Ditemukan 533418 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Perlindungan anak (uu 23/2002)
Uu no 23 tahun 2002
Surat no. 829/pd4/d/pd/2002
Tanggal 15 mei 2002
Surat keputusan no. 821.21/110/09/2002 tanggal 30 april 2002
Keputusan (menteri kehutanan) dengan
nomor : 9983/kpts-ii/2002 tanggat 31 oktober 2002
Surat keputusan ijin pemakaian tanah
no.188.45/1303/402.4.22/2002 tanggal 4 desember 2002
Penetapan tertulis nomor 131.433/10823/012/2002
Pasal 82 uu ri no. 23 tahun 2002
Putus : 31-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3127 B/PK/PJK/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 — PT HALIK SELINDO ALPHA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 10-09-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Jap Tanggal 12 Agustus 2021 — JOHANES LOIS ANTONI MANDOWALLY, S.H. ALIAS JOHANES LOUIS ANTONI MANDOWALLY, S.H.
419 — 265
419 — 265
Register : 05-12-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 32/Pid.C/2019/PN Pti Tanggal 5 Desember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
TITIS SUYANTO Bin YANTO
89 — 18
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
TITIS SUYANTO Bin YANTO
89 — 18
Register : 05-07-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pti Tanggal 20 September 2021 — Penuntut Umum:
1.INDAH KURNIANINGSIH, SH
2.FIRMAN WAHYU OCTAVIAN, S.H.
Terdakwa:
DARMIN Bin SUKI Alm.
350 — 184
1.INDAH KURNIANINGSIH, SH
2.FIRMAN WAHYU OCTAVIAN, S.H.
Terdakwa:
DARMIN Bin SUKI Alm.
350 — 184
Putus : 03-10-2012 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 391/PID/B/2012/PN-GST Tanggal 3 Oktober 2012 — 81 ayat (1) UU RI no.23 tahun 2002
68 — 23
68 — 23
81 ayat (1) UU RI no.23 tahun 2002
HONAZARO MARUNDRURU, SpOG selaku dokter pada RSUDGunungsitoli dengan kesimpulan Alat kelamin yang bersangkutan pernahdimasuki benda tumpul ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulanOktober tahun 2012 bertempat di Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam
HONAZARO MARUNDRURU, SpOG selaku dokter pada RSUDGunungsitoli dengan kesimpulan Alat kelamin yang bersangkutan pernahdimasuki benda tumpul ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.
Register : 01-03-2022 — Putus : 22-03-2022 — Upload : 23-03-2022
Putusan PN PATI Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pti Tanggal 22 Maret 2022 — 1.SRI ENDAH WAHYUNINGSIH
2.ROBERT QUINTON JONES
81 — 49
81 — 49
Register : 30-05-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PTA SEMARANG Nomor 147/Pdt.G/2016/PTA.Smg Tanggal 30 Agustus 2016 — PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hariyadi Usman Jaka Sutapa, SH.,MH. & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kertonatan RT.01, RW.01, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2015, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding;
M e l a w a n
TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumingan AP. Utomo, SH., MH. Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Erlangga No. 1 Tamansari, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;
125 — 22
125 — 22
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tahun 2010 696 — 207
- Tentang : Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
MenimbangPRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2010TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 22TAHUN 2002 TENTANG GRASIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. bahwa untuk mendapatkan pengampunan yang berupaperubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusanpelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidanaberdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap dapat diajukan grasi kepadaPresiden;. bahwa grasi dapat diberikan
UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor108, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4234);.
Di antara Pasal 15 dan Bab VI disisipkan 1 (satu) pasalyakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 15A(1) Permohonan grasi yang belum diselesaikanberdasarkan Pasal 15 UndangUndang Nomor 22Tahun 2002 tentang Grasi diselesaikan paling lambattanggal 22 Oktober 2012.(2) Terhadap terpidana mati yang belum mengajukanpermohonan grasi berdasarkan UndangUndangNomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, jangka waktu 1(satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) dihitung sejak UndangUndang ini mulaiberlaku.Pasal
UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi,permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukanberdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1950 tentang PermohonanGrasi diberikan waktu penyelesaian selama 2 (dua) tahun terhitung sejakberlakunya UndangUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidakmemberikan batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidanamati, sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan eksekusi ataupelaksanaan pidana mati menjadi tertunda sampai dengan waktu yangtidak terbatas.
Register : 18-07-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PN PATI Nomor 21/Pid.C/2019/PN Pti. Tanggal 18 Juli 2019 — Karmini Binti Sumowajo
88 — 28
88 — 28
Belik Desa GUunungwungkal RT 005 RW 002 KecamatanGunungwungkal Kabupaten Pati selanjutnya disebut sebagai terdakwa TindakPidana Ringan (Tipiring) karena menyimpan dan menjual minuman kerasHalaman 1 dari 7 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2019/PN Ptidengan kadar alkohol lebih dari 5% dengan tanpa izin sebagaimana diaturdalam pasal 5 jo. pasal 9 ayat (1) Perda Kabupaten pati Nomor 22 Tahun 2002;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku kuasa Penuntut Umummengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:
alkohol 19,7% sebanyak 13 (tiga belas)botol, Beras Kencur netto 620 ml, dengan Kadar alkohol 14,7% sebanyak 8(delapan) botol, Anggur Kolesom netto 620 ml, dengan Kadar alkohol 19,7%sebanyak 6 (enam) botol, Anggur Merah netto 620 ml, dengan Kadar alkohol19,7% sebanyak 17 (tujuh belas) botol, dan Newport netto 620 ml, denganKadar alkohol 19,7% sebanyak 11 (sebelas) botol tanpa ijin dari pejabat yangberwenang, perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 5 jo Pasal 9 PerdaKabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002
memberatkan danmeringankan terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangi perbuatannya lagi;Halaman 5 dari 7 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2019/PN Pti Terdakwa belum pernah ditahan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 5 jo Pasal 9 Perda KabupatenPati Nomor 22 Tahun 2002
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 2747 — 1546
- Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
manusia;. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategipencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsiyang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikanpenghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;d. bahwa...MengingatSK No 009517 Ad.1.caPRESIDENREPUBLIK INDONESIA2bahwa beberapa ketentuan mengenai KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002
Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan,perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakatsehingga UndangUndang tersebut perlu diubah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlumembentuk UndangUndang tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002
tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Pasal 20 dan Pasal 21 UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas UndangUndang
Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimenjadi UndangUndang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5698);Dengan...ayPOOH.flysPRESIDENREPUBLIK INDONESIA3Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMenetapkanSK No 009518 AdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASUNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANGKOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.Pasal
IBeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menjadi UndangUndang (Lembaran
Register : 05-03-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 34/Pid.C/2020/PN Pti Tanggal 5 Maret 2020 — VEBRIANTI MONIQA PUTRI binti SUSETI
48 — 11
48 — 11
juta empat ratus ribu rupiah) mendapatkan barangbarang congyang, whisky, bir, tisu, kacang, buah); Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya danberjanji tidak akan mengulangi lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual minuman beralkoholyang termasuk golongan B tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatantersebut melanggar ketentuan Pasal 5 jo Pasal 9 Peraturan Daerah KabupatenPati Nomor 22 Tahun 2002
perlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan :Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan :Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya;Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor 22 Tahun 2002
Register : 25-03-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN PATI Nomor 6/Pid.C/2021/PN Pti Tanggal 25 Maret 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUCIPTO Bin KASMONO
67 — 21
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUCIPTO Bin KASMONO
67 — 21
Register : 30-01-2020 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 19/Pid.C/2020/PN Pti Tanggal 30 Januari 2020 — Terdakwa:
PANCA SETYA PAMUNGKAS
161 — 10
161 — 10
PatiAgama : Islam.Pekerjaan : SwastaTerdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca : Dan seterusnya.Setelah mendengar : Dan seterusnya.Menimbang : Dan seterusnya.Mengingat Pasal 5 jo pasal 9 Perda Kab Pati No.22 tahun 2002 tentang Minuman Keras danUndang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundangundangan lainya yang berlaku.MENGADILI:1.
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 27 Februari 2017 — Irfan Syahkuala bin H Nazmi S, S.H.,M.M.;
Ella Purnama Sari binti Umar Said;
146 — 96
146 — 96
tangan Terbanding, maka Terbanding tidak bolehmenghalanghalangi Pembanding untuk selalu datang menemui anaknyadan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Pembanding,begitu pula Pembanding selaku ibunya, tetap mempunyai hak untukberkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasihsayangnya, mengajak jalanjalan serta sesekali bermalam apabila dikehendaki,hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalamPasal 2 angka (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2478 B/PK/PJK/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 13-02-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 28/Pid.C/2020/PN Pti Tanggal 13 Februari 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUKALAS Bin KEMAT
59 — 10
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUKALAS Bin KEMAT
59 — 10
Register : 05-08-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 11/Pid.C/2021/PN Pti Tanggal 5 Agustus 2021 — SRI SULISTIOWATI binti SANAJI
78 — 4
78 — 4
SANAuJITempat lahir : PatiUmurftanggallahir : 31 Tahun/ 18 Agustus 1989Jenis kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Sidokerto RT 7 RW 1 Kecamatan Pati Kabupaten PatiAgama : IslamPekerjaan : Karyawan SwastaTerdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca : Dan seterusnya;Setelah mendengar: Dan seterusnya;Menimbang : Dan seterusnya;Mengingat akan Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.22Tahun 2002
Register : 05-12-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 34/Pid.C/2019/PN Pti Tanggal 5 Desember 2019 — Terdakwa:
SUPRIASIH Binti PARMO
107 — 11
107 — 11
limaribu rupiah); Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut membeli dariToko Pecinan San Celeng; Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mempunyai Ijin menjualminuman beralkohol;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa telah terobukti melakukan perbuatan menjual minuman beralkoholyangtermasuk golongan B tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatantersebut melanggar ketentuan Pasal 5 jo Pasal 9 Peraturan Daerah KabupatenPati Nomor 22 Tahun 2002
memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perobuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Him 3dari 4Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2019/PN Pti.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor 22 Tahun 2002
Register : 05-12-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 37/Pid.C/2019/PN Pti Tanggal 5 Desember 2019 — Terdakwa:
SUYANTO Bin KUSAYEN
84 — 14
84 — 14
Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras dan Undangundang Nomor8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa SUYANTO bin KUSAYEN, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan danmenjual minuman keras tanpa ijin;2.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2190 — 933
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Bahwa secara terperinci, kedudukan Pemohon dalam permohonanpengujian Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14Tahun 2002 adalah berikut ini.a.
Dengan demikian, Pengadilan Pajak keberadaannyadimungkinkan sepanjang diatur dengan UndangUndang, yangkemudian diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002.
Dengan demikian,jelas Pemohon Prinsipal memiliki hak konstitusional yang diatur dalamUUD 1945 dan UndangUndang delegasiannya, yaitu UU Nomor 48Tahun 2009 (Pengganti UU Nomor 14 Tahun 1970) dan UU Nomor 14Tahun 2002.Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatuUndangUndang khususnya terkait Pasal Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 yang keduanya berbunyisebagai berikut.Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002, Ketua, Wakil Ketua danHakim diangkat
Terkait dengan usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terhadapperubahan atas UU No 14/2002 tentang Pengadilan Pajak dalam hal inibelum pernah diusulkan.2.
Menyatakan Pasal 8 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;.