Ditemukan 5427 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-09-2019 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 205/Pdt.G/2019/PN Bit
Tanggal 26 Mei 2020 — Penggugat:
HERRY CHARLES MONONUTU
Tergugat:
1.ANGKOW KARUNDENG MANDEY RUMENGAN Alias AKE
2.NURDIN
3.HARTATI NURDIN
4.MUHAMMAD SUYUTI
5.Hi. BURHAN
6.BURSAN
7.SUKRI
8.CQ. KEPALA POSKESDES PATETEN SATU
9.IWAN DUAWULU
10.HALIMA
11.SALMIATI LAMJA
12.ANDIKA MAKPEKE
13.ANGGA MAPEKE
14.ANGGI
15.MIRNA NUR
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG
2.CQ. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN JALAN TOL BITUNG
120118
  • (T.7) Adalah PensiunanGuru/Kepala Sekolah Rakyat Negeri Aertembaga, Tokoh Pendiri NegeriAertembaga tahun 1923, dan tahun 1928 Negeri Bitung setelah PutusanLandrat Menado No. 145 tahun 1926 tapi dihianati 6 Dotu ciptaannya sendiriHalaman 13 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2019/PN Bitpada penjajah Hindia Belanda, Ketua Panitia Pembangunan Gereja GMIMImanuel Negeri Aertembaga meninggal 17 Juni 1977 di Pateten (T. 8)Bahwa dahulu di negeri Pateten sekarang Kelurahan Pateten.Hasilpernikahan
Register : 06-07-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Pra
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11144
  • PRA Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna Volledig bagi pihak yang telahmelakukan pengakuan tersebut Apabila pengakuan yang dikeluarkan pengakuan muri maka nilai pembuktiannyamengikat dan menentukan (Bindende En Beslissende Bewijskracht);Menimbang, bahwa pengakuan muri dan bulat tidak dapat ditarik kembalitanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1926 ayat 2KUHpPerdata maka akibat hukum selanjutnya atas pengakuan yang murni dan bulat,maka gugur kewajiban beban bukti
Putus : 04-06-2015 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 578/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 4 Juni 2015 — VREDDY Lawan 1. MASIM, 2. ARIFIN WIJAYA, 3. AMSORI HARDYANTO, SH, Mkn, PPAT, dan 4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG
13335
  • Yurisprudensi Mahkamah Agung, di bawah ini:Pasal 174 HIR menyatakan:Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadibukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yangdiucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain,yang istimewea dikuasakan untuk ituPasal 1925 KUHPerdata menyatakan:Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatubukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya,baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khususdikuasakan untuk ituPasal 1926
Putus : 30-04-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN MADIUN Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Mad
Tanggal 30 April 2015 — - TUSI RAHAYU binti SATIN - SUDARMINI alias BU SIS Binti SASTRO WIYONO HADI
438
  • Hooge Raad 21 Juni 1926, W.11541 berkesimpulan walaupunpada seseorang tiada memenuhi unsur keadaan pribadi daripelaku tetapi didalam bekerja sama ia mengetahui adanyakeadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa iabekerjasama, maka orang ini adalah pelaku peserta;Menimbang, bahwa untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanyakerjasama secara sadar, dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui danmenyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya.
Putus : 29-05-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Mei 2015 — ELLEN GUNANTO vs FRANS LIMANOW, Dkk
202109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GunaBangunan Nomor 6975/Desa Pejagalan, Jakarta Utara berdasarkanGambar Situasi Nomor 38071996 atas nama Yayasan Siloam;Bahwa karena telah adanya pengakuanpengakuan dimaksud, Judek Factisalah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalammempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat/sekarang Pemohon Kasasitidak jelas, karena dengan adanya pengakuanpengakuan dimaksud sudahjelas apa yang menjadi harta peninggalan para pewaris yang belum dibagikepada para ahli waris;Bahwa bersesuaian dengan Pasal 1926
Register : 03-12-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.LK
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9325
  • jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurnasebagian dalil gugatan Penggugat, serta membantah sebagian lainnya;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut,Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknyatetap mempertahankan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telahdiakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telahmemenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai denganketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926
Putus : 04-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2835 K/PDT/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — HAGUS SUANTO VS GUBERNUR BI cq PIMPINAN BI cq KETUA DAN/ATAU ANGGOTA, DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA, dkk.
9754 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2011 yang tidak sah dan cacat hukum dengan Surat Kuasa Khusustertanggal 17 Oktober 2011 yang juga tidak sah dan cacat hukum dilakukandengan cara melanggar hukum acara perdata karena suatu Surat Kuasa Khususyang sudah diajukan dalam persidangan secara yuridis tidak dapat ditarikkembali dan/atau diperbaiki dan/atau dirubah karena hal itu merupakan alat buktiyang sah sehingga penarikan dan pencabutan dan penggantian Surat KuasaKhusus tersebut nyatanyata juga melanggar Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 1926
Register : 16-09-2022 — Putus : 03-02-2023 — Upload : 06-02-2023
Putusan PN SERANG Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 3 Februari 2023 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD RIZA PAHLAWAN
Terdakwa:
Drs. MARHAEN NUSANTARA, MPd.
22749
  • ., berdasarkan Penetapan Nomor: 1926/Pen.Pid.Sita/2022/PN.Tng tanggal 23 Agustus 2022)
13. 109 (seratus sembilan) Buku Tabungan Bank BRI (Simpel/Simpanan Pelajar).
(nomor urut 13 disita dari VIVI FATMASARI dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. MARHAEN NUSANTARA, M.Pd., berdasarkan Penetapan Nomor: 1968/Pen.Pid.Sita/2022/PN.Tng tanggal 26 Agustus 2022)
14. SK Koordinator Pokja Program Indonesia Pintar 2020 yang dilegalisir.
Putus : 18-04-2013 — Upload : 26-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2015 K/Pdt/2012
Tanggal 18 April 2013 — Sufandi Tjuanta qq. PT. Inti Celluloseutama Indonesia,dk vs PT. LIG Insurance Indonesia, dkk
140126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asuransi Hanjin Korindo di persidangan tersebut, makaberdasarkan Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUHPerdata telah merupakan bukti yangsempurna yang membuktikan fakta bahwa:a Para Termohon Kasasi baru menjadi Tertanggung menggantikan PT.Indocera Utama Precisi, paling tidak, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2000;b Harta para Termohon Kasasi yang telah terbakar pada tanggal 28 Oktober2000 tidak dapat diasuransikan, karena perjanjian asuransi secara hukum, berdasarkanPasal 1 ayat (1) UU Perasuransian jo.
Register : 20-04-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 132/PID/2022/PT BDG
Tanggal 23 Mei 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL MUTTAQIN, S.H.
Terbanding/Terdakwa : Drs. A. SYARIFUDIN, HS, SH
726
    • 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang di buat tanggal 26 Juni 1926 dan disahkan tanggal 18 Januari 1927.
    • 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 5351 / MENHUT-VII / KUH / 2014 tentang penetapan kawasan hutan pada kelompok hutan Gunung Tampomas dibuat tanggal 01 Agustus 2014.
Register : 14-02-2017 — Putus : 12-05-2017 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 87/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 12 Mei 2017 — Pembanding/Tergugat I : PT ASABALAND Diwakili Oleh : PT ASABALAND
Terbanding/Penggugat : SULASTRI Diwakili Oleh : KUSWARA, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat III : SAIFUL IRFAN CADER
Turut Terbanding/Tergugat IV : SAMSI
Turut Terbanding/Tergugat II : PT WIRA CITESPONG
7550
  • menyatakan :Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, cukup untuk menghasilkanbukti yang sempurna, baik terhadap pribadi orang yang memberikanpengakuan itu, maupun terhadap orang yang dikuasai khusus untukmemberikan pengakuan tersebut ;Ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan :Pengakuan yang dilakukan dihadapan Hakim dapat memberikan bukti yangsempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupundengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu ;Ketentuan Pasal 1926
Register : 15-05-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 1291/Pdt.G/2020/PA.Slw
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
222135
  • Tahun1917 Nomor 12 yang telah diubah dengan Stb. 1926 Nomor 360 yang sampaisekarang belum ada penggantinya yang baru sehingga ketentuan Stb. 1926Nomor 360 tersebut masih berlaku, yang didalamnya disebutkan bahwa orangorang Indonesia dapat menundukkan diri secara sukarela terhadap perbuatanHal 8 dari 121 hal Putusan.
Register : 08-01-2009 — Putus : 02-12-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 9 /Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL
Tanggal 2 Desember 2009 — HAGUS SUANTO VS 1. ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS LAW FIRM, ERI HERTIAWAN SH, DR. IUR ADNAN BUYUNG NASUTION SH, CITIBANK NA, BANK INDONESIA
300219
  • Yurisprudensi Mahkamah Agung, dibawah ini:Pasal 174 HIR menyatakan:Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukupmenjadi bukti untuk memberatkan orang = yangmengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri,maupun dengan pertolongan orang iain, yangistimewa dikuasakan untuk ituPasal 1925 KUHPerdata menyatakan:Pengakuan yang dilakukan dimuka hakimmemberikan suatu bukti yang sempurna terhadapsiapa yang telah melakukannya, baik sendirimaupun dengan perantaraan seorang yang khususdikuasakan untuk ituPasal 1926
Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — WALMAN ARUAN, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dk
3620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk Tanah Usaha yang dipunyai oleh ornagorangtimur asing (tionghoa dan arab) karena hukum menjadi tanahyang pada awalnya disebut altiidurenddeErfpacht dan sejakTahun 1926 Landerijnbezitsrecht.Kemudian dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960 padatanggal 24 September 1960 tanah hak milik adat dikonversimenjadi Hak Milik, namun harus dilakukan pendaftaranpenegasan konversinya terlebih dahulu.Untuk Tanah yang dikonversi menjadi AltijdurenddeErfpachtdan kemudian menjadi Landerijnbezitsrecht yang kemudiansetelah
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DEDY YOGASARA Alias DEDY TIONG Bin YO TAT JIN (Alm)
16325
  • (dua) dan Pompa Air ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)Provinsi Jawa Barat dan berdasarkan Berita Acara Pembukaan FileDokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor 521.31/1398/SD tanggal 8Maret 2012terdapat 33 (tiga puluh tiga) perusahaan yang mendaftardalam pelelangan umum Pengadaan Traktor Roda Dua dan Pompa Air,namun hanya 7 (tujuh) perusahaan/calon penyedian barang yangmengup load dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi danberdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor521.31/1926
    Jabar di ruangan khusus yang hadirkegiatan tersebut adalah Sdr WAWAN (ketua pokja) ,Sdr EDWIN ( sekretaris Pokja) dan saksi yang dibuatkan dalam Berita cara Evaluasi Dokumen Penawarannya pada tanggal 02 April 20nomer 521.31/1926/SD yang ditanda tanganni oleh Pokja pengadaan Barang jasa, Sedenganpeserta sebagai berikut :CV MEGAPUTRI. Rp 16.815.150.000,CV INTAN BANYU BIRU Rp 18.879.300.000,.PT PUTRA ADI KARYA JAYA.Rp 18.990.840.000,PT PANCURAN LUHUR.
    Rp 19.433.567.000,PT TRIMITRA SUKSES JAYA UTAMA Rp 19.517.850.000,Adapun alasannya Berita Acara Evaluasi Dokumen penawaran dibuat pada tanggal 02 Apriladwal evaluasi mengalami perpanjangan atau perubahan dikarenakan proses evaluasi 1belesaikan sesuai jadwal semula.Yang mana sesuai dengan Berita cara Evaluasi Dokumen Ptpada tanggal 02 April 2012 dengan nomer 521.31/1926/SD semua peserta tidak ada yanbyarat teknis sehingga proses pelelangan tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan tersebut di
Register : 08-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 39 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 29 April 2015 — IVO J RATUANAK, BA
9949
  • membuatlaporan tidak pidana dan itu dibatasi selama 1 (satu) bulan harus di buatdan di serahkan kepada Penuntut Umum oleh karena tidak ada laporanmaka logika kita bisa menerima bahwa dalam pasal 4 bahwa yang terjadi Hal 55 dari 91 Hal (Putusan No 38/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb)ini adalah semata mata pelanggaran administrative maka seharusnyamengembalikan dana tersebut ;Bahwa kapan seseorang dapat dikatakan secara bersamasamamelakukan kejahatan di dalam doktirn dan dikembangkan didalamyurisprudensi pada tahun 1926
Register : 04-03-2021 — Putus : 28-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 40/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 28 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : Wiji Suryono bin Alm. Goenawan Diwakili Oleh : Wiji Suryono bin Alm. Goenawan
Pembanding/Penggugat II : Zahratul Laila Syarifah bin Alm Goenawan Diwakili Oleh : Wiji Suryono bin Alm. Goenawan
Pembanding/Penggugat III : Sujudan Fauzi Al Qodimi bin Alm. Goenawan Diwakili Oleh : Wiji Suryono bin Alm. Goenawan
Terbanding/Tergugat I : Wakijan
Terbanding/Tergugat II : Watik
Terbanding/Tergugat III : Darsini
Terbanding/Turut Tergugat I : Sariman
Terbanding/Turut Tergugat II : Sri Rahayu
Terbanding/Turut Tergugat III : Sri Rodiyah
Terbanding/Turut Tergugat IV : Sri Fatimah
Terbanding/Turut Tergugat V : Sri Wahyuni
7453
  • Pengakuan menurut hukum merupakan buktiyang sempurna (probation plena) yang tidak terbantahkan : Pasal 1923 KUHPerdata:Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yangdiberikan dalam sidang pengadilan dan ada yang diberikandiluar sidang pengadilan; Pasal 1925 KUHPerdata:Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakanSuatu. yang sempurna terhadap orang yang telahmemberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraseseorang yang diberi Kuasa Khusus untuk itu; Pasal 1926 KUHPerdata:Suatu
Putus : 15-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/Pdt/2013
Tanggal 15 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PT. PERKEBUNAN IX) vs R O K A N I, Dkk
218141 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pengakuan Para Penggugat pada gugatannya (dimajukan dimuka hakim) merupakan alat bukti yang sempurna berdasarkanketentuan Pasal 1925 KUHPerdata Pengakuan tersebut tidak dapatdicabut kembali berdasarkan ketentuan Pasal 1926 KUHPerdata;Hal. 82 dari 205 hal. Put. No.39 K/Pdt/20136. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat selanjutnya tidak adamendalilkan faktafakta hukum tentang sebabsebab yang mencegahdan menagguhkan daluwarsa;7.
    Pasal 1925 KUHPerdata yangmenyatakan dengan tegas bahwa pengakuan PARA PENGGUGAT padagugatannya (dimajukan dimuka hakim) merupakan alat bukti yangsempurna, dan Pasal 1926 KUHPerdata yang menyatakan dengan tegasbahwa Pengakuan tersebut tidak dapat dicabut kembali;Bahwa PARA PENGGUGAT bukan merupakan masyarakat hukum adatyang tunduk pada hukum adat tentang tanah, sehingga terhadap merekatidak berlaku Lembaga Kadaluwarsa dalam hukum adat.
Register : 20-03-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Mtp
Tanggal 9 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
172
  • Pasal 1926 KUH Perdata, yangmenegaskan bahwa pengakuan yang telah diucapkan salah satu pihakdalam persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika terbukti bahwapengakuan tersebut dilakukan atau diucapkan akibat suatu kekeliruanmengenai peristiwaperistiwa yang terjadi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dariKitab AlBajuri juz Il halaman 334 sebagai berikut:a Sl lo ao aw alle col Ly 55!
Register : 22-06-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 141/Pdt.Plw/2017/PN.KPG
Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat: HIFIANTO ANGSTRONG Tergugat: WEKLIEF NISNONI Turut Tergugat: 1.GEORGE FERDINAND NISNONI 2.LEOPOLD NISNONI 3.ALFONSIN ELISABETH ENGGELINA AMELIA NISNONI 4.ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI 5.DONNA ELIZABETH K.M.S. NISNONI 6.DONNA MARIA ADELEIDA O.D. NISNONI 7.DONNA E.Y.A. NISNONI 8.DONNA C. D. NISNONI 9.DONNA B.A. NISNONI 10.DON ALFONSUS NISNONI 11.CONNY NISNONI 12.CARLOS NISNONI 13.JAMALUDIN KARATE
7359
  • tanggal05 Februari 2015 diatas TANAH sengketa BIDANG KETIGA semestinyaMENURUT HUKUM PELAWAN HIFIANTO ANGSTRONG harus masuksebagai PIHAK INTERVENSI/INTERVNIENT sebelum perkara diputustanggal 03 Juni 2015 dan bukan masuk sebagai pihak ketiga/pihakperlawanan, sehingga berdasarkan PENGAKUAN dari PELAWANHIFIANTO ANGSTRONG dalam sidang Majelis Hakim tersebut,sebagaimana MENURUT HUKUM Pasal 311 RBg/174 HIR dan PasalHalaman 51 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.Plw2017/PN Kpg1925 dan Pasal 1926