Ditemukan 50 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 11/2019 102-g-2019 11-g-2014 11-g-2016 115-g-2019 11-g-2018 129-g-2019 155-g-2019 143-g-2019
Pengadilan PA ENREKANG Perdata Agama Perceraian
Register : 04-01-2019 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 18-01-2019
Putusan PA ENREKANG Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Ek
Tanggal 16 Januari 2019 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
13 — 6
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 16-04-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 11/PEN.DIS/2019/PTUN.DPS
Tanggal 30 April 2019 — PENGGUGAT: -I MADE PAGIARTA, S.PD. M.M.; TERGUGAT: -BUPATI BULELENG;
216 — 83
  • MENETAPKAN:1.Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.DPS;
    2.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar untuk mencoret perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.DPS, dari Buku register perkara yang disediakan untuk itu;
    3.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
    Telah membaca berkas Perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.DPS besertaseluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;2.
    Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannyatertanggal 16 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar pada tanggal 16 April 2019, dengan RegisterPerkara Nomor 11/G/2019/PTUN.DPS, yang pada pokoknya mohon kepadaPengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa gugatan perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.DPSbelum ditunjuk Majelis Hakim
    Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalamperkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.DPS;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar untuk mencoret perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.DPS, dariBuku register perkara yang disediakan untuk itu ;3.
    ,M.H. sebagai Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar dibantu KUSTIMAN, S.H. sebagai PaniteraHalaman 4 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 11/G/2019/PTUN.DPSPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dihadiri oleh kuasa Tergugat tanpadihadiri oleh Penggugat/kuasanya;PERINCIAN BIAYA PERKARA :Ditetapbkan di : DenpasarPadatanggal : 30 April 2019PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASARPANITERAtidKUSTIMAN, S.H. 1.2.Pendaftaran GugatanATKBiaya PanggilanPNBP PanggilanLegesRedaksiMeteraiKETUA,tidR.
    ,M.H.Rp. 30.000,Rp. 200.000,Rp. 44.000,Rp. 20.000,Rp. 10.000,Rp. 10.000,Rp 6.000,Jumlah Rp. 320.000,(Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 11/G/2019/PTUN.DPS
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 19-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 11/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 20
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret perkara Nomor: 11/G/2019/PTUN-SRG tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

    3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

    11/G/2019/PTUN.SRG
    PENETAPANNOMOR: 11/G/2019/PTUNSRG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkaraantara:Moch Ojat Sudrajat, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat diKp.
    alamat pada Kawasan Pusat PemerintahanProvinsi Banten (KP3B) Jalan Syekh Nawawi AlBantani No.1,Sukajaya, Curug Kota Serang berdasarkan Surat PerintahTugas tertanggal 2 April 2019 dan 9 April 2019;Selanjutnya disebut SCDaQAl ..............cccceeeeeeeeeeeeeeee ees TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:Telah membaca:Surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Maret 2019 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 19 Maret2019 dibawah register perkara Nomor: 11
    /G/2019/PTUNSRG; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Serang Nomor: 11/PENDIS/2019/PTUNSRG, tertanggal 25 Maret 2019 tentang Pemeriksaan DenganAcara Biasa; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Serang Nomor:11/PEN.MH/2019/PTUNSRG, tertanggal 25 Maret 2019 tentang PenunjukkanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Serang Nomor:11/PENPPJS/2019/PTUNSRG, tertanggal 25 Maret 2019 tentang PenunjukkanPanitera Pengganti dan Juru Sita
    /G/2019/PTUNSRG, tertanggal 8 April 2019, dengan alasan bahwa Penggugattelah melakukan diskusi yang dilakukan dengan para pemerhati kebijakan publik danpara pengacara, sehingga gugatan masih perlu dilakukan perbaikan yang sangatmendasar dan memerlukan waktu yang lama;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sengketa Tata UsahaNegara ini masih pada acara Pemeriksaan Persiapan maka berdasarkan ketentuanPasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 (ayat 1), pencabutan gugatan olehPenggugat dapat
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untukmencoret perkara Nomor: 11/G/2019/PTUNSRG tersebut dari register perkarayang sedang berjalan;3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 241.000,(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan pada hari: Selasa,tanggal 9 April 2019 oleh Kami: HENRIETTE S.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 30-04-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 11/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 10 Oktober 2019 — TANWIR JAYA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN. 2. RINANDA SIREGAR,
155 — 55
  • 11/G/2019/PTUN.PLG
    /No. 11/G/2019/PTUNPLGIV.
    /No.11/G/2019/PTUNPLGDALAM POKOK PERKARA :1. Bahwa Tergugat secara tegas dan bulat menolak semua dalildalilyang disampaikan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara jelasGal 6GAS. ~~~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnnnnn2.
    /No.11/G/2019/PTUNPLGBerita Acara Sidang, yang pada pokoknya menerangkan halhal sebagaiDe@riKUt: n nn nnn nn nnn nnn cence nn ncn nce nn canna nana nna na nna nc ca nacas1.
    /No.11/G/2019/PTUNPLGkemudian Saksi menerangkan selama menjabat Pjs.
    /No.11/G/2019/PTUNPLG Bahwa kemudian terbit objek sengketa yakni Sertipikat Hak MilikNomor : 347 Desa/Kel: PKL. Benteng tertanggal 26 Juni 2001, SuratUkur Nomor : 03/PkI.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Kepegawaian
Register : 09-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PTUN KENDARI Nomor 11/G/2019/PTUN.Kdi
Tanggal 24 Juli 2019 — ADLIM, S.Pd (P) VS BUPATI BUTON UTARA (T)
78 — 34
  • 11/G/2019/PTUN.Kdi
    PUTUSANNOMOR : 11/G/2019/PT UN.kdi.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara; ADLIM, S.Pd., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), bertempat tinggal di Wandaka, Desa Wandaka,Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, SulawesiTONG Gata j ssessesseereeceeeenseen nner nemmetetenenemenDalam
    10 April 2019 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara in ; Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :11/G/2019/PTUN.Kdi tertanggal 10 April 2019 tentang Penunjukan PaniteraPengganti dan Juru Sita Pengganti yang menangani perkara ini ; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNomor : 11/PENPP/2019/PTUN.Kdi tertanggal 10 April 2019 tentang HariPemeriksaan Persiapan ; 5 22222 rn neo nne nenaPenetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
    PejabatPembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, b.)Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e; Halaman 3 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdi3. Bahwa ketentuan norma Pasal7 ayat (4) huruf d dan e PeraturanPemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeridinyatakan bahwa: a. ) dst ;, b.) dst,c.) ,d.)
    PENGUGAT masih memiliki utang Bank karena menjaminkanSK pengangkatan PNS sebagai jaminan utang untuk memenuhikebutuhan pendidikan anakanaknya; Halaman 5 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdie. TERGUGAT mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya biayayang di keluarkan PENGGUGAT dalam mempertahankanhaknya yang menurut hukum TERGUGAT mesti bertanggungjawab sebagai akibat penerbitan keputusan a quo ; 2.
    Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraHalaman 7 dari 78 halaman Putusan No. 11/G/2019/PTUN.Kdinegara lainnya; c.) Berdasarkan ketentuan perundangundangandan AUPB; d.) Bersifat final dalam arti lebih luas; e.)Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/atau; f.) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;4.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 24-06-2020
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 11/G/2019/PTUN.YK
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
SRI PURWANTI
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
429 — 347
  • 11/G/2019/PTUN.YK
    Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.
    Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.21.
    Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.C.
    Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.Halaman 56 dari 56 hal. Putusan No. 11/G/2019/PTUN YK.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 26-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 11/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
JUARMAN, S.Sos.M.Si
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
114 — 58
  • 11/G/2019/PTUN.PBR
    Nomor:11/G/2019/PTUN.PBR Tanggal 27 Maret 2019 tentang Lolos Dismissal.
    /G/2019/PTUN.PBR.a.
    /G/2019/PTUN.PBR.tanggal 23 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap Sdr.
    /G/2019/PTUN.PBR.selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabatfungsional keahlian utama kepada:a.
    ,Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PBR.HAKIM ANGGOTAMUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,AWALUDDIN, A.Md.,Rincian biaya perkara:1. Pendaftaran Gugatan = Rp. 30.000,002. ATK = Rp. 150.000,003. Biaya Panggilan = Rp. 114.000,005. Meterai = Rp. 6.000,006. Redaksi = Rp. 10.000,00 +Rp. 310.000,00(Terbilang tiga ratus sepuluh ribu rupiah).Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PBR.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 11/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
PT DOLLAR LESTARI MANDIRI
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN BID JASA KONSTRUKSI SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITANDUY UNIT LAYANAN PENGADAAN PROV JABAR
157 — 75
  • 11/G/2019/PTUN.BDG
    /G/2019/PTUN.BDG11.
    /G/2019/PTUN.BDG12.13.
    /G/2019/PTUN.BDG20.
    /G/2019/PTUN.BDG6.
    Bahwa gugatan Penggugat merupakan obyek perdata dilihat dari prosesevaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga;Halaman 54 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 11/G/2019/PTUN.BDG6.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 02-12-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 30-03-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 11/G/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 17 Maret 2020 — ELIPSON, SE; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
126 — 125
  • 11/G/2019/PT.TUN.JKT
    No. 11/G/2019/PT.TUN.JKTJabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A..;5.Nama =: RIANDA BHAKTI PRASETYO PUTRA, S.H ;NIP : 198307142009121001 ;Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A.1;6.
    No. 11/G/2019/PT.TUN.JKTDepok mengenai Hukuman Disiplin atas nama ELIPSON SE, NIP.19750804 200501006 yang (selanjutnya disebut Objek Sengketa). B.
    No. 11/G/2019/PT.TUN.JKT3. Bahwa Penggugat (ELIPSON, SE) berdasarkan Keputusan WalikotaDepok Nomor :823.3/083/Kep.533/BKD/2013/FU tanggal 28 Maret2013 sejak tanggal April 2013 diberikan kenaikan pangkat reguler dariPangkat Penata Muda/golongan ruang Ill/a menjadi Penata MudaTingkat I, dalam Golongan ruang Ill/o dan ditempatkan KantorKecamatan Cipayung 54.
    No. 11/G/2019/PT.TUN.JKTBadan Pertimbangan Kepegawaian, Penggugat mengajukanGugatan Perkara Aquo di Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraH. PENERBITAN OBKEK SENGKETA A QUO MELANGGARPERATURANPERUNDANG UNDANGAN1.
    No. 11/G/2019/PT.TUN.JKTc.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 26-06-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 11/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 30 September 2019 — YEFRIZAL KARIANA Melawan BUPATI BINTAN
295 — 181
  • 11/G/2019/PTUN.TPI
    /G/2019/PTUN.
    ;Halaman 7Putusan No.11/G/2019/PTUN.
    ;Halaman 23Putusan No.11/G/2019/PTUN.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 11/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. RAMLAN KS
Tergugat:
Gubernur Jambi
342 — 1397
  • 11/G/2019/PTUN.JBI
    ,ASN Pemerintah ProvinsiJambi.Kabag Bantuan Hukum padaBiro Hukum Setda ProvinsiHalaman 1 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.JBIJambi.Nama SUGIANTO., S.H.
    /G/2019/PTUN.JBI7.
    /G/2019/PTUN.JBI1.
    /G/2019/PTUN.JBIbeban pembuktian beserta penilaian pembuktian.
    ., M.H.Rincian Biaya Proses Penyelesaian Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.JBI1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,2. Panggilan : Rp. 118.500,3. Redaksi : Rp. 10.000,4. Meterai : Rp. 6.000,5. ATK Perkara : Rp. 100.000,6. Biaya HHK panggilan Pertama : Rp. 20.000, TOTAL : Rp. 284.500,Halaman 52 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.JBI
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 23-04-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 07-11-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 11/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat:
PT. PUDAN KREASI DIWAKILI NATHANAEL SIMANJUNTAK
Tergugat:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAYAKUMBUH
161 — 40
  • 11/G/2019/PTUN.PDG
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 03-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 11/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
1.ARIE DANIEL LEGI
2.MARIE SYENI LEGI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TOMOHON
169 — 71
  • 11/G/2019/PTUN.Mdo
    /G/2019/PTUN.Mdokec.
    /G/2019/PTUN.Mdo14.
    /G/2019/PTUN.Mdo10.
    /G/2019/PTUN.Mdo4.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 22-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 11/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat:
HERIYANTO PALILATI, SKM., M.KES.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
85 — 46
  • 11/G/2019/PTUN.GTO
    /G/2019/PTUN.GTO1.
    /G/2019/PTUN.GTOBahwa gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalopada tanggal 22 Maret 2019.
    /G/2019/PTUN.GTOF.
    /G/2019/PTUN.GTOk.
    /G/2019/PTUN.GTOprosedur dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asaskecermatan;18.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : Ir. FRANKY KAREL HITIPEUW, M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : SKIP, RT/RW. 001/005, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-78 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
322 — 153
  • 11/G/2019/PTUN.ABN
    /G/2019/PTUN.ABNPNS dan menciptakan kerugian negara mestinya menyebabkan asasretroaktif dapat disimpangj;.
    Pembedaan kejahatan dan pelanggaran disiplin adalahHalaman 14 dari 50 Halaman Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN2 (dua) konsep hukum yang berbeda jauh ditinjau dari perbuatan yangdilakukan, proses maupun sanksi yang diberikan.
    /G/2019/PTUN.ABNBahwa Ahli menyatakan asas kepastian hukum, tindakan PPK harus melaluiusulan dari PYB.
    /G/2019/PTUN.ABNkebutuhan seharihariguna manafkahi keluarga yang masih membutuhkanbiaya..
    PATTINASARANNY, S.H., M.H.Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN:1.ao fF NfBiaya PendaftaranATK :PanggilanMeteraiRedaksiJUMLAHRp. 30.000,Rp. 205.000,Rp. 76.000,Rp. 6.000,Rp. 10.000,Rp. 327.000,(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)Halaman 50 dari 50 Halaman Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 06-08-2019 — Putus : 06-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 11/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 6 Januari 2020 — Penggugat:
1.RUSLIN
2.RISMAN
3.RAHMANSYAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
PT. SINAR PUTRA MURNI
207 — 123
  • 11/G/2019/PTUN.PL
    Dalam eksepsi:Hal 25 dari hal 94 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PLMenerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;I.
    /G/2019/PTUN.PL2.
    /G/2019/PTUN.PLbangunan yang diajukan oleh Abdul Razak Hidayat selaku Direktur PT.
    /G/2019/PTUN.PLHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISARIFUDDIN, S.H., M.H.
    ,Hal 90 dari hal 94 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PL
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 11/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
ANASTASIA ANTONIA LEE
Tergugat:
BUPATI ENDE
86 — 14
  • 11/G/2019/PTUN.KPG
    PUTUSANNOMOR : 11/G/2019/PTUNKPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkatpertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara : 22 2n 0 nemo nen n nemo nn nneeNamaKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalNama JabatanTempat Kedudukan :ANASTASIA ANTONIA LEE; Indonesia ; nana nn mene nn menePegawai Negeri Sipil ; Jalan Gatot Subroto
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 02-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 11/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
DEWI AGUSTIANTI, S.KM
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
35 — 17
    1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 2 April 2019 di bawah Register Perkara Nomor: 11/G/2019/PTUN.BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2019;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
    11/G/2019/PTUN.BNA
    PENETAPAN NOMOR : 11/G/2019/PTUN.BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, denganAcara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir.Moh.
    PENGGUGAT;MelawanBUPATI ACEH TENGGARA, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda No. 4,Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh,Halaman 1 dari 7 HalamanPenetapan Perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.BNABerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/03/2019,tanggal 10 Mei 2019, dalam hal ini memberi kKuasa khususkepada :1. Mhd. Ridwan, SE,MSi.2. Hasbullah Syah, S.H.,;MM3.
    /G/2019/PTUN.BNA, tertanggal 2 April 2019;Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugattelah menyerahkan Jawaban tertanggal 10 Mei 2019 pada persidangan tanggal 13Mei 2019;Halaman 3 dari 7 HalamanPenetapan Perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.BNAMenimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan gugatan olehPenggugat tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikap denganpertimbanganpertimbangan seperti tersebut di bawah ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa ketentuan mengenai
    ., M.Kn.d.t.oAZZAHRAWI, S.H.PANITERA PENGGANTI,d.t.oBAHARUDDIN, S.H.Halaman 6 dari 7 HalamanPenetapan Perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.BNAPerincian biaya perkara 11/G/2019/PTUN.BNA :1. Biaya Hakhak Kepaniteraan.................. Rp. 40.000,2. Biaya ATK Perkara.............::::00:cecee eee eee Rp. 100.000,3. Biaya Panggilan ...............::::::ceeceeeeeeeeeeees Rp. 186.000,4. Biaya Meteral................0ccceceeeeeeeeeeeeees Rp. 6.000,5.
    .:.c:eeeeeeeeee eee Rp. 10.000,penne en en en en nen enenene nen +Jumlah Rp. 342.000,(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)Halaman 7 dari 7 HalamanPenetapan Perkara Nomor : 11/G/2019/PTUN.BNA
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 11-02-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 11/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
Dr. H. SIROJUL MUNIR, SH., MH.
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Intervensi:
PT. Usaha Energy Lombok Family
160 — 135
  • 11/G/2019/PTUN.MTR
    Nomor 11/G/2019/PTUN MtrFamily dengan alamat Jin.
    Nomor 11/G/2019/PTUN MtrKembali Izin HO a/n. PT.
    Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr7.
    Nomor 11/G/2019/PTUN MtrVi.10.
    Nomor 11/G/2019/PTUN MtrJumlah : Rp. 430.000,(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)Halaman 54 dari 54 Halaman. Putusan. Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pertanahan
Register : 29-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 11/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 28 Agustus 2019 — Drs. NADIE YENEPI Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU
127 — 76
  • 11/G/2019/PTUN.PLK