Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi Gugatan Obscuur Libel;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor264/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 20 Maret 2019, kemudian pada tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta dengan Putusan Nomor 174/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal5 Agustus 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan

Putusan Nomor 18 K/TUN/2020Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor264/G/2018/PTUN.JKT, Tanggal 18 Maret 2019 untuk seluruhnya;Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa SuratKeputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalNomor 287 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pencabutan SuratPenunjukan Rumah/Surat Ijin Menghuni Nomor LPN/154/S. 1. M/III/86;3.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan denganseseorang bernama ISTRI PEMOHON pada tanggal 09 Nopember1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Grujugan (Kutipan Akta Nikah Nomor264/01/X1I/1999 tanggal 22 Oktober 1999);2.

nomor : 5305/DP/2009 tanggal12 Mei 2009 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso,disebut dengan bukti(P.6) 35 222 22 eee eMenimbang, bahwa berdasarkan~ alat bukti (P.1 sampaidengan P.6 ), bila dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, makaMajelis telah menentukan fakta fakta sebagai berikut ; Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan di Kantor UrusanAgama Kecamatan Grujugan tanggal 09 Nopember 1999 dan telahmemperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor264

Sulawesi Tengah, sejak tanggal 05 Desember2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 04Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017;Pengadilan Tinggi tersebut ;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 5/PID/2017/PT PAL tanggal 03 Januari 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 5/PID/2017/PT PALMembaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor264

AliasDEWI selaku pemilik yang sah; 1 (satu) buah kunci L ;Dirampas untuk dimusnahkan.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor264/Pid.B/2016/PN Lwk., tanggal 29 November 2016 yang amarnya berbunyisebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa FIRMAN Alias IMAN Alias DODI tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam

dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara inipada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke5 KUHPidana danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor264

;melawanTermohon, tempat tanggal lahir, umur 32 tahun, Agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,tempat tinggal di Kota Prabumulih, PropinsiSumatera Selatan, selanjunta disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telan mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraiantertanggal 6 Oktober 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraanPengadilan Agama Prabumulih dengan register Nomor264

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor264/Pdt.G/2020/PA.Pbm dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

: Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh instansi Badan PertanahanNasional , maka perjanjian jual beli ini dianggap tidak pernah dilangsungkan.Menurut ketentuan Pasal 1265 alinea 1 KUHPerdata, Suatu syarat batalyang apabila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segalasesuatu kembali pada keadaan semula, seolaholah tidak pernah ada suatuperikatan;Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta a quo Jo Pasal 1265 KUHPerdatamaka secara hukum jual beli tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor264

Menurut Bukti PGaquo yakniPutusan Nomor 01/Pdt.G/2006/PN.Jkt.TimPengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal19 September 2006, bahwagugatan Penggugat aquo terhadap Tergugat aquo adalah PerbuatanMelawan Hukum, karena Tergugat aquo tanpa hak telah menguasai7835Mdari tanah Sertifikat HGB Nomor264/Jatirawamangun atas namaYayasan Kesejahteraan Wanita yang didalilkan dan diakui sebagai hakPenggugat aquoselaku Ahli WarisM.Said Daud, berdasarkanatas hakyang berupa Akta Jual Beli Nomor 30/P.Gadung/1992 FransiscusJacobus

JacobusMawati, Jakarta, tertanggal 25 September 1992 tersebut ;Fakta tersebut di atas juga dikuatkan dengan Surat Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Surat Nomor:794/7.31.75/VIIV2013, tanggal 01 Agustus 2013 dengan Pokok SuratPermohonan pengecekan hak kepemilikan atas tanah eks Hak GunaBangunan Nomor 264/Jatirawamangun atas dasar Surat Pernyataan DrsMaman Saepurachman, Jabatan KSB Dalfas Birofaskon Ssarpras Polri yangmenyatakan bahwa tanah seluas 7835 M2 dari tanah sertifikat HGB Nomor264

. 7 dari 47 Hal Putusan No. 140/PDT/2017/PT.DKI(a) permintaan itu tidak disertai sertifikat tanah yang bersangkutan;(6) tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;(c) tidak disertai surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftarannya..Bahwa telah menjadi fakta dan /atau fakta hukum sebagaimanadikemukakan dalam Bukti P3 ,Bukti P4, Bukti P5, Bukti P6, Bukti P7Bukti P8 dan Bukti P9A, Bukti P9B serta Bukti P9C, Objek dalam Aktaa quo yakni' tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor264

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo dengan perihal GugatanPerbuatan Melawan Hukum tidak jelas apa yang menjadi obyekgugatannya, karena jika obyek gugatannya terkait dengan hak ataukepemilikan atas tanah dengan Sertifikat HGB Nomor264/Jatirawamangun dan Akta Jual Beli Nomor 30/Pulo Gadung, tanggal25 September 1992 tentunya terpisah dengan persoalan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 323K/Pdt/2010, tanggal 27Mei 2010 Jo.

Putusan Nomor 19 PK/Pid/2019Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor264/P1ID/2015/PT.SBY tanggal 30 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 25 Maret2015 Nomor 650/Pid.B/2014/PN.Bwi, yang dimintakan banding tersebut;3.

DAHLAN tersebut; Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan peninjauan kembali Nomor2//Pid.PK/2018/PN Byw juncto Nomor 650/Pid.B/2014/PN.Bwi juncto Nomor264/PID/2015/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriBanyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2018,Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap PutusanMahkamah Agung tersebut;Membaca pula suratsurat lain

Sorong, 27 November 1989, agamaIslam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Strata l,tempat kediaman di Distrik Sorong Timur, KotaSorong, Propinsi Papua Barat; sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 03 Oktober2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor264

MengabulkanMENETAPKANpermohonan pencabutan perkara Nomor264/Pdt.G/2019/PA.Srog dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000.

di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggalO06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor264/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 06 Januari 2020, dengan dalildalil sebagaiberikut:Halaman 1 dari 11. Penetapan No. 264/Pdt.G/2020/PA. Sor1.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor264/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlahHalaman 4 dari 11. Penetapan No. 264/Pdt.G/2020/PA.

juga dilampirkan berkas salinan Surat GugatanPerlawanan a quo, dan karenanya tanah dan Sertipikat tanah a quodiblokir , hal ini diakui kebenarannya oleh Tergugat berdasarkan SuratTergugat yakni Surat Nomor 794/7.31.75/VIII/2013 tanggal 01 Agustus2013 dengan Perihal Permohonan pengecekan hak kepemilikan atastanah eks HGB No. 264/Jatirawamangun tanah Sertipikat HGB No.264/Jatirawamangun atas nama Yayasan Kesejahteraan Wanita.Isi surat Tergugat a quo isinya sbb :1.Tanah Negara bekas hak Guna Bangunan Nomor264

Kepolisian NegaraRepublik Indonesia seluas 1225 M2 berasal tanah seluas 7835 m2yang dikuasai Kepolisian R.I. dari tanah Hak Guna Bangunan Nomor264/Jatirawamangun atas nama Yayasan Kesejahteraan Wanitaseluas 18930 m2 ;Bahwa Yayasan Kesejahteraan Wanita sebagai fakta adalahPemegang Hak atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 264/Jatirawamangun seluas 18930 m2, karenanya Penetapan a quoberdampak pada hubungan hukum antara Penggugat dan TanahHak Guna Bangunan Nomor 264/Jatirawamangun yang telah ada;B.

Individual .Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berakibat padaeksistensi Tanah Sertipikat HGB No. 264/Jatirawamangun atasnama Penggugat Yayasan Kesejahteraan Wanita dan pastimerugikan Penggugat karena Objek Sengketa yakni SertipikatPakai Nomor 1141/Cipinang atas nama Kepolisian R.I. seluas1225 m2 diterbitkan dari Tanah Sertipikat HGB Nomor264/Jatirawamangun atas nama Penggugat YayasanKesejahteraan Wanita yang luasnya 18930 m2, sehingga dengandemikian luas tanah sertipikat HGB Nomor 264/

Konkrit .Keputusan Tergugat adalah Keputusan TUN yang tidak bersifatumum karena sudah mengenai status hubungan hukumPenggugat dan Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor264/Jatirawamangun atas nama Penggugat karena objek sengketaSertifikat Hak Pakai No.1141/Cipinang atas nama PemerintahRepublik Indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesialuas 1.225 M2 berasal dari sebagian Tanah Sertipikat HGB NomorHalaman 14 dari 27 halaman.

Dengan demikian, Penggugat tidak lagi memilikihubungan hukum dengan tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo ;Jadi putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta telah salah menerapkan hukum karena memberlakukansurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah sehingga pendapatJudex Facti yang menyatakan Penggugat tidak lagi memiliki hubunganhukum dengan tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor264/Jatirawamangun

M.Si Bin AHMAD WANI untukmembayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah)Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum. tersebut,Pengadilan Negeri Prabumulih telan menjatuhkan putusan Nomor264/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 11 Januari 2021, yang amarnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa Andi Rozali, S.Sos M.Si Bin Anmad Wani, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Tanpa Hak danMelawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan Dalam Bentuk BukanTanaman;2.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5000 (lima ribu rupiah)Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadapputusan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor01/Akta Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 13 Januari 2021 dan telah diberitahukanHalaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/PID/2021/PT PLGkepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor264/Pid.Sus/2020/PN Pom tanggal 14 Januari 2021;Menimbang, bahwa atas permintaan

diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 21 Januari 2021 danmemori banding tersebut telah diserahkan pada Terdakwa tanggal22 Januari 2021;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan TinggiPalembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum danTerdakwa telah diberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara masingmasing sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor264

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor264/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 11 Januari 2021 yang dimohonkanbanding;3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

Nomor 2261 K/Padt/2012Jakarta dengan Putusan Nomor 660/PDT/2010/PT.DKI tanggal 14 November2011 dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;Dalam Provisi: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor264/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT. tanggal 27 April 2010;Dalam Pokok Perkara: Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor264/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT. tanggal 27 April 2010 yang dimohonkanbanding;MENGADILI SENDIRI Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Bahwa objek tanah gugatan Pemohon Kasasi dalam Perkara Nomor264/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT tersebut telah diadakan siding pemeriksaansetempat (SPS) untuk menunjukkan batasbatas letak objek tanah milikpemohon Kasasi semula Penggugat, Pembanding oleh Majelis Hakimyang dipimpin oleh Hakim Ketua Bapak Kamarudin SimanjuntakSH,MH, dihadiri Termohon Kasasi semula Tergugat dan saksisaksipenunjuk batas saudara Ny.

Satiri istri Sarna bin Kadna Aim, dandihadiri pula oleh Panitera Pengganti Perkara Nomor264/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT pemeriksaan sidang setempat dimohonkanoleh Pemohon Kasasi, semula Penggugat Pembanding yang telahdilaksanakan pda tanggal 17 Maret 2010, demikian pihak TermohonKasasi dahulu Tergugat Terbanding tidak dapat menunjuk tegasbatasbatas karena tidak ada gambar situasi/surat ukur yangmenerangkan atas letak dan batasbatas tanah yang diakui sebagaimiliknya.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang

melawanTERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mageta, 01 Juli 1983, agamaIslam, pekerjaan tou Rumah Tangga,pendidikan SLTA, tempat kediaman diKabupaten Langkat, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulistertanggal 02 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaStabat Kelas B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor264

1975Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 264/Padt.G/2021/PA.Stbpara pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiripersidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir, oleh karena itu penetapanperkara ini akan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 Februari 2021 Pemohonmenyatakan secara tertulis mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor264

belah pihak untuk menempuhproses mediasi melalui mediator yang ditunjuk dari kalangan hakim yaituFadilah, S.Ag, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Desember2018 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan.Bahwa kemudian pada persidangan selanjutnya pemohon tidakpernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun pemohon telahdiberitahukan di persidangan maupun telah dipanggil Secara resmi dan patutoleh Jurusita Pengadilan Agama Jeneponto sebagaimana relaas Nomor264

/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 17 Desember 2018 dan 14 Januari 2019,dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan.Bahwa demikian pula termohon pada persidangan selanjutnyatermohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, meskipuntelah diberitahukan di persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi danpatut untuk hadir kepersidangan sebagaimana relaas Nomor264/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 12 Desember 2018 dan 14 Januari 2019dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya

Bahwa dalam posita Gugatannya tertanggal 5 Juni 2014 Nomor264/Pdt.G/2014/PN/JKTPST. Penggugat hanya menguraikan kronologisSurat Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 14 Mei 2013 antaraPenggugat dan Tergugat sampai terjadinya wanprestasi oleh pihakTergugat atas Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut ;3.

DKIMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut PengadilanNegeri Jakarta Pusat telah menjatuhnkan putusan tanggal 7 April 2015 Nomor264/Padt.G/2014/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut :l. DALAM KONPENSI ; DALAM EKSEPSI ; Menerima eksepsi dari turut Tergugat ; Menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan kurang pihak; DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.3.321.000.

PaniteraPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat telahmenyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor264/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 April 2015, dan telah diberitahukankepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2016 dankepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 September2016;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmemberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepadaTerbanding semula Tergugat

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor264/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 April 2015, yang dimohonkanbanding;3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, oleh kami,JAMES BUTAR BUTAR, S.H.

Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1997 para Pemohon telahmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapanpejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan PatebonKabupaten Kendal, sebagaimana pada Akta Nikah Nomor264/12/X/97 tanggal 09 Oktober 1997;2. Bahwaselanjutnya pada Akta Nikah tersebut tertulis tahun lahir: 1976yang mana tahun lahir Pemohon tersebut terdapat kekeliruan danHalaman 1 dari 8 halamanPenetapan. Nomor 0027/Pat.P/2016/PA.

bermateraicukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenaiPemohon lahir pada 03 Pebruari 1978, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktiP.1 P.2, P.3, dan P.4 tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukanfaktafakta sebagai berikut: Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 09 Oktober 1997sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor264

Pada Tanggal 23 September 2005 Penggugat denganTergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kedirisesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor264/21/1X/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri;2.

SAIFUDIN. namun gagal, selanjutnya dibacakan suratGugatan Penggugat tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwaatas Gugatan Penggugattersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang padapokoknya mengakui dan membenarkan dalil gugatanPenggugat serta menyatakan tidak keberatan denganperceraian tersebut;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilGugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti suratberupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor264/21/1X/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor

Kepulauan Riau ;, sebagai Penggugat;MelawanTergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat kediaman di KabupatenKarimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca semua Surat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengansurat gugatannya bertanggal 08 Juni 2021, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Register Nomor264

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor264/Pdt.G/2021/PA.TBK dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung BalaiKarimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam registerperkara;Hal. dari Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2021/PA.TBK3.

2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Primer:1.2:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa tanah hak milik yang terletak di Jalan Beringin Entropsesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 919 Tahun 1997 atas nama PT BankRakyat Indonesia (Persero), Tok. dan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor264

Nomor 257 PK/Pdt/2018Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa tanah hak milik yang terletak di Jalan Beringin Entropsesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 919 Tahun 1997 atas nama PT BankRakyat Indonesia (Persero), Tok. dan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor264/1997 tertanggal 2 Mei 1997, seluas 3.480 m?

Nomor 257 PK/Pdt/2018Indonesia (Persero), Tbk. dan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor264/1997 tertanggal 2 Mei 1997;6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) atausiapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan danmenyerahkan tanah yang terletak di Jalan Beringin/SMA 4 (sampingPesantren DDI Entrop) Distrik Jayapura Selatan, seluas 2.449 m? sesuaiSurat Ukur Nomor 127/Entrop/2011, tertanggal 18 Oktober 2011, atautanah seluas 1.750 m?

XXXxXXxXKota Tangerang Selatan ProvinsiBanten,,Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;lawan#TERGUGAT,;, KTP NIK/No: 3674070809860XXX, Umur 35 tahun, AgamaIslam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxXxxXXxxX XXXXxXxX, bertempattinggal di: KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal hari yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor264

berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang PengadilanAgama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Penggugat berdomisili didalamyurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengancara yang telah ditentukan oleh Undangundang, maka Majelis berpendapatPengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut:Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor264

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor264/Pdt.G/2022/PA.Tgrs dari Penggugat; 2. Memerintahkan panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 3.Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Tigaraksa pada hari Senin Masehi bertepatan dengan tanggal 20Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja nomor264/PDT.G/2015/PN.SGR yang dimohonkan banding olehPembanding/Penggugat dalam perkara ini adalah telah tepat dan benardalam pertimbangan hukumnya, sehingga dengan demikian putusanPengadilan Negeri Singaraja nomor : 264/PDT.G/2015/PN.SGR sudahsepatutnya untuk dikuatkan ditingkat banding pada Pengadilan TinggiDenpasar ;3.

Bahwa apa yang menjadi keberatankeberatan Pembanding/Penggugatdalam memori bandingnya tersebut adalah tidak beralasan hukum yangtepat, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor264/Pdt.G/2015/PN.Sgr adalah putusan yang berdasarkan atas faktafakta persidangan yang ada, sehingga keberatankeberatanPembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tersebut sudahsepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan seluruhnya ;4.

Bahwa oleh karena dalam persidangan Pengadilan Negeri SingarajaPenggugat/ Pembanding tidak bisa membuktikan dalildalil gugatannya,sehingga gugatan dan keberatankeberatan Pembanding/Penggugatdalam memori bandingnya tersebut dalam perkara ini, sudah sepatutnyauntuk ditolak seluruhnya ;Adapun amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor264/Pdt.G/2015/PN.SGR yang dimohonkan bandingPembanding/Penggugat adalah sebagai berikut :Put No 57/PDT/2016/PT.DPS. hal26Dalam eksepsi.Menolak eksepsi Turut Tergugat

Ketua Pengadilan TinggiDenpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkanputusan yang amarnya sebagai berikut :Menguatkan putusan pengadilan Negeri Singaraja Nomor264/Pdt.G/2015/PN.Sgr ;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi.Menguatkan putusan pengadilan Negeri Singaraja Nomor264/Pdt.G/2015/PN.Sgr ;Dalam Pokok Perkara.Menguatkan putusan pengadilan Negeri Singaraja Nomor264/Pdt.G/2015/PN.Sgr ;Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini seluruhnya