Ditemukan 720 data
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk mendukungkeadilan dan memperkokoh kepastian hukum serta menjunjung tinggiUndang Undang Dasar Tahun 1945, guna menjamin tuntutan ganti rugidapat ditaati untuk dilaksanakan oleh Negara/Daerah, maka ParaPenggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, berdasarkan kewenangan dan tugas sebagai pelaku utamafungsi pengadilan, yang mempunyai integritas tinggi dan kepribadian yangtak tercela, adil dan negarawan menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,dituntut tanggang
98 — 63
Pada faktanya pemohon keberatan masihdalam tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatanterhadap Putusan BPSK dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa atas eksepsi TermohonKeberatan/Konsumen/Pelapor maupun tanggapan dari PemohonKeberatan/Pelaku Usaha/Terlapor atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilaisebagai berikut :Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menilai apakah PemohonKeberatan/Pelaku Usaha/Terlapor telah memenuhi tanggang waktu selama 14(empat) belas hari kerja terhitung sejak Pelaku
Terbanding/Penggugat : NURAISAH br. SITUMORANG Ahli waris atau Isteri Alm. St. Posman Tampubolon
74 — 36
banding tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :Bahwa Pembanding tidak pernah menerima Relaas Surat Petikan setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Judex Factie, dimana Pembanding tidak bisa hadir pada waktu pembacaan putusan.Dengan begitu maka PutusanMajelis Judex Factie dapat disebut sebagai Putusan Contradictoir yang mana Pihak yang tak hadir dalam pembacaan putusan berhak melakukan upayaHalaman 20 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDNbanding tanpa mempertimbangkan Masa Tanggang
147 — 82
TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :1.Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya keputusan ObyekSengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut pada tanggal 02September 2015 melalui forum Audiensi di Kantor Tergugat dengan Sdr.Mimpi, Staf pada Kantor Tergugat ;Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 55 Undangundang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwagugatan dapatdilakukan hanya dalam tanggang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya
102 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap putusanMahkamah Agung atau putusan Pengadilan Tinggi dalam kedudukannyasebagai penerima delegasi dari Mahkamah Agung untuk dapat mengajukanpermohonan peninjauan kembali sesuai dengan Pasal 34 UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 jo UndangUndang No. 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan72 Undangundang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No.5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quobeserta alasanalasannya yang diajukan dalam tanggang
148 — 59
Tergugat HII juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, berdasarkan kewenangan dan tugas sebagai pelaku utama fungsi pengadilan,yang mempunyai intergritas tinggi dan kepribadian yang tak tercela; adil dan negarawan3637menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dituntut tanggang jawab yang tinggi, sehinggaputusan pengadilan yang diucapkan dengan irahirah " Demi keadilan berdasarkanKetuhanan yang Maha Esa " dapat menunjukkan kewajiban menegakkan hukum,kebenaran dan keadilan
93 — 39
Eksepsi Gugatan PenggugatTelah Melewati Tanggang Waktu (daluarsa)Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakangugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksuddalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di PengadilanTata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 yang menyatakan:Halaman 59Putusan No.140
151 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1047 K/Pdt.SusBPSk/2016tersebut masih dalam tanggang waktu yang ditentukan sesuai ketentuanPasal 58 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (batas akhir pernyataan kasasi 13 September2016);Bahwa sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 83/Pdt.SusBPSK/2016/PN Rap., dimana PemohonKasasi dahulu Pemohon Keberatan telah menyatakan pernyataan kasasiterhadap putusan a quo pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016.Oleh karena itu, dengan mengacu
114 — 101
Putusan Nomor : 7/P/FP/2016/PTUN.JKT1 (satu) tahun, maka sebaiknya diserahkan ke Pengadilan guna mengujiapakah semua tindakan Pejabat TUN terkait permasalahan yang ada sudahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang belaku atau tidak.Bahwa, menurut pendapat Ahli, undangundang yang lahir belakangan akanmengalahkan undangundang sebelumnya.Bahwa, menurut Ahli, mengenai penghitungan tanggang waktu pengajuangugatan menggunakan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
MUHAMAD JUNAID
145 — 96
Konawe Kepulauan Periode Tahun 2018 dan 2019dengan tanggang jawab dan kewenangan antara lain mengelola Dana Desa (DD) danAlokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri DalamNegari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya DesaPesue Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.686.079.000.00.
Konawe KepulauanPeriode Tahun 2018 dan 2019 dengan tanggang jawab dan kewenangan antara lainmengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diatur dalamPasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 113 Tahun 2014 tentang PengelolaanKeuangan Desa khususnya Desa Pesue Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sejumlahRp.686.079.000.00.
65 — 89
Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai (TERGUGAT I11)Nomor : KEP1171/KPU.01/2011 tanggal 16 Maret 2011Perihal : Penetapan Atas Keberatan PI Balok MasIndah Terhadap SPTNP Nomor SPTNP003235/KPUTP/BD.02/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Oleh Kantor24Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ;TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATANBahwa yang menjadi dasar tanggang waktu dalam pengajuangugatan ini antara lain adalah1.
HERI PURWANTO
Tergugat:
KEPALA DESA NGERONG KECAMATAN GEMPOL KABUPTEN PASURUAN
Intervensi:
IMAM GHOZALI
243 — 157
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan : Gugatan dapat diajukandalam tanggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanyaatau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaHalaman 4 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :25/G/2021/PTUN.SBYNegara, dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif
ERIANTO Bin INTIN Alias ERI KABAU
Termohon:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
64 — 13
orang ini dapat dikeluarkan Suratpencarian orang jika sudah dipanggil sebanyak 3 kali tetapi tidak jelaskeradaanya;Bahwa surat panggilan terhadap Pemohon yang tidak pernah dipanggil,apakah surat perintah membawa tanpa adanya surat panggilan terlebihdahulu apa boleh, oleh karena pada aturan PPNS tidak ada diatur makadipergunakan Pasal 112 KUHAP yang menyatakan bahwa yangmelakukan pemeriksaan dengan alasan pemanggilan dengan jelasberwenang memanggil dengan surat panggilan yang sah denganmemperhatikan tanggang
157 — 68
Menghukum Tergugat , dan Tergugat Il, untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini secara tanggang renteng;Atau :Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya sesuai Bab VI tentang Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islampasal 229 Hakim dalam menyelesaikan perkaraperkara yang diajukankepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguhsungguh nilainilai hukum halaman 22 dari 77 halaman Putusan Nomor 543/ Pdt.G/2018/ PA Dpsyang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya
SATENO,SH
Terdakwa:
1.JULIANTO TARIDA Alias SITANGGANG Alias JOSEP Bin LIAS SITANGGANG
2.PONINTON NAINGGOLAN Alias PITON Bin MARDI NAINGGOLAN
3.RIYAWAN Alis MAS IR Bin DURI
4.JOEL WELIMSON LUBIS Alias LUBIS Bin MARULI LUBIS
5.JUNIACI PARLAUNGAN SAUT PARULIAN Bin LUTHER SILALAHI
74 — 13
JBLIANTO TARIDA SITANGGANG als TANGGANG.4). Sdr. JUNIACI ALOHO als PAESRAH.5). Sdr. JOEL WELIMSON LUBIS als LUBIS.6). Sdr. ADI als TOLE.halaman 25 dari 60Putusan nomor 3/Pid/B/2019/PN.
Pembanding/Tergugat I : YESAYA Alias YAN RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat X : SONYA SILVANA KIUK Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat VIII : MARKUS NELIS Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat VI : FINCE RATULABI RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat XV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Pembanding/Tergugat IV : RUTH YANSEN MIRI Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat XIII : ABDUL MALIK ALias DG. KULLE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat II : MARTHA RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat XI : DANNY JACKSON Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat IX : SONNY FRANGCKY KIUK Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat VII : PETRUS RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat V : IRIAN RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pem
83 — 27
Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 921/DesaMalili atas nama Marthen Rante tersebut sudah melalui prosedur yangdiatur undangundang, diantaranya pengukuran di lokasi olehpetugas Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, dan pengumuman kepadamasyarakat bahwa atas tanah dimaksud sedang dimohonkan sertifikatdi Badan Pertanahan Nasional, sehingga terhadap pengumuman tersebutmasyarakat sebenarnya telah diberi tanggang waktu untuk melayangkankeberatan terhadap proses pembuatan sertifikat atas tanah
120 — 32
Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan beberapa kali perbuatan cabulterhadap saksi korban Saprudinur dan saksi korban Ahmad Ma/arip yaituHalaman 53 dari 57 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2014/PN Sptdengan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korbanSaprudinur dan saksi korban Ahmad Maarip dan juga memasukkan kemaluanSaprudinur ke dalam lubang anus Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut beberapakali dalam tanggang
98 — 46
Rekonvensimengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan NegeriAmbon Nomor: 21/1950 tanggal 21 Maret 1950, juga upaya TergugatIntervensi II sehingga terlaksananya eksekusi sebagian objek sesuai putusanPengadilan Negeri Ambon Nomor: 21/1950 tanggai 21 Maret 1950, makasecara moral, seluruh ahli waris dari Maria Muskita/Latumalea juga berhakterhadap objek sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 21/1950tanggal 21 Maret 1950 termasuk objek sengketa; yang pengaturanpembagiannya menjadi tanggang
HERI PURWANTO
Tergugat:
KEPALA DESA NGERONG KECAMATAN GEMPOL KABUPTEN PASURUAN
Intervensi:
IMAM GHOZALI
211 — 138
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan : Gugatan dapat diajukandalam tanggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanyaatau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaHalaman 4 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor :25/G/2021/PTUN.SBYNegara, dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif
MUHAMMAD SALEH
Tergugat:
BUPATI LAMPUNG TIMUR
Intervensi:
ISMAIL UMAR
122 — 36
Ismail Umar sebagai Kepala Desa dan gugatandiidaftarkan pada tanggal 2 Februari 2017 sehingga kami pun sepakat bahwamasih dalam lingkup tanggang waktu 90 hari sehingga masih layak untukdiperiksa, diadili, serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung.3.