Ditemukan 10176 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kepatuhan
Penelusuran terkait : Surat keputusan
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Kepegawaian
Register : 02-11-2011 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 17-06-2015
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 43/G/2011/PTUN-PTK
Tanggal 22 Maret 2012 — JAILANI, SH.M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Pemda Jalur III No. 43 Pontianak MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Berkedudukan di jalan Ahmad Yani Pontianak
225 — 72
  • Menyatakan baatal surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tergugat berupa surat keputusan gubernur kalimantan barat nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 september 2011 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil dari jabatan struktural eselon III dilingkungan pemerintahan provinsi kalimanatan barat beserta lamipiran nomor urut 2 atas nama jailani, sh.m.si (Penggugat);3.Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tergugat berupa surat keputusan
    gubernur kalimantan barat nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 september 2011 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil dari jabatan struktural eselon III dilingkungan pemerintahan provinsi kalimanatan barat beserta lamipiran nomor urut 2 atas nama jailani, sh.m.si (Penggugat);4.
    Pada Tahun 1991, menjabat sebagai Kasubag Hukum danPerundangundangan pada Set DPRD Provinsi Kalimantan Barat (EselonV/a) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor : SK. 821.24/21/UPB, tanggal 27 Juni 1991;2.2.
    Pada Tahun 1994, menjabat sebagai Kasubag Telaahan danPengesahan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat (Eselon V/a) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor : 821.24/19/UPB, tanggal 31 Maret 1994;2d.
    P.1. : Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor: 228/CAP/D, tanggal 1 Desember 1986, Perihal Pengangkatansebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas namaJAILANI,SH;Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur KepalaPZ. ~ Daerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor: 1151/PN/D, tanggal 30 November 1987, Perihal Perubahan Halaman 19 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUNPTK. P.3.P.4.P.5.P.6.P.7.P.8.
    Status dari CPNS menjadi PNS atas namaJAILANI,SH;Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor:SK.823.3/452/UPC, tanggal 18 Maret 1991, atasnama JAILANI,SH;Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor:SK.821.24/21/UPB, tanggal 27 Juni 1991, atas namaJAILANI, SH;Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor: 821.24/19/UPB, tanggal 31 Maret 1994, atas nama JAILANI,Foto Copy Petikan
    Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor:SK.823.3/52/UPC, tanggal 13 Pebruari 1995, atasnama JAILANI, SH;Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor:SK.821.23/45/UPB, tanggal 26 Mei 1995, atas namaJAILANI, SH;Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor:SK.823.3/235/UPC, tanggal 19 Maret 1999, atasnama JAILANI, SH;Foto Copy Petikan Surat Keputusan GubernurKalimantan Barat Nomor: SK.821.23
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Perijinan
Register : 20-04-2011 — Putus : 26-10-2011 — Upload : 24-11-2011
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 10/G/2011/PTUN-BL
Tanggal 26 Oktober 2011 — Penggugat : Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Siwo Mego Tergugat : Gubernur Lampung
77 — 25
  • Dalam Penetapan Penundaan ;---------------------------------------------------------------Menolak permohonan Penggugat untuk menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/171/B.IV/HK/2011 Tanggal 29 Maret 2011 Tentang : Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994 Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan
    ., telahmengemukakan alasan alasan yang pada intinya sebagaiberikut : Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkaraini adalah : Surat Keputusan Gubernur LampungNomor : G/171/B.I1V/HK/2011 Tanggal 29 Maret 2011Tentang : Pencabutan Izin UsahaKetenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU)Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan Sinar SiwoMego Dengan Alamat di Purworejo PO BOX 3/KOGPunggur Kabupaten Lampung Tengah sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Gubernur
    Artinya KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan tersebut harus langsungberakibat merugikan kepentingan Penggugat sehingga atasdasar itu penggugat memiliki hak untukmenggugat ; Menimbang, bahwa = mengenai kepentingan tersebut,Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagaiberikut : ++ eee ee eee Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah = Surat Keputusan Gubernur Lampung NomorG/171/B.1IV/HK/2011 tanggal 29 Maret 2011 TentangPencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan UntukKepentingan Umum
    NegaraMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhanpertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka MajelisHakim berpendapat Eksepsi Eksepsi Tergugat tidak beralasanhukum, sehingga menurut Majelis Hakim Eksepsi Eksepsitersebut harus ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakimselanjutnya akan mempertimbangkan dalam PokokMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana tersebut diMenimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok dalamgugatan Penggugat adalah mohon dinyatakan batal atau tidaksah Surat
    Keputusan Gubernur Lampung NomorG/171/B.1V/HK/2011 tanggal 29 = Maret 2011 TentangPencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk KepentinganUmum (IUKU) Nomor : 1174/43/M.DJL/1994 Tanggal 5 Maret 1994Atas Nama Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Siwo Megodengan alamat di Purworejo PO BOX 3/KOG Punggur KabupatenLampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan KeputusanGubernur Lampung Nomor : G/350/B.IV/HK/2011 tanggal 25Hal 84 dari 74 hal Putusan No:10/G/2011/PTUN BLApril 2011 Tentang : Perubahan Keputusan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-11-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 14-03-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 48/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 25 Februari 2014 — EDDY SUNARDI DARMAWAN, S.E.,; melawan GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
111 — 51
  • M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN;-Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;-Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9091 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E. kepada ARDIANSYAH tanggal 11 Oktober 2013 sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;DALAM EKSEPSI
    -Menolak seluruh eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9091 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E. kepada ARDIANSYAH tanggal 11 Oktober 2013;3.Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44
    Objek Gugatan.Bahwa adapun ada pun menjadi Objek Gugatan ini adalah ;Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.449091 Tahun2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama :EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E. kepada ARDIANSYAH Tanggal 11 OktoberMengingat gugatan ini Penggugat mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara di Samarinda, pada tanggal 25 November 2013, maka sesuaidengan ketentuan
    Dalam Pokok Perkara ;Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur KalimantanTimur Nomor : 171.3.2.449091 Tahun 2013, Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama EDDYSUNARDI DARMAWAN,S.E. kepada ARDIANSYAH tanggal 11 OktoberMewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : 171.3.2.449091 Tahun 2013, TentangPeresmian Pemberhentian
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-04-2010 — Putus : 19-08-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 15/G/2010/PTUN.JPR
Tanggal 19 Agustus 2010 — PERINA MURIB; VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA
72 — 26
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Periode Tahun 2009-2014 atas nama Yunis Labene dengan Nomor Urut: 20;3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Periode 2009-2014 atas nama Yunis Labene dengan Nomor Urut: 20;-4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Periode Tahun 2009-2014 atas nama Perina Murib;5.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Kepegawaian
Register : 04-09-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 31/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 19 Desember 2017 — MARSONO MELAWAN; 1. GUBERNUR BANTEN, 2. FIRMA MAJU SINAGA
212 — 117
  • M E N G A D I L I :DALAM PENUNDAAN:- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/G/2017/PTUN.SRG. tanggal 25 September 2017 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.3/Kep.344-Huk/2017, Tanggal 28 Agustus 2017, Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Marsono Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.2/Kep.345-Huk/2017, Tanggal 28 Agustus 2017, Tentang Peresmian Pengangkatan
    Objek Sengketa :Surat Keputusan Gubernur Banten nomor : 171.3/Kep.344Huk/2017,Tanggal 28 Agustus 2017, Tentang Peresmian PemberhentianSaudara Marsono Sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Tangerang Masa Jabatan Tahun 20142019.Surat Keputusan Gubernur Banten nomor : 171.2/Kep.345Huk/2017,Tanggal 28 Agustus 2017, Tentang Peresmian PengangkatanSaudara Firma Maju Sinaga Sebagai Pengganti Antarwaktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Sisa MasaJabatan Tahun 20142019
    DALAM PERMOHONAN PENUNDAANMengabulkan Permohonan Penundaan/Penangguhan Pelaksanaanobyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Banten nomor :171.3/Kep.344Huk/2017, Tanggal 28 Agustus 2017, TentangPeresmian Pemberhentian Saudara Marsono Sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang MasaJabatan Tahun 20142019 dan Surat Keputusan Gubernur Bantennomor : 171.2/Kep.345Huk/2017, Tanggal 28 Agustus 2017,Tentang Peresmian Pengangkatan Saudara Firma Maju SinagaSebagai Pengganti Antarwaktu
    Keputusan Gubernur Banten Nomor : 171.3/Kep.344Huk/2017, dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor171.2/Kep. 345Huk/2017 aquo;Il.
    Memperhitungkan biaya yang timbul dalam Penetapan inibersamasama dalam putusan akhir;Bahwa dengan adanya Penetapan tersebut, Tergugat keberatan danmengajukan Permohonan Pencabutan Penetapan PenundaanPelaksanaan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur BantenNomor : 171.3/Kep. 344Huk/2017, tanggal 28 Agustus 2017 tentangPeresmian Pemberhentian Saudara Marsono sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Masa Jabatan Tahun2014 2019 dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor
    Bahwa Surat Keputusan Gubernur Banten yang disengketakan telah melaluiproses sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan ;2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur yangdisengketakan tidak melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik;Menimbang, bahwa dalildalil gugatan Penggugat yang tidak disangkaloleh Tergugat adalah merupakan faktafakta hukum tetap yang tidak perludibuktikan lagi. Faktafakta hukum tersebut adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 08-09-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 28/G/2016/PTUN-SMD
Tanggal 20 Desember 2016 — Dra. SITI CHOMSATUN; melawan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
165 — 44
  • Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;--------------------------------------------------2) Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tanggal 27 Juni 2016 Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Siti Chomsatun;---------------------------------3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000 ( Dua ratus satu ribu rupiah);
Pengadilan PN BANJARNEGARA Perdata
Register : 30-01-2023 — Putus : 07-02-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bnr
Tanggal 7 Februari 2023 — Pemohon:
SATIEM
39 — 10
  • Menyatakan nama KASAN bin MARTANOM yang tercatat dalam Kutipan Buku Register Nikah dengan Nomor: 15/393 tertanggal 03 November 1957 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara adalah nama satu orang yang sama dengan nama MARDJIKIN bin MARTANOM yang tercatat dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : W-I-JT-C-01327/KEP/50/91 mengenai pensiun pegawai, Kartu Identitas Pensiun (KARIP) dan Kutipan Akta Kematian dengan
    Nomor : 3304-KM-17012023-0012;
  • Menyatakan nama selanjutnya yang digunakan adalah MARDJIKIN bin MARTANOM sesuai yang tercatat Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : W-I-JT-C-01327/KEP/50/91 mengenai pensiun pegawai, Kartu Identitas Pensiun (KARIP) dan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 3304-KM-17012023-0012.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 26-01-2011 — Putus : 19-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 04/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 19 April 2011 — YUSILAWATI.HH, BSc VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN
81 — 37
  • DALAM EKSEPSI-Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; DALAM POKOK SENGKETA-Menolak gugatan Penggugat ;-Menolak permohonan penundaan Penggugat terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 115/KPTS/BKD.II/2010 tanggal 8 November 2010 ; -Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh puluh enam ribu rupiah) ;
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-11-2017 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 17-04-2018
Putusan PTUN KENDARI Nomor 29/G/2017/PTUN.Kdi
Tanggal 7 Februari 2018 — STEVE OUSTEN LEONARDO RERE (P) VS GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
165 — 64
  • DALAM PENUNDAAN : ------------------------------------------------------------------------------------ Mempertahankan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Surat Keputusan Gubenur Sulawesi Tenggara Nomor : 544 Tahun 2017 Tentang Peresminan pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2017 ; ------------------DALAM EKSEPSI -------------------------------------------------------------------------------------
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Surat Keputusan Gubenur Sulawesi Tenggara Nomor : 544 Tahun 2017 Tentang Peresminan pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2011; ------------------ 4.
    ,dimana Penggugat, dimana sejak dikeluarkannya Obyek Gugatan olehTergugat, maka sejak saat itu Penggugat tidak dapat lagi melaksanakanfungsinya sebagai Anggota DPRD Kota Kendari Periode 20142019 ; Bahwa dengan demikian maka Surat Keputusan Gubernur Sulawesi TenggaraNomor 544 Tahun 2017, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November2017 telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara ini: ALASIAN /ALASIAN GUIGATIAIN
    Mengabulkan Permohonan Penundaan Surat Keputusan Gubernur SulawesiTenggara Nomor 460 Tahun 2017 Tentang Tentang Pemberhentian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 25September 2017 yang diajukan oleh Penggugat ;2.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjutKeputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur SulawesiTenggara Nomor 460 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Tanggal 25September 2017, sampai putusan sengketa ini mempunyai kekuatan hukumtetap kecuali ada Penetapan lain yang menyatakan sebaliknya ;3.
    Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Perkara No. 29/G/2017/PTUNKdi Halaman 9 dari 37 halamanMenyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur SulawesiTenggara Nomor 544 Tahun 2017, Tentang Peresmian Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal01 November 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat;Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Gubernur SulawesiTenggara Nomor 544 Tahun 2017, Tentang Peresmian Pengangkatan PenggantiAntar
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur SulawesiTenggara Surat Keputusan Gubenur Sulawesi Tenggara Nomor : 544 Tahun 2017Tentang Peresminan pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 01 November 2011; 4. Mewajibkan Tergugat untuk memulinkan hakhak Penggugat seperti semula dalamkemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya yaitu sebagai Anggota DPRDKota Kendari Periode 2014 2019 5 === === 5.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 1/G/2017/PTUN.JBI
Tanggal 21 Maret 2017 — SANTI WIRDA, S.Pd., M.Pd Vs. GUBERNUR JAMBI
168 — 180
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 868/HD/BKD-6/2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS atas nama Santi Wirda, S.Pd., M.Pd., diterbitkan oleh Gubernur Jambi tertanggal 3 Oktober 2016; 3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 868/HD/BKD-6/2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS atas nama Santi Wirda, S.Pd., M.Pd., diterbitkan oleh Gubernur Jambi tertanggal 3 Oktober 2016; 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; 6.
    ., yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapantanggal 31 Januari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dailildalilsebagai berikut: 0 nnn nner ne nnn nnn ne nnn nce ne nnnncnsOBJEK GUGATAN Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 868/HD/BKD6/2016 tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS a.n.
    ., M.Pd. diterbitkan oleh Gubernur Jambi tertanggal3 Oktober 2016; 222222 nnn nnn n nnn en ene neeTENGGANG WAKTU, Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 868/HD/BKD6/2016tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS a.n.
    Jadi, ada 65 (enam puluhlima) hari sejak menerima SK di atas sampai diajukan gugatan ini kePengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi tanggal 4 Januari 2017,masih dalam tenggang waktu seperti yang diatur dalam Pasal 55Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor: 01/G/2017/PTUN.JBI.UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari; KEPENTINGAN PENGGUGAT,; Bahwa dengan diterimanya Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor:868/HD/BKD6/2016 tentang Penjatunan Hukuman
    Abdullah Hick meraih Penghargaan Satya Lencana di BidangPendidikan dari Presiden RI Tahun 2008; Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jambi sesuaidengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 824.4/621/BKDtanggal 21 Juni 2011 tentang Mutasi Pindah Pegawai Negeri Sipildari Kepala SMKN 1 Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timurmenjadi tenaga guru pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi UPTDSekolah bertaraf Internasional Provinsi Jambi; Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala BadanKepegawaian
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 04-07-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 11/G/2017/PTUN.PDG
Tanggal 1 Nopember 2017 — H. ERISMAN, SE LAWAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
293 — 337
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017;--------------------------------------------------------------------------------------------3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017; --------------------------------------------4.
    Objek Gugatan :Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :1715782017 Tentang PeresmianPemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPadang Sisa Masa Jabatan 20142019, tanggal 14 Juni 2017.B.
    Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 1717222014, Tanggal 24September 2014.
    Bahwa tergugat setelah membuat/menerbitkan objek sengketa aquo berupa :Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :1715782017 TentangPeresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 20142019, tanggal14 Juni 2017, yang sebelumnya objek sengketa aquo tersebut adalah :Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :1715782017 TentangPeresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Padang
    Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 1715782017Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa MasaJabatan 20142019, tg 14 Juli 2017 (Fotocopi sesuai fotocopi) ; b.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor :1715782017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa MasaJabatan 20142019, tanggal 14 Juni 2017; ~4.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 30-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 837/Pid.B/2020/PN Mtr
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.HJ.BAIQ SRI SAPTIANINGSIH,SH.
2.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
SUPARJAN Als. PARJAN
58 — 14
  • Parjan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa: Surat Keputusan
    Gubernur NTB No. 0726/033/560/CPNS/BKD/2018 atas nama MAHDI, S.Pd tanggal 17 April 2019;Surat Keputusan Gubernur NTB No.0113/027/560/CPNS/BKD/2019 atas nama HENDRAWAN, S.Pd tanggal 17 April 2019;Surat Keputusan Gubernur NTB No.0113/027/560/CPNS/BKD/2019 atas nama SULASNI ASSYPAH BEGUM, S.Pd tanggal 17 April 2019;Surat Tugas no. 125/SD.02/VII/2019 tanggal; 09 Juli 2019 atas nama MAHDI, S.Pd;Surat Tugas no. 122/SD.02/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 an.
    Menyatakan barang bukti berupa:Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 837/Pid.B/2020/PN Mtr Surat Keputusan Gubernur NTB No. 0726/033/560/CPNS/BKD/2018atas nama MAHDI, S.Pd tanggal 17 April 2019; Surat Keputusan Gubernur NTB No.0113/027/560/CPNS/BKD/2019atas nama HENDRAWAN, S.Pd tanggal 17 April 2019; Surat Keputusan Gubernur NTB No.0113/027/560/CPNS/BKD/2019atas nama SULASNI ASSYPAH BEGUM, S.Pd tanggal 17 April 2019; Surat Tugas no. 125/SD.02/VII/2019 tanggal; 09 Juli 2019 atas namaMAHDI, S.Pd; Surat Tugas
    Keputusan Gubernur NTB No. 0726/033/560/CPNS/BKD/2018atas nama MAHDI, S.Pd tanggal 17 April 2019;Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 837/Pid.B/2020/PN Mtr Surat Keputusan Gubernur NTB No.0113/027/560/CPNS/BKD/2019atas nama HENDRAWAN, S.Pd tanggal 17 April 2019; Surat Keputusan Gubernur NTB No.0113/027/560/CPNS/BKD/2019atas nama SULASNI ASSYPAH BEGUM, S.Pd tanggal 17 April 2019; Surat Tugas no. 125/SD.02/VII/2019 tanggal; 09 Juli 2019 atas namaMAHDI, S.Pd; Surat Tugas no. 122/SD.02/VII/2019 tanggal
    Maka pada hari Sabtutanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 20.00 wita, Sulasni, Saksi Mahdi,Hendrawan, Saksi Susroil serta Saksi Budiman berkumpul di tempat kostTerdakwa, kemudian datang seorang kurir Gojek membawa danmenyerahkan kiriman yang dikatakan dari Sekda dan setelah dibuka isinyaoleh Terdakwa, adalah Surat Keputusan Gubernur NTB dan Surat tugasGubernur Propinsi NTB yang ditanda tangani oleh H. Rosiadi HusainieSayuti, M.Sc, Ph.D selaku SEKDA Propinsi NTB.
    Keputusan Gubernur NTB No. 0726/033/560/CPNS/BKD/2018atas nama MAHDI, S.Pd tanggal 17 April 2019; Surat Keputusan Gubernur NTB No.0113/027/560/CPNS/BKD/2019atas nama HENDRAWAN, S.Pd tanggal 17 April 2019; Surat Keputusan Gubernur NTB No.0113/027/560/CPNS/BKD/2019atas nama SULASNI ASSYPAH BEGUM, S.Pd tanggal 17 April 2019; Surat Tugas no. 125/SD.02/VII/2019 tanggal; 09 Juli 2019 atas namaMAHDI, S.Pd; Surat Tugas no. 122/SD.02/VII/2019 tanggal O09 Juli 2019 an.HENDRAWAN, S.Pd; Surat Tugas No. 123/
    , S.Pd tanggal 17 April 2019; Surat Keputusan Gubernur NTB No.0113/027/560/CPNS/BKD/2019atas nama HENDRAWAN, S.Pd tanggal 17 April 2019; Surat Keputusan Gubernur NTB No.0113/027/560/CPNS/BKD/2019atas nama SULASNI ASSYPAH BEGUM, S.Pd tanggal 17 April 2019; Surat Tugas no. 125/SD.02/VII/2019 tanggal; 09 Juli 2019 atas namaMAHDI, S.Pd; Surat Tugas no. 122/SD.02/VII/2019 tanggal O9 Juli 2019 an.HENDRAWAN, S.Pd; Surat Tugas No. 123/SD.02/VII/2019 tanggal 09 Juli 2020 an.SULASNIASSYPAH BEGUM, S.Pd; 1 (
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 09-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 27-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 264/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat DPP APINDO Jawa Barat Diwakili Oleh : Sri Suharyono, S.H
Terbanding/Pembanding/Tergugat : GUBERNUR JAWA BARAT Diwakili Oleh : Firman N. Alamsyah, S.H., M.H., M.AP.
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PD FSP TSK SPSI
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : DPD FSP LEM SPSI
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Tergugat II Intervensi III : PD FSP KEP SPSI
66 — 18

  • DALAM PENUNDAAN

    • Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding;

    DALAM EKSEPSI

    • Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA

    • Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding;
    • Menyatakan batal Surat
    Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019, tanggal 01 Desember 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2020;
  • Mewajibkan Tergugat/Pembanding/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019, tanggal 01 Desember 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tanpa mencantumkan diktum KETUJUH huruf
    d yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019, tanggal 01 Desember 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2020;
  • Menghukum Targugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 30-07-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 11/G/2018/PTUN.TPI
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia BPC PHRI diwakili oleh M.Mansyur
2.Perkumpulan Galangan Kapal dan Lepas Pantai Batam diwakili oleh Sarwo Edie Setijono
3.Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia REI Khusus Batam diwakili oleh Ir. Achyar Arfan dan Robinson Tan
4.DPD Gapeksindo Propinsi Kepri diwakili oleh Junaidi
5.PT. Linken Multi Karya diwakili oleh Sopian
6.PT. Eugoss Indonesia Pratama diwakili oleh Rony Tamstil
Tergugat:
Gubernur Kepulauan Riau
Intervensi:
1.DPC F SP LEM SPSI Batuampar dan sekitarnya diwakili oleh Tengku Afkanasri
2.Pengurus Pimpinan Tingkat FPBI PT Jovan Technologies diwakili oleh Hesti Br Sinaga RA Rahman Dini
3.Pengurus Pimpinan Cabang FPBI Kota Batam diwakili oleh Masmur Siahaan-Ahmad Kurniawan-Antoni Hernawati
4.DPC FSB KAMIPARHO KSBSI Kota Batam Dalam hal ini diwakili oleh Surya Dharma Sitompul
5.Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam Dalam hal ini diwakili oleh Alfitoni
6.PC SPPJMFSPMI Kota Batam diwakili oleh Panusunan Siregar
7.DPC F LOMENIK SBSI Kota Batam diwakili oleh Muhammad Zulkifli
8.DPC F SP PAR SPSI Kota Batam dalam hal ini diwakili oleh Subri Wijonarko
286 — 60

  • M E N G A D I L I

    DALAM PENUNDAAN

    • Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;------------------------------

    DALAM EKSEPSI

    • Menolak Eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya ;------------------

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;---------------------
    2. Menyatakan batal Surat
    Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 804 Tahun 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota batam Tahun 2018 berikut lampirannya, tanggal 08 Juni 2018 ;--------------
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 804 Tahun 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota batam Tahun 2018 berikut lampirannya, tanggal 08 Juni 2018 ;--------------------------------------------------
  • Menghukum Tergugat dan Para Tergugat
    diamanatkan undangundang; mengabaikanprosedur penelitian, pengumpulan informasi serta penentuansektor usaha unggulan; mengabaikan prosedur perundingan danmengabaikan maksud dari konsep dasar KESEPAKATAN /DISEPAKATI organisasi perusahaan dan serikat karyawan padamasingmasing sektor; mengabaikan hakhak Para PENGGUGATdengan sewenangwenang menerbitkan Objek sengketa (a bus deBahwa oleh karena Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturanperundangan yang berlaku dan azasazas umum pemerintahan yangbaik, maka Surat
    Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) KotaBatam Tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018 harusHalaman 34 Putusan No.11/G/2018/PTUNTPIdinyatakan batal atau tidak sah, dan kepada TERGUGAT diwajibkanuntuk mencabut Obyek Sengketa tersebut.Berdasarkan halhal yang kami sampaikan diatas, maka mohon kiranyaMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berkenanuntuk memeriksa perkara tersebut serta memutuskan sebagai berikut
    Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor804 tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun2018 Syah SecaraHUKUM), 7 222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen cence nee ne ne3.
    Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 804 Tahun 2018, tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2018tanggal 08 Juni 2018 adalah sah dan berkekuatancles KEDUDUKAN HUKUM PARAPENG GU GA aseseseeessceacceenncencecseeeesBahwaSurat KEPUTUSAN TERGUGAT Nomor 804 Tahun 2018tentang Upah Minimun Sektoral Kota Batam Tahun 2018 tidakditujukan kepada PARA PENGGUGAT dan atau Subjek Perseoranganatau Badan WHukum tertentu, sehingga tidak memenuhi unsurINdiVidUal;0 200222 neon nn cence nen en enn nen ene nen
    Keputusan Gubernur KepulauanRiau Nomor : 804 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral KotaBatam Tahun 2018 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan pengaturan yang bersifat umum dan tidak termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga nyatanyatabukan merupakan kewenangan/ kompetensi absolut PengadilanTataLisvaliat IN@G alia =seeseneeeee eee ee ceeeee ee cenee2.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-09-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 23-02-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 8 Februari 2017 — YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM KALIMANTAN TIMUR; melawan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
193 — 181
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 Tanggal 25 Juli 2016 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 Tanggal 25 Juli 2016 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda; 4.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor180/K.419/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat IKalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 tanggal 29 Juli 1986 Tentang PenyerahanHak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda KepadaYayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur KalimantanTimur Nomor 180/K.419/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 tanggal 29 Juli 1986Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan GuramiSamarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;4.
    Keputusan Gubernur permasalahannya menjadi multi dimensi yaitu:1.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016Tanggal 25 Juli 2016 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat IKalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian ExGedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah SakitIslam Kalimantan Timur Samarinda;3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor 180/K.419/2016 Tanggal 25 Juli 2016 tentang Pencabutan Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang PenyerahanHak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda KepadaYayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;4.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 17-09-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 21-05-2022
Putusan PTUN MATARAM Nomor 35/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 8 Februari 2022 — Penggugat:
FATHURRIJAL
Tergugat:
GUBERNUR NTB
278 — 121

  • MENGADILI:

    I.DALAM EKSEPSI

    -Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

    II.DALAM POKOK PERKARA

    1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

    2.Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-459 Tahun 2021, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024, Tanggal 23

    Agustus Tahun 2021;

    3.MewajibkanTergugatuntukmencabut Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-459 Tahun 2021, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024, Tanggal 23 Agustus Tahun 2021;

    4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 23-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
1.YONAS MAGAL
2.KRISTIAN VICTOR KABEI
3.GERSON HAROL IMBIR
4.PEBEN JIKWA
5.THEO DEIKME
6.YOHANIS WANTIK
7.HADI WIYONO
8.ANUS JIKWA
9.MUHAMMAD ASRI
10.YULIUS KUM
11.THADEUS KWALIK
12.ELIAS MIRIP
13.SONNY MARTHIN KAPARANG
14.MARKUS TIMANG
15.ELIEZER OHEE
16.ANTONIUS KEMONG
17.YOHANES SUMNE
18.YELINUS MOM
19.YOEL YOLEMAL
20.KRIS MAGAI
21.DEN B. HAGABAL
22.YOHANES KIBAK
23.ATIMUS KOMANGAL
24.SALEH ALHAMID
25.KAREL GWIJANGGE
26.OKTOPIANUS BEANAL
Tergugat:
GUBERNUR PAPUA
268 — 142

  • --------------------------------------- M E N G A D I L I :-------------------------------------

    1. DALAM EKSEPSI :
    • Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;
      1. DALAM POKOK PERKARA :
    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155
    /266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam Status, Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya semula sebagai
    ;Bahwa dalam Rapat Paripurna tanggal 25 November 2019, paraPenggugat mengetahui Peresmian/Pelantikan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 20192024 dan menerima Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor:155/266/TAHUN 2019, maka pada tanggal 17 Desember 2019, ParaPenggugat mengajukan Surat keberatan kepada Gubernur Papua (InCasu Tergugat) atas Surat Keputusan Gubernur Papua yang menjadiobjek sengketa dalam perkara aquo;Bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan KeberatanKepada
    Keputusan Gubernur Papua Nomor155.2/385/TAHUN 2015 Tentang Peresmian KeanggotaanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MimikaPeriode Tahun 20142019, Tanggal 3 November 2015,(Fotokopi dari fotokopi);Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor155.2/420/TAHUN 2016 Tentang Pembatalan danPencabutan Keputusan Gubernur Papua Nomor155.2/385/TAHUN 2015 Tentang Peresmian KeanggotaanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MimikaPeriode Tahun 20142019, Tanggal 29 Desember 2016,(Fotokopi dari fotokopi);Salinan Putusan
    keputusan Gubernur lalu kKemudian diaktifkankembali dengan pelantikan berdasarkan surat keputusan Gubernur;Bahwa sepengetahuan saksi yang menggugat surat keputusan GubernurPapua tentang pelantikan anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 20142019 adalah Anton Bukaleng dkk;Bahwa sepengetahuan saksi setelah gugatan tersebut, pada tahun 2017 ParaPenggugat diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD berdasarkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;Bahwa saksi tahu ada surat keputusan dari Mendagri;
    salinan asli);Bukti T14 : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor155.2/420/TAHUN 2016 Tentang Pembatalan danPencabutan Keputusan Gubernur Papua Nomor155/385/TAHUN 2015 Tentang Peresmian KeanggotaanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MimikaPeriode Tahun 20142019, Tanggal 29 Desember 2016,(Fotokopi sesuai dengan salinan asli);Bukti T15 : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor155.2/192/TAHUN 2017 Tentang Pengesahan KeanggotaanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MimikaPeriode Tahun 20142019, Tanggal
    Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/420/Tahun 2016Tentang Pembatalan dan Pencabutan Keputusan Gubernur Papua Nomor :155.2/385/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kab.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Perijinan
Register : 03-05-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 05 Tanggal 12 Mei 2014 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 29 Desember 2015 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh : Nama : BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (Perseroan) ; Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M. ; 2. FEBY MARANTA SUKATENDEL, S.H. ; 3. I GEDE NYOMAN MARTA ANTAREJA, S.H. ; 4. M. SUHERIAL AMIN, S.H. ; dan 5. M. SHOLIHUL HUDA, S.Sy. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : 1. GUBERNUR MALUKU UTARA, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 2. BURNAWAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 3. MUSTAFA HASAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 4. MOCHTAR BADIN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 5. MUHDI SOAMOLE, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 6. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan 7. SANI RAIS, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/795/G tertanggal 30 Mei 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1063/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. dan ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. PT. WANA KENCANA MINERAL, berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh : 1. Nama : HARUN NGADIMIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; 2. Nama : LEE KAH HIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. JOHNSON PANJAITAN, S.H. ; 2. LUCIANA LOVINDA, S.H. ; dan 3. SAIFUL ANAM S.H. ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 40/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 067/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada : 1. MARYOKO, S.H. ; 2. CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H. ; 3. ANDIKA BHAYANGKARA, S.H. ; dan 4. CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
426 — 100
  • Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima terhadap Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 233/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor Kec.
    Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 237/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/70/540/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT.
    Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 235/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ; 3.
Pengadilan PTUN PALU TUN Perijinan
Register : 09-08-2016 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2016/PTUN.PL
Tanggal 22 Agustus 2017 — PT. BINTANGDELAPAN WAHANA, vs 1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 2. PT. PERSADATAMA INTI JAYA MANDIRI, 3. PT. MORINDO BANGUN SEJAHTERA, 4. PT. DAYA INTI MINERAL, 5. PT. DAYA SUMBER MINING INDONESIA, 6. PT. ARTHA BUMI MINING
407 — 250
  • M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN;- Menolak Permohonan Penundaan berlakunya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :540/402/ DISESDM-G.ST/2016, tanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
    Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :540/402/ DISESDM-G.ST/2016, tanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/ VII/2014 tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bintangdelapan Wahana;3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :540/402/ DISESDM-G.ST/2016, tanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bintangdelapan Wahana;4.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 21-02-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 6/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
Ir. BUDI SANTOSA, MP
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
173 — 122

  • MENGADILI:

    1. DALAM EKSEPSI ;

    Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

    1. DALAM POKOK PERKARA;
    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir.
    Tanggal 14 Nopember 2018;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP.
    Keputusan Gubernur Kalimantan tengah Nomor :188.44/432/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan An.
    Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor : 188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian KarenaHalaman 12 dari 71 hal. Put. Pkr No. 6/G/2019/PTUN.PLKMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Budi Santosa,MP. tanggal 14 November 2018.3.
    Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindakk PidanaKejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n.
    Pkr No. 6/G/2019/PTUN.PLK4 P45 P56 P67 P78 P89 P910 P10A11 P10Baslinya)Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VIIl BKNBanjarmasin Nomor : 05299/KEP/IU/26200/2016 tanggal 16Desember 2016 (Sesuai dengan aslinya)Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor800/17/2017 Tentang terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2016ditempatkan pada Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTanggal 3 Januari 2017 (Sesuai dengan aslinya)Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/241/2017 Tentang Pengangkatan Dalam
    Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/432/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada HubungannyaDengan Jabatan a.n. Ir. Budi Santosa, MP. Tanggal 14 Nopember 2018;3.