Ditemukan 5966 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
264 — 203
dan Kontra MemoriBandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya hanya meminta agar Terdakwadijatuhi putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum, terutama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor TingkatBanding dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Nomor33/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg, maka tidak ada halhal yang secara subtansi
5223 — 9350
bidang keahlian ahli, sehinggaapa yang ahli sampaikan dalam proses penyelidikkan itu ahli tuangkandalam proses penyidikan setelah mempertimbangkan ada bukti buktiyang lain dalam perkembangan proses penyidikan yang disodorkankepada ahli, sehingga dengan demikian ahli memberikan keterangan,khususnya keterangan yang terkait dengan proses penyidikan yangkemudian menjadi berkas perkara;Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan pada BAP, Abhlisudah baca terlebih dahulu dan BAP tersebut secara subtansi
839 — 435
perjanjian jual beli yang belumlunas harus ada penyerahan objek kepada calon pembeli, kalauobjeknya adalah tanah maka harus ada penyerahan secara yuridis,penyerahan yuridis terjadi ketika sudah ditanda tangani akta jual beli,maka penyerahan secara yuridis terhadap benda yang tidak bergeraktadi, jadi kalau belum ada tanda tangan akta jual beli dari PPAT makabelum ada penyerahan yuridisnya; Bahwa menurut Ahli akta yang dibuat oleh notaris antara minuta aktadengan salinan akta bahasanya haus sama, artinya subtansi
177 — 56
Panitia pengadaan harus subtansi pengadaan, tidakmemiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat danmenetapkan sebagai panitia dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah. PPK, bendaharawan, dan pejabat yang bertugasmenandatangani surat perintah pembayaran (SPP) dan atau pejabatyang bertugas menandatangani surat perintah membayar (SPM)dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan.
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
163 — 71
pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik CenterIAIN Curup T.A. 2018 disubkontrakkan dengan saksi IWAN; Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Akademik Center IAIN Curup T.A. 2018menggunakan sistem kontrak LONSUM; Bahwa diputus kontrak dengan terdakwa karena tidak ada modal lagi danpekerjaan tidak selesai; Bahwa Pada bulan Januari 2019 tidak ada progres pekerjaan; Bahwa Saksi tidak ada meminjam uang dengan saksi EVI NOVIYANTI sebesar 1(satu) milyar lebih;Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keberatan pada subtansi
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
219 — 112
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatanpada subtansi 0 terdakwa ada meminjam uang dengan saksi sebesar 1 (satu) milyarlebih 00 yang mana menurut terdakwa iJ terdakwa tidak ada meminjam uang dengansaksi sebesar 1 (satu) milyar lebih dan tidak ada bukti tanda terimall ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini telahmengajukan AHLI guna untuk didengar pendapatnya atau keterangannyadipersidangan, yaitu sebagaiberikut dibawah ini :1. Ahli Dr.
BUDHI S
Terdakwa:
PUJI SUHARTONO
179 — 52
DAK.Bahwa benar saksi mengantar saksi Arief Fadilah keruang saksi Bayu TejaMuliawan dan setelah itu saksi pamit dan saksi tidak tahu kelanjutan pertemuansaksi saksi Arief Fadilah dengan saksi Bayu Teja Muliawan.Bahwa benar terkait DAK APBN Bidang Kesehatan Tahun 2018, saksi tidakmengetahui terkait dengan perencanaan DAK di bidang kesehatan tahun 2018.Bahwa benar Permenkes No. 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasionalpenggunaan dana DAK Fisik bidang Kesehatan TA 2018, saksi tahu namun saksitidak tahu subtansi
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
105 — 60
Pulau Enggono untuk mengecek proyek pengerjaan jalantersebut bersama KPA, PPTK, Terdakwa dan tim PHO; Bahwa pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari J Malakoni 0 Kayu Apuh(Pulau Enggono) tahun 2016 secara visual bagus; Bahwa rekanan boleh membeli material dari luar daerah untuk pengerjaanPembangunan Jalan Banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016; Bahwa apabila pengerjaan tidak sesuai kontrak, maka tidak bisa dibayarkan;Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan pada subtansi
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST Bin H. ABDUL KARIM JOHAN Alm
141 — 339
Pulau Enggono untuk mengecek proyek pengerjaan jalantersebut bersama KPA, PPTK, Terdakwa dan tim PHO; Bahwa pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh(Pulau Enggono) tahun 2016 secara visual bagus; Bahwa rekanan boleh membeli material dari luar daerah untuk pengerjaanPembangunan Jalan Banjarsari Malakoni 0 Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016; Bahwa apabila pengerjaan tidak sesuai kontrak, maka tidak bisa dibayarkan;Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan pada subtansi
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
105 — 75
Pulau Enggono untuk mengecek proyek pengerjaan jalantersebut bersama KPA, PPTK, Terdakwa dan tim PHO; Bahwa pengerjaan Pembangunan Jalan Banjarsari J Malakoni 0 Kayu Apuh(Pulau Enggono) tahun 2016 secara visual bagus; Bahwa rekanan boleh membeli material dari luar daerah untuk pengerjaanPembangunan Jalan Banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggono) tahun 2016; Bahwa apabila pengerjaan tidak sesuai kontrak, maka tidak bisa dibayarkan;Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan pada subtansi
SATRIYA SUKMANA, SH
Terdakwa:
AHMAD SHOBIRIN Alias WAHID Bin MUSAI
89 — 0
ARIF BUDIMAN,SH
Terdakwa:
INDRA FAUZI Bin ALI UMAR
309 — 1
RHAKSY GANDHY ARIFRAN, SH., MH
Terdakwa:
TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH Alm
195 — 66
pelaksanaan kegiatan Satker tingkatkabupaten/ kota, termasuk pengumpulan SP2D;Membantu PMU didalam pelaksanaan monitoring dan evaluasiprogram;Mengumpulkan laporan dari National Management Consultant(NMC) dan Regional Management Consultant (RMC);Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan eMonitoring;Menyusun dan menyampaikan laporan yang diatur dalamPetunjuk Operasional Kegiatan (POK);Secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim NMCdan Tim RMC terkait aspek administrasi dan subtansi
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1577 — 1230
perubahan persyaratanyang sebelumnya berbunyi Tidak Pernah dijatuhihukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5tahun terakhir untuk dirubah menjadi Tidak sedangdalam menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedangatau berat pada saat dilaksanakannya seleksi terbukaJabatan Tinggi Pratama dan semua unsur penilaianprestasi kenya sekurang kurangnya bernilai baik dalam 2tahun terakhir.KASN belum menjawab surat tersebut diatas sampaiteyadinya OTT terhadap saudara HARIS HASANUDIN, namunsecara subtansi
418 — 132
Daerah;Bahwa ahli menjelaskan kaitannya Perusahaan Daerah dengan BankDaerah adalah keduanya diatur di dalam undangundang yang berbeda,kalau untuk perusahaan daerah diatur di dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1962 dan jika mengenai Bank Daerah diatur didalam UndangHalaman 440 Putusan No.32/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.Undang nomor 13 tahun 1962, jadi kKeduanya tidak dapat dikatakan samakarena peraturannya berbeda walaupun kadang ada beberapa orang yangmengatakan sama;Bahwa ahli menjelaskan terhadap subtansi
OMAR SYARIF HIDAYAT, SH
Terdakwa:
1.SURYADI WIRONEGORO Bin SURADI
2.MUHAMMAD HASAN AL BANNA
3.N U R D I N
4.IMRON alias IMRON NAJIB
5.FAISOL Bin LIGUN
6.MUHAMMAD HIDAYAT S bin PARADON
7.HADWIYANTO MOERNIANDONO Alias HADI SALAM
283 — 0
- 1(satu) bundel REINTERPRETASI KONSEP AL JAMAAH DALAM TINJAUAN INSTITUSI, SUBTANSI DAN KONSTITUSI.
- 1 (satu) bundel buku panduan sederhana tim sukses siyar dan silaturahin KHILAFAH MUSLIMIN Dunia 1440 H.
- 22 (dua puluh dua) buah buku KHALIFAH / AMIRUL MUKMININ ABDUL QADIR HASAN BARAJA berjdul GAMBARAN GLOBAL PEMERINTAHAN ISLAM.
- 1 (satu) lembar dokumetasi foto kegiatan digunung leuser Aceh menjadi saksi atlit PLP 28 Ferbruari 2019.
ARIF BUDIMAN,SH
Terdakwa:
ABDUL QADIR HASAN BARAJA
127 — 0
- 1(satu) bundel REINTERPRETASI KONSEP AL JAMAAH DALAM TINJAUAN INSTITUSI, SUBTANSI DAN KONSTITUSI.
- 1 (satu) bundel buku panduan sederhana tim sukses siyar dan silaturahin KHILAFAH MUSLIMIN Dunia 1440 H.
- 22 (dua puluh dua) buah buku KHALIFAH / AMIRUL MUKMININ ABDUL QADIR HASAN BARAJA berjdul GAMBARAN GLOBAL PEMERINTAHAN ISLAM.
- 1 (satu) lembar dokumetasi foto kegiatan digunung leuser Aceh menjadi saksi atlit PLP 28 Ferbruari 2019.
166 — 66
propinsi munculah Perda APBD jadilah hibah sekian ituuntuk KONI , dibuatkan NPHD dimana NPHD menjadi acuanperdata atara pemerintah dengan KONI hingga kita tinggalmeneruskan apa yang ada di NPHD itu.Bahwa Saksi hanya membantu' merasionalisasi terhadapproposal yaitu turunnya anggaran tak harus seperti yang harusdiminta walaupun bahwa gol dan tidaknya anggaran itu ada diTAPD, Saksi hanya mengantarkan hanya sampai mengantarkanproposal yang dirasionalisasi kepada Bupati untuk dibahas diTAPD.Bahwa disisi subtansi
471 — 399
Subtansi Penulisana) Ada ketidak konsistenan antara judul dan ketetapan, judulmengatur lokasi dan alokasi sedangkan pada ketetapanmenentukan hibah.b) Pada konsideran mengingat pada poin/ angka 23 tertulis dasarhukum perda Kab. Mojokerto nomor 1 tahun 2011 tentang APBD2011, sedangkan yang betul Perda tersebut mengatur tentangpajak daerah.Cc.
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1272 — 912
Bumi Kedaung Lestari (TergugatIV) maka setelah Majelis Hakim mencermati subtansi putusan PTUN tersebutternyata alasan pembatalan sertifikatsertifikat milik Penggugat tersebut dikarenakansecara prosedural dan subtansial melanggar peraturan perundangundangan yangbelaku dan juga asasasas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asaskepastian hukum dan asas Tertib penyelenggaraan Negara dan bukan didasarkanpada masalah kepemilikan atas tanahnya.