dalam penggunaan keuangan negara adalah pertahun.Tanggapan Terdakwa atas Pendapat Ahli :Terdakwa menyayangkan karena keterbatasan BPK melakukan audittidak menyeluruh sehingga tahun ketahun tidak pernah di tegur, sehingga terusketerbatasan BPK itu membuat dirinya menjadi tersangka/terdakwa, ini menurutterdakwa dipertimbangakan oleh hakim majelis, jadi kekerungan suatu lembaganegara yang besar tidak melakukan audit menyeluruh sehingga ada bolongdisitu dan ini akan menakutkan sebetulnya bagi semua pejabat

negara nantisetelah pensiun tahutahu ada temuan apa terus ngak nyenyak pada saatpensiunnya itu saja harapan terdakwa yang merupakan salah satu korban yangsaat ini menjadi tersangka/terdakwa.11301.

Negara dalammenghadapi tindakan administrasi, diskresi ada 2 (dua) yaitu diskresibebas dan diskresi terikat.Menurut Utrecht, diskresi selalu menjadi patokan recht mateg, diskresidilaksanakan dilihat dari tujuan yang ingin di capai, oleh karena itudiskresi tersebut dimungkinkanAlokasi anggaran DOM penata usahaannya lebih tepat menggunakanPMK nomor 06 tahun 2006Halaman. 1165 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1166Di dalam Keppres nomor 42 tahun 2012 pasal 12 ayat 2 dan ayat 3menjelaskan

Negara yang melakukan kesalahanadministrasi.Bahwa diskresi yang diambil oleh menteri apabila belum adaketentuan yang mengaturnya dan dilakukan untuk dalamrangka memperlancar tugastugas kementerian.Apabila seorang pejabat administrasi melakukan kesalahan,maka secara prinsip harus melakukan pembayarn ganti rugidari akibat kerugian Negara yang terjadi oleh kebijakan yangdilaksanakannya.Tuntutan ganti rugi dilaksanakan dan tidak dilakukan upayahukum pidana karena menurut ahli hukum pidana sifatnyapremium

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;Halaman. 1257 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.5. Hakim;6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, dan7.

dalam penggunaan keuangan negara adalah pertahun.Tanggapan Terdakwa atas Pendapat Ahli :Terdakwa menyayangkan karena keterbatasan BPK melakukan audittidak menyeluruh sehingga tahun ketahun tidak pernah di tegur, sehingga terusketerbatasan BPK itu membuat dirinya menjadi tersangka/terdakwa, ini menurutterdakwa dipertimbangakan oleh hakim majelis, jadi kekerungan suatu lembaganegara yang besar tidak melakukan audit menyeluruh sehingga ada bolongdisitu dan ini akan menakutkan sebetulnya bagi semua pejabat

negara nantisetelah pensiun tahutahu ada temuan apa terus ngak nyenyak pada saatpensiunnya itu saja harapan terdakwa yang merupakan salah satu korban yangsaat ini menjadi tersangka/terdakwa.11301.

Negara dalammenghadapi tindakan administrasi, diskresi ada 2 (dua) yaitu diskresibebas dan diskresi terikat.Menurut Utrecht, diskresi selalu menjadi patokan recht mateg, diskresidilaksanakan dilihat dari tujuan yang ingin di capai, oleh karena itudiskresi tersebut dimungkinkanAlokasi anggaran DOM penata usahaannya lebih tepat menggunakanPMK nomor 06 tahun 2006Halaman. 1165 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1166Di dalam Keppres nomor 42 tahun 2012 pasal 12 ayat 2 dan ayat 3menjelaskan

Negara yang melakukan kesalahanadministrasi.Bahwa diskresi yang diambil oleh menteri apabila belum adaketentuan yang mengaturnya dan dilakukan untuk dalamrangka memperlancar tugastugas kementerian.Apabila seorang pejabat administrasi melakukan kesalahan,maka secara prinsip harus melakukan pembayarn ganti rugidari akibat kerugian Negara yang terjadi oleh kebijakan yangdilaksanakannya.Tuntutan ganti rugi dilaksanakan dan tidak dilakukan upayahukum pidana karena menurut ahli hukum pidana sifatnyapremium

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;Halaman. 1257 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.5. Hakim;6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, dan7.

bahwa pengertian setiap orang dalamPasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidanakorupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawainegeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa sajabaikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana

Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalan orang atau person yaitu siapa sajabaikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastaHalaman 229 dari 265 Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2020/PN Mnksebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab

berpendapat bahwapengertian setiao orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana kosupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalampasal 1 ayat (2 ) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidanaadalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabatpublik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukansuatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalamarti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan SaksiSaksi, surat, petunjuk dan keteranganTerdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti yang ada, telah membuktikanHalaman 234 dari 284 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPkK

Bahwa Sudikno Mertokusumo berpendapat, yang dimaksuddengan Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakimsebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatuperkara atau masalah antar pihak, bukan hanya yang diucapkan saja yangdisebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalambentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan

/PN Tte.(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabatlain yang karenaperbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankankepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib menggantikerugian tersebut;Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadikarena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeribukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan

Bahwa sesuaidengan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yangmelanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsungyang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganmaka akibat perouatan Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL, sebagaimana yangdinyatakan dalam pertimbanganpertimbangan sebelumnya,

denganbidang tenaga fungsional masingmasing sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara sesuai dengan PenjelasanUndangUndang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, *"Keuangan Negara adalah Seluruh kekayaan negaradalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang Timbul karena :a Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban Pejabat

Negara, baik di tingkatpusat maupun daerah;b Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum,dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara/Daeraha Kerugian Negara/Daerah, sesuai Pasal 1 angka 22Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang,

berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana kosupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalampasal 1 ayat ( 2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidanaadalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabatpublik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukansuatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalamarti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan SaksiSaksi, surat, petunjuk dan keteranganTerdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti yang ada, telah membuktikanbahwa Terdakwa MUH.

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;b.

disetor dengan nilai realisasikegiatan, selisinnya merupakan jumlah kerugian keuangan negara; Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Keuangan Negara sesuai denganPenjelasan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi adalah : seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : Beradadalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat

Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Dan saksitidak pertanyakan hal tersebut karena saksi menganggap sensitif bagi saksiselaku pejabat negara;Bahwa sampai akhir pembayaran tidak ada yang melakukan komplain danbaru ada pada akhir 2014 dimana salah seorang yang mengaku suami dariMarlinis memiliki tanah yang sudah diganti rugi oleh Pemprop Riau tersebutdan pada saat itu saksi sarankan untuk pengembalian batas ke BPN KotaPekanbaru yang hasil pengembalian batas tersebut akan di overlay dengansertifikat milik Pemprop dan Peta persil milik

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negera pada Lembaga Tinggi Negera;3. Menteri;4. Gubernut;5. Hakim;6. Pejabat Negera yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perudangundangan yang berlaku; dan7.

menmbulkankerugian bagi Negara, asalkan dari rangkaian perbuatan yang telahdilakukan oleh Pelaku telah memenuhi unsur Korupsi, maka pelaku sebagaiTerdakwa tersebut sudah dapat dijatuhi pidana ;Bahwa selanjutnya yang dmaksud dengan keuangan Negara adalahseluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dapat dipisahkanatau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hakdan kewajiban yang tmbul karenanya, antara lain yang berada dalampenguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat

Negara baikditingkat pusat maupun ditingkat daerah :Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersamaberdasar asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang206didasarkan pada kebijakan pemerintah, sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat ;Bahwa pada awal unsur terdapat katadapat yang menyatakankualifikasi unsur

menmbulkankerugian bagi Negara, asakan dari rangkaian perbuatan yang telahdilakukan oleh Pelaku telah memenuhi unsur Korupsi, maka pelaku sebagaiTerdakwa tersebut sudah dapat dijatuhi pidana ;Bahwa selanjutnya yang dmaksud dengan keuangan Negara adalahseluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dapat dipisahkanatau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hakdan kewajiban yang tmbul karenanya, antara lain yang berada dalampenguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat

Negara baikditingkat pusat maupun ditingkat daerah :Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersamaberdasar asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang506didasarkan pada kebijakan pemerintah, sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat ;Bahwa pada awal unsur terdapat katadapat yang menyatakankualifikasi unsur

tersebutmenyebutkan bahwa Jika ada perkara pidana yang bertautan dengankeabsahan suatu surat perjanjian yang digunakan sebagai alat bukti makaalat bukti surat tersebut harus dituntaskan terlebih dahulu dengan putusanperdata, sejatinya perkara itu harus diselesaikan dahulu denganpenuntasan soal keabsahan surat perjanjian dan surat kuasa yangdipegang oleh terdakwa, dan selain itu juga penetapan terdakwa sebagaiterdakwa keliru dan cacat hukum sebab terdakwa bukan bagian daripenyelenggara negara atau pejabat

negara karena status terdakwasebagai masyarakat biasa yang hanya menjual lahan tersebut.Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Ahlisebagai berikut:1.

negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihakpihak lain dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum parapejabat negara merupakan Kerugian Negarar; Bahwa terjadi berkurangnya asset negara yaitu dikarenakan darikepemilikan negara menjadi dikuasai oleh pihak lain menurut AhiDengan mengacu pada definisi dimaksud, hilangnya / berkurangnyaasset negara yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negaradan menjadi milik/ dikuasai oleh pihakpihak lain dan disebabkan karenaperbuatan melawan hukum para pejabat

negara merupakan KerugianNegara; Bahwa dengan terjadinya pemindahan tangan barang milik negara kepihak lain menurut Ahli harus ada izin dari pejabat instansi yangbersangkutan jadi berjenjang izinnya; Bahwa didalam APBN dan APBD ada kodekode anggaran dan menurutAhli setiap lembaga bedabeda kode anggarannya; Bahwa sebagai ilustrasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan adapenyerahan barang milik negara dalam program kegiatan budidayatambak udang yang tentunya berdasarkan adanya surat keputusan dariinstansi

Berada dalam penguasaan, pengurusan,dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah;b.

Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalamPasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawainegeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yangtelan melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanHal. 220 Putusan Perkara Nomor: 262/Pid.sus/TPK/2017/PN Sby.perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupunpembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa Warso Widanarto, SE. selaku Direktur Bisnis LPDBKUMKM (LembagaPengelola dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah) MenteriNegara