Ditemukan 461890 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lega lepas logam lewat lengan sandiang supanding sandang sarding sitanding spanding sanding shandong semanding
Penelusuran terkait : Legal standing penerima kuasa pekerja Legal standing; sengketa proses pemilu; Metrologi legal Conservatoir beslag Rapat umum pemegang saham Pembubaran perseroan Sopiyati Vs 1. euis listianti S.h. mh legal consultant dan advocate Dkk Wanprestasi Perbuatan melawan hukum Kredit lippo bank Out standing l/c Usaha ekspor hasil kayu Penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 26-01-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 24-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Bks
Tanggal 27 September 2022 — Penggugat:
Didy Hermawan
Tergugat:
Radityo Aryo Baskoro
27 — 19

  • M E N G A D I L I :

    DALAM EKSEPSI :

    - Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Legal Standing;

    - Menyatakan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara a quo;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-03-2023 — Putus : 13-12-2023 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 293/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Desember 2023 — Penggugat:
1.NY. HOSTABINA SITOMPUL
2.Rumisan T I H Hutabarat
3.IR. Juliaman M P Hutabarat
4.Elizabeth H P Hutabarat
5.Juliana M Hutabarat
Tergugat:
1.Manumpak P. Hutabarat
2.NY. Yuliana Setiadi
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Supradanamas
2.PT. Bank Perkreditan Rakyat Fidusia Civitas
3.PT. Bank Perkreditan Rakyat Artharindo
4.PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Prima Persada
5.Notaris PPAT Drs. Soebiantoro
6.Notaris PPAT Sinta Liana Sofyan, S.H, M.Kn
7.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V
8.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan
72 — 57

  • MENGADILI:

    DALAM KONVENSI

    DALAM EKSEPSI

    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat I sd IV tentang Legal Standing;
    2. Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara aquo;

    DALAM POKOK PERKARA

    • Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

    DALAM REKONVENSI:

    • Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat
Pengadilan PN MAUMERE Perdata
Register : 06-11-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PN MAUMERE Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Mme
Tanggal 25 Maret 2021 — Penggugat:
Moh Ali
Tergugat:
1.La bei alias Nurbei
2.La Paesa
3.Badan Pertanahan Nasional Cq., Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT Cq., Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka
172 — 127

  • Mengadili

    DALAM EKSEPSI:

    • Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang diskualifikasi in person pada legal standing penggugat;
    • Menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing;

    DALAM POKOK PERKARA:

    • Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard
    diatas makasebuah pengakuan akan jadi bukti yang sempurna dan punya kekuatanpembuktian sama seperti akta otentik selama tidak dibantahkebenaran/keasliannya oleh Tergugat;Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.Menimbang, bahwa dengan penjelasanpenjelasan seperti yang telahdiuraikan Majelis Hakim diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwaeksepsi ke6 Tergugat dan Tergugat II tersebut harulah di tolak;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il dalam jawabannyamempersoalkan tentang legal
    standing dari Penggugat yang mana yang dipersoalkan adalah bahwa dalam petitum gugatan butir d Penggugatmendalilkan bahwa tanah sengketa Pulau Kambing/Pulau Pamana Kecil atauPulau Anano adalah hak milik dari ahli waris Penggugat Moh.
    Ali yaitu : Hj Marwiah dan anaknya Edy Kurniawan, Riswan, Citra,Wiwin, Rajab.Menimbang, bahwa hal kepemilikan dan hak atas tanah pulau kambingatau yang berada di atas pulau kambing tersebut sudah masuk ke dalampokok perkara yang mana untuk membuktikan hal tersebut harus lah melaluiproses pemeriksaan perkara lebih lanjut di persidangan;Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Legal Standing tersebut majelishakim juga mempertimbangkan tentang Legal standing Penggugat dalammengajukan gugatannya pada seluruh
    PasalPasal dari Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum sertaPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM EKSEPSI: Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat Il tentang a/skualifikasiin person pada legal standing penggugat; Menyatakan
    Penggugat tidak memiliki Legal Standing;DALAM POKOK PERKARA:Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Mme.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG
Register : 05-11-2014 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 28-G-2013-PTUN-BL
Tanggal 31 Maret 2015 —
106 — 76
  • DALAM EKSEPSI :- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Legal Standing ; ..............................DALAM POKOK PERKARA :- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; .......................................- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 436.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ; .....................................................................................................
    LEGAL STANDING.1. Bahwa berdasarkan Sertipikat sebagai berikut : .............::ceeeeceeeeeeeeeeeeeeeeesa. Sertipikat Hak Milik No. 573 Desa Sukapura Kecamatan SragiKabupaten Lampung Selatan, tanggal Peralihan 17 April 2014. SuratUkur No. 1246/Sukapura/2006, Tanggal 03 Agustus 2006 seluas18.010 M? dari atas nama Suparni ke atas nama Ronald Wijaya ; ........b. Sertipikat Hak Milik No. 574 Desa Sukapura Kecamatan SragiKabupaten Lampung Selatan, Tanggal Peralihnan 17 April 2014.
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 17-02-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plw
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
PT. Eka Sari LORENA, Kebun Sungai Jernih
412 — 246

  • MENGADILI:

    1.Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang Hak Gugat Organisasi(Legal Standing);

    2.Menyatakan Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) tidak memenuhi syarat sebagai organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan perwakilan(legal standing)dalam perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plw;

    3.Menghukum

    standing)sebagai berikut:1.
    (Bukti P1 dan Bukti P2 ) ;Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukanhak gugat organisasi ke pengadilan (legal standing) dalam bidangLingkungan Hidup dan Kehutanan (Bukti P3, dan Bukti P4) ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (Poin 4 dan poin 5 ), makadengan demikian Yayasan Firmar Abadi (PENGGUGAT) telah memenuhisyarat formil untuk dapat mengajukan hak gugat organisasi (legal standing) dibidang
    Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan dalam hal inimengajukan hak gugat organisasi (legal standing) terhadap PARATERGUGAT ;Bahwa TERGUGAT adalah merupakan badan usaha yang melakukanusaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dan salah satu perkebunan kelapasawitnya adalah terletak di KM 66 Dusun Tasik Indah Desa SegatiKecematan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;Bahwa TERGUGAT dalam tindak tanduknya telah membangun
    Bahwa dalildalil Tergugat II tersebut diatas, sangat Jelas dan berdasarGugatan Penggugat dalam Gugatannya yang di ajukan terhadap TergugatIl tidak memiliki Legal Standing, karena Penggugat merupakanOrganisasi yang belum sampai 2 (dua) tahun sejak didirikansebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (3) UU No.32 Tahun 2009 TcntangPerlindungan dan Pengelolahaan Lingkungan Hidup dan untuk itusangatlah layak dalil Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapatditerima dan ditolak;C.
    Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II tentang Hak GugatOrganisasi (Legal Standing) ;2. Menyatakan Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) tidak memenuhi syaratsebagai organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatanperwakilan (legal standing) dalam perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PNPlw;3.
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pilkada
Register : 10-02-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PTUN MANADO Nomor 09/G/2016/PTUN.Mdo
Tanggal 14 Juni 2016 — Penggugat : NOLDY AWUY Tergugat : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MINAHASA UTARA Tergugat II Intv. : VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, Ir. JOPPIE LENGKONG
244 — 149
  • DALAM EKSEPSI : - Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menyangkut tidak adanya Kepentingan Penggugat / Kedudukan Hukum (Legal Standing); DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Yang Ditetapkan Sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
    KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT ; 1.
    Standing) untuk mengajukan Gugatan a quo;.
    Eksepsi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pengg ugat; 3.
    standing) dengan terbitnya objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilaitidak adanya Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan oleh Surat Keputusan TataUsaha Negara obyek sengketa a quo; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentinganyang dirugikan oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, makaharus dimaknai bahwa Penggugat tidak mempunyai kwalitas Kedudukan Hukum(legal standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negarauntuk menuntut pembatalan atau dinyatakan
    Standing); DALAM POKOK PERKARA : 1.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 12-05-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 21-08-2023
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 11/G/2023/PTUN.TPI
Tanggal 21 Agustus 2023 — Penggugat: Edie Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun Intervensi: 1.MOHD. SIDIK 2.Kolianto 3.Fetriyani Syukri 4.Nurul Hizam 5.Abdul Karim 6.Nurlela
205 — 140
  • MENGADILI:Eksepsi:Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan;Pokok Sengketa:Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.063.000,00 (enam juta enam puluh tiga ribu Rupiah);
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pertanahan
Register : 31-07-2023 — Putus : 29-11-2023 — Upload : 29-11-2023
Putusan PTUN MANADO Nomor 25/G/2023/PTUN.MDO
Tanggal 29 Nopember 2023 — Penggugat I : Benny Hibor Elungan Penggugat II : . Henny Dortje Elungan Penggugat III : Selvie Lombo Penggugat IV : Yenny Gaghauna Elungan Penggugat V : Ignatius Roy Kumonong Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG Tergugat II Intervensi : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
197 — 150
  • MENGADILI:Eksepsi:- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki legal standing;Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp624.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-02-2016 — Upload : 18-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 593/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 3 Februari 2016 — ANASTASIA SETIAWAN melawan PT. EVERGREEN SUKSES SEJAHTERA
83 — 0
  • Menyatakan Penggugat tidak dalam kedudukan/tidak memiliki legal standing sebagai PENGGUGAT ; Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pajak
Register : 04-09-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 22/G/2017/PTUN.DPS
Tanggal 14 Februari 2018 — PARA PENGGUGAT: 1. A.A. NGR. GD. CAHYOGA NINGRAT; 2. A.A. NGR. HEKSA PRAYOGI NINGRAT; TERGUGAT: - KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR;
TERGUGAT II INTERVENSI: - IDA BAGUS RAI MAHENDRA;
177 — 77
  • MENGADILI:DALAM EKSEPSI:- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Legal Standing;
    DALAM POKOK PERKARA:- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
    - Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Perceraian
Register : 15-08-2013 — Putus : 09-09-2013 — Upload : 24-12-2013
Putusan PA PONOROGO Nomor 1156/Pdt.G/2013/PA.Po
Tanggal 9 September 2013 — Penggugat X Tergugat
30 — 9
  • Raden Katong No. 13 Ponorogo, tidak memenuhi legal standing dalam subjek hukum dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G./2013/PA.Po., di Pengadilan Agama Ponorogo;2. Menangguhkan biaya penetapan ini hingga putusan akhir;
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 27-02-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 31 Juli 2019 — Nama : JACOB WEMPI HETHARION; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-TUN/II/FES/2019, tanggal 6 Maret 2019, memberikan kuasa kepada: 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) JAKOBIS SIAHAYA, S.H.; 3) SEGGY HAULLUSSY, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H. dan REKAN, yang beralamat di Jl. Dana Kopra No.I/29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGAH; Tempat Kedudukan : Jalan Geser Nomor 4, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/08/SK/2019, tanggal 6 Maret 2019 memberikan kuasa kepada: 1) MASUHADJI TUAKYA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 2) ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 3) M. ARAS MADUSIRA, S.H., LL.M., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 4) ALI LATUPONO, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Geser No. 4 Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019 memberikan kuasa kepada: 1) DANIEL W. NIRAHUA, S.H., M.H.; 2) HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.; 3) IRMAWATY BELLA, S.H., M.H.; 4) ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor LAW FIRM NIRAHUA-LATAR & PARTNERS di Jl. PHB RT.020/RW.007, Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : ORELIUS CAESAR KASTANYA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Raja Negeri Lilibooi; Tempat tinggal : Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019, memberikan kuasa kepada: 1) HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.; 2) EMMY O. BACO, S.H., M.H.; 3) WENDY POLHAUPESSY, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum H.E.W & Rekan, yang beralamat di Jl. Diponegoro No.24, Gedung Kampoeng Radja Lt.4 (Depan BPR Modern Expres), Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
371 — 950
  • DALAM EKSEPSI;- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Legal Standing Penggugat;II. DALAM POKOK PERKARA; 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
    DALAM EKSEPSI;MENGENAI LEGAL STANDING PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara dikatakan;Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa
    DALAM EKSEPSI:MENGENAI LEGAL STANDING PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara dikatakan ;Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa
    Eksepsi Mengenai Legal Standing Penggugat;Bahwa pada pokoknya Penggugat bukanlah pihak atau subjek hukumyang dirugikan akibat tidak ditetapbkannya keputusan dan/atau tidakdilakukan tindakan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara, dihubungkandengan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor:141.458 Tahun 2018, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah NegeriLilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;b.
    standing mengajukan gugatanadalah apakah Penggugat termasuk dalam kategori pihak yang dirugikan akibatditerbitkannya suatu keputusan objek sengketa, sehingga Penggugat secarahukum memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?
    standing Penggugatadalah beralasan hukum untuk diterima dan terhadap eksepsi Tergugat danHalaman 90 dari 93 Halaman Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABNTergugat Il Intervensi yang lainnya Majelis Hakim menganggap tidak perludipertimbangkan lebih lanjut;ll DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan eksepsi Tergugat danTergugat Il Intervensi mengenai legal standing Penggugat telah dinyatakanditerima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut oleh Majelis Hakim
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 30-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
Kirawan
Tergugat:
GANDI HARJONO DIREKTUR CV SURYAMAS WIRATAMA
142 — 57

  • M E N G A D I L I :

    DALAM KONVENSI

    DALAM EKSEPSI:

    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai legal standing kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH;
    2. Menyatakan kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tidak memiliki legal standing sebagai Advokat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
    3. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2019 mengandung cacat
    Kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tidakmemiliki legal standing, dengan alasan yang pada intinya menyatakansebagai berikut:1. Bahwa, gugatan Penggugat diajukan diwakili oleh kuasanya bernamaBenny Wahyu Sujatmiko, SH, dimana dalam surat kuasanyadisebutkan bahwa Benny Wahyu Sujatmiko, SH sebagai Advokat;2.
    Mengenai kuasa Penggugat atas nama Benny Wahyu Sujatmiko, SHyang dinayatakan tidak memiliki legal standing:1.Bahwa, surat kuasa yang dijalankan oleh kuasa Penggugat (BennyWahyu Sujatmiko, SH) telah memenuhi syarat formil surat kuasasebagaimana ketentuan SEMA No.01 Tahun 1971 jo SEMA No.06Tahun 1994;Bahwa, Benny Wahyu Sujatmiko, SH telah menerima kuasa dariPenggugat dengan surat kuasa tertanggal 15 Desember 2018.
    tersebut menjadi cacat formil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan kuasaPenggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tidak memiliki legal standinguntuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam pengajuan gugatanterhadap Tergugat adalah beralasan hukum, karenanya cukup beralasan bagiMajelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugatmengenai legal
    standing kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko,SH telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjuteksepsi Tergugat yang lainya;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Hal. 15 dari 17 hal.
    Menyatakan kuasa Penggugat bernama Benny Wahyu Sujatmiko, SH tidakmemiliki legal standing sebagai Advokat untuk mengajukan gugatanterhadap Tergugat;3. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2019 mengandungcacat formil:DALAM POKOK PERKARA:Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1/Pdt.SusPHI/2019/PHI.
Pengadilan PN BANTUL Perdata
Register : 19-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 09-08-2022
Putusan PN BANTUL Nomor 336/Pdt.P/2020/PN Btl
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon:
Teja Insyaf Sukariyadi, Drs. M.Pd.
49 — 24

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara aquo;
    2. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
    3. Membebankan ongkos perkara kepada pemohon sejumlah Rp.306.000,00 (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah).
Pengadilan PN BANTUL Perdata
Register : 19-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BANTUL Nomor 336/Pdt.P/2020/PN Btl
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon:
Teja Insyaf Sukariyadi, Drs. M.Pd.
48 — 0

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara aquo;
    2. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
    3. Membebankan ongkos perkara kepada pemohon sejumlah Rp.306.000,00 (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah).
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 16-01-2024 — Putus : 05-09-2024 — Upload : 09-09-2024
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR
Tanggal 5 September 2024 — Penggugat:
Penias Kuri Torey
Tergugat:
1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2.Gubernur Papua Barat
3.Bupati Teluk Wondama
Intervensi:
JUDSON FERDINANDUS WAPRAK
30 — 22

  • MENGADILI

    Eksepsi:

    Menerima eksepsi tentang kepentingan (legal standing);

    Pokok Perkara:

    1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 774.000,00, (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 10-07-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 32/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 18 Nopember 2014 — SUWARDIH, DKK M E L A W A N : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN D A N : YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MUSLIM ASIA AFRIKA
119 — 77
  • DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kompetensi untuk mengajukan gugatan (legal standing); II. DALAM POKOK SENGKETA: 1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Pertanahan
Register : 24-10-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 13-10-2017
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 22/G/2016/PTUN.YK
Tanggal 23 Maret 2017 — Sariyanti sebagai PENGGUGAT MELAWAN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai TERGUGAT DAN Dananjaya Widiharsono, S.H.,K.N., M.H sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
181 — 77
  • MENGADILIDALAM EKSEPSI :----------------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing/ hubungan hukum;-------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA:---------------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-------------------------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
    Penggugat tidak mempunyai Legal Standing, sebab Penggugat tidakmempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dibuktikan denganSertipikat Hak Milk No. 9803/Condongcatur. Berdasarkan Letter C No. 766/Manukan, tanah persil 104 Kelas S III luas 450 m2 atas nama Ny. SastroUtomo adalah milk Ny. Sastroutomo yang telah dijual sendiri olehpemiliknya (Ny. Sastroutomo) sesuai Surat Pernyataan Menjual Habis yangdibuat dan dicapjempoli oleh Ny.
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus
Register : 14-07-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 30-08-2022
Putusan PN TENGGARONG Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Trg
Tanggal 23 Agustus 2022 — Pemohon:
M. TEDDY RAKHMAT. H
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq. DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM PIDANA REPUBLIK INDONESIA Cq. BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
357 — 186

  • Mengadili

    Dalam eksepsi

    • Menerima dan mengabulkan eksepsi termohon terkait legal standing pemohon

    Dalam pokok perkara

    • Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
    • Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 23-01-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 1/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 24 Juli 2019 — DEMIANUS PETTA (Sebagai Penanggungjawab Matarumah Sialana Lumayela Muale), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : YAFET L. SAHUPALA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad/Pengacara, beralamat Kantor OBH Yayasan Lappan di Jalan K.H. Ashari Air Besar Negeri Batu Merah, Kompleks Setengah Lusin, RT.005/RW.16 ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/OBH Lappan/ TUN/2019, tertanggal 10 Pebruari 2019 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. BUPATI MALUKU TENGAH, Tempat kedudukan di Jalan Geser No.4 Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : 1. MASUHADJI TUAKYA, S.H.,M.H. ; 2. ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H. ; 3. M. ARAS MADUSIRA, S.H.,L.L.M ; 4. ALI LATUPONO, S.H. ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/ 02/SK/2019, tertanggal 28 Januari 2019 ; Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Geser No. 4 Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku ; 5. DANIEL W. NIRAHUA, S.H.,M.H. ; 6. HELMY J. SULILATU, S.H.,M.H ; 7. IRMAWATY BELLA, S.H.,M.H. ; 8. ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H. ; 9. MELKY I. SUPUSEPA, S.H. ; Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Pebruari 2019 ; Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad, berlamat Kantor di LAW FIRM NIRAHUA-LATAR & PARTNER Jalan PHB, RT.020/RW.007, Halong Atas,, Kecamatan Baguala, Kota Ambon; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. ORELIUS CAESAR KASTANYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Raja Negeri Lilibooi, Bertempat tinggal di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah ; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : 1. HELMY J. SULILATU, S.H.,M.H. ; 2. EMMY O. BACO, S.H.,M.H. ; 3. WENDY POLHAUPESSY, S.H.,M.H. ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Maret 2019; Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad, beralamat di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum H.E.W & Rekan di Jalan Diponegoro No.24 Gedung Kempoeng Radja (Depan BPR Modern Expres) Ambon ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
316 — 898
  • DALAM EKSEPSI :- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai legal standing Penggugat;II. DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
    DALAM EKSEPSIMENGENAI LEGAL STANDING PENGGUGATBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986dikatakan ;Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi.Berdasarkan ketentuan tersebut diatas
    Eksepsi Mengenai Legal Standing Penggugat; Bahwa pada pokoknya Penggugat bukanlah pihak atau subjek hukumyang dirugikan akibat tidak ditetapbkannya keputusan dan/atau tidakdilakukan tindakan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara,dihubungkan dengan objek sengketa yakni Keputusan Bu pati MalukuTengah Nomor: 141458 Tahun 2018, Tentang Pengesahan KepalaPemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, KabupatenMaluku Tengah;b.
    Eksepsi Mengenai Legal Standing Penggugat;Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadapsuatu Keputusan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif di dalamHal. 74 dari 85 Hal.
    standing mengajukan gugatan adalahapakah Penggugat termasuk dalam kategori pihak yang dirugikan akibatditerbitkan keputusan objek sengketa, sehingga Penggugat secara hukummemiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) UndangundangNomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?
    DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa selajutnya dikarenakan eksepsi Tergugat danTergugat Il Intervensi mengenai legal standing Penggugat dinyatakan diterimamaka terhadap pokok perkara sengketa quo juga tidak akan dipertimbangkanlebih lanjut, serta terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidakditerima (Niet onvankelijk verklaard);Hal. 82 dari 85 Hal.