Ditemukan 673 data
FIRDAUS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 88
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.
RAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
107 — 47
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.
98 — 78
Hal ini tentunya menyebabkankerugian bagi Tergugat VI oleh karena Tergugat VImengalami kebingungan dalam mengajukanbantahan maupun tanggapan atas dalihdalih ParaPenggugat dalam gugatannya, utamanya tentangpetitum Para Penggugat dalam gugatannya;16.4.
Pada nomor 16.4 Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini TergugatVI telah menguraikan bahwa tuntutan Penggugat dalam petitumgugatannya nomor 17 (halaman 15) yang menuntut agarTergugat , Tergugat ll dan Tergugat V untuk secara bersamasama (tanggung renteng) membayar uang perkara (duangsom)sebesar Rp. 15.000.000, setiap hari apabila lalai mematuhiputusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetapsampai dilaksanakan, adalah tidak sesuai dengan kaidah hukumyang berlaku.
MUSTAKIM
Tergugat:
BUPATI DOMPU
49 — 27
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.MTR 15Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
50 — 64
Blb.16.4.tersebut tidak dapat dibatalkan, dan tanah tetap dikuasai oieh sdr.Hadi. (ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketigayang beritikad baik).Yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, bagaimana perlindunganhukum terhadap sdr.Rudi atas tindakan sdr.Dian yang menjualtanahnya?
SARINAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
56 — 42
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanaPutusan Nomor 30/G/2017/PTUN.MTR 15dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;16.4.
66 — 18
lokasi Tiabo;16.4. Jaitun Katekate mendapatkan Tanah kebun seluas 2.381,6 m? daritotal luas 4.620 m? lokasi Lambo;Hal. 73 dari 76 halaman. Salinan Putusan nomor 96/Pdt.G/2016/PA.MORTB.17.16.5.16.6.16.7.16.8.16.9.Bahrain Pake Bin Alm. Jainal Pake mendapatkan 3.704,6 m? Tanahkebun sebagai berikut: Tanah kebun seluas seluas 1.088,1 m? dari total luas 4.620m2 lokasi Lambo; Tanah kebun seluas 2.616,5 m? dari total luas 8.291 m?lokasi Wama;Wahyuni Binti Alm. Alm.
96 — 82
Fany Guspandayanti binti Daman Sudono, anak perempuan;16.4. Okeu Oktamanda bin Daman Sudono, anak lakilaki;16.5.
130 — 31
Surat Perintah pencairan dana ( SP2D) Nomor 2606/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 (Asli)16.2 Surat Perintah Membayar Nomor :SPM816/LS/SETDA/2007tanggal 27 Desember 2007 (Asli)16.3 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS BARANG DAN JASA )Nomor 0801/SPP/SETDA/2007tanggal 21 Desember 2007 ( Surat Pengantar) (Asli)16.4 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS BARANG DAN JASA ) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007tanggal 21 Desember 2007 ( Ringkasan ) (Asli)16.5 Surat Permintaan
I/)16.3 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS BARANG DAN JASA )Nomor 0801/SPP/SETDA/2007tanggal 21 Desember 2007 ( Surat Pengantar) (Asli)16.4 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS BARANG DAN JASA ) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007tanggal 21 Desember 2007 ( Ringkasan ) (As!i)16.5 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS BARANG DAN JASA ) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007tanggal 21 Desember 2007 ( Rincian) (As!
Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS BARANG DAN JASA )Nomor0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 ( SuratPengantar) ;16.4 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS BARANG DAN JASA ) Nomor0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007( Ringkasan ) ;16.5 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS BARANG DAN JASA ) Nomor0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007( Rincian) ;16.6 Foto Copy Kwitansi Pembayaran ganti
49 — 13
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, tanggal : 09 Januari2012 Nomor : Print 02/N. 2. 16.4/ Ft. 1/01/2012, sejak tanggal : 09Januari 2012 s/d tanggal : 28 Januari 2012.5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Rantau Prapattanggal : 27 Januari 2012, Nomor : 141 / Pen. Pid / 2012 / PN RAP, sejaktanggal : 29 Januari 2012 s/d tanggal : 27 Februari 2012.6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medantanggal : 20 Februari 2012, Nomor : 07 / Pid. Sus.
74 — 31
membuka pagar kawat berduri dan memasang nameboard sosialisasipendirian dan pembangunan pesantren, sehingga posita gugatan nomer 5dan posita gugatan nomer 7 tidak benar atau saling bertentangan, bahkansangat disayangkan jauh dari etikat sebagai tamu yang baik karena tanpamemberitahu kepada ketua RT.03 dan/ atau ketua RW. 03 Kelurahan Sisirdimana lokasi dimaksud berada.Disamping itu Penggugat melakukan kebohongan publik, sebagaimana positagugatan nomer 7, karena surat pemberitahuan Nomor S.Pem001/16.4
MUHAMAD SARIFUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 18
Oleh karena itu, TindakanTergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatansebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan,;16.4.
122 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengikat dan merupakan suatu persetujuanyang menjadikan undangundang bagi mereka yang membuatnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 BW, sehinggaTerbitnya Adendum Kedua antara Tergugat dengan Tergugat Illtidak dapat dibenarkan menurut hukum;16.3 Adendum Kedua secara substansial tidak layak sebagai sebuahadendum melainkan lebih merupakan perubahan = atauperombakan total yang telah bertentangan dengan syarat formalsuatu perjanjian maupun syarat syarat perjanjian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1320 BW;16.4
219 — 31
Demikian berdasarkan Sertifikat HakMilik No. 66/Desa Sukajadi, terakhir tercatat atas nama HERTATISULIARTA.16.4. Bidang tanah hak milik No. 63, NIB 28.05.07.15.00070, sesuai SuratUkur Tanggal 30 Oktober 2001, No. 24/SUKAJADV2001, Luas 1.473M2, terletak di Desa Sukajadi, Kecamatan Karawaci, KodyaTangerang, Propinsi Banten.
SUKARMIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 26
ditetapkan Bupati Domputanggal 21 Maret 2014.Bahwa SK tanggal 3 Maret 2014 bernomor:800/INSPEKTORAT/2014, bukan bernomor800/85/INSPEKTORAT/2014.Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4
1243 — 1347 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugatsebagaimana pada Pasal 3.2 Loan Agreement, telahmengindikasikan bahwa Tergugat bertindak layaknya sebagaisuatu perusahaan Penyewaan/Rental AlatAlat Berat yangmemberi kesempatan kepada Penggugat untuk membeli ataumemiliki Alat yang nilainya telah menyusut menjadi US$1,800,000 akibat pemakaian atau pengoperasian olehPenggugat selama 4 (empat) tahun atau maksimal 400 (empatratus) jam, dengan cara membayar harga tersebut kepadaTergugat, yang bila tidak dibayar maka Alat harus diserahkankepada Tergugat;16.4
85 — 15
Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari ANGUN adalah :16.1 NISAH; 16.2 EA; 16.3 OSIH; 16.4 JUNAEDI digantikan kedudukannya NENENG, DADAN, IIS dan ANI; 17. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari MAMAD adalah :17.1 OMAY; 17.2 SUSI;17.3 WIWI;17.4 SAEPUDIN; 17.5 ASEP; 17.6 ELAN; 17.7 ANENG;17.8 YAYAH; 18. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari IYEP adalah :18.1 ENI; 18.2 ENOK TURMINI;19.
Terbanding/Penggugat I : Ardiansyah
Terbanding/Penggugat II : Mansyur HS
Terbanding/Penggugat III : Hendra Kesuma
Terbanding/Penggugat IV : Agus Supriyanto
Terbanding/Penggugat V : Sugiyo
Terbanding/Penggugat VI : Santoso
Terbanding/Penggugat VII : Ahmad Nurkholis
Terbanding/Penggugat VIII : Bakri Ibas
Terbanding/Penggugat IX : Rasidah
Terbanding/Penggugat X : Suriansyah HM
Terbanding/Penggugat XI : Abdul Sahid
Terbanding/Penggugat XII : Suyanto
Terbanding/Penggugat XIII : Seni Tantoko
Terbanding/Penggugat XIV : Suriansyah Herman
Terbanding/Penggugat XV : Dewi Asmarani
Terbanding/Penggugat XVI : Isnaniah
Terbanding/Penggugat XVII : Sarijan
Terbanding/Penggugat XVIII : Ning Rahayu
Terbanding/Penggugat XIX : Jery Irawan
Terbanding/Penggugat XX : Nurul Nawasih
Terbanding/Penggugat XXI : Alif Hidayatul Aslamiyah
Terbanding/Penggugat XXII : Rini R
Terb
69 — 58
diatasnya rumah para Terbanding yang terkena longsortersebut adalah lokasi jalur hijau yang letaknya dipinggir sungaiyang tidak mungkin terbit suratsurat keterangan kepemilikan haktanah, karenanya bukti surat keterangan penguasaan tanah paraTerbanding yang diberi tanda bukti P.11 sampai P.261 dapatdiduga sebagai rekayasa belaka karena tidak pernah diketahuioleh Camat setempat selaku pejabat yang berwewenang,olehkarenanya para Terbanding tidak berhak mengklim tanah jalurhijau tersebut untuk diganti rugi;16.4
MUHAMAD NASIR
Tergugat:
BUPATI DOMPU
113 — 65
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.
MUSLIMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
208 — 68
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.