Juli 2003), untuk menyatakan sah tidaknya menjadiKewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka PengadilanNegari Tangerang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo karena menjadi kKewenangan absolut PTUN.PENGADILAN NEGERI TANGERANG TIDAK BERWENANGMENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI RELATIF)Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menyampaikan gugatanke Pengadilan Negeri Tangerang adalah tidak didasarkan pada hukumacara yang berlaku.Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Herzien

Untuk itu Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara perdataadalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata di atas yangsecara materiil diatur di dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) dan secara teknis beracara diatur di dalam Herzien InlandschReglement (HIR) ataupun Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBgQ) ;Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat menyebutkanbahwa penetapan tersangka terhadap suami Penggugat yang dilakukan olehTergugat didasarkan pada adanya

Dalam berbagaiketentuan yang mengatur tuntutan serta merta antara lain diatur dalamPasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG) bandingkandengan Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), bahwaputusan serta merta harus didasarkan pada surat bukti yang diajukansebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal olehpihak lawan), adalah sebuah akta authentik atau akta dibawah tangan yangdiakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat.

Dengan demikian keberatan yang diajukan dalambentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokokperkara (verweer ten principale).Menimbang, bahwa tentang eksepsi menurut Yahya Harahap, eksepsiyang diatur dalam Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglementsecara umum berartipengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisanatau bantahan yang ditujukan kepada halhal yang menyangkut syaratsyaratatau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.Tujuan

Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga PutusanPengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Yyk tanggal 19Mei 2021 tersebut dalam peradilan tingkat banding ini dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa Pemohon Banding / semula Tergugat adalahsebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding, maka semuabiaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat banding ini harusdibebankan kepadanya ;Mengingat Undangundang Nomor 20 tahun 1947 tentang PeraturanPeradilan Ulangan di Jawa dan Madura, pasalpasal HIR (Herzien

Dasar hukum atas larangan tersebutadalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil,serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Mertadan Provisionil;Bahwa di sisi lain, pada perkara kepailitan, putusan pailit pada tingkatpertama (Pengadilan Niaga pada Pengadilan

/Pat.G/2018/PN BywPara Turut Tergugat harus mematuhi segala isi putusan yang telah berkekuatanhukum tetap, karena selain untuk menghormati putusan pengadilan, hal inipundemi adanya kepastian hukum;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 gugatan Penggugat yangmemohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi dan/atau upayahukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad), dengan berdasarkan pada ketentuandalam Pasal 180 ayat (1) Herzien

Herzien Inlansdsch Reglemen (HIR/RIB) antara lain menyatakan :Pasal 138 yang berbunyi :(7) Jika pemeriksaan tentang surat yang diajukan itu. menimbulkandugaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup,maka pengadilan negeri akan menjalankan segala surat perkarakepada pejabat yang berkuasa menuntut kejahatan itu.(8) Perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, ditangguhkan dulusampai diambil keputusan mengenai perkara pidana itu.A.4.1.4.Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De

berwenang mengadili segala perkara mengenaitindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.c. diSamping itu, mengingat ketentuan Pasal 101 KUHAP berbuny/i:Pasal 101Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan gantikerugian sepanjang dalam undangundang ini (KUHAP) tidak diatur lain.Ganti kerugian merupakan obyek Praperadilan, sehingga hukum acarapidana membenarkan penggunaan hukum acara perdata dalampemeriksaan permohonan Praperadilan.Merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) Herzien

Jkt.PstUndangUndang No. 18 Tahun 2003 dan Surat Kuasa ini diberikan HakRetensi dan pembayaran honorarium ;Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi ( pelimpahan ) baiksebagian maupun seluruhnya kepada orang lain dan dapat dicabutkembali.ymBahwa surat kuasa tersebut adalah TIDAK SAH karena tidak memenuhiketentuan syarat formil Suatu surat kuasa khusus untuk mengajukangugatan ke pengadilan sebagaimana yang disyaratkan oleh Hukum AcaraPerdata yang berlaku.Bahwa Pasal 123 ayat (1) Herzien Inlandsch

Jkt.Pst14.15.16.17.18.Suratindemnifikasi tertanggal 12 Juli 2017 yang turut Sayatandatangani sebagai tanda persetujuan.Bahwa ketentuan Pasal 123 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)mengatur :(1) Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantuatau diwakili kuasa, yang dikuasakannya untukmelakukan itu). dengan surat kuasateristimewa,KECUALI KALAU YANG MEMBERI KUASA ITU SENDIRIHADIR.

Pasal 195Ayat (6) Herzien Indlandsch Reglement (HIR)Jo. Pasal 206 Ayat (6)Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten JavaEn Madura (RBg.).11. Di samping itu, bahwa hak PELAWAN sebagai pihak ketiga untukmengajukan keberatan/Gugatan Perlawanan (derden verzet)juga telah sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl. 30 Mei 1996No.3045K/Pdt/1991, yang berbunyi Derden verzet terhadap eksekusi, hanyadapat diajukan oleh si pemilik tanah .....

Tahun 2003 dan Surat Kuasa ini diberikan HakRetensi dan pembayaran honorarium ;Hal 187 Putusan Nomor : 600/PDT/2019/PT.DKISurat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi ( pelimpahan ) baiksebagian maupun seluruhnya kepada orang lain dan dapat dicabutkembali.mmBahwa surat kuasa tersebut adalah TIDAK SAH karena tidak memenuhiketentuan syarat formil Suatu surat kuasa khusus untuk mengajukangugatan ke pengadilan sebagaimana yang disyaratkan oleh Hukum AcaraPerdata yang berlaku.Bahwa Pasal 123 ayat (1) Herzien

yang saya ajukan dalam SuratGugatan tertanggal 29 Desember 2017, termasuk tentangpembayara dividen dan permasalahan hukum terkait lainnya yangdikemukakan dalam Surat Gugatan tersebut telah selesai denganditandatanganinya Assignment ofDividends Agreement(Perjanjian Pengalihan Dividen) tertanggal 26 Februari2015,Peyanjian Pengalihan Saham tertanggal 12 Juli 2017 sertaSuratindemnifikasi tertanggal 12 Juli 2017 yang turut Sayatandatangani sebagai tanda persetujuan.Bahwa ketentuan Pasal 123 ayat (1) Herzien

17Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bahwa KantorPertanahan merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan didalamlingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dipimpin oleh seorangMenteri yang bertanggung jawab Kepada Presiden sebagai kepalaPemerintahan;Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPer) merupakan akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukanoleh undangundang, dibuat oleh atau di hadapan pegawaipegawai umumyang berkuasa untuk itu.Pasal 165 Herzien

Foto copy Herzien Inlandsc Reglement (HIR)/Regleman Indonesiayang diperbaharui (Bukti T.12 sesuai dengan asli);3. Foto copy Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In DeGewesten Buiten Java En Madura (RBg) Reglemen Acara HukumHal 79 Putusan Perkara No.581/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Pst.untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Bukti T.I3 foto copy);4. Foto copy Surat Nomor Ref.09500015120521 tertanggal 24 Mei2012 Perihal Persetujuan Permohonan Kredit (Bukti T.I4 foto copy);5.

Bukti TLIl 7Fotocopy dari copy UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah ;Fotocopy dari copy UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PeradilanTata Usaha Negara ;Fotocopy dari copy UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;Fotocopy dari copy Herzien Inlandsch Reglement(H.R) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui(R.LB) ;Fotocopy dari copy Reglemen Acara Perdata(Reglement op de Rechtsvordering )

cara pelaksanaan likuidasi BankUmum seperti sebagaimana yang diatur oleh PP 25/1999 juncto SK DireksiBI 32/53, yang akhirnya menunjukan bahwa Gugatan dari TermohonKasasi/Pembanding ITerbanding Asal/Penggugat Asal menjadi kabur dantidak jelas (obscur libel);Bahwa sikap Judex Facti baik pada Tingkat Pertama maupun TingkatBanding yang tidak memberikan pertimbangannya atas dalildalil dariPemohon Kasasi/Pembanding IlTerbanding II Asal/Tergugat Asal adalahjelas bertentangan dengan Pasal 178 Ayat (1) Herzien

terbilang seratus lima puluh juta rupiah) ;18.Bahwa untuk menjamin Gugatan PARA PENGGUGAT tidak bersifat ilusionir danuntuk menjamin hakhak PARA PENGGUGAT serta untuk menghindari adanyaupayaupaya tidak baik dari PARA TERGUGAT untuk mengalihkan tanahtanahjaminan maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat meletakan SITAJAMINAN (Conservatoir Beslag) sebagaimana dimungkinkan berdasarkanpasal 227 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui/ Herzien

Bahwa dasar hukum pengajuan suatu Gugatan Rekonvensi merujuk padaketentuan Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) Herzien InlandschReglement (HIR) yang pada pokonya menyatakan bahwa:Pasal 132a ayat (1) HIR:Dalam tiaptiap perkara, Tergugat berhak mengajukan tuntutan balik.Pasal 132b ayat (1) HIR:(1) Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersamasama denganjawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan.4.

Bahwa sehubungan dengan ketentuanPasal 227 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) / Pasal 261 ReglementVoor de Buitengewesten(RBg) dimaksud, Mahkamah Agung dalam salahsatu putusannya menyatakan bahwa sita jaminan yang diadakan bukanHalaman 32 dari 107 Putusan Nomor:144/Pdt.G/2021/PN.Dps.10.atas alasanalasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud adalah tidakdibenarkan.Bahwa Bahwa Tergugat II dengan tegasmenolak posita Penggugat pada angka 28 dan petitum Penggugat angka 3dalam gugatannya yang pada pokoknya

di tingkat pertama, sehinggasecara hukum, pengakuan tersebut selain harus dianggap sebagai alat buktiyang sempurna, tetapi sekaligus juga harus dianggap sebagai alat buktiyang sangat menentukan dalam perkara ini.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 105 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinyadengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara; Lihat pula: Pasal 174 HIR, Pasal 1926 KUHPerdata.Adapun ketentuan Pasal 174 HIR (Herzien