan pintu sambilmembawa senjata laras panjang jenis Minimi, kemudianSdr.

26 Agustus 2015 ,atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan AgustusA tahun 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat diPengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang A atau setidaktidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukPakam,barang siapa, barang siapa, dengan sengaja, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dalam halhal yang menurut peraturan Undangundangmenuntut sesuatu keterangan dangan sumpah atau jika keterangan itumembawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi

keterangan palsu, yangditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupunoleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut;Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2016/PN LbpBermula pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 14.00Wib bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten DeliSerdangbahwa terdakwa SYAHLAN NUARI BATU BARA menerangkan sebagaiberikut Bahwa benar, telah terjadi kecelakaan

Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keteranganatau memberi keterangan palsu.6.

Bahwa untuk akta 106 dan 107, saksi tidak pernah mengarsipkan, sementarauntuk akta 76 dan akta 77 diarsipkan ;e Bahwa kewenangan saksi untuk mengarsipkan itu diberikan oleh pimpinan;86e Bahwa saksi tahu yang namanya Pak Permanyadi, namun saksi tidak tahu apahubungan Perman Yadi dengan PT.Kertas Blabak; Bahwa setelah ada kasus kepailitan ini, baru saksi tahu hubungan antaraPerman Yadi dengan PT Kertas Blabak;e Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitandengan membuat dan memberi

keterangan palsu ;e Bahwa dalam tuduhan yang membuat dan memberi keterangan palsu adalahPak Suganto berkaitan dengan akta ; Bahwa waktu itu memang ada rapat pemegang saham karena saksi juga hadirdan diundang yaitu di Rumah Makan Eni, walaupun hanya sebatas melihat saja ;e Bahwa waktu itu yang datang antara lain Pak Suganto, Bambang Frans danLugito dan duduk di satu meja terpisah( meja pertama) ;e Bahwa saksi duduk satu meja dengan Pujo, dan Saifudin, SH.

Bahwa para penggugat memberi keterangan Palsu/Fitnahdan tidak sesuai fakta dan bukti yang sebenarnya dan berusaha mengelabulMajelis Hakim yang terhormat dengan niatniat yang tidak baik.7. Bahwa pada poin 4 jawaban saya sebagai tergugat bukan mengelabulMajelis Hakim yang terhormat, justru tergugat menyampaikan bukti danfakta bahwa SHM No. 867 An : Fauzia Mochtar Bukan Obyek Waris. DanSHM No. 868 An : Mochtar Muhammad ditambah Hartaharta lain, sesualPoin 4 dalam Duplik ini adalah Obyek Waris.

Bahwa para penggugat memberi keterangan Palsu/Fitnahdan tidak sesuai fakta dan bukti yang sebenarnya dan berusaha mengelabulMajelis Hakim yang terhormat dengan niatniat yang tidak baik.7. Bahwa pada poin 4 jawaban saya sebagai tergugat bukan mengelabulMajelis Hakim yang terhormat, justru tergugat menyampaikan bukti danfakta bahwa SHM No. 867 An : Fauzia Mochtar Bukan Obyek Waris. DanSHM No. 868 An : Mochtar Muhammad ditambah Hartaharta lain, sesualPoin 4 dalam Duplik ini adalah Obyek Waris.

yang sudah berkekuatanhukum tetap pada 29 Desember 2009 sesuai Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 1951 K/Pdt/2009, nampak dengan sangat jelas dan terangbenderang PENGGUGAT Prinsipal (TERGUGAT dalam perkara in casu)Halaman 14 dari 117 halaman Putusan Nomor 362/PDT/2019/PT.MKSsecara bersamasama kronikroninya melakukan perbuatanperbuatantercela yang sangat tidak patut dan tidak pantas dilakukan oleh siapapun.Adapun perbuatanperbuatan PENGGUGAT bersama kronikroninya saatitu melakukan pemalsuan suratsurat, memberi

keterangan palsu dibawahSumpah, menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik,termasukmenyurat ke Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil danKependudukan Kota Makassar yang mengancam agar tidak menerbitkanAkta Cerai, hal ini dilakukan oleh kuasa hukum PENGGUGAT saat itu,demikian pula berupaya mengamputasi / menghilangkan hakhakkeperdataan TERGUGAT dan ANAKANAKNYA melalui PenetapanPengadilan;Namun memang benar TUHAN ITU ADA dan TIDAK BUTA sertaTUHAN MAHA ADIL karena atas perbuatan PENGGUGATtersebut

No.8 tanggal 04 April 2020 yang dinyatakanMaradoli Dalimuthe selaku Kepala Desa Tumpatan Nibungdengan masa jabatan dimulai dari tanggal 4 Maret 2015sampai dengan tanggal 20 Mei 2016, tentang fakta dankebenaran diterbit olehnya 26 Surat Keterangan TanahGarapan yang diterbit pada tanggal 6 November 2015 dan 15Surat Keterangan Tanah Garapan yang diterbit pada tanggal15 Februari 2016 dihadapan Mauliddin Shati, SH, Notaris diKota Medan, sehingga terbukti bahwa Juarno Kepala DesaTumpatan Nibung telah memberi

keterangan palsu ke dalamsurat Nomor 141/127/TN/II/2020 tanggal 14 Februari 2020ditujukan kepada Pimpinan PTPN Il (Bukti P13/Terbanding),karena 41 Surat Keterangan Tanah Garapan tersebut adalahSurat Keterangan Tanah Garapan yang benar dan secararesmi diterbit oleh Maradoli Dalimunthe selaku Kepala DesaTumpatan Nibung, maka secara hukum tentunya telahdidaftarkan Maradoli Dalimunthe selaku Kepala DesaTumpatan Nibung pada buku register Kantor Desa TumpatanNibung.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum

Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keteranganatau memberi keterangan palsu.6. Saksi yang membuka identitas pelapor.Bahwa benar Ahli menerangkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangHalaman 60 dari 106 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PN.

Utrpalsu kepada notaris, notaris tidak akan bertangung jawab melainkanyang memberi keterangan palsu itu itulan contohnya dimana pasal 266mendefinisikan memberi keterangan palsu didepan pejabat;Bahwa didalam unsur Pasal 266, ada disebut apabila menggunakan aktetersebut, didalam masalah ini akta tersebut tidak pernah digunakan,disimpan saja bahkan dibatalkan melalui notaris lain, menurut pendapatahli dalam hal itu sebenarnya tadi Ahli sudah jelaskan unsur unsur yangada dalam pasal 266 itu harus diangkat

Itulah sebabnya orang yang memberikan keteranganpalsu kepada notaris, notaris tidak akan bertangung jawab melainkanyang memberi keterangan palsu itu itulan contohnya dimana pasal 266mendefinisikan memberi keterangan palsu didepan pejabat;Bahwa didalam unsur Pasal 266, ada disebut apabila menggunakan aktetersebut, didalam masalah ini akta tersebut tidak pernah digunakan,disimpan saja bahkan dibatalkan melalui notaris lain, menurut pendapatahli dalam hal itu sebenarnya tadi Ahli sudah jelaskan unsur

Itulah sebabnya orang yang memberikan keteranganpalsu kepada notaris, notaris tidak akan bertangung jawab melainkanyang memberi keterangan palsu itu itulan contohnya dimana pasal 266mendefinisikan memberi keterangan palsu didepan pejabat;Bahwa didalam unsur Pasal 266, ada disebut apabila menggunakan aktetersebut, didalam masalah ini akta tersebut tidak pernah digunakan,disimpan saja bahkan dibatalkan melalui notaris lain, menurut pendapatahli dalam hal itu sebenarnya tadi Ahli sudah jelaskan unsur

sebagaiberikut :Putusan No. 221/PDT.G/2005/PN.JKT.BAR tanggal 11 Juli 2005 (videBuktiT Int.111) yang membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 24 dan 26 serta Akta Kuasa No. 25 dan 27 antara Penggugat dengan Tergugat IIIntervensi II (telah diuraikan isinya dalam angka 15 Tanggapan inl) ; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 666/Pid.B/2007/PN.Jkt.Bar,yang amar putusannya : Menyatakan Terdakwa Abdul Moethalib Wahab tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi

keterangan palsu di atas sumpah ; SSSR eRHal. 38 dari 131 hal Putusan No. 59/G/2019/PTUNBDG Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan ; Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan tersebut Menetapkan Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ; Menetapkan barang bUKt ....; Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah)kepada Terdakwa ;Putusan tersebut menyatakan terdakwa Abdul Moethalib Wahab bersalah,atas tuntutan sumpah palsu saat

LP/116/11/2011/Bareskrim, tanggal24 Pebruari 2011, mengenai Pemalsuan Surat dan memberi keterangan Palsu, tidak pernah di sidik oleh Kepolisian sampai saat ini;Bahwa sehingga Perbuatan Para Penggugat Konpensi membuat Laporan diBareskrim POLRI hanya akalakalan saja; Bahwa sangat beralasan kalau Surat Pelepasan Hak (SPH) ditingkatkanstatusnya menjadi Akta Jual Beli (AJB) sebagai syarat penerbitan Sertifikatkarena Surat Pelepasan Hak (SPH) adalah hanya semacam pernyataan dariPemilik untuk melepaskan

Pasal 242 ayat (1)KUHP mengancam hukuman tujuh tahun bagi siapapundengan sengaja memberi keterangan palsu di atassumpah, baik lisan maupun tertulis, secarapribadimaupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu. Ayat (2)juga lebih berat, memuat ancaman maksimal sembilantahun siapapun yang memberikan keterangan palsu dipersidangan jika keterangan palsu itu ternyatamerugikan terdakwa atau tersangka.

dan 277 KUHP) terhadap Penggugat, saat ini dalamproses P21, dengan Laporan Polisi No. 2724/K/VIII/2005/SPK UNIT IT,tanggal 10 Agustus 2005 ; b Narapidana atas nama RUDY SUTADI, Spa.Mars.Dr, yang diduga melakukantindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik di koran Media Indonesia,dengan Laporan Polisi No. 2723/K/VIII/2005/SPK UNIT II, tanggal 10Agustus 2005, proses P21; (melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP) ; c Narapidana atas nama RUDY SUTADI, Spa.Mars.Dr, diduga keras melakukantindak pidana memberi

Keterangan Palsu ke dalam Akte Autentik/ penguasanegara (melanggar Pasal 317/ 378 KUHP), Laporan Polisi No. 2618/K/1X/2009/SPK UNIT Ir, tanggal 8 September 2009 ; d Laporan Polisi oleh JPU yang bertugas menjadi Jaksa dalam pencemaran namabaik dan fitnah, di Polres Jakarta Timur tahun 2010, yang mana JPU telahdifitnah, sehingga Narapidana atas nama RUDY SUTADI, Spa.Mars.Drdilaporkan atas pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan,yang mana JPU tersebut telah diibaratkan dengan dilambangkan

(fotokopi dari fotokopi) ;Surat dari Forum Komunikasi Warga GerakanPenyelamatan Pulau Laut (GPPL) Nomor:003/GPPL/IX/2010, tanggal 07 September 2010, Perihal:Laporan Tindak Pidana Memberi Keterangan Palsu.(terlampir tanda terima surat tanggal 08092010). (fotokopidari fotokopi) ;Surat dari Forum Komunikasi Warga GerakanPenyelamatan Pulau Laut/GPPL, No 005/GPPL/XI/2010,tanggal 4 November 2010, Perihal: Tanggapan AtasJawaban Laporan.