Ditemukan 6225 data
117 — 28
tertuang dalam berita acaramengenai kesepakatan pembangunan, pengelolaan dan harga jual toko,kios, los dan lapak pasar menes kabupaten Pandeglang antara ketua FKPM(Forum Kerukunan Pedagang Pasar Menes) dengan Direktur UtamaPT.Taman Sari Raya.Bahwa sebelum diterbitkan Surat Rekomendasi dari DPRD KabupatenPandeglang, Surat Keputusan Bupati Pandeglang, Rekomendasi dari DinasPekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang, tentang pembangunan danpengelolaan Pasar Menes sebelumnya.Telah melalui kajian secara yuridis tekhnis
NURDIN, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SYAIFULLAH, S.E.,MM
243 — 154
beliau masuk baru saksi menyampaikan perihal dana pokir tersebutbahwa ada konsekuensi untuk dana pokir tersebut berupa kontribusi kepadaanggota DPRD pemilik pokir dan berdasarkan kesepakatan temanteman di bagiandata center ditetapkan sebesar 40%;Terkait dengan kesepakatan saksi bersama dengan temanteman saksi di bidangdata center yaitu 40% dari anggaran untuk kontribusi kepada Anggota DPRDpemilik Kegiatan pokir, saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa karenabeliau hanya menyampaikan terkait tekhnis
Anmad Yasir; Setelah penyampaian dari Terdakwa tersebut, saksi langsung menggelar rapatkhusus di bidang persandian tanpa dihadiri oleh Terdakwa yang juga menjabatsebagai Kepala Bidang Persandian, lalu saksi menyampaikan kepada temanteman bahwa kita ada kewajiban untuk memberikan kontribusi sebesar Rp30%setelah itu kita atur mengenai tekhnis pengumpulannya; Yang terkumpul dari dibidang persandian berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah) dan semua dikumpulkan kepada ibu Ani, kemudian dana
Sultra,dimana saat itu Terdakwa hanya membahas bahwa ada kegiatan yangmenggunakan dana pokir dan untuk tekhnis pelaksanaannya dikembalikan padabidang masingmasing;Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa juga ikut menyetorkan danakontribusi tersebut;Bidang persandian dipimpin oleh kepala bidang dalam hal ini adalah Terdakwasendiri kemudian dibawahnya terdapat 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Tata Kelola saksi(sendiri), Seksi Operasional dan Seksi Pengarsipan dan saat itu hanya 2 seksiyang terisi sehingga
80 — 24
Pembangunan 358,20Jalan Lingkungandan Saluran diDesa Bantrung Kecamatan Bateailit 342,8615,34 2. terdapat Selisin volume besi terpasang dibandingkan denganRencana Anggaran Biaya yang ada dalam kontrak karenadiameter besi yang terpasang lebih kecil dari spesifikasi tekhnis yaitu :No. RUAS JALAN RAB Terpasang Selisih(kg) (Kg) (Kg)1. Penataan Lingkungan Pemukiman Di Desa 33.044,40 17.497 ,98 15.546,42Sidialit2.
81 — 13
BKP4 temasuk KegiatanPenyuluhan Dan Bimbingan Pemanfaatan Lahan Tidur ;bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang samasama berkerja pada BadanKetahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh Pertanian (BKP4) Pulang Pisau ;bahwa saksi tahu BKP4 pada Tahun 2010 mendapatkan kegiatan Penyuluhan DanBimbingan Pemanfaatan Lahan Tidur yang sumber dananya dari APBD sebesarRp. 15.000.000,(iima belas juta rupiah);bahwa setahu saksi Pelaksana Kegiatan adalah Terdakwa dengan Surat KeputusanBupati selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI
56 — 88
./10/BJ/2015 Tentang Penunjukan PemegangKekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Tekhnis,Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa BeringinJaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran2015, bersamasama dengan EDI SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang) selakuKetua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga SukaDesa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing!
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.520 K/Pid.Sus/2014Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir MiskinMelalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KotaTasikmalaya Nomor : 460/Kep.217Dinsosnakertrans/2010 tanggal 05Mei 2010 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Narasumber, Moderator, Pembuat Materi, Tim Identifikasi, PembuatLaporan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui (KUBE) KelompokUsaha Bersama Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;DPPA SKPD
M.ALI RUBEN,STH.i
Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
2.Ir. H. SARIMUDA, MT
Turut Tergugat:
1.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang
2.Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
69 — 11
hutang kepada perseoranganyang tidak berpotensi merugikan keuangan negara.Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2016 tentang PencalonanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sertaHalaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN PlgWalikota dan Wakil Walikota juncto Surat KPU RI Nomor: 17/PL.03SD/06/KPU/I/2018 tentang Penjelasan beberapa ketentuan Pencalonan PemilihanTahun 2018, mengatur secara tekhnis
197 — 94
Tapian Nadenggan sesuai berdasarkanAkte penggabungan Notaris Pengganti Kabupaten dati II TangerangSUHARTINI, SH Nomor : 6 tanggal 26 Nopember 2004 serta PengelolaOperasional Kebun dan Memberikan Bantuan Tekhnis Perkebunan milik PT.Tapian Nadenggan.Bahwa berdasarkan Akta No. 04 tanggal 5 September 2011 tentangPerubahan Susunan Pengurus PT. Tapian Nadenggan yang dibuat olehNotaris Hardinawanti Surodjo, SH, maka terdakwa diangkat kembali sebagaiDirektur PT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANGGA INSANA HUSRI , SH. MH
553 — 207
DENY DARMATIN melengkapi kekurangan dokumen danperubahan dokumen serta membayar jaminan reklamasi sebesar Rp11.947.422,. ( Sebelas juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empatratus dua puluh dua rupiah ) selanjutnya Dinas ESDM Provinsi jawa baratmengeluarkan Surat Perimbangan Tekhnis IUP Operasi Produksiperpanjangan Ke1 an H.DENY DARMATIN nomor 033/Pertek.PIUP.OP/WIil.III/12/2016 tanggal 30 Desember 2016, dan Surat pertimbanganint lah yang diserahkan kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu PintuPRovinsi
314 — 178
Tergugat menegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebutsecara tekhnis telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara PengajuanPermohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perkumpulan, Pemohon (dalam hal ini diwakili olehNotaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses PermohonanPengesahan Badan Hukum Perkumpulan serta telah menyampaikanpernyataan (disclaimer)
84 — 23
diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwadipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai denganidentitas terdakwa Nurdin Als.Udin Als.Putau Bin Hidayah (Alm.) sebagaimanatermuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis
YOGI HENDRA, SH. MH
Terdakwa:
DWI SUSANTO Bin AMAT KARSONO
40 — 8
Bahwa saksi melakukan pengecekan dan pengukuran di sebuahlahan terbakar yang terletak di Sungai Nipah RT.003/RW.002 DusunSungai Perpat Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau BurungKabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada hari Jumat tanggal 22Maret 2019 berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala KepolisianResor Inhil Nomor: B/550/III/2019/Res.1.13 tanggal 22 Maret 2019perihal Permintaan Tenaga Tekhnis Survei Lokasi PembakaranLahan, kemudian berdasarkan surat tersebut Kepala Kantor BadanPertanahan Kabupaten
60 — 14
Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku , Buku II dan Buku II! Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
1.H.ABD.MUIN
2.H.MUH.ABBAS. AT
3.HJ. SINGKE Binti TIBE
4.ABD. SAPA
5.RAODAH
6.H.LATTEH
7.SAKKA
8.AMBO TANG
9.SAIDA
10.SABIKE
11.ALIMUDDIN
12.ABD. SAMAD
13.H. ABD. RAUF
14.Hj. P.TOU
15.NABRIA
16.HJ. SALMIA
17.FATMAWATI
18.ASIS,B
19.SITTI AMINAH
Termohon:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal BPN Kab.Pangkep
2.Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur
177 — 52
Bahwa penentuan nilai harga tanah/sawah perumahan danperkebunan serta rumah tinggal serta segala yang ada diatasnya yangdilakukan oleh Para Termohon pada tanggal 7 Juli 2017 jauh dari nilaipenggantian wajar, mengingat tanah sawah, perumahan dan kebun milik ParaPemohon adalah tanah sawah tekhnis (Sawah pengairan) dan perkebunanyang produktif yang memiliki beberapa macam tanaman yang menghasilkansetiap tahunnya;Bukan hanya itu !
79 — 19
Purwakarta adalah sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) ;Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya karena secara tekhnis dasar dariKoperasi pedagang pasar palumbon Jaya maniis (Koppas) Kec.
yangdilaksanakan oleh pihak Dinas Koperas,UMKM, dan Perindag KabupatenPurwakarta pada saat pelaksanaan pembangunan Pasar Palumbon olehPT.PUTRI SELARAS adalah dalam bentuk Jlaporan perkembangan dandilaporkan ke Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha KementerianKoperasi dan UKM RI ;Bahwa benar setahu saksi pelaksanaan pembangunan Pasar Palumbon tersebutsudah selesai dilaksanakan pada bulan April 2014 ;Bahwa benar setahu saksi secara bangunan Pasar Palumbon tersebut sudahselesai akan tetapi secara tekhnis
Allied World Managing Agency Limited
Tergugat:
1.PT. Bagja Kumbara Nusantara
2.PT. Samudera Ekspedisi Aman
562 — 905
Sepenuhnya berada di dalam kewenangan nahkoda, bahkan walaupun kapaltelah dinyatakan memenuhi persyaratan kelaiklautan dengan telah dilakukannya auditeksternal oleh Syahbandar dan telah pula diterbitkan sertifikat keselamatan olehKementerian Perhubungan atasnya;Menimbang, bahwa tanggungjawab yang dibebankan oleh UndangundangPelayaran kepada Nahkoda sebagai pemimpinan pelayaran diatas kapal (vide Pasal1 angka 41 Undangundang Pelayaran) adalah untuk memastikan terlebih dahulukondisi kapal laiklaut secara tekhnis
sebelum beroperasional, dan menjaminkesanggupan berlayar dan keamanan kapal, keamanan para penumpang danpengangkutan muatannya (Vide Pasal 117 Undangundang Pekayaran)Menimbang, bahwa karena Nahkodalah yang secara tekhnis menentukandapattidaknya kapal berlayar maka cukup beralasan hukum apabila dalam gugatanatas terjadinya ledakan kapal Gilicay II ini, Nahkoda ditarik sebagai Tergugat untukdimintakan pertanggungjawabannya;Menimbang, bahwa selain Nahkoda, pihak yang berperan penting dalammenentukan
86 — 25
RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM, M.Kes selaku KuasaPengguna Anggaran dan ABREKTUS MANAO selaku KetuaPanitia Pengadaan yaitu seolah olah telah melaksanakantahapan tahapan proses pengadaan dengan metodePenunjukan Langsung (PL), dimana masing masing tahapantersebut seolah olah telah dilaksanakan sebagaimana mestinyasesuai dokumen dokumen seperti :Daftar hadir pengambilan dokumen ;Berita Acara pemasukan / pembukaan penawaran Nomor : 12/ PAN PL / DINKES / X / 2007 tanggal 05 Oktober 2007 ;Berita Acara Evaluasi Tekhnis
98 — 10
Pasal 6 angka 5 PeraturanDirjen Piutang dan Lelang Negara Nomor: PER2/PL/2006Halaman 41 dari 120 halaman42tentang Petunjuk Tekhnis Pelasanan Lelang).
79 — 6
Penggugat dan Kuasa Insidentil itu menghadap Ketua Pengadilan secarabersamaan lalu Ketua Pengadilan mengeluarkan Izin Kuasa Insidentil.Penjelasan tentang kuasa insidentiil juga ditegaskan Dalam Buku PedomanTekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku IIEdisi 2007 hal 5354 terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menegaskanbahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohondalam persidangan perdata di Pengadilan adalah :a.
Eric Aditia Putra
Tergugat:
SOERIADINATA MULIADI
Turut Tergugat:
Thomas Rudi Hartawan Widjojo, SH., M.Kn
136 — 96
Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Nomor .PPNS/BP/001/I/2020/SATPOL PP, diberi tanda P9;Foto copy Surat dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 8 Januari2020 perihal permohonan Kelengkapan Suratsurat Dokumen Tanah untukPerijinan dan Hak Pembagian Hasil (Kesatu), diberi tanda P10;Foto copy Surat dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 15 Februari2020 perihal Permohonan Kelengkapan SuratSurat DokumenKepemilikan Tanah untuk Perizinan, diberi tanda P11;Foto copy Surat Teguran dari Unit Pelaksana Tekhnis