.329.000, (tiga ratus duapuluh sembilan ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yangterobuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 dengandihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugattelah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Bandingtanggal 8 Maret 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada pihak Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor 11

/G/2019/PTUN.ABN tanggal 11 Maret 2019;Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan MemoriBanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonpada tanggal10 April 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor11/G/2019/PTUN.ABN tanggal 10 April 2019;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugatmengajukan kontra memori banding tertanggal 18 April 2019 yang diterima diKepaniteraan tanggal 18 April

Putusan Nomor 73/B/2019/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), Sesuai dengan SuratPemberitahuan Melihat Dan Mempelajari Berkas Perkara Nomor:11/G/2019/PTUN.ABN. tanggal 5 April 2019;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon nomor ;11/G/2018 diucapkan dalam persidangan yangt terbuka untuk umum

Nadie Yenepi harus ditolakdengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 302/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal16 November 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Palangka Raya Nomor 11/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 28 Agustus2019 sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagaipihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalamsemua tingkat pengadilan;Memperhatikan

Putusan Nomor 206 K/TUN/2020Raya Nomor 11/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 28 Agustus 2019 sehinggaamar selengkapnya sebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenaikompetensi absolut pengadilan;DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi:Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.PBR, tanggal 25 Juli 2019, kemudian di tingkat banding putusantersebut dikuatkan dengan perbaikan amar oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 206/B/2019/PT.TUNMDN,tanggal 10 Desember 2019

Bahwa kemudian gugatan Penggugat (Obyek sengketa I) tersebutdiputus oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai salinan putusantanggal 26 Juli 2019 No.11/G/2019/PTUN.Mtr yang berbunyi MenyatakanGugatan Penggugat tidak diterima. Pertimbangan Hukum tidak menerimagugatan Penggugat karena Penggugat (Sirojul Munir) secara de facto beradadi Mataram sementara Lokasi Bangunan SPBU sebagai tindak lanjutditerbitkannya obyek sengketa terletak di Jalan TGH.

/G/2019/PTUN.MTR.Bahwa pada intinya Obyek sengketa 1 pernah digugat tanggal 11 Februari2019 dengan perkara No. 11/G/2019/PTUN.MTR dan diputus pada tanggal 16Juli 2019 dan obyek sengketa diketahui Oleh para Penggugat Karna adaeksepsi dari Tergugat II Intervensi dalam perkara No. 11/G/2019/PTUN.MTR,Maka terhadap surat gugatan penggugat yang demikian tersebut adalah kaburdan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.B.

/G/2019/PTUN.Mtr sehingga gugatan lewat waktu;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi adalah berkenaan dengan:1.

/G/2019/PTUN.Mtr.

/G/2019/PTUN.Mtr tertanggal 8 Februari 2019, dan dengandiketahuinya objek sengketa pada tanggal 1 Februari 2019, maka sejakdiketahuinya objek sengketa tersebut sampai dengan didaftarkannya gugatanterhitung 7 (tujuh) hari, dan penghitungan tenggang waktu berjalan kembali setelahPutusan;Menimbang, bahwa Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.Mtr diputus pada tanggal16 Juli 2019, sehingga dengan diajukannya gugatan Perkara in casu Nomor66/G/2019/PTUN.Mtr tertanggal 6 Agustus 2019 masih memenuhi tenggang waktupengajuan

Biaya Proses Penyelesaian perkara Rp.229.000,Jumlah = Rp.250.000,Terbilang = (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)halaman 6 dari 6 halaman Putusan Perkara No. 146/B/2019/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNomor 11/G/2019/PTUN Kadi. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, dengan dihadiri oleh KuasaHukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukanpermohonan banding oleh

SATIBI HIDAYAT UMAR, SH.Panitera Penggantit.t.dhalaman 9 dari 6 halaman Putusan Perkara No. 146/B/2019/PTTUN Mks.SALMAWATI, SHMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNomor 11/G/2019/PTUN kdi. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, dengan dihadiri olen KuasaHukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukanpermohonan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat sesuai dengan AktaPermohonan

., tanggal 12 Juni2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PaluNomor 11/G/2019/PTUN.PL, tanggal 6 Januari 2020, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

PekerjaanTenaga Kerja Wanita, bertempat tinggal di KABUPATENMADIUN, alamat Singapore di Noorhanisah BinteMohamed Jamil 705 Bedok north Road #093436 S(470704) Singapore, dalam hal ini memberikan kuasakhusus kepada Ifan Luqmana, SH.I, dan Rekan, Advokatdari PERADI yang berkantor di Dukuh Karanggayam RT.14/RW.05 Desa Trisono, Kecamatan Babadan,Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus,tanggal 02 November 2018, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten MadiunNomor 9/AD/11

/G/2019 tanggal 02 Januari 2019, SebagaiPenggugat;MelawanTERGUGAT ASLI, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, PekerjaanPetani, semula bertempat tinggal di KABUPATENMADIUN sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yangjelas di wilayah Republik Indonesia; Sebagai Tergugat;Pengadilan agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari Suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi yang diajukan olehPenggugat di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat

Bahwa Majelis Hakim yang Mulia dapat kami sampaikan Penggugat sudahPernah mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara denganNomor Perkara: 11/G/2019/PTUN.BJM dan mengajukan PermohonanPencabutan Gugatan pada tanggal 30 April 2019 sehingga PentapatanPencabutan Gugatan ditetapkan tertanggal 9 Mei 2019;4.

Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasisetelah menempuh Upaya Administrasi; Bahwa dalam dalil Gugatannya pada point Romawi IV angka 2 (dua)halaman 4 (empat) Penggugat menyatakan pada tanggal 15 Februari 2019mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan secara tertulis kepadapejabat yang menetapkan Keputusan sengketa a quo yaitu Bupati Kotabarudengan memuat alasan Keberatan; Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatannya ke PengadilanTata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 11

/G/2019/PTUN.BJM danmengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan pada tanggal 30 April 2019sehingga Penetapan Pencabutan Gugatan ditetapkan tertanggal 9 Mei 2019; Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Banding kepadaGubernur Kalimantan Selatan, setelan mengajukan Permohonan mencabutGugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April2019 dan Penetapan Pencabutan Gugatan pada tanggal 9 Mei 2019; Bahwa dalam Penerbitan Objek Sengketa Tergugat mendasari dariRekomendasi/Usulan

Presiden Republik Indonesia,perihal : Keberatan, (fotokopi Sesuai dengan asli);: Salinan Penetapan Nomor : 11 / G / 2019 / PTUN JKTtanggal 13 November 2019 antara Ranny Kusumawardhanilawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, (fotokopisesuai dengan legalisir);Surat Nomor 021/ESPAM/P/IX/2019, tanggal 21 November2019 Kepada Kementerian Hukum dan HAM Cq. DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum, perihal : PermohonanPembatalan, (fotokopi Sesuai dengan aslli);Bukti P27 : Surat No.

,NIP.197004092002121002 yang ditujukan kepada GubernurKepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan aslinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor:11/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 25 Juni 2019 (fotokopi darifotokopi);Print Out Sistem Informasi Penelusuran Perkara PengadilanNegeri Pangkalpinang (http://sipp.pnpangkalpinang.go.id) atasnama Darman Suriah, S.Hut (fotokopi dari fotokopi);Print Out Sistem Informasi Arsip Digital Provinsi Bangka Belitung(arsippegawai.babelprov.go.id) atas