Bahwa Tuha Peut Gampong Batoh kemudian telah mengirimkan surat No.07/TPGBTH/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 kepada Ketua DPRK BandaAceh tentang Penetapan Tapal Batas Gampong Batoh dengan GampongAtuek Jawo Berdasarkan Perda No.8 Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000M/23 Jumadil Awal 1421 H yang intinya agar Tergugat mencabut KeputusanWali Kota Banda Aceh Nomor: 40 Tahun 2015, Tanggal 17 Februari 2015Tentang Penetapan Batas Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata KotaBanda Aceh dengan Gampong Ateuk Jawo Kec

BPRS Kota Juang;

Bireuen Tahun 2021, Senin 30 November 2021;

PT BPRS Kota Juang Masa Kerja Tahun 2020-2024;

Rekening 660 02.20.000147-6 periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2019;

Mohathir, S.Sos;Bahwa pada saat pelaksanaan rapat pansus DPRK Bener Meriah bertempat di AulaDPRK Bener Meriah yang dihadiri seluruh SKPK Bener Meriah dan dalam rapattersebut masingmasing menyampaikan realisasi tindak lanjut hasil temuan BPKRI Perwakilan Aceh, pada saat itu saksi menyampaikan realisasi tindak lanjut hasiltemuan BPK RI Perwakilan Aceh dalam forum rapat tersebut sesuai dengan buktisetoran yang di sampaikan terdakwa kepada saksi.

Propinsi Aceh, yang menjadi batasantara Propinsi Sumatera Utara dan Aceh adalah alur berupa aliran air, saksimengambil titik koordinat di tengahtengah aliran sungai tersebut, jarak antaralokasi tanah sengketa dengan sungat tersebut diatas peta sekitar 400 (empatratus) meter sampai 500 (lima ratus) meter ditarik garis lurus, yang menetukantitik Koordinat tersebut adalah BPN Aceh Tamiang;Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN StbMenimbang, bahwa saksi Miswanto (Anggota DPRK

dan pemudapemuda kampung;Bahwa saksi tidak ingin sampai ada penutupan ;Bahwa ketika konflik PT.Kallista Alam tetap beroperasi sedangkanyang lain tutup ;Bahwa saksi tidak pernah mengalami banjir sehubungan denganpembukaan lahan di PT.Kallista Alam ;19.Saksi H.SAID JUNAIDI Dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagaiDBTIKUL t=~ nnn nnn nr nen nnmnnmnnnannnnnannnenanansBahwa saksi belum pernah diperiksa di tingkat kepolisian ataukementerian lingkungan hidup ;Bahwa saksi anggota dewan (DPRK

BPRS Kota Juang;

Bireuen Tahun 2021, Senin 30 November 2021;

PT BPRS Kota Juang Masa Kerja Tahun 2020-2024;

Rekening 660 02.20.000147-6 periode 01 Juni 2019 s.d 30 Juni 2019;

No. 225 K/Pid.Sus/2010mengusulkan dana dalam APBD Perubahan Kota Langsa tahun 2005 untukmengelola Terminal Terpadu Kota Langsa yang baru diserahkanpengelolaannya dari Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur kepadaPemerintahan Kota Langsa tersebut ;Berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor : 13 Tahun 2005 tanggal 28Desember 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKota Langsa Tahun Anggaran 2005 yang disahkan pada tanggal 28 Desember2005 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa, telah

Si);

;

;

Pengeluaran Sekretariat DPRK Aceh Singkil untuk Pembayaran Langsung (LS) Tunjangan Transportasi Anggota DPRK Kab, Aceh Singkil untuk Bulan Maret TA 2019, yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Sdr.

Bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan seluas + 131.509 Ha sebagaimanadimaksud pada huruf i angka 1 terdiri dari :1 Seluas + 124.775 Ha merupakan perubahan peruntukan yang tidakberdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sehinggatidak memerlukan persetujuan DPR RI2 Seluas + 6.734 Ha merupakan perubahan peruntukan yang berdampakpenting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sehinggamemerlukan persetujuan DPRk Berdasarkan hal tersebut diatas :1 Terhadap perubahan peruntukan

Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas + 1.834j Bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan seluas + 131.509 Ha sebagaimanadimaksud pada huruf i angka 1 terdiri dari :1 Seluas + 124.775 Ha merupakan perubahan peruntukan yang tidakberdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sehinggatidak memerlukan persetujuan DPR RI;2 Seluas + 6.734 Ha merupakan perubahan peruntukan yang berdampakpenting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sehinggamemerlukan persetujuan DPRk

I/2012 tanggal 10 April 2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan Alokasiprogram Nasional Pemberdayan MasyarakatMandiri (PNPM Mandiri) T.A 2012 nomor :B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31Oktober 2011.1 (satu) exs Petunjuk Teknis pancairan danPenggunaan Dana Urusan bersama PNPMMandiri Perdesaan Dari kementrian DalamNegeri Nomor : 414.2/1247/PMD, Tanggal 22Februari 2012.1 (satu) lembar Persetujuan alokasi DanaMendahului Pengesahan APBK P dari Dewanperwakilan Rakyat Kabupaten Bener MeriahNomor : 180 /66A/DPRK

Aceh Barat, mantan Ketua Partai PAN AcehBarat, mantan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh Barat dan terakhirKetua DPRK Aceh Barat telah tercemar nama baiknya yang sangatHalaman 11 dari 72. Putusan Nomor 103/PDT/2019/PT BNA.memalukan dan alangkah gusarnya almarhum abang kami Drs. H. M.SYAREF HARUN di dalam kuburnauzubillahiminzhaliq semoga ParaPenggugatpenggugat di limpah rahmat oleh Allah Swt atas tuduhan tersebutkarena almarhum Drs. H. M.

Namun yangbersangkutan tetap menjadi sasaran kecemburuan Penggugat.Wanita lainnya yang menjadi sasaran adalah saudari YE, salahseorang PNS pada Sekretariat DPRK Banda Aceh. Penggugatpada suatu hari telah mendatangi rumah yang bersangkutandengan maksud melabrak yang bersangkutan karena disangkatelah berselingkuh dengan Tergugat atas informasi dari temantemannya. Pada hal hubungan antara Tergugat dengan yangbersangkutan hanya sebatas teman kerja di kantor.

Hal ini dapat dilinat di dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1)Undangundang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Acehyang menegaskan bahwa DPRA dan DPRK mempunyai fungsilegislasi, anggaran, dan pengawasan.

Sekretaris DPRK Aceh Tamiang (Ir.

Bahwa biaya pekerjaan pembangunan fasilitas pemerintahantersebut dibebankan pada APBK, APBA dan APBN tahun anggaran2009 sampai dengan 2011 sebesar Rp 143.349.612.300, (seratusempat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enamratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) yang meliputi pekerjaansebagai berikut :a.Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten(DPRK) Rp.32.207.297.000,KantorBupati Rp.42.562.511.000,. Pusat Pelayanan Terpadu Rp.3.611.472.000,.

dan SPM Thn Anggaran 2009 Kec.JangkaKec.Siblah Krueng Kec.Kuala Kec.Kota Juang Kec.PeusanganSelatan.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Dinas Kesehatan.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 InspektoratKependudukan Sipil Kec.Makmur.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Dinas Perkebunan.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Pengairan /Pertambangan KPPTSP.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Perhubungan Kec.Kuta Blang.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Sekretariat DPRK

Dan awalnya saksi tidakmengetahui sumber uang yang saksi pinjam tersebut dari mana, namunsetelah sekira bulan April 2010 atau pada saat adanya pemeriksaanPansus DPRK Bireuen, sdr. MUSLEM SYAMMAUN, S.Sos ada beberapakali bertemu dengan SAKSI . Pada saat itu sdr, MUSLEM SYAMMAUN,S.Sos mengatakan bahwa dirinya pada saat itu sedang dilakukanpemeriksaan oleh PANSUS DPRK BIREUEN kaitannya dengan uangpajak (PPh dan PPn). Selanjutnya sdr.

MUNIZAR THALEB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi mengenal terdakwa, dan saksi kenal dengan terdakwapada saat saksi pindah ke Kabupaten Bireun; Bahwa benar saksi adalah mantan anggota DPRK Kab. Bireun tahun2004 s/d 2009 dari Fraksi Golkar (dari partai PPNUI) ; Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada tahuun 2009 dimanapada saat itu terdakwa hadir di gedung DPRK Kab.

KutaBlang.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Sekretariat DPRK danDPRK.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 BKPP dan BPPKPSatu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Dinas P dan K.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Dinas P dan K.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Dinas P dan K.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Dinas P dan K.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Dinas P dan K.Satu bundel SP2D dan SPM Thn Anggaran 2009 Dinas P dan K.Satu bundel SP2D dan SPM

Saksi 2, Tempat/Tanggal lahir 12 Juli 1978, agama Islam, pekerjaanAnggota DPRK Aceh Singkil, pendidikan SMA, tempat tinggal.Atas AcehSingkil, saksi bersedia untuk dimintai keterangannya dan tidak maumengundurkan diri menjadi saksi serta dibawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut:Hal. 34 dari 102 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/MS.

Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1)yang menegaskan bahwa DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi,anggaran, dan pengawasan.

ASWAD,SE (pemegang kas) untuk memegang uangtersebut, seharusnya oleh Terdakwa selaku kepala kantor perhubunganKota Langsa yang merupakan atasan langsung dari pemegang kasmemerintahkan supaya sisa uang tersebut untuk dikembalikan ke KasDaerah mengingat pelaksanaan operasi gabungan baru dilaksanakanselama 6 (enam) hari, yang seharusnya 22 (dua puluh dua) hari karenaadanya demonstrasi dari Para Pengusaha loketloket ke Kantor DPRK(Dewan Perwakilan Rakyat Kota) Langsa sehingga Muspida KotaLangsa memerintahkan

Disdik Provinsi membahas tentang pagukegiatan secara umum dan target;Finalisasi usulan kami berkoordinasi lagi dengan Disdik Provinsi untukpendetilan perincian itemitem kegiatan;Usulan tersebut setelah adanya persetujuan Bappeda Provinsidikirimkan kembali ke Bappeda Kabupaten dan Bappeda Kabupatenmendistribusikan ke Disdikpora dalam PPAS;PPAS oleh Disdikpora menyusun RKAS untuk dibahas di Bappeda danDPRK untuk menjadi RKA;RKA diverifikasi oleh TAPK untuk menjadi DPA;DPA yang telah disahkan oleh DPRK

Pd sebaiknya pengadaan meubelair tahun depanHalaman 99 dari 182 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Bna(tahun 2016) agar direncanakan dibuat dengan cara ditempah langsungsecara manual, sehingga pengadaan meubelair tersebut setelah melaluirapat musrenbang dan pembahasan di DPRK maka pengadaanmeubelair tersebut masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016.Bahwa saksi menjelaskan tidak mengerti proses pembuatan spesifikasiteknis dan Saksi