• diberitanda P7 ;Foto copy Peta Over lapping Area Claim KT Benua Etam Bengalon denganLand Release Ratau Pulung dan Bengalon, setelah diperiksa ternyata darifoto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P8JHal. 21 dari 40 Putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Set.09.10Asli Peta wilayah Administrasi Kabupaten Kuati Tumur Tahun 2011berdasarkan polygon 18 Kecamatan sesuai Perda No.12 Tahun 2005, sertatelah diberi matrai cukup, diberi tanda P9 ;Asli perbandingan tanpa perhitungan skala

  peta, diberi tanda P9a ;Asli perbandinagn dengan memperhitungkan skala masingmasing peta,diberitanda P9b;Asli penempatan peta pada system koordinat masingmasing peta, diberitanda P9c;Asli pembesaran 10x peta Administrasi/peta plotting lokasi, diberi tanda Pod;Asli perta pembesaran 30 x, diberi tanda P9e ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kuati Tumur Nomor 12 Tahun 2005tertanggal 31 Oktober 2005, setelah diperiksa ternyata dari foto copy kefoto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberitanda

  Saksi Ahli BUDI HANDOKO, menerangkan sebagai berikut :@ Bahwa untuk menjelaskan peta P9 tersebut harus ditentukan dulu nilaipeta yang ada yaitu pertamatama harus menentukan dulu titikkoordinatnya ;@ Bahwa untuk menentukan titik koordinat tersebut ahli menggunakan alatberupa GPS dan Pensil dan penggaris ;@ Bahwa Peta P9 tersebut yaitu peta Kabupaten Kutai Timur yang terdiridari 18 (delapan belas) Kecamatan ;@ Bahwa Peta P9a yaitu perbandingan tanpa perhitungan skala peta dandibawahnya peta plotting

  lokasi Penggugat;Hal. 24 dari 40 Putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Set.Bahwa Peta P9b tersebut yaitu perbadingan dengan memperhitungkanskala masingmasing peta dengan 1 bading 1.500.000 dan dibawahnyapeta plotting lokasi Penggugat skala 1 bading 50.000 ;Bahwa Peta P9c yaitu penempatan peta pada sitem koordinat masingmasing peta dan peta plotting lokasi sudah bisa terlihat ;Bahwa Peta P9d tersebut yaitu 4 perbesaran dan dibawahnyaperbesaran peta 10 x sehingga terlihat batas Kecamatan Bengalun danbatas

  Kecamatan Ratau Pulung ;Bahwa Peta P9e tersebut yaitu perbesaran 10 x dengan skala 1 bading150.000 dan terlihat dengan jelas batas Kecamatan Bengalun denganKecamatan Ratau Pulung, sedangkan dibawah peta perbesaran 30 xsehingga terlihat lebih jelas lagi batas Kecamatan Bengalun denganKecamatan Ratau Pulung dan juga terlihat jelas letak obyek tanahsengketa ;Bahwa Alat yang ahli pakai untuk menentukan koordinat batas wilayahKecamatan tersebut yaitu GPS, Pinsil, Penggaris dan Kalkolator ;Bahwa ahli menentukan

• Sering melanggar larangan Pemohon terutama dalam hal hutang piutangbaik dalam skala kecil maupun besar. Sejak tahun 2009, Termohonsudah terlibat hutang yang menurut Pemohon sudah cukup besar,sehingga menimbulkan percekcokan besar yang mengakibatkanPemohon dan Termohon pisah rumah selama + 1 bulan.

• kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala

• ., tentangPendirian Perseroan Komanditer CV SKALA TEKNIK atasnama Pemohon dan Termohon tertanggal 12 Oktober 2006,No: 09 (P6);Turunan Akta Notaris HERI SUHERMAN, SH., tentangPerubahan CV SKALA TEKNIK, tertanggal 28 = April2011, Nomor: 35.

• Bahwa Hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akhirakhir ini mulai terjadi dinamika, penggugat dengan tergugat sering terjadiperbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tersebut hanya berakhirdengan perselisihnan skala kecil dan kembali seperti sediakala;.

  Bahwa Tergugat dengan Penggugat mulai sering terjadi perselisihandalam skala besar akibat alasan yang kurang begitu jelas, halhal kecilseringkali memicu terjadi percekcokan diantara kKeduanya, sehingga antarapenggugat dengan tergugat sudah mulai putus hubungan komunikasi;.

• Bahwa selama kurun waktu dari Tahun 2004 sampai dengan 2017,Penggugat tidak Pernah mendapatkan slip dan atau suratpemberitahuan tentang rincian kenaikan gaji karyawan secara berkalayang menjadi kewajiban Tergugat untuk diberikan setiap tahunnyakepada Karyawan, hal ini menurut Penggugat ada unsur kesengajaandari Tergugat, walaupun sering dimintakan oleh Penggugat mengenailaporan penilaian kompetensi dan skala kenaikan upah berkalapertahun nya tapi sampai dengan saat ini permintaan itu belum jugadilakukan

  estimasikerugian Penggugat dari gaji yang seharusnya diterima selama 13( tiga belas ) tahun adalah = gaji terakhir Penggugat adalah sebesarRp. 9.046.000 + ( dikurangi 3 % menjadi besaran gaji tahun 2016kemudian dikurangi 3 % Hasilnya menjadi besaran gaji tahun 2015dikurangi 3 % menjadi nilai besaran gaji tahun 2014 dan seterusnyadikurang 3 % setiap tahunnya sampai dengan perhitungan besarangaji tahun 2004 ), kemudian setelah diketahui besaran gaji yangditerima pada tahun 2004 maka sesuai dengan kenaikan skala

  upahdan berdasarkan catatan penilaian kompetensi kerja karyawan makadari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017 Penggugat merasa bahwasepatutnya Penggugat menerima besaran kenaikan gaji skala upahpertahun minimal sebesar 10 % dari gaji tahun sebelumnya, jadi biladihitung dari gaji tahun 2004 maka kita tambahkan nilai besarannyaHalaman 7 dari 39 Putusan Nomor 79/Padt.SusPHI/2018/PN.Bdgditambah 10 % dari gaji yang diterima dari tahun 2004 ditambah teruspertahunnya 10 % sampai dengan tahun 2017 dengan

  asumsikenaikan gaji berkala pertahunnya sekitar 10 % pertahun.Pasal 92 Undangundang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.Ayat (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan,dan Kompetensi .Ayat (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkaladengan memperhatikan kemampuan perusahaan danproduktivitas .Ayat (3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri .Evaluasi dan

• Bukti Surat1.Fotokopi Peta Gambar Ukur Objek sengketa I, dengan skala 1300/Luas = 456 M2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta tidakdicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);Fotokopi Peta Gambar Ukur Objek sengketa Il, dengan skala 1350/Luas = 1.3822 M2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sertatidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P2);Fotokopi Peta Gambar Ukur Objek sengketa Ill, dengan skala 11000/Luas = 5.459 M2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sertatidak dicocokkan dengan aslinya

• perubahanterhadap keutunan kawasan suaka alam dan setiap orang dilarangmelakukan penebangan pohon dalam hutan secara tidak sah dan tanpa izindari pejabat yang berwenang" di Kelurahan n Kecamatan KerumutanKabupaten Pelalawan ;Bahwa Tempat Kejadian Perkara telah dengan tidik koordinatnya yang telahdiplotkan oleh pihak Dinas KLHK Propinsi Riau. pada titik koordinat: N : 0002' 46,2" dan E 102 27" 06,5" dan N : 00 02' 46,9" dan E 102 27' 05,9".Kemudian diperlihatkan Sket Gambar kejadian Perkara tanpa skala

  buah locak, 1 (satu) bilah parang, dan 2 (dua) batangkayu olahan adalah benar barang bukti yang telah diamankan oleh pihak yangberwajib pada saat Terdakwa melakukan penebangan dan pengelohan kayu didalam kawasan hutan ; Bahwa benar Tempat Kejadian Perkara telah dengan tidik koordinatnya yangtelah diplotkan oleh pihak Dinas KLHK Propinsi Riau. pada titik koordinat: N : 0002' 46,2" dan E 102 27" 06,5" dan N : 00 02' 46,9" dan E 102 27' 05,9".Kemudian diperlinatkan Sket Gambar kejadian Perkara tanpa skala

  buah locak, 1 (satu) bilah parang, dan 2 (dua) batangkayu Olahan adalah benar barang bukti yang telah diamankan oleh pihak yangberwajib pada saat Terdakwa melakukan penebangan dan pengelohan kayu didalam kawasan hutan ;Bahwa benar Tempat Kejadian Perkara telah dengan tidik koordinatnya yangtelah diplotkan oleh pihak Dinas KLHK Propinsi Riau. pada titik koordinat: N : 0002' 46,2" dan E 102 27" 06,5" dan N : 00 02' 46,9" dan E 102 27' 05,9".Kemudian diperlinatkan Sket Gambar kejadian Perkara tanpa skala

• tetapi sudah tidak diberikankarena alokasinya sudah habis;Bahwa petani memiliki batasan pembelian pupuk bersubsidi sesuai denganjenis pupuk dan dihitung berdasarkan luas lahan dimana contohnya untukpembelian pupuk subsidi jenis Urea, petani mendapat sekitar 4 (empat)karung atau 200 kg (duaratus kilogram) per hektar;Bahwa seorang petani dalam kelompok tani maksimal memiliki lanhan seluas2 (dua) hektar;Bahwa kelangkaan pupuk tahun 2020 tidak hanya terjadi di Bantaeng, namunkelangkaan terjadi dalam skala

  syaratsyarat umum untuk melakukanHalaman 10 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Banperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB (surat perjanjian jual beli antaradistributor dan pengecer);Bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi dalam skala

  telematika, melakukan pengawasan di pasaran terhadapproduk SNI wajib, baik produk dalam negeri maupun produk Import,Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Banmelakukan pengawasan di pasaran terhadap produk yang berkaitan denganK3L, dan melakukan pengawasan di pasaran terhadap Produk SNI wajibbahan bangunan;Bahwa barang yang diawasi oleh Saksi adalah produk elektronik, dan produkSNI wajib termasuk pupuk bersubsidi;Bahwa keberadaan pupuk pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2020menjadi skala

  maupun nonsubsidi;Bahwa perbedaan pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi hanya darisisi harga dan labelnya;Bahwa Pupuk bersubsidi ada 5 Jenisnya antara lain Urea, ZA, SP36, NPKPhonska dan Pupuk Petroganik;Bahwa Syarat menjadi pengecer adalah adanya surat izin usahaperdagangan, memiliki tempat usaha dan Tanda Daftar Perusahaan;Bahwa yang boleh menjual pengecer yang terdaftar tidak boleh orang lainyang menjual;Bahwa barang kebutuhan pokok yaitu barang yang menyangkut hajat hiduporang banyak dengan skala

• statuspenguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatantanah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;5. fotocopy surat keterangan rencana kota (SKRK) atau fotocopy IMByang dimiliki sebelumnya atau siteplan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;6. rencana teknis bangunan meliputi : a. gambar rancang bangun (bestek) yang ditandatangani olehpenanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/ pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set, yang terdiri dari :1) gambar situasi (Skala

  1 : 1000 / 1 : 500); 2) gambar...........262) gambar lay out/denah, tampak, potongan (skala 1 : 100 /1: 200);3) gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala 1 : 100/ 1 : 200) ;b. gambar konstruksi (Skala 1 : 100) dan detail (Skala 1: 50/1: 20/1:10) ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik, perencana,pengawas / pelaksana), sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat);c. perhitungan konstruksi sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat);.

  Pucang Adi No.122 Surabaya dengan Skala 1 : 100 dan 1 : 500 ( Lampiran IMBNomor: 188/402992/402.4.6/2002) tanggal 28 Juni 2002 (fotocopysesuai dengan aslinya) ; Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (IPT)188/.45/1351B/436.6.18/2014 atas nama Drh.

• Nomor 511 K/Pdt.SusPHI/2015tidak diperbolehkan untuk mengurangi gaji pokok dalam melakukandemosi sesuai pertimbangannya tersebut;Bahwa gaji pokok dan penghasilan (take home pay) yang diperolehpekerja sangat tergantung dan terpengaruh serta melekat pada posisi danjabatan pekerja sesuai struktur dan skala upah yang ditetapkan dandiberlakukan oleh Pemohon Kasasi, dan mengenai hat tersebut sudahdiketahui oleh Termohon Kasasi dan diatur dalam Peraturan Perusahanyang berlaku, serta tidak dipersalahkan

  oleh Mediator dalam Anjurannya;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidakmemperhatikan ketentuan Kepmen tanggal 8 April 2004, Nomor Kep. 49/MEN/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, yang dalam halini Pemohon Kasasi yang menyusun struktur dan skala upah dalampenetapan upah pekerja/ buruh di perusahaan, sehingga demosi yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi secaraotomatis mengikuti struktur dan skala upah yang berlaku untuk jabatanyang diberikan kepada

• tetapi sudah tidak diberikankarena alokasinya sudah habis;Bahwa petani memiliki batasan pembelian pupuk bersubsidi sesuai denganjenis pupuk dan dihitung berdasarkan luas lahan dimana contohnya untukpembelian pupuk subsidi jenis Urea, petani mendapat sekitar 4 (empat)karung atau 200 kg (duaratus kilogram) per hektar;Bahwa seorang petani dalam kelompok tani maksimal memiliki lanhan seluas2 (dua) hektar;Bahwa kelangkaan pupuk tahun 2020 tidak hanya terjadi di Bantaeng, namunkelangkaan terjadi dalam skala

  syaratsyarat umum untuk melakukanperdagangan (SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan), memiliki atau menguasaisarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaranpenyaluran pupuk di wilayah tanggung jawabnya, memiliki permodalan yangcukup, mempunyai surat penunjukan dari distributor, mempunyai gudangpenyimpanan serta mempunyai SPJB (surat perjanjian jual beli antaradistributor dan pengecer);Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN BanBahwa kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi dalam skala

  melakukan pengawasan di pasaran terhadap produkelektronik dan telematika, melakukan pengawasan di pasaran terhadap rodukSNI wajib, baik produk dalam negeri maupun produk Import, melakukanpengawasan di pasaran terhadap produk yang berkaitan dengan K3L, danmelakukan pengawasan di pasaran terhadap Produk SNI wajib bahanbangunan;Bahwa barang yang diawasi oleh Saksi adalah produk elektronik, dan produkSNI wajib termasuk pupuk bersubsidi;Bahwa keberadaan pupuk pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2020menjadi skala

  pupuk non subsidi hanya darisisi harga dan labelnya;Bahwa Pupuk bersubsidi ada 5 Jenisnya antara lain Urea, ZA, SP36, NPKPhonska dan Pupuk Petroganik;Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Ban Bahwa Syarat menjadi pengecer adalah adanya surat izin usahaperdagangan, memiliki tempat usaha dan Tanda Daftar Perusahaan; Bahwa yang boleh menjual pengecer yang terdaftar tidak boleh orang lainyang menjual; Bahwa barang kebutuhan pokok yaitu barang yang menyangkut hajat hiduporang banyak dengan skala

• Artinya Tergugat danTergugat Il tidak menetapkan/menyusun Sitruktur dan Skala Upah bagiPenggugat sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan : Pengusahamenyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Hal ini adalahpelanggaran yang merugikan hakhak Penggugat ;6.

  Artinya Tergugat danTergugat II tidak menetapkan/menyusun Struktur dan Skala Upah bagiPenggugat sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan: Pengusahamenyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Hal ini adalahpelanggaran yang merugikan hakhak Penggugat;6.

• SuratPerjanjian Kerja Nomor : 95/BAN/I/2015, tanggal 13 Maret 2015 hinggamenyebabkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)yang berasal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang diterima DesaTulikup pada tahun 2014 yang sumber dananya berasal dari APBDKabupaten Gianyar tahun anggaran 2014, serta menerima aspal sebanyak30 drum dari bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bali yang sumberdananya berasal dari APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2013 sebagaibentuk biaya perbaikan sarana publik dalam skala

  Bagi belanja pemberdayaanmasyarakat digunakan untuk:a.b.9 2 9g.h.Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;Perbaikan lingkungan dan pemukiman;Teknologi tepat guna;Perbaikan kesehatan dan pendidikan;Pengembangan sosial budaya;dan sebagainya yang dianggap penting;2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimanatelah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 dan Peraturan

  Bagi belanjapemberdayaan masyarakat digunakan untuk:Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;Perbaikan lingkungan dan pemukiman;Teknologi tepat guna ;7929 5 Perbaikan kesehatan dan pendidikan;g.

• MARSIDIQ YASIN;

• 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah;
• 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

MARSIDIQ YASIN; 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah; 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;(Terlampir dalam berkas perkara);4.

MARSIDIQ YASIN;10 (sepuluh) lembar Foto copy surat dari para petani pemilik tanah;3 (tiga) lembar Foto copy peta tanah tanpa skala;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar awalnya Saksi Benny selaku pemilik dari PT.

MARSIDIQ YASIN; 10 (Sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah; 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;Merupakan dokumen yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan denganberkas perkara maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

MARSIDIQ YASIN; 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah; 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;Terlampir dalam berkas perkara;6. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, olehRudy Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M.

• Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas,tekanan darah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter airHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Skyraksa, denyut nadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan :dua puluh dua kali per menit.B. Pemeriksaan fisik : Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang,ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nolkoma lima sentimeter.

  Melani, denganpemberitaan :Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas,tekanan darah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter airraksa, denyut nadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan :dua puluh dua kali per menit.Pemeriksaan fisik :Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang,ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nolkoma lima sentimeter.

  Melani,dengan pemberitaan :Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas, tekanandarah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyutnadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan : dua puluh dua kali permenit.Pemeriksaan fisik :Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang, ukuranpanjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma limasentimeter.

• , sejatinya pihak yang berwenang yang dalam perkara in casuKementerian Lingkungan Hidup terlebih dahulu mensosialisasikan produkundangundang tersebut ke seluruh lapisan masyarakat.Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, bahwa olibekas atau pelumas bekas yang termasuk dalam kategori limbah B3 apabiladibuang langsung ke media lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadaplingkungan dan kesehatan manusia serta mahluk hidup lainnya.Menimbang, bahwa setiap kegiatan usaha industri baik skala

  menghasilkanlimbah B3, mengumpulkan, menyimpan , mengangkut, memanfaatkan, mengolahdan menimbun limbah B3.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli IDHAM KHALIK, M.Kesyang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kota Tebing Tinggi yangpada pokoknya menerangkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup belum pernahmelakukan sosialisasi tentang limbah B3 dan dampaknya serta tata cara pengelolaanlimbah B3 kepada masyarakat khususnya pelaku dunia usaha yang berkecimpung dibidang kegiatan industri skala

  menengah dan kecil seperti kegiatan usaha bengkelbengkel sepeda motor atau bengkel lainnya yang menghasilkan limbah B3 atau bukan B3sesuai dengan persyaratan lingkungan karena selama ini upaya tersebut hanya terbatasdilakukan kepada pelaku dunia usaha dalam kegiatan industri skala besar.Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka untuk mencegah bahaya lingkungan,maka Majelis berpendapat bahwa setiap orang baik perseorangan ataupun pelaku usahaperseorangan ataupun badan usaha yang terkait dengan mata rantai

• Pekerjaan Modeling=> Miniatur= Model skala antara 1:5=> Model skala 1:1 (Master Positif)e Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif ;e Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif ;e Pekerjaan Pengecoran perunggu ;e Pekerjaan Penyetelan Patung ;e Pekerjaan Phinising pewarnaan ;e Pekerjaan pemasangan patung :a.

  Goa Slarong Kentholant Kidul GuwosariPanjangan Bantul Yogyakarta, dengan item pekerjaan :e Tempat/studio pembuatan patung ;e Pekerjaan gambar desain gambar patung ;e Pekerjaan Modeling ;e Miniatur ;e Model skala antara 1:5 ;e Model skala 1:1 (Master Positif) ;e Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif ;= Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif ;=>=>Pekerjaan Pengecoran perunggu ;Pekerjaan Penyetelan Patung ;e Pekerjaan Phinising pewarnaan (ada dilokasi Pulau Kumala) ;b.

  Pekerjaan Modeling= Miniatur Rp.12.500.000 ;= Model skala antara 1:5 Rp.113.240.000 ;= Model skala 1:1 (Master Positif) Rp.566.200.000 ;Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif Rp.366.225.000 ;Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif Rp.501.600.000 ; 2 9Pekerjaan Pengecoran perunggu Rp.3.549.200.000 ;Pekerjaan Penyetelan Patung Rp.52.725.000 ;g. Pekerjaan Phinising pewarnaan Rp.102.600.000 ;e Pekerjaan pemasangan patung Rp. 367.562.890, dengan kegiatan :a.

  Pekerjaan pembuatan patung := Pekerjaan gambar desain gambar patung= Pekerjaan Modeling : Miniatur, Model skala antara 1:5, Model skala 1:1(Master Positif) ;= Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif= Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif= Pekerjaan Pengecoran perunggu= Pekerjaan Penyetelan Patung= Pekerjaan finishing pewarnaanc.

  Pekerjaan gambar desain gambar patung : pekerjaan modeling :miniatur, model skala antara 1:5, model skala 1:1 (master positif),pekerjaan pembuatan kerangka dan cetak negatif, pekerjaanpengecoran kerangka cetakan negatif, pekerjaan pengecoranperunggu, pekerjaan penyetelan patung, pekerjaan finishingpewarnaan (ada dilokasi Pulau Kumala) ;B. Lokasi kedua : di Pulau Kumala Kec. Tenggarong Kab. KutaiKartanegara dengan item pekerjaan :a.

• dengan alas hak berupa SHM Nomor5/1969, Persil 66D 1, Kohir Nomor 142 adalah tindakan melawan hukumyang merugikan kepentingan Para Penggugat karena ternyata SHMNomor 5/1968 tersebut Tidak Diakui Sebagai Produk Badan PertanahanKota Makassar oleh karena skala dan gambarnya tidak tercatat dalamwarkah buku tanah;Menyatakan batal dan tidak berlaku seluruh pecahanpecahan dari SHMNomor 14/Daya dan SHM Nomor 15/Daya dan SHM Nomor 16/Daya,yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat karena berasal dari hibah dan

• Skala 1:250,000 wilayah negara. Skala 1:1.000.000 LaRTRWKab Kulon Progo arahon kebijakan don stretegi pemanfoatanruang wilayah kabupeten. Skala 1:50.000 arahan kebijakan dan strategipemanfectan ruang wilayah KSN TamenNasional Gunung Merapi. Skele 1:50.000 RTR KSNPecpres 70/2014 RDTR KawasanKota YogyakartaPerda 1/2018Rencene secara terperinel skale: 1:5.000 dilengkapi denganperaturan zonasiHalaman 43 dari 67 halaman.

  UntukKepentingan Umum, bandar udara termasuk dalam kategori atauklasifikasi kepentingan umum;Oleh karena itu, pendirian bangunan untuk kepentingan umum (dalam halini bandar udara) dimungkinkan untuk dilaksanakan pada kawasan rawanbencana alam geologi (termasuk kawasan rawan bencana tsunami);Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa YogyakartaTahun 20092029 yang merupakan arahan kebijakan danstrategipemanfaatan ruang provinsi skala

  Putusan Nomor 32 P/HUM/2019Kemudian berdasarkan hasil overlay peta tematik bencana tsunami(Sumber: inarisk.bnpb.go.id) dengan peta pola ruang RTRW Provinsi DIY,Kabupaten Kulon Progo berada pada kawasan dengan tingkat tsunamisedang dan tsunami rendah (gambar 7);Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 2032 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruangkabupaten skala 1:50.000, pengaturan arahan rencana