Utte (DPO) tersebut adalahmerupakan bagian dari Sindikat Perdagangan Narkotika Internasional;Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpaseizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatanmaupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, MajelisHakim menilai bahwa dalam unsur Permufakatan jahat tanpa hak menjadiperantara dalam jual beli Narkotika Golongan telah terpenuhi;Ad.3.

pemeriksa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftardalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskanNarkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi

ASRUL ACHMAD ,S.Pd ,M.Si;Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa FAHMI AKIL, SE dan tidak ada hubungan keluarga maupun pek erjaan; Bahwa Ahli mengerti dimintai menjadi sebagai Ahli berdasarkan Surat daniKejaksaan Negeri Tolitoli kepada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi SulawesiTengah tentang panggilan menjadi Ahli sehubungan dengan adanya TindakPidana Korupsi pada Pengadaan Alat TIK (Tekhnologi Informasi danKomunikasi) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tolitoli Utara Kec. Tolitoli Utara Kab.

Persatuan No 40 Kelapa Dua Wetan CiracasJakarta Timur3175081910910005Kodi Imam FahrudinATLM (ahli tekhnologi laboratorium medik )Kranggan Wetan RT 002 RW 012 No. 146 JatiranggaJatisampurna Bekasi 174343275120507860003Moh.YahyaHalaman 32 Putusan Nomor 180/Pdt.SusPHI/2020/PN Jkt.Pst253254255256257258259260PekerjaanAlamatNIKNamaPekerjaanAlamatNIKNamaPekerjaanAlamatNIKNamaPekerjaanAlamatNIKNamaPekerjaanAlamatNIKNamaPekerjaanAlamatNIKNamaPekerjaanAlamatNIKNamaPekerjaanAlamatNIKNamaPekerjaanAlamatPekaryaCipinang

Bahwa Penggugat telah mengajukan Pembatalan ke PTUN Palangkarayadan sangat tidak masuk akal jawaban dari BPN Palangkaraya yang telahmengakui telah terjadi tumpang tindih disebabkan karena metodepengukuran yang digunakan pada saat era PP 10 Tahun 1961 pengukurandan pemetaan belum ditunjang dengan teknologi informasi dan komunikasisaat itu belum dikenal tekhnologi GPS ( Global Positioning System ) untukmenentukan posisi ataupun komputerisasi yang dapat menunjang serta..

Putusan No 357/Pat.G/2018/PN.Jkt.SelBahwa pembayaran di kontrak, kita tahu sedikit karena setelah kitamelakukan pekerjaan kita disuruh membuat berita acaranya danmelampirkan buktu untuk ditagihnkan dan mereka melakukanpembayaran ;Bahwa Fase pertama sudah dibayarkanBahwa PT Igomad Tekhnologi sudah melakukan pembayaran dansetahu saksi pembayaran lancar ;Bahwa sebelumnya mereka sudah ada system namun Tergugat disuruhmembuat system baru yang lebih baik dan berbasis Web ;Bahwa secara tehnis yang diperlukan

narkotika telah diatur didalam ketentuanUndangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi; Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 8 ayat (1) diatur narkotika golongan I dilarangdiginakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan lebih lanjut didalam pasal 8 ayat (2) diaturdalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuandan tekhnologi

mengandungpengertian alternatif, yang berarti sudah cukup apabila ada salah satuperbuatan terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebutdibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebihalternatif perbuatanperbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UndangUndang No.35tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuandan tekhnologi

Oleh karena itu,pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siritersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya(walaupun secara tekhnologi dapat dibuktikan). Pendapat ini jugadikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret2012 yang menyatakan bahwa anak siri tersebut hanya berhak ataswasiat wajibah;Hal. 16 dari 62 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbnan5.

Denganmelawan hukum, berarti perbuatan tersebut bertentangan denganhukum, bertentangan dengan hukum objektif, yang berlaku saatini.Berdasarkan pasal 7 Undang undang nomor 35 ~=tahun 2009menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmupengetahuan dan tekhnologi dan pasal 35 Undang undang nomor 356tahun 2009 menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputisetiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan Narkotika, baik

Selanjutnya pasal 8 ayat (1) dan(2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukanNarkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas NarkotikaGolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembanganilmu pengetahuan, tekhnologi dan untuk reagensia dianostik, sertareagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteriatas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukanbahwa

tanpa hak dan melawan hukummengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atautelah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggarhukum dimana dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan atautelah melanggar ketentuan dalam Undangundang No 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undangundang ini menyatakanbahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi

;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izincerai dari atasan Penggugat dengan Nomor : 557/SP/2016, yang dikeluarkanoleh Kementrian Riset, tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas NegeriJakarta, tertanggal 13 Mei 2016;Bahwa dengan sebabsebab tersebut diatas, kiranya telah cukup Penggugatmengajukan gugatan cerai dengan alasan sering terjadinya perselsiihan terusmenerus dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembalisebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 f

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika :1. Narkotika golongan ! dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan.2.

cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh KetuaMajelis, diberi kode (bukti P6);Hasil cetak percakapan melalui Whats App antara Penggugat danTergugat tertanggal 15 Nopember 2017, bermeterai cukup dan telahdicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh KetuaMajelis, diberi kode (bukti P7);Hasil cetak foto tertanggal 11 Januari 2018, bermeterai cukup dan telahdicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh KetuaMajelis, diberi kode (bukti P8);Fotokopi Surat Keputusan Riset Tekhnologi

Bahwa kaitan Saksi sebagai panitia pengadaan barang dan jasa diPendidikan Tekhnologi Kimia Industri (PTKI) tahun anggaran 2013berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan PengadaanKementrian Perindustrian Nomor 002/SJIND.ULP/Kep/12/2012 tanggal 17Desember 2012 tentang pembentukan dan penetapan kelompok kerjapelaksanaan pengadaan barang/jasa pada unit layanan pengadaankementrian perindustrian.

Bahwa kaitan Saksi sebagai panitia pengadaanbarang dan jasa di Pendidikan Tekhnologi Kimia Industri (PTKI) tahunanggaran 2013 berdasarkan surat keputusan kepala unit layananpengadaan kementrian perindustrian nomor 002/SJIND.ULP/Kep/12/2012tentang pembentukan dan penetapan kelompok kerja pelaksanaanpengadaan barang/jasa pada unit layanan pengadaan kementrianperindustrian.

Selain itu saksi pernah menjabat sebagai Anggota POKJAtahun 2013 pada Kementerian Perindustrian.Halaman 61 dari 221Putusan No.97/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnBahwa kaitan Saksi sebagai Anggota POKJA pada pengadaanbarang dan jasa di Pendidikan Tekhnologi Kimia Industri (PTKI) tahunanggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian RINomor : 596/MIND/Kep/12/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentangPengangkatan Kepala, Sekretaris, Staf Pendukung dan Anggota KelompokKerja Unit Layanan Pengadaan Kementerian

Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwatersebut yang telah mengetahui dan memahamibahwa sabusabu adalah termasuk jenis NarkotikaGolongan yang sangat dilarang penggunaannyauntuk kepentingan apapun, kecuali hanya untukpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi,dan Terdakwa juga telah menerima pengarahanataupun penekanan dari pimpinan TNI, sudahseharusnya Terdakwa melarang atau setidaknyaHaL 100 dari hal 106 Putusan Nomor: 29K/PMI01/1V/2020MenimbangMenimbangmenginformasikan kepada penegak hukum,namun

perbuatannya tidak memiliki hak samaHalaman 46 dari 64 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN Tjbsekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yangdimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telahmelanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi

Saksi pernah diperiksa di penyidik memberi keterangan, dibuat beritaacara, tandatangan, tidak ada paksaan dalam memberi keterangan ;e Bahwa benar saksi mengetahui adanya Pengadaan Armada Bus BuswayPaket dan Paket II pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun2012, kedudukan saksi sebagai Tim Tekhnis Perencanaan;e Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi adalah menerjemahkan speckkedalam gambar;e Bahwa Saksi diangkat sebagai Tim Tekhnis Perencanaan berdasarkan SuratKeputusan Deputi Kepala Bidang Tekhnologi

sebagaiberikut:e Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik memberi keterangan, dibuat beritaacara, tandatangan, tidak ada paksaan dalam memberi keterangan ;Bahwa benar saksi mengetahui adanya Pengadaan Armada Bus BuswayPaket dan Paket Il pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun2012, kedudukan saksi sebagai Tim Tekhnis Perencanaan;Tugas dan tanggungjawab saksi adalah menerjemahkan speck kedalamgambar ;Bahwa Saksi diangkat sebagai Tim Tekhnis Perencanaan berdasarkan SuratKeputusan Deputi Kepala Bidang Tekhnologi

Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa hak atau melawan hukumartinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwaNarkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelan mendapatkanpersetujuan Menteri