Ditemukan 5953 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-10-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 597/Pid.Sus/2022/PN Bks
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
OMAR SYARIF HIDAYAT, SH
Terdakwa:
1.SURYADI WIRONEGORO Bin SURADI
2.MUHAMMAD HASAN AL BANNA
3.N U R D I N
4.IMRON alias IMRON NAJIB
5.FAISOL Bin LIGUN
6.MUHAMMAD HIDAYAT S bin PARADON
7.HADWIYANTO MOERNIANDONO Alias HADI SALAM
3160
  • 1(satu) bundel REINTERPRETASI KONSEP AL JAMAAH DALAM TINJAUAN INSTITUSI, SUBTANSI DAN KONSTITUSI.
  • 1 (satu) bundel buku panduan sederhana tim sukses siyar dan silaturahin KHILAFAH MUSLIMIN Dunia 1440 H.
  • 22 (dua puluh dua) buah buku KHALIFAH / AMIRUL MUKMININ ABDUL QADIR HASAN BARAJA berjdul GAMBARAN GLOBAL PEMERINTAHAN ISLAM.
  • 1 (satu) lembar dokumetasi foto kegiatan digunung leuser Aceh menjadi saksi atlit PLP 28 Ferbruari 2019.
Register : 13-10-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 593/Pid.Sus/2022/PN Bks
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ARIF BUDIMAN,SH
Terdakwa:
ABDUL QADIR HASAN BARAJA
1410
  • 1(satu) bundel REINTERPRETASI KONSEP AL JAMAAH DALAM TINJAUAN INSTITUSI, SUBTANSI DAN KONSTITUSI.
  • 1 (satu) bundel buku panduan sederhana tim sukses siyar dan silaturahin KHILAFAH MUSLIMIN Dunia 1440 H.
  • 22 (dua puluh dua) buah buku KHALIFAH / AMIRUL MUKMININ ABDUL QADIR HASAN BARAJA berjdul GAMBARAN GLOBAL PEMERINTAHAN ISLAM.
  • 1 (satu) lembar dokumetasi foto kegiatan digunung leuser Aceh menjadi saksi atlit PLP 28 Ferbruari 2019.
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
444132
  • Daerah;Bahwa ahli menjelaskan kaitannya Perusahaan Daerah dengan BankDaerah adalah keduanya diatur di dalam undangundang yang berbeda,kalau untuk perusahaan daerah diatur di dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1962 dan jika mengenai Bank Daerah diatur didalam UndangHalaman 440 Putusan No.32/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.Undang nomor 13 tahun 1962, jadi kKeduanya tidak dapat dikatakan samakarena peraturannya berbeda walaupun kadang ada beberapa orang yangmengatakan sama;Bahwa ahli menjelaskan terhadap subtansi
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
16341230
  • perubahan persyaratanyang sebelumnya berbunyi Tidak Pernah dijatuhihukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5tahun terakhir untuk dirubah menjadi Tidak sedangdalam menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedangatau berat pada saat dilaksanakannya seleksi terbukaJabatan Tinggi Pratama dan semua unsur penilaianprestasi kenya sekurang kurangnya bernilai baik dalam 2tahun terakhir.KASN belum menjawab surat tersebut diatas sampaiteyadinya OTT terhadap saudara HARIS HASANUDIN, namunsecara subtansi
Register : 15-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 13 Oktober 2015 — Dahono Bin Pawirodinomo
17966
  • propinsi munculah Perda APBD jadilah hibah sekian ituuntuk KONI , dibuatkan NPHD dimana NPHD menjadi acuanperdata atara pemerintah dengan KONI hingga kita tinggalmeneruskan apa yang ada di NPHD itu.Bahwa Saksi hanya membantu' merasionalisasi terhadapproposal yaitu turunnya anggaran tak harus seperti yang harusdiminta walaupun bahwa gol dan tidaknya anggaran itu ada diTAPD, Saksi hanya mengantarkan hanya sampai mengantarkanproposal yang dirasionalisasi kepada Bupati untuk dibahas diTAPD.Bahwa disisi subtansi
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1410983
  • Bumi Kedaung Lestari (TergugatIV) maka setelah Majelis Hakim mencermati subtansi putusan PTUN tersebutternyata alasan pembatalan sertifikatsertifikat milik Penggugat tersebut dikarenakansecara prosedural dan subtansial melanggar peraturan perundangundangan yangbelaku dan juga asasasas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asaskepastian hukum dan asas Tertib penyelenggaraan Negara dan bukan didasarkanpada masalah kepemilikan atas tanahnya.
Register : 13-10-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bks
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
OMAR SYARIF HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ABDUL AZIZ
1883

  • 61. 1(satu) bundel REINTERPRETASI KONSEP AL JAMAAH DALAM TINJAUAN INSTITUSI, SUBTANSI DAN KONSTITUSI.
    62. 1 (satu) bundel buku panduan sederhana tim sukses siyar dan silaturahin KHILAFAH MUSLIMIN Dunia 1440 H.
    63. 22 (dua puluh dua) buah buku KHALIFAH / AMIRUL MUKMININ ABDUL QADIR HASAN BARAJA berjdul GAMBARAN GLOBAL PEMERINTAHAN ISLAM.
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST
DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
590207
  • dapat mengakibatkan timbulnyakerugian negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PenghitunganKerugian Negara nomor 02//HP/XIX/04/2014 tanggal 14 April 2014 yang telahahli sampaikan kepada Tim Penyidik, secara singkat dapat kami jelaskansebagai berikut :1.PT Anugrah Nusantara dan PT Exartech Technologi Utama merupakanperusahaan yang dikendalikan oleh pihak dan manajemen yang sama,dengan penjelasan bahwa:a.PT Anugrah Nusantara dan PT Exartech Technologi Utama merupakanperusahaan yang secara subtansi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
22381703
  • CHAIRUN NISSA dan CORNELIS NALAU ANTUN danTerdakwa disuruh menyaksikan penggeledahan yang kemudianditemukan ada 4 amplop coklat di dalam jaket dan saku celanaCORNELIS NALAU ANTUN dan Terdakwa baru diperlihatkan isiamplop tersebut pada saat pemeriksaan di penyidikan ;Bahwa beberapa subtansi yang berkaitan dengan tindak pidana yangdidakwakan kepada terdakwa yang berkaitan dengan pilkadaKabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut : 1. Terdakwa tidakmenerima uang secara langsung, 2.
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
712215
  • tersebut tetap digunakan oleh perusahaanperusahaan untukdijadikan dasar penebangan kayu hutan alam; Menimbang, bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan tidakmengetahui mengenai masalah pemberian IUHPPKHT juga tidak logiskarena meskipun pengesahan BK UPHHKT yang dilakukan Terdakwabeberapa saat setelah menjabat sebagai Gubernur Riau akan tetapi ketikaTerdakwa menjabat sebagai Bupati Indragiri Hilir Terdakwa menerangkanpernah menerbitkan IUPHHKHT satu kali, sehingga sudah seharusnyaTerdakwa mengetahui subtansi
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
4241229
  • P41.1, P41.J, P41.K, P42.A, P42.B, P42.C P42.D, P.43.A, P43.B, P44.A,P44.B, P48.A, P48.B, P48.C, P51, P52, P67, P79,P80.A, P80.B, P80.C, P82, P83, P84, P86, P87, P88.A, P88.B, P88.C, P88.D, P88.E, P89 dan P90 oleh karena suratsurat bukti tersebut hanya merupakanperundangundangan, peraturanperaturan, putusan MK, Pendapat ahli, artikel,suratsurat, kiliping koran, suratsurat, baik yang diterima maupun yangdikeluarkan oleh Penggugat sehingga Majelis berkesimpulan tidak berkaitansecara langsung dengan subtansi