Ditemukan 545 data
Hj. Sumiyatun S.Pd., M.Pd.
Tergugat:
Bupati Purworejo
Intervensi:
Hari Prasetyo, Amd.
122 — 47
Pengesahan Dan Pengangkatan CalonKepala Desa Terpilin Hasil Pemilihan KepalaDesa Di Kabupaten Purworejo tahun 2017Menjadi Kepala Desa, sepanjang Nomor urut 14atas nama Hari Prasetyo sebagai Kepala DesaTanjunganom (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo NomorHalaman 76 dari 153 hal Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Smg.4.5.6
88 — 42
Bahwa dalil gugatan penggugat poin 6,7 dan 8, yang intinyamenyatakan tergugat punya itikat tidak baik yakni tergugatmenyembunyikan harta bersama, adalah tidak benar, yang benartergugat tidak pernah menyembunyikan, mengalihkan dan ataumenghilangkan harta bersama, yang sebenarnya harta besamasemuanya sudah masuk di Bank sebagai barang jaminan hutangsebagaimana jawaban poin 4.5.1 4.5.6, masih banyak hutanghutangpenggugat dan tergugat di pihak lain (perorangan) yang jumlahnyatidak sedikit sebesar Rp
SITI RAHAYU, SH
Terdakwa:
YUSRANUDIN Alias UDIN Bin AMIR HASAN
95 — 13
Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan dendasejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan;Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Rat3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan;4.5.6.Menetapkan
Terbanding/Tergugat I : Dr. Luhut M.P Pangaribuan, S.H., LL.M.
Terbanding/Tergugat II : Sugeng Teguh Santoso, S.H.,
670 — 2249
Terkait dengan hal itu PENGGUGAT INTERVENSI akanmenguraikan dalildalil jawaban sebagai berikut :BAHWA KEPUTUSAN SIDANG MUNAS MAKASSAR TERTANGGAL 27 MARET2015 ADALAH SEJALAN DENGAN AMANAT YANG DITETAPKAN DALAMMUNAS PERADI.4.5.6.Bahwa TERGUGAT INTERVENSI/ PENGGUGAT dalam Gugatannya Butir ke9s/d Butir ke 21 mendalilkan seolaholah bahwa MUNAS II PERADI yangdiselenggarakan di Makassar tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanyaalasan keamanan, dimana TERGUGAT INTERVENSI/ PENGGUGATmendalilkan bahwa atas
Terbanding/Penggugat : Hj Nurlena, SE
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia Cq Mentri PekerjaCq Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Cq Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu
Turut Terbanding/Tergugat IV : Sofyan Gufron
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawabarat Cq Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Indramayu
Turut Terbanding/Tergugat V : Pitrahari, SIP
Turut Terbanding/Tergugat III : Ny. SRIYATI, SH
44 — 18
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya dalampetimbangannya melihat fakta bahwa dengan bukti print outrekening Koran (vide Bukti T.I5) yang disampaikanHalaman 67 dari 93 halaman Putusan Perdata No. 242/PDT/2018/PT.BDG.4.5.6.BahwaBahwaBahwaPembanding dalam persidangan adalah bukti yang sah dandapat membuktikan bahwa faktanya Terbanding lah yangmasih memiliki kewajiban kepada Pembanding dan tidakmemenuhi prestasinya kepada Pembanding.
90 — 15
Jend.Sudirman No. 713 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 05 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;Halaman 1 dari 89Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt/G/2015/PN.Bdg.2.a,4.5.6.HJ. HANIFAH, beralamat di Jalan Bapak Ampi No. 9E RT. 04/05 DesaBaros, Kec. Cimahi, Kota Cimahi , dalam hal ini diwakili olehKuasanya EDDY RELIAT SILALAHI, S.H. dan EFENDIHUTAHAEAN, S.H., keduanya Advokat dan Pengacara dariKantor Hukum LEX!, beralamat Kantor di JI. Jend.
111 — 75
BuktiP.V3 : Akte d.d, tertanggal 26 Juli 1949 No. 159.( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;4.5.6.dsBukti P. V 4Bukti P. V5Bukti P. V 6Bukti P. V 7Terjemahan Jual Beli No. 159, tertanggal22 Juni 1963, yang di terjemahkan olehPenterjemah Dibawah Sumpah P.H.
TOLAP RACHMAD GIRSANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
171 — 91
TuanHalaman 94 Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUNMDN.4.5.6.re8.Bukti TIlIntervensiIl4Bukti TIIIntervensill5Bukti TIlIntervensill6Bukti TIlIntervensill7Bukti TIIIntervensill8Tengku Haji Muhammad Daniel, danseluruh Ahli Waris Amana Daulath, tanggal17 Desember 1991, sesuai dengan asili;Foto copy Salinan Putusan Nomor : 421PK/Pdt/1993, tanggal 30 April 1996 antara 1. PA' bin YAHYA, 2. TEGNKU FADLY, Il.Ny. OEI SUI LIAN Melawan 1. WanitaTengku Siti Munajat, 2. Tuan Tengku HajiMuhammad Daniel dan 1.
1.ROSANDI, SH
2.HARYONO, SH
3.AGUNG SETIAWAN, SH
4.JESFRY AGUSTINUS, S.H
5.AJI YODASKORO, SH.
Terdakwa:
DEDI SUSANTO bin AMIT SUMITRA
19 — 18
DEDI SUSANTO Bin AMIT SUMITRA danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta denganHalaman 92 dari 94 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Cbisengaja menimbulkan kebakaran, yang dapat mendatangkan bahaya umumbagi barang* sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;2.enjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SUSANTO Bin AMITSUMITRA dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan:3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.5.6
503 — 624
YK.4.5.6.tsBukti P 4Bukti P 5Bukti P 6Bukti P 7Kapanewon Mlati Masa Jabatan 2020 2026,tertanggal 8 Maret 2021 yang ditandatanganiSubandi Kusuma, S.H.,M.H.;Foto kopi sesuai dengan asli Surat Nomor:141/00703, tertanggal 22 Maret 2021, PerihalJawaban Keberatan oleh Bupati Sleman denganyang ditujukan kepada Saudara Subandi Kusuma,S.H.,M.H. dan ditandatangani oleh SekretarisDaerah Harda Kiswaya, S.E.
YUYUNG INDRA CAHYA
Tergugat:
BUPATI Kabupaten Bandung
Intervensi:
ENANG SODIKIN
163 — 114
.;4.5.6. Dadan Sunandar, S.H.; Rina Soleha, S.H.; Agus Budi Setiawan, S.H.;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamatdi Bagian Hukum Sekretariat Daerah PemerintahHalaman 1 dari 103 halaman Putusan Nomor: 161/G/2017/PTUN.BDGKabupaten Bandung Jalan Raya Soreang KM. 17Soreang Bandung, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Pemerintahan Kabupaten Bandung;Untuk selanjutnya disebut sebagai ; Tergugat; 2.
59 — 37
Akta No.4/Akta.Pid/2017/PN.Sky berupa pemberitahuan untukmempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Ridha Al Haj,A.Md.Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 19Januari 2017 dimana kepada Zainal Arifin Z,SH, Penasehat Hukumterdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaratersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undangsebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;Halaman 112 dari 118, Putusan Nomor 21/PID/2017/PT.PLG.4.5.6.Akta
NGUDI TRI LESTARI, SE
Tergugat:
1.TIM KURATOR PT. EFFENDI TEXINDO (Dalam Pailit)
2.PT. INNOVINDO BUMI MANDIRI
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG SERPONG
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I PROVINSI BANTEN, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
158 — 82
Utr.4.5.6.tercatat atas nama PT.
56 — 19
Ilyas (Pelaksana)e Beti Kusmiati (Pelaksana)e Bagus Setyo Budi (Pelaksana) Kewajiban / Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah :4.5.6.Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;Melaporkan dan menyerahkan pekerjaan yang sudah selesai kepada atasanlangsung.Kewajiban / Tugas Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah:4.Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam mempersiapkandokumen Surat Permintaan Pembayaran
Terbanding/Terdakwa : LANGGENG SRI WAHYUNI, ST.,
124 — 43
Surat penunjukan penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakanpekerjaan perluasan sambungan rumah;Fakta Integritas;Surat mengadakan pengadaan langsung;4.5.6. Surat undangan mengikuti proses pegadaan;7. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi;8. Berita Acara Pembukan Penawaran;9. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi;10. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi;11.
63 — 17
., untuk itu mohon agar Majelis Pemeriksa Perkara iniberkenan memberikan putusan:4.5.6.Menyatakan Terdakwa I HANDIR dan Terdakwa IIT HARIYANTO Bin GIARTO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;Menyatakan Terdakwa I HANDIR dan Terdakwa IIT
70 — 20
Pucuk Merah 18 15 3 341.529 0 490.1756 Crocot Merah 1000 825 175 2.801.40 0 5.941.800Jumlah Rp.1.089.000 Rp.7.623.024 Rp.6.534.042Pekerjaan Tanaman Desa Halong Tahap II Ket VOL(RAB) ITANAM8140 10.075mini 19.201.40 050matahari 1.40 170.0251.40 84.030merah/kuning 780.40 5.9008.501.40 5Kuning 1.40 136.020mini 10.201.40 1.020.0103.120.65511.Des3:4.5.6.thes8.
211 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.39 K/Pdt/2013pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dandasar hukum yang tepat dan benar dalam pertimbangan hukumhalaman 227 alinea 4.5.6 bersambung ke halaman 228,berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :e Bahwa Surat Sekretaris Daerah No. 593.4/1820 tanggal 18 Maret 2011telah diperkuat dengan keterangan Saksi Ahli Prof. Dr.
121 — 120
/PN.Kpg.4.5.6.i,tambah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;. Membebaskan terdakwa DRS. TOFIK KHAERUDIN, MM dari dakwaan Primair;. Menyatakan terdakwa DRS.
Terbanding/Penggugat : FERRY POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat I : CHRISTINE POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat II : ERVINA POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat III : GRACE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat II : Firman SETIA KAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
408 — 540
Manggar, luas26.530 m2, Atas nama pemegang hak PT.Schlumberger Geophysics Nusantara.4.5.6.Kepada pihak lain.,62. Bahwa permohonan provisi adalah suatu permohonan atautuntutan yang agar menjelang pemeriksaan pokok perkara,dilakukan suatu tindakan pendahuluan untuk kebaikan ataukefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak sehinggadalam mengajukan permohonan atau tuntutan provisi harus dapatdibuktikan adanya sifat yang begitu mendesak serta tidakmenyangkut pokok perkara.