dimana antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjalinhubungan hukum berdasarkan prinsip syariah sebagaimana Pasal 1ayat (25) UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (selanjutnya UU No. 21 Tahun2008 tentang Perbankan Syariah) sebagai berikut: Pembiayaan adalahpenyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a.transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b.transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalambentuk ijarah muntahiya

utusan sela Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Bdgijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; berdasarkanpersetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit UsahaSyariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberifasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktutertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasi!

:"Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakandengan itu berupa:a. transaksi bagi hash dalam bentuk mudharabah danmusyarakah;b. transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa belldalam bentuk Ijarah muntahiya bittamlik;c. transaksijual bell dalam bentuk piutang murabahah, salam, danistishna;d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;Halaman 6 Putusan Nomor 93/Pdt.G /2020/PN.Mkse. transaksi sewamenyewa jasa dalam bentuk ijarah untuktransaksi multljasa.4.

Yang dimaksud denganAkad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariahdan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masingmasing pihaksesuai dengan Prinsip Syariah;Pasal 1 angka 25 UU No. 21/2008, menyatakan bahwa Yang dimaksud denganpembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan ituberupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;(b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentukjjarah muntahiya

dimana antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjalinhubungan hukum berdasarkan prinsip syariah sebagaimana Pasal 1ayat (25) UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (selanjutnya UU No. 21 Tahun2008 tentang Perbankan Syariah) sebagai berikut: Pembiayaan adalahpenyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a.transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b.transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalambentuk ijarah muntahiya

bermeterai cukup telah dibuat oleh pejabat yang berwenang untukitu, bukti tersebut sebagai bukti surat sah, sebagaimana ketentuan pasal 165HIR;Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 tersebut Turut Tergugat tidakmengajukan sanggahan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 25 UU No. 21 tahun 2008tentang Perbankan Syariah dijelaskan pengertian pembiayaan sebagai berikut:a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;b. transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalambentuk ijarah muntahiya

Selain itu, antara PENGGUGATHalaman 10 dari 48 Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT SMR.dan TERGUGAT telah terjalin hubungan hukum berdasarkan prinsipsyariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yangberbunyi sebagai berikut:Pembiayaanadalah penvediaandanaatautagihan yangdipersamakan dengan itu berupa:transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;b. transaksi Sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa bellidalam bentuk ijarah muntahiya

Transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalambentuk ijarah muntahiya bittamlik;c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, danistishna;Halaman 14 Putusan Sela PerkaraNomer 16 Pdt.G 2021 PN BlIbd. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang gardh;e.

Selain itu,PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjalin hubungan hukum berdasarkanprinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyisebagai berikut:Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakandengan itu berupa:a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;b. transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalambentuk ijarah muntahiya bittamlik;c. transaksi jual beli dalam bentuk

Bahwa Akad Pembiayaan AlMurabahah No.186 dan Akad PembiayaanMurabahah No 147 tersebut berdasarkan prinsip syariah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (25) Undangundang Nomor 21 Tahun 2008Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi sebagai berikut:Pembiayaanadalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakandengan itu berupa:a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;b. transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalambentuk ijarah muntahiya bittamlik;c. transaksijual

Bahwa antara PEMBANDING DAHULU TURUT TERGUGAT Idan CV MuliaJayatelah terjalin hubunganhukum berdasarkanprinsip syariahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25) UndangUndang Nomor 21Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi sebagai berikut:Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakandengan itu berupa:transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;a.b.transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalambentuk ijarah muntahiya bittamlik;transaksi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yangdipersamakan dengan itu, berupa:a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah danmusyarakah;b) transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa bellidalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, danistishna;;d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang gardh;e) transaksi sewamenyewa jasa dalam bentuk ijarah untuktransaksi multijasa; Bahwa dikarenakan hubungan hukumnya didasarkan atas

telahmelakukan seluruh kewajiban sebagaimana di syaratkan dalam Akad Murabahah,dan tidak ada kewajiban yang Tergugat I ingkari dalam pelaksanaan isi perjanjiantersebut.Bahwa dalam Pasal ayat 25 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariahdijelaskan pengertian pembiayaan sebagai berikut :Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan denganitu berupa:a transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;b transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentukijarah muntahiya

Dalam perkembangannya ada beberapabentuk dari sewa menyewa ini yang biasanya ada bentuk yang disebut denganyarah muntahiya bittamlik atau sewa menyewa yang diakhiri dengan purchaseoption di akhir masa penyewaan dan ada beberapa bentuk yang lain, tapi ahliingin. menambahkan khusus untuk pembiayaan bagi hasil, memangnomenklaturnya ada sedikit berbeda dengan jual beli, di mana dalam jual beliunsur yang berutang dan yang berpiutang sangat jelas, tetapi dalam bagi hasilada unsur kemitraan.

PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjalinhubungan hukum berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 ayat (25) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang PerbankanSyariah, yang berbunyi sebagai berikut:Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yangdipersamakan dengan itu berupa:a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;b. transaksi sewamenyevea dalam bentuk ijarah atau seve beli dalambentuk ijarah muntahiya bittamlik;c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang

disebut sebagai "AKAD RESTRUKTURISASI NOMOR 276).Selain itu, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjalin hubungan hukumberdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25)UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yangberbunyi sebagai berikut:Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yangdipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah danmusyarakah;b. transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa bellidalam bentuk ijarah muntahiya

hasil berdasarkan Akadmudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidakbertentangan dengan Prinsip Syariah;menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akadsalam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangandengan Prinsip Syariah;menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad gardh atau Akad lainyang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidakbergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewabeli dalam bentuk ijarah muntahiya

Nomor 21 tahun 2008 yang menyebutkan :Pasal 1 ayat (2)Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakatdalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalambentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidup rakyat.Pasal 1 ayat (25)Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakandengan itu berupa:a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;b. transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalambentuk ijarah muntahiya

Transaksi Sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa belidalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, danistishna;4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang gardh5.

Transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa bellidalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, danistishna;4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang gardh5.

Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota,calon anggota dan koperasi lain dana tau anggotanya dalam bentukpinjaman berdasarkan akad garddan pembiayaan dengan akadmurabahah, salam, istishna, mudharaba, musyarakah, ijarah,muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwaiah, atau akad lainyang tidak bertentangan dengan syariah;c.